<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/Pramono-Anung-Rano-Karno-Dery-Ridwansah-1-2578687703.jpg" alt="Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata bersama Ketiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata bersama Ketiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Saling klaim pilkada satu putaran atau dua putaran oleh paslon Pramono-Rano dan RIDO ditanggapi oleh Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata. Wahyu meminta semua pihak untuk menunggu hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara KPU untuk menentukan apakah Pilkada Jakarta 2024 berjalan satu atau dua putaran. Wahyu menyebut hasil resmi Pilkada DKI Jakarta 2024 masih akan menunggu rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Ia menegaskan, semua kandidat juga pasti menanti pengumuman KPU. "Ya kami juga monitor di media sebenarnya ya, setiap paslon itu pasti di kata akhirnya menunggu rekapitulasi akhir dari KPU," ucapnya kepada wartawan, Kamis (28/11). "Jadi walaupun ada yang mengeklaim, ada yang menyatakan satu putaran, dua putaran, mereka tetap menunggu hasil resmi dari KPU," sambung Wahyu. Ia menerangkan, klaim apapun terkait jalannya Pilkada Jakarta 2024 takkan memengaruhi putusan resmi KPU. "Karena tanpa hasil resmi KPU, tentu saja prosesnya tidak bisa berjalan ya, sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya. Sebagaimana diketahui, paslon nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno sebelumnya telah mendeklarasikan diri berhasil memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran.&nbsp; Sementara itu paslon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyebut, Pramono-Rano belum memenuhi syarat untuk menang satu putaran, sehingga Pilkada Jakarta 2024 harus dilanjutkan di putaran kedua.

Saling klaim pilkada satu putaran atau dua putaran oleh paslon Pramono-Rano dan RIDO ditanggapi oleh Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata.

KPU Tanggapi Saling Klaim Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran dan Dua Putaran, Minta Publik Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Berjenjang   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/17/JKT_DEBAT-KETIGA-PILKADA-DKI-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_17112024-13-2957742340.jpg" alt="Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata membuka debat Pillada DKI Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata membuka debat Pillada DKI Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata meminta masyarakat dan seluruh pihak bersabar menunggu hasil rekapitulasi dari KPU DKI Jakarta rampung. Sebab, saat ini jajaran KPU DKI Jakarta masih melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi.&nbsp; "Makanya saya mengajak masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi manual berjenjang yang kami lakukan mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan," ujar Wahyu, Kamis (28/11).&nbsp; Hal itu disampaikan Wahyu lantaran dua paslon di Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Pramono Anung-Rano Karno 'Si Doel' saling klaim data perolehan suara. Kubu RIDO mengklaim Pilkada DKI Jakarta berlangsung dua putaran. Sementara kubu Pram-Doel mengklaim mengantongi kemenangan satu putaran lantaran telah memperoleh 50 persen+1 suara. Namun, lanjut Wahyu, pada akhirnya, setiap paslon menyatakan akan menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta.&nbsp; "Ya kami juga monitor di media sebenarnya ya. Setiap paslon itu pasti dikata akhirnya menunggu rekapitulasi akhir dari KPU. Jadi walaupun ada yang mengklaim, ada yang menyatakan satu putaran, dua putaran, mereka tetap menunggu hasil resmi dari KPU," lanjut Wahyu. "Karena tanpa hasil resmi KPU, tentu saja prosesnya tidak bisa berjalan ya, sesuai dengan aturan yang ada," sambung Wahyu. Ia mengatakan, berdasarkan aturan, pengumuman hasil pemilihan paling lambat dilakukan pada 16 Desember mendatang. Namun, pihaknya mengusahakan agar pengumuman dapat dilakukan secepat mungkin. "Kami di KPU DKI mengusahakan secepat mungkin tanpa mengganggu tahapan yang ada atau melanggar tahapan yang ada," jelas Wahyu. Adapun jadwal tahapan rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut: - 27&ndash;28 November 2024: penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK - 28 November&ndash;3 Desember 2024: rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK - 28 November&ndash;4 Desember 2024: pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan - 5&ndash;7 Desember 2024: rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota - 5&ndash;11 Desember 2024: pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota - 9&ndash;11 Desember 2024: rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur - 10&ndash;16 Desember 2024: pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata meminta masyarakat dan seluruh pihak bersabar menunggu hasil rekapitulasi dari KPU DKI Jakarta rampung.

Pramono-Rano dan RIDO Saling Klaim Pilkada Satu Putaran dan Dua Putaran, KPU Minta Tunggu Hasil Rekapitulasi Resmi Diumumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/data-suket-kpu-dki-tunggu-hasil-rekapitulasi_m_111224.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta masih menghitung jumlah pemilih yang menggunakan surat keterangan (suket) pada hari pencoblosan 15 Febuari 2017. Penyelenggara pemilu itu juga akan segera menginventarisir daftar pemilih tambahan. Saat ini, proses perhitungan pemungutan suara secara berjenjang masih dilakukan oleh KPU kota. Demikian diungkapkan Anggota KPU DKI Jakarta Muhammad Sidik, Senin (20/2). Sementara itu, Ketua KPU Kota Jakarta Utara Abdul Muin mengatakan, jumlah pengguna suket di wilayahnya akan diketahui setelah pleno hasil pemungutan suara di tingkat kota. "Saat ini perhitungan secara manual masih di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tinggal kecamatan Tanjung Priok yang belum selesai. Setelah selesai rekapitulasi di PPK akan segera dilakukan pleno di tingkat kota," ujar Muin.&nbsp; Menurut dia, dalam hitungan manual secara berjenjang, akan diketahui secara rinci. Seperti pemilih yang menggunakan e-KTP yang masuk DPT, pemilih yang menggunakan e-KTP tapi tidak masuk DPT, hingga pemilih yang menggunakan suket. "Pemilih yang tidak masuk DPT, akan dimasukan menjadi pemilih tambahan atau DPTb," ujar Muin. Muin menegaskan, pemilih yang tidak masuk DPT harus segera diinventarisasi berapa jumlahnya. Itu juga untuk antisipasi antrean di TPS seperti yang terjadi pada putaran pertama Pilgub DKI. "Ini mau kita pastikan, apakah pemegang suket yang menggunakan hak pilihnya lebih banyak dari data yang kami terima dari Dukcapil atau tidak," ungkap dia. Ketika ditanyakan perihal pemilih dengan suket boleh memilih mulai pukul 07.00 pagi, Muin mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi dari KPU DKI. "Itu nanti akan masih dirapatkan. Apakah memilihnya tetap satu jam sebelum TPS dibuka, atau seperti pemilih yang masuk DPT," tutur dia. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah meminta KPU DKI untuk menginventarisasi jumlah suket. Pasalnya, penggunaan suket untuk melakukan pencoblosan 15 Febuari lalu, diperkirakan sangat banyak. Terjadi antrean di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Inventarisasi penggunaan suket, juga untuk memperbaiki penyelenggaraan putaran kedua. Selain itu juga untuk mengetahui jumlah suket yang digunakan sesuai dengan data Dukcapil DKI Jakarta atau justru lebih banyak.(dai/yuz/JPG)

Data Suket, KPU DKI Tunggu Hasil Rekapitulasi