<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/tunaikita-tumbur-pardede.jpg" alt="CEO TunaiKita sekaligus Kepala Humas AFPI, Tumbur Pardede (kedua dari kiri), bersama Tim TunaiKita (dok tunaikita)" width="100%">
<figcaption>CEO TunaiKita sekaligus Kepala Humas AFPI, Tumbur Pardede (kedua dari kiri), bersama Tim TunaiKita (dok tunaikita)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga Agustus dana pinjaman yang disalurkan melalui layanan keuangan digital atau Financial Technology (Fintech) jenis peer to peer lending (P2P) mencapai Rp 44,8 triliun. Jumlah ini diperoleh dari kinerja 127 Fintech P2P Lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.  Salah satunya yaitu PT Digital Tunai Kita (TunaiKita). Dua tahun beroperasi sejak 2017, hingga kini TunaiKita sendiri sudah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 1,74 triliun.  Dana pinjaman sebesar itu sudah disalurkan ke lebih dari 224 ribu pelanggan di 160 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. CEO TunaiKita, Tumbur Pardede menyampaikan, sebagai Fintech yang terdaftar di OJK dan anggota aktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan program inklusi keuangan.  "Kami akan berinovasi dengan produk-produk pinjaman baru, khususnya bagi kegiatan produktif," kata Tumbur melalui keterangan tertulis, Jumat (27/9).  Sementara itu, Head of Corporate Affairs TunaiKita, Yos Kusuma menyampaikan, perkembangan teknologi kini memang membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum bisa menikmati akses ke berbagai layanan keuangan, seperti pinjaman dan permodalan. "Untuk itu kami berkomitmen terus memberikan informasi terbaru mengenai inovasi dan layanan terbaru kami, menjangkau melalui akun-akun resmi media sosial kami, dan melakukan sosialisasi melalui acara seperti IFSE 2019," ungkapnya.  IFSE atau Indonesia Fintech Summit &amp; Expo 2019 merupakan pameran Fintech yang digelar oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 23-24 September 2019 di Jakarta. Acara ini juga didukung oleh Kementerian Keuangan, Kominfo, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta perusahaan-perusahaan Fintech. Sekitar 100 perusahaan Fintech berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Per Agustus, Fintech P2P Lending Salurkan Pinjaman hingga Rp 44,8 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/upaya-tingkatkan-inklusi-keuangan-hingga-75-persen-lewat-fintech_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mendorong inklusi keuangan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mendorong inklusi keuangan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 55 persen. Sementara pemerintah menargetkan 75 persen dengan total Rp 1.000 triliun. Untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan edukasi literasi keuangan yang memumpuni. Selama ini akses inklusi keuangan di tengah masyarakat masih terbatas, terutama dari lembaga keuangan konvensional. Hal itu membuat perusahaan financial technology (<a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/14/07/2018/mencari-peluang-mendapatkan-pinjaman-dana-dari-fintech" target="_blank">fintech</a>) untuk mengambil peluang tersebut dengan memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjamah selama ini oleh perbankan maupun lembaga keuangan konvensional. COO TunaiKita Andry Huzain mengatakan, saat pengajuan pinjaman tidak mesti lagi harus melewati perbankan. Cara seperti selain memakan waktu cukup lama juga cukup ribet. Sementara masyarakat pengguna smartphone terus bertumbuh. Makanya kehadiran smartphone itu bisa lebih canggih lagi. Yakni tidak sekadar untuk berkomunikasi saja, tapi untuk mengakses finansial. Sementara untuk pemain fintech belum semuanya menjangkau daerah di Indonesia. Saat ini, Andry Huzain mengklaim, baru TunaiKita yang bisa melayani kebutuhan keuangan tersebut. Hal itu sejalan dengan kehadiran TunaiKita di 159 kota dan kabupaten di Indonesia. Artinya via aplikasi <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/19/07/2018/belum-semua-warga-paham-kemudahan-akses-kredit-lewat-fintech" target="_blank">pengajuan pinjaman</a> lewat TunaiKita sudah hadir dari barat hingga ke timur Indonesia.  "Kami melakukan ekspansi masif ini karena kami ingin menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang selama ini belum terjamah lembaga keuangan konvensional. Kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit tentunya sangat dirasakan oleh para pemilik <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/07/2018/umkm-ternate-dapat-optimalkan-fintech-untuk-akses-suntikan-modal" target="_blank">UMKM</a>," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Rabu (15/8). Dia menyebut, selama ini TunaiKita baru terkonsentrasi di Pulau Jawa dan DKI Jakarta. Kini TunaiKita mulai beroperasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT hingga Ke Papua. "Ekspansi masif ini berhasil dilakukan hanya dalam kurun 14 bulan TunaiKita beroperasi di Indonesia," imbuhnya. Lebih jauh Andry Huzain menyebut, berdasar data Bank Indonesia bahwa inklusi keuangan secara nasional baru mencapai 55 persen. Sementara pemerintah Indonesia menargetkan inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019. VP Corporate Affairs TunaiKita Anggie Ariningsih menambahkan, pertumbuhan inklusi keuangan masih terbilang lambat. Hal itu dikarenakan masih banyak warga yang tinggal jauh dari bank atau layanan jasa keuangan. Sementara penetrasi smartphone di Indonesia tahun ini diperkirakan bakal melampaui 100 juta pengguna. Angka itu diperkirakan keempat terbesar di dunia. Karena itulah TunaiKita berusaha hadir ke berbagai pelosok, dari barat ke timur. "Ambisi kami adalah untuk hadir di seluruh Indonesia dengan satu sentuhan, cepat, 24 jam sehari,” tandasnya.

Upaya Tingkatkan Inklusi Keuangan Hingga 75 Persen Lewat Fintech

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/umkm-ternate-dapat-optimalkan-fintech-untuk-akses-suntikan-modal_m_231359.jpg" alt="Ilustrasi: UMKM dapat optimalkan fintech untuk dapatkan suntikan modal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: UMKM dapat optimalkan fintech untuk dapatkan suntikan modal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran Financial Technology (fintech) tidak hanya memudahkan masyarakat perkotaan yang membutuhkan modal atau dana. Fintech jika dimanfaatkan bisa menjadi alternatif bagi kalangan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. VP Corporate Affairs TunaiKita, Anggie Ariningsih menyatakan, ada sebanyak 30 ribu pelaku UMKM yang mempekerjakan 36 ribu di Ternate. Kalangan UMKM yang tidak bisa mengakses permodalan dari lembaga keuangan konvensional dapat mengoptimalkan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/19/07/2018/belum-semua-warga-paham-kemudahan-akses-kredit-lewat-fintech" target="_blank">fintech</a>. "Jutaan warga Indonesia yang sebelumnya kurang terlayani lembaga keuangan konvensional kini dengan mudah bisa mendapatkan kredit melalui industri fintech," ungkap Anggie Ariningsih dalam keterangan persnya, Sabtu (28/7). Sebelumnya Anggie Ariningsih menjadi salah satu pembicara dalam Seminar nasional Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate pada Jumat (27/7). Seminar itu mengangkat tema &ldquo;Era Baru Industri Keuangan, Fintech Peer to Peer Lending, Arah Perkembangan dan Tantangannya. Menurut Anggie 30 ribu pelaku UMKM di Ternate bisa mengoptimalkan fintech untuk mendapatkan suntikan modal. Salah satunya dari TunaiKita. Apalagi UMKM itu sudah berhasil memperkejakan 36 ribu karyawan. "Potensi UMKM di Ternate tentunya bisa lebih maju lagi jika para pelakunya bisa mengakses kredit dengan mudah secara online. Karena itu kami bangga sekali bisa ikut memperbaiki inklusi keuangan di Indonesia dan khususnya bagi Ternate: berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; jelasnya. Dia menyebut, pinjaman modal dari <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/14/07/2018/mencari-peluang-mendapatkan-pinjaman-dana-dari-fintech" target="_blank">TunaiKita</a> sangat hemat biaya untuk masyarakat. Mulai dari proses aplikasi pinjaman hingga perlindungan penipuan online yang bersifat real-time. Di TunaiKita ada penjaminan, pelayanan, dan hadiah bagi konsumen. Untuk diketahui TunaiKita adalah perusahaan fintech ke-19 untuk menyelesaikan registrasinya dengan OJK pada 26 Agustus 2017, di bawah payung hukum POJK/77 tentang lisensi pinjam-meminjam berbasis <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/07/2018/dukung-inklusi-keuangan-fintech-fair-2018-digelar" target="_blank">teknologi informasi</a>. "Kami berencana mengajukan surat kesiapan pelaksanaan dan aplikasi lisensi penuh pada Agustus 2018. Di bawah POJK/77, TunaiKita wajib melaporkan akun-akun laporan keuangan dan data pinjaman ke OJK secara berkala," tandasnya.

UMKM Ternate  Dapat Optimalkan Fintech untuk Akses Suntikan Modal

tunaikita

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunaikita

Berita Terkini

Per Agustus, Fintech P2P Lending Salurkan Pinjaman hingga Rp 44,8 T

Upaya Tingkatkan Inklusi Keuangan Hingga 75 Persen Lewat Fintech

UMKM Ternate Dapat Optimalkan Fintech untuk Akses Suntikan Modal

Download Aplikasi JawaPos.com