<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/tunjangan-ASN-2028717320.jpg" alt="Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari APBN ke rekening para Guru ASN. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari APBN ke rekening para Guru ASN. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening para guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga 31 Agustus 2025, tercatat sudah disalurkan senilai Rp 33,3 triliun dari total alokasi mencapai Rp 66,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penyaluran langsung ini bertujuan memastikan TPG diterima tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan sistem baru ini, para guru diharapkan bisa lebih merasakan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan. "Mulai 2025 dilakukan penyaluran tunjangan profesi guru langsung dari APBN ke rekening guru. Ini tahun pertama kita melakukan di 2025 dan realisasi sampai dengan Agustus, kita lihat bahwa ini sudah 50 persen pencairan tahap I, tahap II, 33,3 triliun adalah sekitar 50 persen dari total TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang dialokasikan Rp 66,9 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9). Lebih lanjut, Suahasil merinci, pada Tahap I Tunjangan Profesi Guru sudah disalurkan ke sebanyak 1.438 juta guru di 544 daerah dengan anggaran mencapai Rp 16,70 triliun. Sementara untuk tahap II sudah tersalurkan sebanyak Rp 16,57 triliun untuk 1.437 juta guru di 544 daerah. "Jadi, kita rasa untuk tahap I, tahap II ini telah on track, dan dengan demikian maka kita bisa lanjutkan terus ke depan," lanjutnya. Dengan mekanisme baru tersebut, Suahasil memastikan para guru akan menerima tunjangan secara langsung tanpa perantara. Hal ini diyakini dapat mempercepat distribusi sekaligus meminimalkan hambatan dalam pencairan. "Sehingga para guru kita dapat menerima Tunjangan Profesi Guru-nya langsung ke rekeningnya masing-masing. Sehingga tepat waktu, tepat jumlah, dan juga nanti bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan guru," tegasnya. Berdasarkan rinciannya, paling banyak guru di Pulau Jawa yang memperoleh Tunjangan Profesi Guru terbanyak mencapai 631.500 guru dengan total anggaran mencapai Rp 14,5 triliun. Kemudian disusul oleh para guru di Pulau Sumatera yang mencapai 380.000 guru dengan anggaran mencapai Rp 8,9 triliun. Selanjutnya, Pulau Sulawesi sebanyak 167.050 guru dengan anggaran mencapai Rp 3,9 triliun. Lalu, para guru di Pulau Kalimantan dengan mencapai 112.300 orang mencapai Rp 2,6 triliun dan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp 2,4 triliun untuk 106.500 guru. Dan paling sedikit di Pulau Papua dengan realisasi anggaran mencapai Rp 0,9 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 40.500 guru.

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru langsung dari APBN, mencapai Rp 33,3 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

Pemerintah Sudah Salurkan Rp 33,3 Triliun Tunjangan Profesi Langsung ke Rekening Guru ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/Menteri-Pendidikan-Dasar-dan-Menengah-Abdul-Muti-1-1610662679.jpg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti membantah jika pemerintah disebut antikritik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan skema penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening masing-masing. Diakuinya, sejak tahun 2010 hingga 2024 atau sekitar 15 tahun, tunjangan guru ditransfer Kementerian Keuangan kepada rekening pemerintah daerah melalui rekening kas umum daerah. Dari sana, tunjangan profesi guru baru ditransfer ke rekening masing-masing guru. Dalam perjalanannya, sebagian besar pemerintah daerah menyalurkan tunjangan ini tiga bulan sekali. Sehingga, memakan waktu yang lama dalam proses penerimaannya oleh para guru. Bahkan, disebutnya, ada beberapa daerah yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dengan berbagai alasan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan para guru. "Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat khususnya aspirasi para guru. Karena itu tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat," ujarnya dalam program peluncuran percepatan penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru, di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3). Lebih lanjut dia mengungkapkan, percepatan penyaluran tunjangan ASN langsung ke rekening guru merupakan realisasi atas arahan dan kebijakan bapak presiden agar birokrasi dan layanan publik tidak birokratis. Tapi harus memudahkan, cepat, tepat, efektif, dan efisien. Saat ini, pihaknya tengah melakukan proses verifikasi dan validasi nomor rekening dari para guru yang berhak menerima. Setidaknya, ada 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non ASN yang menerima tunjangan sertifikasi guru ini secara langsung ke rekening masing-masing.

Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat khususnya aspirasi para guru.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tampik Isu Pemerintah Antikritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/pan-rb-2004001207.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, buka suara terkait progres tunjangan pionir bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah pertama ke Ibu Kota Nusantara (IKN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anas, terkait tunjangan pionir itu masih harus dikaji ulang. Adapun sebelumnya, Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan tunjangan pionir IKN tinggal dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, terkait dengan tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang," kata Anas saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Selasa (30/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014921380/sikapnya-tenang-dan-kalem-dalam-segala-situasi-3-zodiak-ini-terkenal-paling-sabar-di-antara-yang-lainnya">Sikapnya Tenang dan Kalem dalam Segala Situasi, 3 Zodiak Ini Terkenal Paling Sabar di Antara yang Lainnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas menyebut, tunjangan pionir kembali dikaji karena alasan adanya perbedaan persepsi antara konsep lama dengan konsep baru yang diusulkan. Adapun rencana sebelumnya disepakati sistem sharing unit apartemen untuk ASN jabatan di bawah eselon I.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sesuai arahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyebut seluruh pegawai Eselon I dan di bawahnya harus mendapatkan satu unit apartemen sendiri di IKN jika sudah berkeluarga alias menikah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kalau dulu rencananya kan apartemennya sharing. Kalau di bawah eselon I. Tapi arahan Presiden yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon I, kalau dia sudah menikah, yaudah satu kamar," jelas Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) itu menambahkan apabila ASN yang sudah berkeluarga diberikan unit sharing, mereka dimungkinkan akan lebih sering pulang ke daerah asal untuk bertemu keluarga. Hal ini berpotensi mengganggu efektifitas kerja dan mobilitas mereka di IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014921367/orang-sukses-yang-tetap-rendah-hati-ternyata-punya-7-kekuatan-langka-yang-membuat-mereka-jadi-sosok-yang-unik">Orang Sukses yang Tetap Rendah Hati Ternyata Punya 7 Kekuatan Langka yang Membuat Mereka Jadi Sosok yang Unik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena kalau sharing nanti tidak dengan keluarga, pasti pengin pulang nih, akhir pekan, sebulan sekali. Tapi kalau memang dia sudah berkeluarga, maka satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya, dia akan lebih tenang dan bisa lebih damai," tambah Anas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga dengan perubahan ini, diharapkan tunjangan pionir dapat memudahkan pegawai ASN dalam beradaptasi dengan kehidupan baru di IKN tanpa harus khawatir tentang keluarga mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, ada beberapa opsi tunjangan insentif pioner yang didapat nantinya diluar dari insentif yang diterima ASN ketika di Jakarta. Ia juga menyatakan pemberian tunjangan pionir bukan hanya berbentuk uang. Adapun biaya yang ditanggung pemerintah bagi ASN yang pindah ke IKN tahap pertama, antara lain biaya penge-pack-an barang, biaya tunggu, dan biaya transportasi.</div>

Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, buka suara terkait progres tunjangan pionir bagi ASN yang akan pindah pertama ke Ibu Kota Nusantara

Menteri PAN RB Sebut Tunjangan Pionir ASN yang Pindah ke IKN Masih Dikaji Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/ASN-JAWA-POS-40824724.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com - Komisi VII DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6,798 triliun. Penetapan anggaran tersebut didasari oleh surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 tanggal 11 September 2023 tentang penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Komisi VII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM tahun anggaran 2024 sebesar Rp 6.798.653.040.000," kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (13/9).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Anggaran yang disetujui Komisi VII DPR itu merupakan penambahan sebesar Rp 22.500.689.000 dari yang sebelumnya diajukan senilai Rp 6.776.152.351.000. Penambahan tersebut dialokasikan untuk kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian ESDM.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Setelah menyetujui penambahan alokasi anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp 22,5 miliar, Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk melapor ke Badan Anggaran DPR. "Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk bersurat kepada pimpinan DPR RI c.q Badan Anggaran terkait pengajuan penambahan anggaran kementerian SDM tahun anggaran 2024 khususnya untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat," kata Sugeng.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menteri ESDM Arifin Tasrif menerima keputusan anggaran yang ditetapkan Komisi VII DPR dan menyampaikan apresiasi karena menyetujui usulan kenaikan gaji ASN Kementerian ESDM.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami berterima kasih atas&nbsp;tambahan pagu senilai tersebut untuk bisa meningkatkan gaji pegawai kita," kata Arifin. &nbsp;</div> <div>Arifin menjelaskan anggaran sebesar Rp 2,33 triliun atau 34,33 persen dari total alokasi anggaran Kementerian ESDM akan disalurkan untuk menjalankan program dan pembangunan sejumlah infrastruktur di sektor energi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Program dan proyek yang dijalankan Kementerian ESDM antara lain pembangunan tahap dua pipa gas bumi Cirebon-Semarang yang melewati Batang-Cirebon-Kandanghaur Timur, konkit nelayan dan petani, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemudian, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Supiori di Papua, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu, revitalisasi pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLTEBT), dan kegiatan geologi.</div>

Penambahan Rp 22,5 miliar tersebut dialokasikan untuk kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian ESDM.

Usulan Tambahan Kenaikan Gaji ASN Direstui, Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2024 Disepakati Rp 6,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/upal.jpg" alt="Ilustrasi uang pecahan Rp100.000 sasaran utama para pembuat uang palsu. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang pecahan Rp100.000 sasaran utama para pembuat uang palsu. Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) ribuan Aparatut Sipil Negara (ASN) di Pemkab Pasuruan tersendat. Sudah dua bulan ini belum cair. Padahal, tambahan gaji itu ditunggu-tunggu. Pemkab berdali, TPP belum cair lantaran ada persyaratan baru yang harus dipenuhi. Daya yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, tatal pegawai di lingkungan Pemkab Pasuruan mencapai 11.113 orang. Namun, yang berhak mendapatkan TPP adalah para ASN. Khusus yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mereka mendapatkan bagi hasil pendapatan. Biasanya, pencairan TPP dilakukan pada bulan setelahnya. TPP pada Januari, misalnya, dicairkan pada Februari. Namun, yang terjadi saat ini, TPP Januari dan Februari belum cair. Padahal, sudah masuk Maret. Nilai TPP setiap ASN per bulan tidak sama satu dengan yang lain. Bergantung posisi atau jabatan. Kepala bidang (Kabid) mendapatkan sekitar Rp 8 juta, sekretaris dinas sekitar Rp 9 juta, dan kepala dinas (kadis) sekitar Rp 14 juta. Untuk ASN tingkat staf mulai Rp 1 juta hingga Rp 6 juta. Kabag Organisasi Pemkab Pasuruan Nur Kholis mengatakan, pencairan TPP baru bisa dilakukan setelah ada persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Prosesnya diawali pengajuan pemerintah daerah setempat. Pemkab Pasuruan telah mengajukan jauh sebelumnya. “Sudah kami ajukan. Tapi, sampai sekarang belum keluar rekomendasinya,” katanya. Nur Kholis melanjutkan, ada beberapa perubahan persyaratan yang membuat rekomendasi pengajuan itu belum keluar. Pihaknya pun telah memenuhinya dan mengajukan kembali. “Persyaratannya ada yang berubah. Ini tiap tahun seperti itu. Mesti kalau awal tahun itu molor,” ungkapnya. Karena TPP Januari belum cair, ada kemungkinan pencairannya dirapel. TPP Januari dan Februari mungkin akan dicairkan bersamaan. “Iya semoga saja cepat cair,” terang Nur Kholis. Sebenarnya, lanjut dia, pihaknya sudah sering menyampaikan keterlambatan pencairan ke pemerintah pusat saat ada rapat bersama. Kalaupun ada persyaratan baru, jangan disosialisasikan pada tahun tersebut. Misalnya, perubahan persyaratan akan berlaku pada 2023 ini, sosialisasinya harus dilakukan pada 2022 akhir. “Dengan begitu kan kami siap-siap. Jadi, saat harinya datang kami sudah selesai,” tandasnya. Salah seorang ASN mengaku sudah sangat menunggu TPP tersebut. ’’Ya nunggulah. Kebutuhan banyak. Kalau bisa secepatnya cair,” ungkapnya.

Tunggu Rekom Kemendagri, Tunjangan Ribuan PNS Tersendat 2 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PNS-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant" width="100%">
<figcaption>Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang ditunggu aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di pemerintah daerah (pemda) segera terealisasi. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendagri/">Kemendagri</a>) telah memberikan persetujuan terhadap usulan pencairan TPP bagi para ASN di daerah.  Sebelumnya TPP ASN sempat mengalami keterlambatan beberapa waktu terakhir. Imbasnya, banyak keluhan yang disampaikan ASN. Bahkan, berbagai unggahan di akun media sosial Kemendagri sempat diserbu para <a href="https://www.jawapos.com/tag/asn-daerah/">ASN daerah</a>. Mereka mengeluhkan keterlambatan persetujuan tersebut.  Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan bahwa persetujuan TPP ASN di daerah tidak pernah ditunda.  Hanya, prosesnya membutuhkan tahapan. Kemendagri baru bisa menyetujui setelah mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Sistemnya, lanjut Fatoni, persetujuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tpp-asn/">TPP ASN</a> yang diajukan daerah disampaikan ke Kemendagri melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Setelah itu dilakukan validasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri dan mendapat pertimbangan dari Kemenkeu.  Senin (7/3) lalu, kata Fatoni, pihaknya sudah menerima pertimbangan dari Kemenkeu untuk pengajuan dari daerah. ”Kami rapatkan lintas komponen dan kemudian dikeluarkan surat persetujuan bagi daerah yang memenuhi syarat,” ujarnya kemarin (8/3).  Pemberian TPP diatur dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di sana dijelaskan, pemda dapat memberikan TPP kepada ASN dengan persetujuan DPRD.  Setelah mendapatkan persetujuan, daerah dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan turunan. ”Pemberian TPP ditetapkan dengan perkada (peraturan kepala daerah),” imbuhnya.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/besaran-tpp/">Besaran TPP</a> yang diterima ASN pemda bergantung kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, besarannya harus memperhatikan sejumlah asas. Mulai asas efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, hingga rasionalitas. ”Dengan memedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, serta sanksi administratif,” terang dia.

Kemendagri Setuju, Tunjangan Tambahan ASN Daerah Segera Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menpan-dan-RB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:" width="100%">
<figcaption>Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo membawa kabar baik dalam peluncuran Gerakan Wakaf ASN Kemenag di Jakarta Senin (28/12). Dia menyampaikan tahun depan gaji ASN paling rendah sekitar Rp 9 juta hingga Rp 10 juta.  Dia menjelaskan selama menjabat sebagai Menteri PAN-RB salah satu urusan yang dia kaji adalah soal kesejahteraan ASN atau PNS. ’’BAhwa gaji pokok (ASN) tidak mungkin naik. Karena menyangkut pensiun,’’ katanya.  Tetapi politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan sudah berkomunikasi dengan PT Taspen. Termasuk juga menghitung subsidi dana pensiun yang bakal ditingkatkan. Tjahjo menjelaskan sejatinya tahun ini bakal ada kenaikan penghasilan PNS. Diantaranya dari komponen tunjangan kinerja. Tetapi karena ada Covid-19 maka kenaikan itu ditunda.  ’’Tunjangan ASN kita tingkatkan maksimal. Jadi ASN paling rendah minimal (gajinya, Red) Rp 9 juta sampai Rp 10 juta,’’ tuturnya.  Dalam kesempatan itu Tjahjo juga menjelaskan saat ini jumlah PNS mencapai 4,2 jutaan jiwa. Tahun depan rencananya ditambah sebanyak 1 juta ASN kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk formasi guru. Alasannya karena saat ini terjadi kekurangan guru.  Selain itu ada formasi 260 ribuan PPPK untuk dokter, perawat, dan bidan. Lalu ada 100 ribu formasi PPPK untuk tenaga penyuluh. Dia berharap rencana rekrutmen PPPK itu bisa berjalan dengan baik dan dapat menjari ASN sesuai dengan kompetensi.  Tjahjo juga mengatakan dirinya berharap program wakaf uang tunai tidak hanya dilakukan oleh ASN Kemenag saja. Tetapi oleh seluruh ASN, termasuk yang ada di pemerintah daerah. Tetapi dia menjelaskan akan mencari formulasi kebijakan yang baik.  Sebab baginya memotong Rp 1 pun dari ASN perlu dimusyawarahkan dengan baik. Namun dia mengimbau kepada para ASN untuk mengikuti upaya ASN Kemenag yang menyisihkan gaji untuk dana wakaf tunai. ’’Ini bagian dari ibadah sosial ASN sebagai pengabdian kepada negara dan masyarakat,’’ paparnya.  Hingga Senin (28/12) gerakan wakaf uang ASN Kemenag telah mencapai Rp 3,5 miliar. Gerakan ini merupakan bagian dari rencana strategis Kemenag tahun 2020-2024. Wakaf uang ini juga merupakan implementasi dari fatwa MUI tahun 2002 yang menjadi cikal bakal lahirnya UU Wakaf No. 41 tahun 2004.  Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin dalam laporannya mengatakan bahwa Launching Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag ini dimaksudkan untuk menjadi percontohan sekaligus inisiasi ASN Kemenag dalam menggerakan wakaf uang di tanah air. Ia berharap wakaf uang ASN Kemenag ini turut berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yI2RfDHaoU8

Menteri Tjahjo Sebut Tahun Depan Gaji ASN Minimal Rp 9 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/asn-di-malang-akan-dapat-uang-makan_m_227518.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) Kota Malang. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mewacanakan penambahan tunjangan berupa uang makan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengatakan, rencananya kebijakan itu diterapkan mulai akhir tahun anggaran 2018 atau setelah perubahan anggaran keuangan (PAK). Saat ini, Pemkot Malang telah memasukkan pagu anggaran tunjangan uang makan dalam rancangan APBD-P Kota Malang 2018. Jika hal tersebut disetujui, empat bulan terakhir terhitung mulai September hingga Desember, setiap ASN akan mendapat uang makan tambahan sebesar Rp 440 ribu per bulan atau Rp 1,76 juta dalam empat bulan. "Tambahan uang makan ASN rencananya ada. Tapi masih dihitung kemampuan anggarannya. Hitungannya Rp 20 ribu per orang selama hari kerja 22 hari sebulan," ujar Wasto, Jumat (13/7). Jika rencana disetujui, Pemkot Malang harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp 12,8 miliar untuk uang makan ASN. Namun, Wasto masih belum bisa menyebut nominal keseluruhannya. Wasto mengklaim, kebijakan penganggaran uang makan tersebut baru dilakukan Pemkot Malang. Meskipun banyak daerah lain yang sudah menerapkan kebijakan itu sebelumnya. "Sebelum-sebelumnya nggak ada. Kalau uang makan itu bagian dari yang diperbolehkan pemerintah pusat sesuai kemampuan daerah," urai Wasto. Selama kebijakan dibolehkan pemerintah pusat maka bisa dilaksanakan. Selain itu, tambahan uang makan juga hanya akan diberikan pada ASN. Artinya, pegawai kontrak atau tenaga pendukung operasional kegiatan (TPOK) tidak akan mendapat jatah. "Untuk awal ini baru ASN saja, TPOK belum," pungkas Wasto.

ASN di Malang Akan Dapat Uang Makan

tunjangan asn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunjangan asn

Berita Terkini