<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201104_212409.jpg" alt="Suasana sidang dengan no perkara 87 gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang No. 11/2020 atau Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11). Agenda sidang tersebut penyampaian pokok-pokok permohonan d" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang dengan no perkara 87 gugatan uji materi (judicial review) terhadap Undang-undang No. 11/2020 atau Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11). Agenda sidang tersebut penyampaian pokok-pokok permohonan d</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polemik terkait definisi jeda lima tahun bagi calon kepala daerah eks terpidana korupsi akhirnya berakhir. Dalam putusan tadi malam (22/3), Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kepastian dengan membatalkan Yusak Yaluwo sebagai bupati terpilih Boven Digoel. Yusak dinilai belum menyelesaikan masa jeda lima tahun sebagai eks terpidana kasus korupsi.  Sebelumnya KPU dan Bawaslu berbeda pendapat terkait definisi itu. KPU memandang bahwa masa jeda harus dihitung sejak yang bersangkutan bebas murni dan tidak menjalani masa percobaan. Sementara Bawaslu berpendapat, masa jeda terhitung sejak seseorang keluar dari penjara. Akibat perbedaan tersebut, Bawaslu mengembalikan status Yusak sebagai pasangan calon setelah sempat dibatalkan KPU.  Namun, dalam pertimbangannya, MK menilai keputusan Bawaslu itu tidak tepat. Dalam penafsiran MK, yang dimaksud masa jeda lima tahun berarti sudah menyelesaikan secara penuh sesuai amar putusan pengadilan. ”Melalui putusan ini pula, mahkamah perlu menegaskan,” ujar hakim MK Wahiduddin Adams. Putusan MK, kata Wahiduddin, bisa menjadi dasar jika ada kasus serupa ke depannya.  Dengan demikian, lanjut Wahiduddin, Yusak baru bisa disebut selesai menjalani masa hukuman pada 26 Januari 2017. Berbeda dengan penafsiran Bawaslu yang menyebut 7 Agustus 2014. Dengan demikian, jeda lima tahun bagi Yusak baru tuntas pada 26 Januari 2022.  Dengan pertimbangan itu, MK juga memutuskan bahwa pilkada di Boven Digoel harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) secara penuh. Sebab, dalam prosesnya telah terjadi pelanggaran dalam masa pencalonan. ”Dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan paslon nomor 4 (Yusak, Red),” ucapnya.  Sementara itu, putusan di Boven Digoel merupakan satu dari 13 putusan yang dibacakan MK kemarin. Dalam perkara lainnya, MK memutuskan pelaksanaan PSU di sembilan daerah lain. Yakni Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Penukal Abab Lematang Ilir, Halmahera Utara, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Mandailing Natal, Kota Banjarmasin, dan Provinsi Jambi.  Cakupan PSU di masing-masing daerah cukup beragam. Di Labuhanbatu Selatan, misalnya, MK memerintahkan PSU pada 16 TPS di 2 kecamatan, Halmahera Utara 4 TPS di 3 kecamatan, dan Labuhanbatu 9 TPS di 4 kecamatan.  Sementara itu, di Penukal Abab Lematang Ilir, MK memutuskan PSU pada 4 TPS di 2 kecamatan, Halmahera Utara 4 TPS di 3 kecamatan, Rokan Hulu 25 TPS di 1 kecamatan, Mandailing Natal 3 TPS di 2 kecamatan, dan Indragiri Hulu 1 TPS di Kecamatan Batang Gangsal. Kemudian PSU Kota Banjarmasin 80 TPS di 3 kelurahan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/09/2019/evakuasi-ratusan-pendulang-emas-di-pedalaman-papua-terhalang-lokasi/">Evakuasi Ratusan Pendulang Emas di Pedalaman Papua Terhalang Lokasi</a>  Adapun di pilgub Jambi, MK memutus coblosan ulang pada 88 TPS di 5 kabupaten. Yakni Muaro Jambi (59 TPS), Kerinci (7 TPS), Batanghari (7 TPS), Tanjung Jabung Timur (14 TPS), dan Kota Sungai Penuh (1 TPS). Dengan penambahan sepuluh daerah, total ada 16 daerah yang harus menjalani PSU. Sebelumnya ada enam daerah yang diputus PSU pada Kamis dan Jumat pekan lalu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QByhMwU7Mf4

MK Batalkan Eks Koruptor Jadi Bupati Boven Digoel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-15-at-22.27.02.jpeg" alt="Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan M. Balya Firjaun Barlaman saat menghadiri penetapan kepala daerah terpilih dalam rapat paripurna DPRD Jember, 29 Januari. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan M. Balya Firjaun Barlaman saat menghadiri penetapan kepala daerah terpilih dalam rapat paripurna DPRD Jember, 29 Januari. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021–2026 Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman kemungkinan ditunda dari jadwal semula. Rencananya Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan pelantikan itu pada 17 Februari.  ”Kami sudah menghubungi Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim Bapak Jempin Marbun terkait jadwal pelantikan tersebut. Kemungkinan pelantikan Bupati-Wabup Jember terpilih ditunda,” kata Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi seperti dilansir dari Antara di Jember, Senin (15/2).  Menurut dia, ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjalani gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi seperti Kabupaten Lamongan, Banyuwangi, dan Kota Surabaya. Sedangkan semangat Menteri Dalam Negeri tetap ingin serentak, sehingga pelantikan kepala daerah terpilih harus ditunda.  ”Pelantikan masih harus menunggu putusan sela Mahkamah Konstitusi dan kemungkinan putusan selanya akan dibacakan MK pada Senin dan Selasa (16/2),” tutur Itqon Syauqi.  Menurut dia, kalau tiga daerah di Jawa Timur tersebut oleh MK diputuskan tidak bisa dilanjutkan gugatannya, akan ada pelantikan serentak. Namun, kalau ternyata lanjut gugatannya di MK akan dilantik belakangan.  Dia mengatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan menerbitkan surat keputusan pelaksana harian bupati yang akan dijabat sekretaris daerah (sekda) Jember sejak 18 Februari. Sebab masa jabatan Bupati Faida dan Wabup A. Muqit Arief habis pada 17 Februari.  ”Di Jember ada dualisme sekda, sehingga saya juga bertanya sekda mana yang akan menjadi Plh Bupati Jember. Jawabannya tentu sekda yang sah menurut gubernur,” tutur Itqon Syauqi.  Sementara itu, Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto mengaku belum menerima undangan pelantikan sebagai Bupati Jember periode 2021–2024. ”Kemungkinan pelantikan ditunda karena hingga Senin (15/2) saya belum mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan pelantikan kepala daerah terpilih,” ujar Hendy.  Informasi yang beredar, pelantikan kepala daerah terpilih di Jawa Timur dilaksanakan pada 25 atau 26 Februari secara virtual di kabupaten/kota masing-masing.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/SD-5HBqfAPg

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2021–2024 Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/saling-klaim-para-pengusung-saat-tunggu-putusan-mk-soal-pilgub-banten_m_118848.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penentuan pemenang Pilgub Banten berbeda dengan Pilgub DKI Jakarta. Bila di DKI pemenangnya harus menunggu hasil pemilihan putaran kedua, di Banten pemenangnya menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang dilakukan pasangan calon (paslon) Rano-Embay pada hasil Pilkada Banten 2017 &nbsp;membuat KPU Banten selaku penyelenggara belum bisa menetapkan pemenangnya.&nbsp; Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih harus menunggu putusan MK yang saat ini sedang menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Putusan MK memberikan kepastian terhadap gugatan Rano-Embay diterima atau ditolak sebagai syarat menindaklanjuti gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP). MK sendiri sudah menggelar dua kali sidang pendahuluan sengketa pilkada Banten, dimana pada sidang pertama (16/3), pihak penggugat (Rano-Embay) menyampaikan permohonan gugatannya. Selanjutnya sidang kedua (21/3), giliran pihak tergugat (KPU Banten) menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Dihari yang sama pihak terkait (Wahidin-Andika) juga telah menyampaikan keterangan atas gugatan Rano-Embay. Usai menjalani dua kali persidangan, kuasa hukum Rano-Embay optimis gugatannya bakal diterima MK untuk dilanjutkan pada sidang pemeriksaan pokok perkara. Sementara kuasa hukum KPU Banten dan kuasa hukum Wahidin-Andika justru berkeyakinan MK akan menolak gugatan Rano-Embay karena selisih suara kedua paslon di atas 1 persen. Ketua DPD PDI Perjuangan Banten, HM Sukira mengaku sangat yakin bila permohonan sengketa yang diajukan paslon yang diusungnya bakal lanjut disidangkan. &ldquo;Kita yakin diterima MK, keyakinan ini berdasarkan sidang pendahuluan yang sudah digelar dua kali,&rdquo; kata Sukira seperti ditulis Radar Banten (Jawa Pos Group), Minggu (26/3). Untuk itu, Sukira mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK. &ldquo;Pokoknya kami 100 persen yakin gugatan diterima,&rdquo; tegasnya. Sementara Ketua DPD Demokrat Banten, Aeng Haerudin justru santai menanggapi proses sengketa di MK. Menurutnya, MK adalah lembaga yang sangat independen dan tidak bisa di intervensi siapa pun. Kalau lihat dari aturan yang ada, gugatan Pilgub Banten tidak bisa diterima MK karena tidak memenuhi syarat formil seperti yang disebutkan dalam UU Pilkada. &ldquo;Kalau orang punya keinginan boleh-boleh saja, tapi saya meyakini gak ada celah buat MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan penggugat,&rdquo; katanya. Pimpinan lima partai pendukung dan pengusung Wahidin-Andika juga berkeyakinan yang sama bahwa MK akan menolak gugatan Rano-Embay. &ldquo;Kami yakin 100 persen tidak ada celah untuk pemohon diterima gugatannya oleh MK. Sengketa pilkada Banten sudah game over, kami yakin putusan MK sesuai UU Pilkada,&rdquo; kata Media Warman, juru bicara partai koalisi pendukung Wahidin-Andika.(den/air/nas/JPG)

Saling Klaim Para Pengusung  Saat Tunggu Putusan MK Soal Pilgub Banten

tunggu putusan mk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunggu putusan mk

Berita Terkini

MK Batalkan Eks Koruptor Jadi Bupati Boven Digoel

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2021–2024 Ditunda

Saling Klaim Para Pengusung Saat Tunggu Putusan MK Soal Pilgub Banten

Download Aplikasi JawaPos.com