<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/IMG_20220518_090341-1-1368276321-1336509749.jpg" alt="Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. Saudi melarang jamaah haji selfie sembarangan di depan kakbah dan masjid Nabawi. (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. Saudi melarang jamaah haji selfie sembarangan di depan kakbah dan masjid Nabawi. (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membenarkan seorang warga asal Kota Padang berjalan kaki ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. "Pertama, kita mengapresiasi antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah haji walaupun dengan berjalan kaki," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar M. Rifki di Kota Padang, Sabtu. Hal tersebut disampaikan M. Rifki menanggapi seorang warga Kota Padang bernama M. Alif yang memulai keberangkatan ke tanah suci pada Jumat (16/1) dari salah satu masjid di kota tersebut dengan berjalan kaki. Rifki mengatakan warga yang berjalan kaki atau bersepeda ke tanah suci untuk menunaikan rukun islam kelima tersebut bukan lah yang baru. Sebelum haji dikelola Kemenhaj, Kementerian Agama beberapa kali menjumpai warga asal Indonesia melakukan yang sama. Pada 2024 Rifki mengaku sempat bertemu dengan seorang jamaah asal Indonesia yang tiba di Arab Saudi menggunakan sepeda. Jamaah itu menghabiskan waktu selama sembilan bulan untuk bisa tiba di Arab Saudi. Sayangnya, kedatangan yang bersangkutan di tanah suci tidak bertepatan dengan musim haji 2024 sehingga hanya melaksanakan ibadah umrah. Ia menegaskan dan mengingatkan setiap individu yang ingin melaksanakan ibadah haji, atau masuk ke Makkah secara mandiri agar tidak terjebak penipuan. Sebab, setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji wajib menggunakan visa haji. "Yang perlu diingat adalah semua orang yang ingin masuk ke Arab Saudi harus menggunakan visa haji," ujarnya. Terpisah, M. Alif seorang warga Kota Padang memulai perjalanannya dengan berjalan kaki dari Kota Padang ke Makkah pada Jumat (16/1/2026). Niat baik itu ia awali dari salah satu masjid di kawasan Pantai Padang. "Insyaa&nbsp;Allah mau berangkat ibadah haji dari Padang menuju Makkah dengan berjalan kaki," kata dia di salah satu akun media sosial. Alif menjelaskan niat baik untuk menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki dilatarbelakangi ingin mendapatkan haji yang mabrur dengan cara mujahadah, atau dengan cara berjalan kaki. (*)

Kemenhaj membenarkan bahwa ada seorang warga asal Kota Padang berjalan kaki ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji

Kemenhaj Sebut Seorang Warga Padang Jalan Kaki untuk Tunaikan Haji di Tanah Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/17735-146832843.jpg" alt="Ilustrasi membayar fidyah. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi membayar fidyah. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Bulan Ramadhan segera tiba. Bagi beberapa orang yang tidak bisa berpuasa karena alasan-alasan tertentu, mereka dikenai diwajibkan membayar fidyah.&nbsp; Dilansir dari laman resmi Baznas, fidyah adalah denda yang harus dibayarkan oleh seseorang yang tidak dapat menjalankan puasa Ramadhan dan tidak memungkinkan untuk menggantinya di hari lain. Pembayaran fidyah ini merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh syariat Islam bagi mereka yang memiliki halangan tertentu. Ada beberapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan diwajibkan membayar fidyah sebagai gantinya. Antara lain orang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, orang sakit parah atau penderita penyakit kronis, juga ibu hamil atau menyusui yang khawatir puasa bisa membahayakan diri dan bayinya.&nbsp; Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 184: "(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Niat Membayar Fidyah Sebelum membayar fidyah, penting untuk berniat dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT. Niat ini dapat diucapkan dalam hati atau dilafalkan. Berikut adalah beberapa contoh lafal niat fidyah: <ul> <li>Untuk Orang Tua dan Orang Sakit Keras: Nawaitu an ukhrija haadzihil fidyah li iftar shaumi Ramadhana fardhan lillahi ta ala. Artinya: "Aku niat mengeluarkan fidyah ini karena berbuka puasa di bulan Ramadhan, fardu karena Allah."</li> <li>Untuk Wanita Hamil atau Menyusui: Nawaitu an ukhrija haadzihil fidyah an iftar shaumi Ramadhona lil khawfi ala waladiyya ala fardhan lillahi ta ala. Artinya: "Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan berbuka puasa Ramadhan karena khawatir keselamatan anakku, fardhu karena Allah."</li> <li>Untuk Membayar Fidyah Orang yang Sudah Meninggal Nawaitu an ukhrija haadzihil fidyah an shaumi Ramadhana fulan bin fulan fardhan lillahi ta ala. Artinya: "Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan puasa Ramadhan untuk Fulan bin Fulan (disebutkan nama mayatnya), fardhu karena Allah."</li> <li>Untuk yang Terlambat Bayar Utang Puasa Nawaitu an ukhrija haadzihil fidyah an ta khiiri qadhaai shaumi Ramadhona fardhan lillahi ta ala. Artinya: "Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan keterlambatan mengqadha puasa Ramadhan, fardu karena Allah".</li> </ul> Membaca lafal niat ini hukumnya sunnah, yang wajib adalah berniat dalam hati dengan ikhlas. Waktu Pembayaran Fidyah Fidyah sebaiknya dibayarkan segera setelah seseorang tidak dapat melaksanakan puasa, paling lambat sebelum memasuki Ramadhan berikutnya. Jika fidyah belum ditunaikan hingga Ramadhan berikutnya, maka kewajiban fidyah tetap ada dan harus segera diselesaikan. Penyaluran Fidyah Fidyah diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan pokok atau uang yang setara. Untuk memudahkan penyaluran dan memastikan fidyah tepat sasaran, pembayaran dapat dilakukan melalui lembaga resmi&nbsp; Ketentuan dan Tata Cara Membayar Fidyah Fidyah dibayarkan sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Ada beberapa ketentuan terkait besaran fidyah: <ul> <li>Mazhab Syafi'i dan Maliki: Fidyah sebesar 1 mud gandum/beras (sekitar 675 gram) untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.</li> <li>Mazhab Hanafiyah: Fidyah sebesar 2 mud atau setara 1/2 sha' gandum/beras (sekitar 1,5 kg) per hari. Fidyah boleh dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan takaran yang berlaku seperti 1,5 kilogram makanan pokok per hari dikonversi menjadi rupiah.</li> </ul> Pembayaran fidyah dapat dilakukan dengan memberikan makanan pokok atau uang yang setara kepada fakir miskin. Misalnya, jika seseorang tidak berpuasa selama 30 hari, ia harus menyediakan fidyah sebanyak 30 takar, masing-masing 1,5 kg, yang diberikan kepada fakir miskin. Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 07 Tahun 2023 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibu kota DKI Jakarta Raya dan Sekitarnya, nilai fidyah dalam bentuk uang di Jabodetabek ditetapkan sebesar Rp 60.000 per hari per jiwa. Dengan memahami ketentuan dan tata cara membayar fidyah, diharapkan kita dapat menjalankan kewajiban ini dengan benar dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Bagi beberapa orang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadhan karena alasan-alasan tertentu, mereka dikenai diwajibkan membayar fidyah.

Segera Tunaikan, Berikut Niat Membayar Fidyah untuk Mengganti Puasa Ramadhan dan Tata Caranya

tunaikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tunaikan

Berita Terkini

Kemenhaj Sebut Seorang Warga Padang Jalan Kaki untuk Tunaikan Haji di Tanah Suci

Segera Tunaikan, Berikut Niat Membayar Fidyah untuk Mengganti Puasa Ramadhan dan Tata Caranya

Download Aplikasi JawaPos.com