<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/JKT_DEMO-DI-DEPAN-MAKO-BRIMOB_HANUNG-HAMBARA_29082025-3-2576247473.jpg" alt="Sejumlah masa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Demonstrasi massa yang berujung kerusuhan tak hanya terjadi di depan Gedung DPR RI. Aksi kerusuhan terjadi di beberapa titik di Jakarta, hingga menjalar ke beberapa daerah di Indonesia. Demonstrasi yang digelar sejak Senin (25/8) hingga hari ini sebagai aksi protes atas kenaikan tunjangan DPR RI sebesar Rp 50 juta, di tengah terpuruknya prekonomian masyarakat. Kini, setelah unjuk rasa bertubi-tubi hingga jatuhnya korban jiwa, wakil rakyat baru mendengar keresahan publik. Sebanyak 6 Fraksi Partai di DPR RI menyatakan sikap untuk menghentikan tunjangan DPR RI. Mereka di antaranya Fraksi Partai Gerindra, PDIP, PAN, PKS, Golkar, dan Demokrat. Kini, tersisa Fraksi Partai NasDem dan PKB yang belum menyampaikan sikap resmi. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan akan melakukan evaluasi menyeluruh, serta menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. "Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi," kata Budi kepada wartawan, Minggu (31/8). Ia memyadari, rangkaian tragedi yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang harus&nbsp;dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara. "Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa," ujar Budi. Senada juga disampaikan Anggota Fraksi PDIP Said Abdullah. Ia menegaskan, perlunya langkah konkret yang menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat, salah satunya dengan mendukung penghentian tunjangan berlebih yang diterima anggota dewan. "Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak keuangan, itu bukan sekadar soal jumlah, tetapi menyangkut nilai-nilai etik, empati, dan simpati," ucap Said. Menurutnya, ukuran penghentian tunjangan tidak cukup dilihat dari kesepakatan antarfraksi semata. Ia meminta, setiap Anggota DPR RI yang berjumlah 580 orang untuk memikirkan kembali soal penerimaan tunjangan bagi anggota dewan. "Kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, dan di saat perekonomian rakyat serba sulit, layak DPR masih menerima tunjangan yang bagi rakyat jumlahnya luar biasa," tegasnya. Sementara, Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyatakan, fraksinya siap mengevaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat terhadap setiap anggota dewan. Ia menginginkan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan. "Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan," urainya. Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat. "Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab," tegasnya. Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan bahwa PKS mendukung peniadaan tunjangan rumah dinas bagi Anggota DPR RI. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,&rdquo; ujar Kholid di Jakarta, Jumat, (29/8). Ia menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM. &ldquo;DPR RI sebagai institusi wakil rakyat berkewajiban menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga keteladanan dan rasa keadilan,&rdquo; tegasnya. Pernyataan serupa juga dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Ia juga meminta para Anggota DPR untuk menjaga sikap dengan rakyat. "Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan," tutur Sarmuji, Sabtu (30/8). Ia memahami, saat ini memang momen yang tepat untuk berbenah diri. Khususnya terkait etika para anggota dewan. "Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri," urainya. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR. Ia pun memastikan Fraksi Partai Demokrat siap evaluasi tunjangan anggota DPR RI. "Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat," ungkap Ibas. Ibas menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Menurutnya, terkait isu tunjangan DPR, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR. "Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat", pungkasnya.

6 fraksi di DPR RI sepakat hentikan tunjangan setelah demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Jakarta dan daerah lain.

Setelah Demonstrasi Menggila, 6 Fraksi di Parlemen Akhirnya Dengar Aspirasi Rakyat Minta Evaluasi Tunjangan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/said-abdullah2-1225283497.jpg" alt="Said Abdullah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Said Abdullah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang aksi massa yang terus membesar di Jakarta, memicu sorotan publik terhadap kinerja dan legitimasi DPR RI. Pasalnya, massa demonstrasi marah atas tunjangan DPR RI di tengah kondisi perekonomian negara yang memburuk. Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah menegaskan perlunya langkah konkret yang menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat, salah satunya dengan mendukung penghentian tunjangan berlebih yang diterima anggota dewan. "Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak keuangan, itu bukan sekadar soal jumlah, tetapi menyangkut nilai-nilai etik, empati, dan simpati," kata Said Abdullah kepada wartawan, Minggu (31/8). Menurutnya, ukuran penghentian tunjangan tidak cukup dilihat dari kesepakatan antarfraksi semata. Ia meminta, setiap Anggota DPR RI yang berjumlah 580 orang untuk memikirkan kembali soal penerimaan tunjangan bagi anggota dewan. "Kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, dan di saat perekonomian rakyat serba sulit, layak DPR masih menerima tunjangan yang bagi rakyat jumlahnya luar biasa," tegasnya. Ia menambahkan, setiap anggota dewan harus memiliki empati di tengah perekonomian rakyat yang serba sulit. Said memahami, tidak akan ada lagi berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui batas kepatutan.&nbsp; "Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas empati terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, tentu tidak ada lagi fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat," ucapnya. Lebih jauh, Fraksi PDIP meyakini simpati publik hanya bisa diraih jika DPR hadir mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia pun mengimbau tiga nilai utama seperti etika, empati, dan simpati harus menjadi jiwa gerak politik DPR.&nbsp; "Bukan sekadar kesepakatan atau ketentuan legal formal. Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan kepada anggota fraksi untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo sliro, serta mawas diri. DPR adalah etalase, di mana rakyat berhak mempersoalkan segala hal yang dianggap menyimpang dan tidak patut," ujarnya. Oleh karena itu, Fraksi PDIP mengingatkan bahwa dalam situasi krisis politik dan sosial saat ini, DPR harus menjadi teladan dalam pengendalian diri. Ia menekankan, DPR harus bisa hadir ke tengah masyarakat dengan penuh sikap rendah hati. "Atas pertimbangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta agar tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang berada di luar batas kepatutan dihentikan. Semua ini akan menjadi pelajaran bagi kami ke depannya," pungkasnya.

Fraksi PDIP mendukung penghentian tunjangan anggota DPR RI di tengah aksi massa yang semakin meningkat.

Aksi Massa Semakin Anarkis, Fraksi PDIP Legawa Penghentian Tunjangan Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Nafa-Urbach-Dery-Ridwansah-1JPG-2173515013.jpg" alt="Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Nafa Urbach usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Nafa Urbach usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPR RI Nafa Urbach menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia melalui akun Instagramnya di @nafaurbach, Sabtu (30/8). Mantan artis yang kini sibuk jadi politikus itu mengakui ada perkataannya yang melukai hati masyarakat. Permohonan maaf Nafa ini diunggah sekitar pukul 23.00 WIB, setelah rumah dua rekannya di Senayan yakni Ahmad Sahroni dan Eko Patrio jadi sasaran amukan massa, yang sakit hati atas pernyataan blunder dan nirempati dari para wakil rakyat. "Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam.&nbsp;Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbach meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia," kata Nafa. "Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh," tutup Nafa. Seperti diketahui, politikus Partai NasDem ini juga menjadi sorotan beberapa waktu terakhir, atas komentarnya yang merasa sangat wajar jika anggota DPR mendapat tambahan tunjangan perumahan Rp 50 juta.&nbsp;Sebab, Nafa yang tinggal di Bintaro kerap dibikin repot terjebak macet saat hendak beraktivitas di Gedung Parlemen. Dalam satu jam, unggahan permintaan maaf dari Nafa inipun telah mendapat likes lebih dari 16 ribu, serta hampir 29 ribu komentar. "Nafa, abis ini, kamu coba ke kantor naik KRL ya dari St. Jurang Mangu ke St. Palmerah, hanya 20 menit. Nah dari Palmerah jarak ke kantor kamu itu hanya 1,1km bisa ditempuh jalan kaki 15 menit. Gak bakal kena macet, tak ajarin kowe...," tulis *****khidayat.&nbsp; "Minta maaf ANDA telat... udah rusuh, udah jatuh korban jiwa. Seharusnya ANDA sebagai PEJABAT negara lebih bijak menjaga LISAN. Apalagi GAJI ANDA DIBAYAR SAMA PAJAK KAMI RAKYAT," tulis caramel**** "Belum dijarah udah minta maaf," imbuh bomba**** "Dia kan artis seni peran juga. Apakah dia sedang akting sedih di depan kamera?" tanya ***iqi skeptis.

Nafa Urbach meminta maaf kepada masyarakat setelah pernyataannya menimbulkan kontroversi, reaksi publik mengguncang media sosial.

Setelah Rumah Sahroni dan Eko Patrio Dijarah, Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat Lewat Akun IGnya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/IMG-20250820-WA0001-3353036637.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut, kenaikan tunjangan anggota DPR RI akan dikembalikan kepada masyarakat. Namun, bentuknya berupa program maupun kebutuhan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahroni mengatakan, setiap anggota DPR rutin mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka akan menyerap aspirasi yang datang dari konstituennya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita Anggota DPR ini sangat menyadari bahwa kita merupakan pejabat publik yang digaji oleh masyarakat dan pada akhirnya uang tersebut akan kembali ke masyarakat. Melalui apa? Salah satunya program kerja dan berbagai bantuan sesuai aspirasi masyarakat di dapil,&rdquo; ujar Sahroni, Rabu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk di dapilnya yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, Sahroni fokus pada permasalahan banjir. Dia akan membentuk program-program untuk penanggulangan banjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016461069/stasiun-palmerah-jakarta-penuh-sesak-imbas-krl-jabodetabek-berhenti-beroperasi-usai-gempa-bekasi-penumpang-krl-cari-transportasi-lain">Stasiun Palmerah Jakarta Penuh Sesak, Imbas KRL Jabodetabek Berhenti Beroperasi Usai Gempa Bekasi, Penumpang KRL Cari Transportasi Lain</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari seluruh anggota DPR RI dari Sabang sampai Merauke yang berjumlah 580 orang, setiap anggota tentunya punya PR di dapilnya yang harus diselesaikan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Nah dari sanalah program ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan di dapil," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, politikus partai NasDem itu menyampaikan, tidak semua anggota DPR mengekspos kegiatannya. Namun, dia menyakini tetap menjalankan tugas bagi dapilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selain itu, tidak semua anggota dewan mengekspos kegiatannya di sosial media. Ya ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi saya yakin kok, kalau ditanya ke masyarakat di dapilnya masing-masing, pasti merasakan program dan bantuan dari anggota dewan terpilihnya,&rdquo; pungkas Sahroni.</div>

Sahroni menyebut, kenaikan tunjangan anggota DPR RI akan dikembalikan kepada masyarakat lewat program.

Tunjangan Anggota DPR Naik, Sahroni Janjikan akan Dikembalikan kepada Rakyat Lewat Program 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/5pPZ4YEUnJtIWy2CsgYhBpv1Ad4ZkcWd1RVei6D5-3363497904.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, namun yang mengalami penyesuaian adalah sejumlah tunjangan. Hal ini disampaikan untuk meluruskan isu yang berkembang di publik terkait besaran pendapatan wakil rakyat di Senayan. &ldquo;Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6 juta setengah, hampir 7 juta. Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah,&rdquo; kata Adies Kadir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8). Menurutnya, selain tunjangan beras, ada juga penyesuaian pada tunjangan lain seperti bensin sekitar Rp 7 juta yang tadinya sekitar Rp 4-5 juta per-bulan. Menurutnya, kini anggota dewan membawa pulang pendapatan setiap bulannya sekitar Rp 69-70 jutaan. Adies menambahkan, meski ada kenaikan pada tunjangan, kebutuhan operasional anggota DPR sebenarnya jauh lebih besar. &ldquo;Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58 mungkin dengan kenaikan, gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69-70an,&rdquo; ucapnya. Ia juga menjelaskan mengenai tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR sekitar Rp 50 juta. Namun, tunjangan tersebut tidak berlaku untuk pimpinan DPR karena sudah disediakan rumah dinas.&nbsp; &ldquo;Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi, jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, yang mengalami penyesuaian adalah sejumlah tunjangan

Wakil Ketua DPR Adies Kadir Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji Wakil Rakyat, yang Naik Tunjangan Beras Rp 12 Juta hingga Rumah Rp 50 Juta

tunjangan DPR RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunjangan DPR RI

Berita Terkini

Setelah Demonstrasi Menggila, 6 Fraksi di Parlemen Akhirnya Dengar Aspirasi Rakyat Minta Evaluasi Tunjangan DPR

Aksi Massa Semakin Anarkis, Fraksi PDIP Legawa Penghentian Tunjangan Anggota DPR

Setelah Rumah Sahroni dan Eko Patrio Dijarah, Nafa Urbach Minta Maaf ke Masyarakat Lewat Akun IGnya

Tunjangan Anggota DPR Naik, Sahroni Janjikan akan Dikembalikan kepada Rakyat Lewat Program

Wakil Ketua DPR Adies Kadir Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji Wakil Rakyat, yang Naik Tunjangan Beras Rp 12 Juta hingga Rumah Rp 50 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com