<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/Jukir-559704661.jpg" alt="Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya membagikan kode QRIS kepada jukir di Jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (1/2). (FOTO: SURYANTO/RADAR SURABAYA)" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya membagikan kode QRIS kepada jukir di Jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (1/2). (FOTO: SURYANTO/RADAR SURABAYA)</figcaption>
</figure> <div id=":2cb" class="ii gt"> <div id=":2cc" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru saja menerapkan pembayaran parkir nontunai di sejumlah wilayah di Surabaya, pada&nbsp;Kamis&nbsp;(1/2) atau kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan pembayaran parkir nontunai menggunakan QRIS tersebut, dilakukan secara bertahap, dari total 1.370 titik parkir di tepi jalan umum (TJU), hanya ratusan saja yang memberlakukan pembayaran nontunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan pembayaran parkir nontunai ini ditandai dengan dikalungkannya barcode QRIS kepada salah seorang juru parkir (jukir) oleh Tundjung Iswandaru, selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dari semua titik parkir tepi jalan umum (TJU), belum semuanya diberlakukan aturan yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini pembayaran parkir via QRIS di 10 kawasan," ujar Tundjung Iswandaru, seperti dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group) pada Jumat (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah tersebut terbilang cukup jauh dari target awal. Hal itu dikarenakan 10 kawasan tersebut terdiri dari 36 ruas jalan. Artinya, masih sekitar 322 titik saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ruas jalan ini, di antaranya, Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Kedungdoro, Tidar, dan tempat lainnya," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014077043/hari-pertama-parkir-qris-di-surabaya-masih-banyak-evaluasi-yang-dilakukan-pihak-dishub">Hari Pertama Parkir QRIS di Surabaya Masih Banyak Evaluasi yang Dilakukan Pihak Dishub</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tundjung Iswandaru menegaskan bahwa target awal akan tetap berjalan, namun pihaknya mengaku penerapan kebijakan tersebut akan bertahap. Dengan total 1.370 titik akan bertransformasi ke pembayaran nontunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, sekarang masih kita berlakukan di 36 ruas jalan. Sambil ini bertahap dan kita evaluasi terus. Targetnya seluruh jalan se Surabaya pakai QRIS," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tundjung mengatakan bahwa saat ini baru ada 378 jukir yang menerapkan pembayaran nontunai. Mereka merupakan jukir yang sudah melengkapi administrasi dalam pengurusan barcode QRIS. Totalnya ada 2.300 jukir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya ini bertahap. Mereka tinggal melengkapi administrasinya lalu bisa menerapkan ini," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait pengguna yang masih belum paham tentang aturan baru tersebut, Tundjung juga membenarkan hal itu sehingga pihaknya telah menyiapkan langkah transisi dengan memfasilitasi warga untuk melakukan pembayaran tunai tapi harus dengan karcis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, di masa transisi ini masih bisa bayar tunai dan ada karcisnya. Tetapi selanjutnya sambil kita lakukan evaluasi untuk menggunakan QRIS ini," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014077006/dari-total-1370-tju-di-surabaya-baru-segini-yang-sudah-menerapkan-aturan-parkir-non-tunai">Dari Total 1.370 TJU di Surabaya, Baru Segini yang Sudah Menerapkan Aturan Parkir Non Tunai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan bahwa program pembayaran parkir via QRIS ini sudah didukung oleh semua jukir se-Surabaya. Pasalnya, upaya tersebut dilakukan untuk menyejahterakan mereka, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini juga menjawab permintaan warga yang mendukung transformasi skema pembayaran parkir nontunai," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), Izul Fiqri memastikan bahwa seluruh jukir se-Surabaya sudah menyetujui parkir menggunakan QRIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski persetujuan tersebut dilakukan dengan sejumlah catatan, salah satunya terkait kesejahteraan dari para juru parkir itu sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Catatan yang paling utama adalah kesejahteraan juru parkir Surabaya," kata Izul saat mengikuti peresmian di Jalan Tunjungan Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Izul juga memastikan bahwa paguyuban juru parkir sudah berkomitmen untuk mendukung program tersebut, bahkan dirinya mengaku sudah memberikan arahan kepada seluruh jukir untuk terus berkalung barcode QRIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh jukir kami pastikan berkalungkan QRIS. Jadi, masyarakat diberikan pilihan. Yang mau scan silakan dan yang tidak siap dengan ini (QRIS, Red) silakan pakai tunai dengan karcis. Ini tentu akan menjadi evaluasi kita ke depannya," pungkasnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;***</div> </div> </div> <div id=":22g" class="hq gt">&nbsp;</div>

Kebijakan pembayaran parkir nontunai menggunakan QRIS tersebut, dilakukan secara bertahap, dari total 1.370 titik parkir di tepi jalan umum.

Ini Penyebab Penerapan Parkir Nontunai Menggunakan QRIS di Surabaya Belum Bisa Dilakukan Serentak 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/zts6815m-3709469008.png" alt="Bus Listrik yang sedang mengaspal di Kota Surabaya (Sumber: Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Bus Listrik yang sedang mengaspal di Kota Surabaya (Sumber: Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong><br />JawaPos.com -</strong>&nbsp;Sejumlah bus listrik tiba di Surabaya sejak November 2023 lalu, tepatnya beberapa hari sebelum kota Pahlawan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang bergengsi kelas internasional Piala Dunia U17.<br /><br />Setelah beroperasi beberapa bulan,&nbsp;bus listrik warna hijau kombinasi putih itu, diketahui sudah mengaspal di sejumlah jalanan Kota Surabaya.<br /><br />Langkah itu merupakan bagian dari uji coba bus listrik sebagai angkutan massal. Kendati demikian, saat ini Pemkot Surabaya hampir menyelesaikan uji coba armada bus listrik tersebut.<br /><br />Tahap tersebut akan berakhir bulan Januari 2024, terkait kelanjutan pemakaian Dishub Kota Surabaya akan mengevaluasi hasil pemanfaatan armada tersebut.<br /><br />Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Group) pada Rabu (24/1), Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan uji coba itu komitmen Pemkot Surabaya dalam menekan polusi.<br /><br />Trial launching tersebut disepakati hanya tiga bulan. Kemudian pihaknya akan merumuskan hasil evaluasinya untuk pengambilan kebijakan tentang kendaraan ramah lingkungan.</p> <p>"Mulainya November kemarin dan perkiraan berakhir bulan ini atau awal Februari," tambahnya<br /><br />Dia mengatakan bus listrik berasal dari perusahaan otobus swasta. Mereka meminjami Pemkot Surabaya untuk melakukan penjajakan terlebih dahulu.<br /><br />Jika sesuai hasil evaluasinya positif, pihaknya berencana untuk menambah armada tersebut.<br /><br />Sementara itu Kasi Angkutan Jalan dan Penumpang Dishub Kota Surabaya Ali Mustofa memaparkan hasil uji coba selama sebulan.<br /><br />Katanya biaya operasional moda transportasi itu lebih murah. Bahkan empat kali lipat lebih murah jika dibandingkan dengan bus konvensional.<br /><br />"Kita tes di tiga rute, Ukuran besar dari Terminal Purabaya-Rajawali ukuran sedang dari Terminal Intermoda Joyoboyo ke Rajawali kalau yang kecil rute Terminal Bratang-Stasiun Pasar Turi," ujarnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014017588/masa-uji-coba-segera-berakhir-penggunaan-bus-listrik-sebagai-transportasi-publik-di-surabaya-bakal-lanjut-atau-tidak">Masa Uji Coba Segera Berakhir! Penggunaan Bus Listrik sebagai Transportasi Publik di Surabaya Bakal Lanjut atau Tidak?</a></strong><br /><br />Dia menunjukkan bahwa biaya operasional tujuh kendaraan listrik itu jauh lebih murah ketimbang bus diesel.<br /><br />Untuk berjalan 1 kilometer misalnya. Kendaraan listrik hanya membutuhkan 1 kWh. Ali menyimpulakn jika penggunaan kendaraan listrik tersebut lebih hemat.<br /><br />Untuk menempuh jarak 320 km memerlukan biaya charger Rp 280 ribu. Angka tersebut memiliki selisih yang jauh ketimbang harus membeli solar.<br /><br />Hal yang paling utama adalah kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi karbon. Namun kata dia saat uji coba pada event Piala Dunia U17 untuk rute Stadion GBT energi listrik yang digunakan sedikit lebih boros.</p> <p>***</p>

Pemkot Surabaya hampir menyelesaikan uji coba armada bus listrik, berikut penjelasan Dishub terkait nasib bus listrik selanjutnya.

Transportasi Bus Listrik Surabaya Memasuki Masa Akhir, Begini Penjelasan Dishub Terkait Nasib Selanjutnya

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/sby-2977292233.jpg" alt="Seorang pengguna kendaraan listrik mengisi ulang daya mobilnya di SPKLU Citraland, Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Seorang pengguna kendaraan listrik mengisi ulang daya mobilnya di SPKLU Citraland, Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Transformasi energi konvensional menjadi listrik&nbsp;dikaji dengan serius oleh&nbsp;Pemkot Surabaya.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Salah satu bentuk untuk mendukung kebijakan&nbsp;tersebut&nbsp;adalah dengan&nbsp;menyiapkan sarana prasarana (sarpras) yang terintegrasi.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Tundjung Iswandaru&nbsp;selaku&nbsp;Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menekankan keberadaan&nbsp;Stasiun&nbsp;Pengisian&nbsp;Kendaraan&nbsp;Listrik&nbsp;Umum (SPKLU) khusus bus listrik yang&nbsp;masih&nbsp;minim.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Sebab, untuk saat ini&nbsp;keberadaannya masih&nbsp;hanya tersedia di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dan Terminal Bratang.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Perubahan kendaraan konvensional ke listrik harus dioptimalkan dari hulu ke hilir. Terutama untuk sarprasnya harus maksimal untuk menunjang kendaraan berbasis listrik ini nantinya,&rdquo;&nbsp;ungkapnya pada&nbsp;Selasa (2/1), melansir dari Radar Surabaya.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Dishub terus melakukan kajian dengan menggandeng perguruan tinggi. Tujuannya,&nbsp;agar transformasi energi yang menjadi harapan Wali Kota Surabaya,&nbsp;Eri Cahyadi&nbsp;dapat&nbsp;berjalan mulus.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Mulai awal tahun ini dibahas,&rdquo;&nbsp;ucapnya.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013689539/parkir-liar-menjamur-di-surabaya-wali-kota-eri-cahyadi-langsung-ultimatum-dinas-perhubungan">Parkir Liar Menjamur di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Langsung Ultimatum Dinas Perhubungan</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Kasi Angkutan Jalan dan Penumpang Dishub Kota Surabaya,&nbsp;Ali Mustofa menuturkan&nbsp;bahwa&nbsp;pihaknya ada kajian soal mobil charging keliling.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Hal itu merupakan jawaban&nbsp;atas&nbsp;keterbatasan SPKLU yang&nbsp;sedang&nbsp;terjadi.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Rencananya, unit mobile itu membantu kendaraan listrik yang kehabisan baterai di jalan.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Saat ini pengisian baterai secara mobile itu belum digunakan. Namun, ke depannya bisa saja diperlukan,&rdquo;&nbsp;jelasnya.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Selain itu, dalam kajian itu ada terobosan strategis, yaitu memodifikasi puluhan halte menjadi tempat pengisian baterai otomatis, yang rencananya&nbsp;bakal menerapkan energi panel surya.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kita sudah ada blueprint rancangan sistemnya,&rdquo;&nbsp;katanya.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Ia menjelaskan&nbsp;jika&nbsp;sistemnya&nbsp;adalah&nbsp;dengan membuat konsep pengisian baterai secara wireless, sehingga saat menurunkan atau menaikkan penumpang bus otomatis mengisi baterai.&nbsp;Namun, konsep itu masih&nbsp;dirundingkan.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Ya, perlahan. Tidak bisa seketika semua angkutan publik diganti listrik,&rdquo;&nbsp;terangnya.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;***</p>

Dishub Kota Surabaya menekankan keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) khusus bus listrik yang masih minim.

Kembangkan Kendaraan Listrik, Pemkot Surabaya akan Tambah SKPLU hingga Mobil Charging

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/WhatsApp-Image-2023-10-29-at-185509-2965341673.jpg" alt="Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru." width="100%">
<figcaption>Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak main-main terhadap para mafia parkir di Kota Pahlawan. Pemkot menerapkan kebijakan bayar parkir pakai QRIS.</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, pembayaran pakai QRIS bisa dilakukan untuk parkir tepi jalan (PTJ). Untuk sementara ini, ada lima titik PTJ yang berlakukan sistem QRIS.</p> <p>&rdquo;Untuk meminimalisir praktik yang merugikan. Sehingga, pendapatan daerah akan tetap terjaga dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal,&rdquo; kata Tundjung.</p> <p>Kelima titik itu antara lain, Jalan Sedap Malam, Jalan Jimerto, Taman Bungkul, Jalan Serayu, dan Jalan Progo. Tundjung menuturkan, ke depan, akan berupaya menerapkan konsep <em>digital</em> <em>payment</em> ke semua titik.</p> <p>&rdquo;Kami akan evaluasi bagaimana di lima titik itu,&rdquo; imbuh Tundjung.</p> <p>Tundjung berharap dengan kemudahan membayar parkir melalui QRIS mampu menggenjot pendapatan daerah Surabaya ke depannya. Dia berpesan agar tetap patuh terhadap regulasi.</p>

Pemkot Surabaya terapkan kebijakan bayar parkir pakai QRIS untuk parkir tepi jalan (PTJ). Ada lima titik PTJ yang berlakukan sistem QRIS

Catat, 5 Parkir di Surabaya Ini Bisa Bayar Pakai QRIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/bis-3743362797.jpg" alt="Bus Trans Semanggi Suroboyo direncanakan akan diambil alih pengelolaannya oleh Pemkot Surabaya (Suryanto/Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Bus Trans Semanggi Suroboyo direncanakan akan diambil alih pengelolaannya oleh Pemkot Surabaya (Suryanto/Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash;<strong>&nbsp;</strong>Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya&nbsp;berupaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum, yang mana salah satunya dengan mengambil alih pengelolaan&nbsp;Bus Trans Semanggi&nbsp;Surabaya (TTS).</p> <p>Wacana tersebut akan bergulir pada tahun depan, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru.</p> <p>Tundjung Iswandaru akan mengambil alih pengelolaan TTS, sehingga operasional armada itu lepas dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).</p> <p>"Kita siapkan anggaran dana melalui APBD 2024," katanya pada Rabu (29/11), dikutip dari Radar Surabaya.</p> <p>Dishub Kota Surabaya mendapatkan alokasi fantastis, yakni sebesar Rp 18 miliar. Sementara jumlah armada yang dikelola sebanyak 17 unit.&nbsp;</p> <p>"Rencananya untuk melayani dua rute," ungkapnya.</p> <p>Dia tengah mematangkan rute armada TTS, yaitu dari Jalan Lidah Wetan sekitar kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menuju kampus Institut Negeri Sepuluh Nopember (ITS).</p> <p>Sementara rute kedua armada TTS itu akan melewati kawasan timur, yaitu, Jalan Ir Soekarno (MERR, Red) menuju ke kawasan Kenjeran Park (Kenpark).</p> <p>"Rute ini sebelumnya dilayani bus luar TTS," ucapnya.</p> <p>Tundjung pernah menerjunkan armada bus listrik itu di dua rute itu. Waktu itu, armada yang melayani milik Damri, tapi sejak berhenti beroperasi awal tahun lalu, rute tersebut mengalami kekosongan saat ini, sehingga akan diaktifkan kembali.</p> <p>Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati sudah mendengar wacana tersebut. Dia mengatakan jika DPRD telah menyepakati rencana alih kelola TSS dari Kemenhub ke Dishub.</p> <p class="class-paragraph">Rencana itu masuk dalam&nbsp;<em>grand design</em>&nbsp;pengembangan transportasi publik di Surabaya.</p> <p>"Dengan pengelolaan dari APBD, dishub lebih leluasa mengelola transportasi publik," kata Aning.</p> <p>Aning mengatakan bahwa rencana itu diproyeksi menunjang pelayanan, karena akan memudahkan para pengguna. Menurutnya, tarifnya bakal terintegrasi menjadi satu dengan Suroboyo Bus (SB) dan angkutan feeder.</p> <p>"Selama ini kan tarif TSS dengan SB berbeda. Penumpang bayar dobel kalau ganti bus," tambahnya.&nbsp;</p> <p>***</p>

Pemkot Surabaya berupaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum dengan mengambil alih pengelolaan bus Trans Semanggi.

Tingkatkan Layanan Transportasi, Pengelolaan Bus Trans Semanggi Diambil Alih Pemkot Surabaya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/bus-sby-100939344.jpg" alt="Armada Suroboyo Bus saat melintas di wilayah utara. (Jawa Pos/Riana Setiawan)." width="100%">
<figcaption>Armada Suroboyo Bus saat melintas di wilayah utara. (Jawa Pos/Riana Setiawan).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berusaha mengembangkan sektor transportasi umum.</p> <p dir="ltr">Kebijakan tersebut didukung dengan APBD 2024 yang fantastis, dimana Pemkot Surabaya berencana mendatangkan puluhan armada bus baru.</p> <p dir="ltr">Dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Sabtu (25/11), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru, menyebutkan bakal ada penambahan moda transportasi umum.</p> <p dir="ltr">Pihaknya menargetkan sejumlah 22 unit bus yang direncanakan akan didatangkan pada tahun depan. Pilihan penambahan transportasi umum tersebut yaitu berupa bus listrik.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Ini terus kita bahas agar tahun depan realisasinya berjalan sesuai harapan,&rdquo; kata Tundjung pada hari Jumat (24/11).</p> <p dir="ltr">Dia mengatakan penambahan armada cukup krusial, sebab peminat transportasi umum di Kota Surabaya jumlahnya meningkat. Rencananya armada baru akan melayani rute yang cukup padat.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Misalnya rute Benowo-Tunjungan dan Terminal Purabaya-Jalan Rajawali,&rdquo; tutur Tundjung Iswandaru.</p> <p dir="ltr">Kedua rute tersebut dikatakan cukup dominan. Khususnya dari Terminal Purabaya menuju Jalan Rajawali yang menunjukkan data lonjakan penumpukan terjadi pada jam tertentu.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Pas berangkat dan pulang kerja, dua momen ini penumpang banyak,&rdquo; ungkapnya.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013321938/belasan-pelaku-usaha-diberikan-penghargaan-lingkungan-oleh-pemkot-surabaya-kok-bisa">Belasan Pelaku Usaha Diberikan Penghargaan Lingkungan Oleh Pemkot Surabaya, Kok Bisa?</a></strong></p> <p dir="ltr">Tundjung menyebutkan bahwa armada saat ini masih kurang untuk menjangkau seluruh penumpang. Sehingga dia menerapkan skema saat momen lonjakan itu.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Dia memindahkan sejumlah rute armada untuk membantu alur keberangkatan dan kepulangan penumpang.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&ldquo;Alternatifnya dengan penambahan unit. Kita berencana bus listrik. Karena setelah trial launching kemarin, bus ini lebih efisien,&rdquo; jelasnya.</p> <p dir="ltr">Rencananya, realisasi unit baru tersebut dilakukan dengan sistem buy the service (BTS). Artinya, pemkot tidak akan membeli armada, melainkan pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kita hanya membayar layanan sesuai kontrak yang disepakati,&rdquo; kata Tundjung.</p> <p dir="ltr">Mengenai kebijakan bus baru tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mendukung rencana itu.</p> <p dir="ltr">Pihaknya setuju dengan opsi penambahan armada transportasi umum tahun depan. Pengadaan itu telah disepakati pada rapat pembahasan APBD 2024 yang disahkan pada (10/11) lalu.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Untuk pengadaan 22 unit bus listrik, alokasi anggarannya sampai Rp 19 miliar. Penambahan armada transportasi publik ini sangat urgent sebagai wajah kemajuan kota,&rdquo; kata Aning.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013319707/pemkot-surabaya-dorong-anak-muda-bangun-startup-baru-bersama-ozora-yatrapaktaja">Pemkot Surabaya Dorong Anak Muda Bangun Startup Baru Bersama Ozora Yatrapaktaja</a></strong></p> <p dir="ltr">Dia mengatakan Kota Surabaya sudah saatnya mempunyai mode transportasi umum yang modern dan berkualitas.</p> <p dir="ltr">Salah satunya adalah bus listrik. Selain lebih nyaman, armada tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Apalagi, ini kan sistemnya BTS. Pemkot tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan,&rdquo; pungkas Aning.</p> <p dir="ltr">***</p>

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berusaha mengembangkan sektor transportasi umum, dengan APBD 2024 yang fantastis.

Pemkot Surabaya Siapkan Dana Rp 19 Miliar untuk Tambah Armada Bus Listrik di Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/parkir-2640226273.png" alt="BANTU WARGA: Petugas parkir Supardi (kiri) membantu Sofi menggunakan parkir meter di Taman Bungkul, Kamis (10/8)." width="100%">
<figcaption>BANTU WARGA: Petugas parkir Supardi (kiri) membantu Sofi menggunakan parkir meter di Taman Bungkul, Kamis (10/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menerima 68 aduan terkait ulah juru parkir (jukir) nakal. Saat bertugas, jukir itu tidak memberikan karcis kepada warga. Bahkan, ada yang memberikan karcis kedaluwarsa.</p> <p>Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, 68 laporan itu sudah ditindaklanjuti. Pihaknya menerjunkan petugas untuk mengecek kondisi di lapangan. &rdquo;Hasilnya, kami temukan dua jukir yang melanggar aturan,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dua jukir nakal itu mendapatkan sanksi berat. Keduanya dibebastugaskan alias dicopot dengan tidak hormat. Hukuman tersebut, kata Tundjung, setimpal dengan ulah dua jukir itu yang meresahkan warga.</p> <p>Untuk mengantisipasi kejadian serupa kembali terulang, dishub menggelar gerakan meminta karcis parkir. Gerakan itu dimulai kemarin di Taman Bungkul. Taman Bungkul dipilih karena menjadi percontohan kawasan tertib parkir.</p> <p>&rdquo;Saya mohon kepada masyarakat pengguna parkir jangan lupa minta karcisnya,&rdquo; kata Tundjung.</p> <p>Tundjung juga meminta warga berani melaporkan jukir yang nakal. Setiap laporan yang dikirim sebaiknya menyertakan lokasi dan foto jukir. Dengan demikian, pihaknya bisa dengan mudah melakukan penindakan.</p> <p>Tundjung menambahkan, gerakan itu bukan hanya untuk antisipasi kebocoran pendapatan parkir, melainkan juga untuk meningkatkan PAD.</p> <p>Pada bagian lain, parkir tepi jalan umum (TJU) punya potensi besar menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Tapi, tingkat kebocorannya juga tinggi. Akibatnya, realisasi setiap tahun selalu di bawah target.</p> <p>Anggota Komisi B DPRD Surabaya Alfian Limardi mengatakan, banyak area parkir yang tidak dikelola dishub. Tapi, dikuasai oleh perorangan atau kelompok tertentu. &rsquo;&rsquo;Mereka ini enggak setor ke dishub,&rsquo;&rsquo; kata Alfian.</p> <p>Fenomena itu terjadi di ratusan titik parkir tepi jalan. Termasuk di area pusat kota di Jalan Basuki Rahmat. Di pusat bisnis dan perdagangan tersebut tidak semua parkir dikelola dishub. Itu terlihat dari jukir yang tidak memiliki karcis parkir resmi.</p> <p>Padahal, potensi pendapatan parkir harian di area itu cukup besar. Satu titik tempat perbelanjaan bisa mengantongi uang parkir Rp 1 juta per hari. &rdquo;Bagaimana pendapatan parkir tidak bocor,&rdquo; tegas politikus PSI itu.</p> <p>DPRD meminta dishub lebih tegas untuk menertibkan jukir liar. Di setiap tempat yang dijadikan lahan parkir harus dipasang poster untuk tidak memberikan uang jika tidak diberi karcis parkir. Juga memasang hotline pengaduan. Jukir memiliki kewajiban memberikan karcis kepada konsumen tanpa diminta.</p> <p>&rdquo;Saya kira gerakan Pak Wali Kota ini bisa efektif menekan kebocoran parkir TJU,&rsquo;&rsquo; papar anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar&rsquo;ah.&nbsp;<strong>(omy/mar/c6/aph)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menerima 68 aduan terkait ulah juru parkir (jukir) nakal. Saat bertugas, jukir tidak memberikan karcis.

Dishub Surabaya Terima 68 Aduan, Copot 2 Jukir Nakal