<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/hem-tunjangan-anggota-dewan-naik-rp-12-juta_m_157000.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPRD Karawang sepertinya sedang berbahagia. Akhirnya mereka mendapatkan kepastian besaran tunjangan transportasi yang diterimanya setiap bulan. Pemkab Karawang sudah menetapkan besaran angka Rp 10,2 juta perbulan setelah dipotong pajak 15 persen bagi masing-masing anggota DPRD. Tunjangan tersebut untuk 46 anggota DPRD, sedangkan unsur pimpinan tidak diberikan karena sudah masuk dalam protokoler pemerintahan. "Besaran tunjangan sudah ditetapkan sebesar Rp 12 juta, namun karena harus dipotong pajak sebesar 15 persen jadi nilainya jadi sekitar Rp 10,2 juta per anggota dewan setiap bulan," kata Sekretaris DPRD Karawang Agus Mulyana, Selasa (12/9). "Angka Rp12 juta itu sudah berdasarkan hitungan biaya transportasi masing-masing anggota dewan selama menjalankan tugasnya. Kebijakan ini berlaku efektif setelah Peraturan Bupati (Perbup) ditandatangani oleh Bupati Cellica," sambungnya. Menurut Agus setelah dipastikan besaran tunjangan transportasi pihaknya mulai menarik mobil dinas anggota DPRD. Sebanyak 46 unit mobil dinas dewan yang merupakan mobil pinjaman dari Pemkab Karawang mulai ditarik dan nantinya akan dikembalikan ke Pemkab Karawang. Diperkirakan 46 unit mobil dinas DPRD yang ditarik tersebut bernilai Rp 6 miliar. "Sudah mulai kita tarik ada beberapa yang sudah kita minta untuk dikembalikan, namun belum semuanya karena berbagai hal," katanya. Agus memastika jika seluruh mobil dinas dewan aka segera ditarik lalu dikembalikan ke Pemkab Karawang. Nantinya secara simbolis pihaknya akan menyerahkan unit mobil dinas dewan tersebut kepada bupati bertepatan dengan Perayaan Hari Jadi Karawang. "Secara simbolis akan dikembalikan kepada bupati, saat ini kita sedang kumpulkan," katanya kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group).

Hem, Tunjangan Anggota Dewan Naik Rp 12 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ingin-hemat-wali-kota-tarik-mobil-dinas-dari-anggota-dewan_m_150337.jpeg" alt="Ilustrasi mobil dinas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mobil dinas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mensahkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai kenaikan tunjangan dewan, pemerintah daerah tersebut akan menyiapkan anggaran tambahan untuk tunjangan transportasi anggota DPRD. Hanya saja sang Wali Kota Firdaus MT tidak mau menganggarkan begitu saja. Pemberian anggaran itu akan disertai dengan penarikan mobil dinas (mobdin) anggota. Selama ini mobil itu bersifat pinjam pakai dari Pemko Pekanbaru. "Dewan minta tunjangan. Kami akan tarik mobdin semua. Artinya (pembayaran tunjangan) kami sesuaikan dengan keuangan daerah," tutur Firdaus seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Jumat (11/8). Terkait besaran tunjangan transportasi yang akan diberikan kepada anggota dewan, Firdaus mengaku nilainya akan disetarakan dengan nilai mobil dinas yang dipakai selama ini. "Semuanya kan ada standar. Mulai dari CC nya. Wali kota ada CC yang jadi ukuran. Legislatif juga ada standarnya. Maka tunjangan sesuai dengan jenis sewa yang dibolehkan pusat," jelasnya. Ia pun belum bisa merincikan harga sewa yang dimaksud. Karena sampai saat ini tim dari Pemko masih sedang melakukan penghitungan. Untuk pembayarannya pun Wako juga belum bisa memastikan kapan karena harus memastikan terlebih dahulu besaran untuk 1 anggota dewan. "Kapan diberlakukan, yang jelas kami sudah sepakat. Yang belum lagi ini besarannya. Kami juga berembuk lagi. Berapa kemampuan keuangan kami. Secara prinsip kami sudah setuju tidak memberikan mobdin. Mobdin nya nanti kami tarik. Yang tua-tua dilelang," tandasnya.

Ingin Hemat, Wali Kota Tarik Mobil Dinas Dari Anggota Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/setujui-kenaikan-tunjangan-dewan-djarot-enggan-kasih-mobil-dinas_m_146819.jpeg" alt="Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta terus menggodok kenaikan tunjangan untuk anggota dewan provinsi setempat. Secara prinsip Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyetujui sejumlah item kenaikan hak keuangan dari wakil rakyat tersebut. Hanya saja untuk tunjangan transportasi atau mobil dinas dia masih berpikir panjang. Hal itu diungkapkan oleh Djarot Saiful Hidayat saat menghadiri rapat paripurna DPRD DKI yang beragendakan pembahasan Raperda Hak Keuangan dan Administratif anggota DPRD DKI pada Rabu (26/7). Rapat yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana. Djarot mengatakan akan mendukung usulan kenaikan tunjangan tersebut demi kinerja. "Eksekutif prosesnya mengacu pada Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) tentang pembentukan produk hukum daerah. Raperda dapat diusulkan DPRD atau kepala daerah. Prinsipnya eksekutif mendukung untuk disesuaikan dan sekaligus dalam rangka meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujar dia. Untuk itu, kata Djarot, raperda ini hak keuangan dan administrasi anggota dewan in harus sudah disahkan paling lambat dalam kurun waktu tiga bulan, terhitung sejak disetujui. "Sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan yang diberikan kepada DPRD tersebut, akan dialokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun anggaran 2017 melalui DPA SKPD terkait," sambungnya. Namun untuk tunjangan transportasi yang menyinggung permintaan mobil atau kendaraan dinas, mantan Wali Kota Blitar ini tidak memberikan tanggapan pasti dan malah menyatkan akan melakukan kajian. "Tentang tunjangan transportasi yang mendapatkan mobil atau kendaraan jabatan perlu dipikirkan. Padahal beberapa anggota DPRD semua mendapatkan. Bisa kita hitung berapa tunjangan transportasi mereka," tandas politikus PDIP itu.

Setujui Kenaikan Tunjangan Dewan, Djarot Enggan Kasih Mobil Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/wow-bikin-iri-ini-tambahan-tunjangan-bagi-dewan-terhormat_m_145204.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &nbsp;Nominal tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Bandarlampung segera bertambah. Itu setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Bandarlampung disahkan kemarin (18/7).&nbsp; Lahirnya perda tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Kini, pengesahan perda tersebut tinggal dilaporkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebagai bentuk pemberitahuan. Yuhadi, selaku juru bicara pansus mengatakan &nbsp;dengan ditetapkannya PP Nomor 18/2017, Perda nomor 6/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Bandarlampung perlu disesuaikan.&nbsp; Berdasarkan hasil pembahasan pansus &nbsp;disepakati penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Bandarlampung terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lainya, tunjangan komunikasi intensif, serta tunjangan reses.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Tunjangan reses diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap melaksanakan reses secara lumsum. Besarannya tergantung klasifikasi kemampuan keuangan daerah,"jelasnya. Sementara, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. menyatakan sama sekali tidak keberatan dengan adanya perda tersebut.&nbsp; Herman berharap perda yang dihasilkan benar-benar bermanfaat untuk mengatur hak keuangan dan hak administrasi pimpinan dan anggota dewan. Menurutnya perda tersebut nantinya harus disesuaikan dengan keuangan. &rsquo;&rsquo;Tapi untuk kendaraan dinas tidak lagi digunakan kecuali oleh pimpinan. Kalau pinjaman nantinya masih bisa pakai,&rdquo; jelas dia.&nbsp;

Wow Bikin Iri! Ini Tambahan Tunjangan Bagi Dewan Terhormat

tunjangan dewan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunjangan dewan

Berita Terkini

Hem, Tunjangan Anggota Dewan Naik Rp 12 Juta

Ingin Hemat, Wali Kota Tarik Mobil Dinas Dari Anggota Dewan

Setujui Kenaikan Tunjangan Dewan, Djarot Enggan Kasih Mobil Dinas

Wow Bikin Iri! Ini Tambahan Tunjangan Bagi Dewan Terhormat

Download Aplikasi JawaPos.com