<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/JKT_Paripurna-Calon-Anggota-BPK-RI_Salman-Toyibi3-573458842.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (ketiga kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima laporan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit (kedua kiri) terhadap Hasil U" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (ketiga kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima laporan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit (kedua kiri) terhadap Hasil U</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, setiap regulasi yang diterbitkan harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, serta mendukung agenda pembangunan nasional secara menyeluruh. Dolfie mengingatkan, pertumbuhan ekonomi berpotensi terhambat apabila kebijakan antar kementerian justru saling bertabrakan. Sebab, sekitar 75 persen sektor ekonomi nasional berada di bawah kewenangan kementerian teknis.&nbsp; Legislator PDIP itu menekankan, peran kementerian tidak cukup hanya mengelola dan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga harus melahirkan kebijakan strategis yang memperkuat sektor-sektor yang menjadi tanggung jawabnya. &ldquo;Jika kementerian dan lembaga hanya membelanjakan APBN tanpa kebijakan yang mendorong nilai tambah, pertumbuhan ekonomi tidak akan bergerak. Kementerian harus berani melakukan terobosan untuk memperkuat sektor yang mereka pimpin,&rdquo; kata Dolfie kepada wartawan, Rabu (17/12). Selain itu, ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga menghindari penerbitan regulasi yang saling tumpang tindih karena berpotensi mengganggu stabilitas kebijakan ekonomi nasional. &ldquo;Diperlukan kebijakan yang disusun dengan kerangka logis dalam satu kesatuan kebijakan pemerintah,&rdquo; tegasnya. Sorotan Komisi XI DPR RI ini menguat seiring munculnya polemik terkait kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 beserta aturan turunannya, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan. Ia menilai, regulasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi apabila tidak disertai mitigasi risiko dan strategi fiskal yang matang. Karena itu, pemerintah pun diminta menyiapkan opsi kebijakan alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai. "Regulasi yang tumpang tindih tidak hanya berisiko menekan penerimaan negara, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh sebab itu, setiap kebijakan teknis yang diterbitkan kementerian harus tetap sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan," pungkasnya.

Dolfie Othniel Palit menekankan pentingnya keselarasan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menghindari regulasi tumpang tindih

Pimpinan Komisi XI Ingatkan Regulasi Tumpang Tindih Berisiko Menahan Laju Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/JKT_Pertumbuhan-Ekonomi_Salman-Toyibi6-4080057891.jpg" alt="Suasana Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (8/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Suasana Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (8/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya bisa mencapai target agar pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai. Mencapai target itu dengan mendorong investor untuk berinvestasi. Namun, investor mau datang jika Pemerintah bisa membereskan masalah hulu. Menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha, lemahnya kepastian hukum di Indonesia menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi. Ketidakpastian hukum di Indonesia dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam. Lebih jauh Eugenia mengatakan, meskipun sistem politik di Tiongkok menekan demokrasi, kepastian hukum bagi investor sangat kuat. Di Vietnam juga demikian, pemerintahnya memberikan berbagai insentif seperti kemudahan memperoleh jaminan penggunaan lahan jangka panjang bagi investor asing. &ldquo;Di Indonesia, untuk menyewa atau membeli lahan prosedurnya berbelit-belit. Belum lagi pungutan resmi maupun tidak resmi yang kerap dihadapi pengusaha. Mengurus legalitas usaha bisa bertahun-tahun. Dan, ini menciptakan ketidakpastian ekonomi. Investor sulit memprediksi keuntungan yang dapat diperolehnya&rdquo; jelas Eugenia kepada wartawan pada Kamis (25/6). Dia menilai, sektor-sektor yang paling terdampak oleh ketidakpastian hukum adalah sektor yang membutuhkan lahan seperti industri manufaktur dan perkebunan terutama sektor industri kelapa sawit. Meskipun jasa perdagangan seperti ekspor tidak terlalu terganggu, seperti halnya produksi barang di sektor hilir, mereka juga menghadapi kendala ketidakpastian hukum yang tidak kalah berat. Eugenia mengkritisi banyaknya pungutan, lambannya birokrasi, serta tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan membuat calon investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia. &ldquo;Kalau kepastian hukum tidak jelas, kepastian ekonomi pun tidak ada. Investor pasti akan memilih tempat yang lebih pasti keuntungannya&rdquo; katanya. Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya keadilan dan kepastian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Yusril prihatin fenomena ketidakpastian hukum yang marak terjadi, khususnya terkait kepemilikan aset perusahaan dan tanah. Contohnya bagaimana sebuah PT yang telah disahkan secara resmi bisa tiba-tiba berpindah tangan tanpa kejelasan. Padahal, kepastian hukum adalah prasyarat mutlak untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal I 2025. Selanjutanya, Eugenia menganggap ketidakpastian hukum sebagai salah satu faktor penting. Faktor lain yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi adalah efisiensi APBN dan dinamika global seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan konflik geopolitik. &ldquo;Kalau pengeluaran pemerintah turun karena efisiensi, sudah pasti pertumbuhan ekonomi turun. Sektor pariwisata, misalnya, sangat terkena dampaknya. Belum lagi konflik seperti di Timur Tengah bisa mengganggu logistik ekspor impor barang,&rdquo; jelas anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen (y-on-y). Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen. Untuk itu, Eugenia menekankan pentingnya sinergi dunia usaha dan pemerintah. Dunia usaha harus terus memberikan masukan konstruktif melalui asosiasi seperti Kadin, Apindo, dan Hipmi. &ldquo;Mereka itu yang tahu langsung kondisi lapangan. Pemerintah harus terbuka pada masukan, jangan sampai pengusaha hengkang ke negara lain seperti Vietnam,&rdquo; tegasnya. Menyoal sikap pemerintah yang dinilai lebih tegas terhadap pengusaha di era sekarang, Eugenia menyatakan hal tersebut tidak selalu negatif. &ldquo;Lebih keras daripada pemerintahan sebelumnya, iya. Tapi dalam jangka panjang bisa berdampak positif kalau dibarengi dengan konsistensi dan komunikasi yang baik seperti soal kebijakan efisiensi,&rdquo; ungkapnya. Pemerintah perlu memberikan contoh nyata melalui keberhasilan investasi BUMN seperti Danantara. &ldquo;Kalau pemerintah sukses berinvestasi dan hasilnya terlihat, swasta secara otomatis akan ikut,&rdquo; ujarnya. Dia menggarisbawahi pentingnya perlakuan hukum yang adil antara perusahaan negara dan swasta. Regulasi boleh keras, tapi pelaksanaannya tidak boleh diskriminatif. "Harus adil,&rdquo; tuturnya. Ke depannya, regulasi dapat dijalankan secara konsisten dan tidak diskriminatif. &ldquo;Target pertumbuhan 8 persen saya rasa masih terlalu optimis kalau situasi sekarang belum dibenahi. Tapi kalau regulasi dijalankan konsisten dan pemerintah memberi contoh melalui investasinya sendiri, kita masih memiliki harapan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,&rdquo; tandasnya.

Banyaknya pungutan, lambannya birokrasi, serta tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala investasi.

Ekonom Ungkap Kendala Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Banyaknya Pungutan, Birokrasi Lamban, Peraturan Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT2-RUU-Kejaksaan-Komisi-III-eca3.jpg" alt="Wakil Menteri Kumham RI Edward Omar Sharif Hiariej (tengah) bersama Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Muliadi (kiri) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/21). Rapat membahas mengenai RUU K" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Kumham RI Edward Omar Sharif Hiariej (tengah) bersama Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Muliadi (kiri) saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/21). Rapat membahas mengenai RUU K</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak akan bertabrakan dengan undang-undang lainnya. Dia mengakui, dalam menyusun RUU TPKS menyanding dengan berbagai aturan.  "Dalam rancangan ialah RUU KUHP, sedangkan yang existing ada empat yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kita disandingkan sehingga tidak mungkin tumpang tindih," kata pria yang karib disapa Eddy Hiariej di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/2).  Dia mengutarakan, RUU TPKS yang sedang dirancang lebih menitikberatkan pada hukum acara. Dalam mematangkan RUU TPKS, lanjut Eddy, pada Rabu (23/2) akan dilakukan pembahasan bersama DPR RI.  "RUU ini lebih menitikberatkan pada hukum acara. Mengapa pada hukum acara? Laporan Komnas Permpuan, Komnas HAM, KPAI itu ada sekitar 6.000 kasus kekerasan seksual," beber Eddy.  Eddy juga memastikan hukum acara dalam RUU TPKS sangat rinci. Sehingga diharapkan bisa melindungi korban kekerasan seksual.  "Oleh karena itu, hukum acara di RUU TPKS sangat detail, sangat komprehensif," pungkas Eddy.

Wamenkumham Pastikan RUU TPKS Tidak Tumpang Tindih dengan Aturan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/investasi.jpg" alt="Selena Gomez (AFP)" width="100%">
<figcaption>Selena Gomez (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tumpang tindih regulasi di Tanah Air selama ini menjadi persoalan bagi pengusaha untuk berinvestasi. Harapannya, dengan hadirnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja persoalan perizinan yang tumpang tindih dapat diatasi.  Direktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Agung Pambudhi berharap pemerintah menyelesaikan persoalan investasi dan berusaha melalui aturan turunan UU Cipta Kerja yang tengah disusun. Pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan harus tegas dalam memutuskan perizinan dan aturan hukumnya.  "Juga perlu prinsip fiktif positif bahwa dalam permohonan <a href="https://www.jawapos.com/tag/perizinan/">perizinan</a> dianggap disetujui jika dalam batas waktu tertentu tidak ada keputusan dari pemda. Ini harus tertuang dalam aturan turunan yang tengah dibahas," kata Agung Pambudhi kepada JawaPos.com, Jumat (4/12).  Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menyusun 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan empat Peraturan Presiden (perpres) terkait UU Cipta Kerja. Aturan turunan itu diharapkan sejalan dengan semangat regulasi di atasnya supaya tidak menimbulkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tumpang-tindih/">tumpang-tindih</a> regulasi dan hambatan investasi lainnya.  Menurut Agung, pengusaha sangat mengharapkan pelayanan perizinan yang memberikan kepastian. "Saya sangat percaya manajemen paling primitif perlu dijalankan yakni reward and punishment bagi ASN yang betugas melayani perizinan. Itu tepat untuk mengubah perilaku kerja yang selama ini ada," terang Agung.  Dia berharap kemudahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/investasi/">investasi</a> harus tergambar dari seluruh RPP yang dibuat pemerintah. Misalnya, mengenai kemudahan pengurusan izin yang berbasis sistem mulai pemenuhan persyaratan dokumen hingga pelaku usaha atau pemohon mendapatkan izin. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01/12/2020/simpan-saja-buyback-lm-antam-hari-ini-turun-lagi-rp-5-000-per-gram/">Simpan Saja, Buyback LM Antam Hari ini Turun Lagi Rp 5.000 per Gram</a></li> </ul> Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian Lestari Indah menjelaskan, reformasi perizinan meliputi berbagai sektor usaha. Reformasi dilakukan dengan mengubah konsep menjadi berbasis risiko. Pendekatan tersebut nantinya membagi tiga jenis usaha, yaitu risiko rendah, menengah, dan tinggi.  Menurut Lestari, izin usaha saat ini masih bersifat kompleks karena terdapat perbedaan antara kementerian dan lembaga dan tingkat daerah. “Semua kegiatan usaha harus ada izin, banyak sekali izin-izin untuk kegiatan usaha, kompleks. Setiap kementerian dan lembaga punya pola sendiri-sendiri,” jelas Lestari.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Qogk0DvO2pU

Pengusaha Butuh Kepastian Hukum, Bukan Perizinan yang Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) terdapat data tumpang tumpang tindih atau overlapping. Hal itu membuat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.  Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal tersebut bisa saja terjard. Penyaluran bansos oleh pemerintah pusat sendiri selama pandemi Covid-19 sudah mencakup sekitar 55 persen penduduk di Indonesia.  "Apakah (data Bansos) mungkin ada tumpang tindih? Ada, tapi lebih baik daripada tidak dapat," ujarnya dalam video conference, Jakarta, Jumat (8/5).  Bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos dana desa, subsidi dan diskon tarif listrik, hingga program Kartu Prakerja.  "Perluasan bansos Covid-19 berdampak ke masyarakat masif, dan terjadi overlapping dan sistem penjaminan sosial harus lebih baik dan harus realible dari pendataannya," ucapnya.  Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran bansos per 6 Mei 2020 antara lain seperti PKH mencapai Rp 16,56 triliun, Kartu Sembako atau BNPT sebesar Rp 14,1 triliun, lalu untuk bansos sembako di DKI Jakarta Rp 284,1 miliar, sedangkan bansos tunai, realisasinya mencapai Rp 3,489 triliun. Bansos dana desa sebesar Rp 63,25 miliar, dan Kartu Prakerja sebesar Rp 1,62 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=B-KBX0ecQqU  https://www.youtube.com/watch?v=DGOLx3aTY6g  https://www.youtube.com/watch?v=xzG3Tuhs3Bk

Menkeu Sri Mulyani Sebut Ada Kemungkinan Data Bansos Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/densus-tipikor-jangan-sampai-tumpang-tindih-dengan-dittipidkor-polri_m_158761.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Apabila anggaran digelontorkan oleh pemerintah, Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), akan bisa bekerja pada awal 2018 nanti. Namun saat ini menjadi polemik adalah karena Koprs Bhayangkara juga memiliki unit kerja bernama Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Polri. Adanya dua unit kerja di internal Polri itu pun menuai komentar dari Wakil Ketia DPR Fadli Zon. Dia mengatakan dua intitusi tersebut ditakutkan akan tumpang tindih. Sehingga dia mengusulkan Dittipidkor masuk dan menjadi bagian dari Densus Tipikor. "Karena apabila pembentukan densus itu sebagai sebuah kebutuhan, maka unit tipikornya harus menyatu ke situ (Densus Tipikor)," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9). Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga berpesan kepada Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan tentang dua unit kerja tersebut. Sebab dia menakutkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan. "Komisi III juga perlu membahas bagaimana supaya tidak overlap," katanya. Fadli juga menyambut gembira adanya Densus Tipikor itu. Namun demikian ungkap Fadli, jangan nanti adanya perlombaan dalam memberantas korupsi. Sebab selain Polri ada dua lembaga yang menangani kasus korupsi. Itu adalah KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung). "Jadi jangan sampai nanti ada semacam perlombaan dalam pemberantasan korupsi. Yang ada bisa overlap satu dengan lembaga lain," pungkasnya. Sebelumnya, Polri melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR. Dalam rapat tersebut disinggung mengenai permintaan anggaran terkait pembentukan Desus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Asisten Perencanaan dan Anggaran&lrm; (Asrena) Kapolri, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo mengatakan pihaknya mengajukan anggaran dalam pembentukan Densus Tipikor tersebut sebesar Rp 975 miliar. "Itu untuk memperkuat penyidikan dan penyelidikan dengan pembentukan Densus Tipikor," ujar Bambang saat rapat kerja dengan Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9). Apabila anggaran tersebut disetujui, Bambang pun mengaku pada awal 2018 nanti Densus Tipikor akan bisa bekerja. Sehingga bisa membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Densus Tipikor Jangan Sampai Tumpang Tindih dengan Dittipidkor Polri

tumpang tindih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tumpang tindih