<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Kapal-MV-Ever-Judger.jpg" alt="Insiden terbakarnya kapal MV Ever Judger beserta tumpahan minyaknya. (Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Insiden terbakarnya kapal MV Ever Judger beserta tumpahan minyaknya. (Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjuangan warga menuntut ganti rugi atas pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) dimulai. Kemarin (18/6), Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan memulai sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit). Sayang, sidang itu ditunda selama tiga pekan.  "Majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini sedang dinas di Jakarta. Untuk itu sidang ditunda hingga 9 Juli 2019," kata hakim PN Balikpapan I Ketut Mardika.  Enam lembaga pemerintah yang digugat itu, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemudian, Pemprov Kaltim, Pemkot Balikpapan, dan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU). Masing-masing dihadiri oleh para perwakilan dan instansi kementerian di daerah.  Dari enam tergugat, dua di antaranya tak hadir dalam sidang yang ditunda itu. Yakni, dari Pemkot Balikpapan dan Kemenhub. "Kami harus kembali mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan di Jakarta. Sehingga kami memerlukan waktu tiga minggu," lanjut Made dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Jumat (21/6).  Dari pantauan Kaltim Post (Jawa Pos Group), Ruang Sidang Sari tempat berlangsungnya persidangan penuh sesak. Belasan aktivis dan peneliti lingkungan yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan (Kompak) selaku penggugat datang dan diwakili delapan kuasa hukumnya, mereka menyatakan kekecewaan sidang ditunda.  Kepada awak media, salah satu kuasa hukum penggugat, Fajrian Noor menjelaskan, seharusnya dalam sidang perdana kemarin memiliki agenda pemeriksaan awal. Dan mendengarkan penjelasan hakim terhadap perkara Nomor: 99/Pdt. 6/2019/PN Bpn tanggal 13 Mei 2019 itu.  "Kami optimistis sidang ini akan terus berjalan," kata Fajrian.  Dikonfirmasi terpisah, seorang penggugat, Pradarma Rupang menyebut, dalam citizen lawsuit itu, dari enam tergugat yang digugat pihaknya, masing-masing memiliki andil terhadap penanganan pencemaran minyak di Teluk Balikpapan.  Dan dianggap lemah dalam hal penanganan kebencanaan yang hingga merenggut nyawa lima warga Balikpapan dan merusak lingkungan. "Tujuan kami ada kepastian hukum dan ada pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap gagalnya penanganan bencana tumpahan minyak yang terjadi," sebutnya.  Untuk Pemprov Kaltim misalnya, Kompak menilai belum ada aturan penanganan bencana yang terjadi di laut yang secara wilayah dikuasai provinsi. Sementara untuk Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan juga dianggap tak sigap dalam pembuatan mitigasi penanggulangan bencana.  "Kami anggap pemerintah yang kami gugat gagal dan terlambat dalam melakukan evakuasi," ujar dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim itu.  Untuk Kementerian Perhubungan, Rupang menuding ada kelemahan dalam sistem assessment di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp). Seharusnya begitu ada indikasi kecelakaan di perairan, maka harus dilakukan sterilisasi di sekitar lokasi kejadian.  "Ini tidak. Akibatnya ada lima korban jiwa," sebutnya.  Ditanya mengapa tidak ada Pertamina dalam gugatan mereka, Rupang menjelaskan, perusahaan pelat merah itu hanya sebagai operator. Sementara itu, tanggung jawab aturan seperti early warning system ada di tangan kementerian yang bersangkutan.  "Yang kami persoalkan ini regulasi. Siapa yang berwenang membuat kebijakan ini," imbuhnya.  Dia kecewa dengan dua pihak tergugat yang tak hadir. Ini menunjukkan ada iktikad tidak baik. Pasalnya, dengan gugatan yang pihaknya ajukan akan membawa perubahan di tingkat yang lebih tinggi khususnya dalam penanggulangan bencana.  "Petaka ini menjadi sorotan masyarakat luas. Dan kami ingin ada perubahan besar," sebutnya.  Sementara itu, Kabag Hukum dan HAM Pemprov Kaltim Radiansyah menyatakan keseriusan gubernur Kaltim setelah tragedi pencemaran minyak di Teluk Balikpapan. Saat ini sebuah peraturan daerah (perda) tentang pengamanan pantai pesisir tengah disusun dan masuk dalam agenda rapat di DPRD Kaltim.  "Kami tetap akan mediasi. Dan kami komitmen juga mengikuti setiap persidangan yang dilangsungkan," singkat Radiansyah.  Adapun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (APJK3) Nasional Isradi Zainal menyebut, tragedi pencemaran minyak dan terbakarnya Teluk Balikpapan akhir Maret 2018 masih menyisakan misteri.  Selain soal sumber api yang belum diketahui, sejumlah pertanyaan muncul soal kelalaian penanggulangan setelah minyak dalam jumlah banyak ditemukan di teluk. "Yang dibahas hanya soal penyebab patahnya pipa. Tetapi tak disinggung mengenai tidak optimalnya manajemen penanggulangan tumpahan minyak," kata Isradi.  Dia lantas menyoroti kejadian setelah jangkar tersangkut di pipa dan menyeretnya hingga 100 meter lebih. Dengan putusnya pipa yang mengeluarkan sekitar 40 ribu barel minyak mentah ke laut Teluk Balikpapan, seharusnya bisa segera ditanggulangi, meski waktu itu belum diketahui asalnya.  "Logikanya ada tumpahan minyak sebanyak itu, masa tak ada yang tahu asalnya," katanya.  Padahal sejak dini hari, dalam laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) disebut petugas Pertamina di Lawelawe, Penajam Paser Utara (PPU), menemukan masalah di pompa penyalur minyak ke tangki kilang Balikpapan.  Sementara indikasi lain, level minyak dalam tanki terus menurun jumlahnya. "Hingga pukul 06.00 Wita pagi (31/3/2018) pun tak ada upaya. Akhirnya terjadi kebakaran yang merenggut nyawa lima orang," tuturnya.  Perlu pembahasan lebih dalam dan mencari solusi agar tak terjadi insiden serupa pada masa depan. Dia menginginkan semua pihak bisa duduk bersama dan membahas hasil investigasi KNKT yang cenderung hanya mempersoalkan penyebab putusnya pipa.  Namun, meninggalkan pertanyaan soal penanggulangan. "Manajemen penanggulangan bencana ini yang perlu dibahas secara detail dan perlu langkah ke depan bersama pihak terkait," ucapnya.

Enam Lembaga Negara Digugat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembayaran-kompensasi-tumpahan-minyak-pertamina-janjikan-akhir-juli_m_226491.jpg" alt="Ceceran minyak PT Pertamina Refinery Unit (RU) V yang terbakar di Teluk Balikpapan, mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas ekonomi warga sekitar." width="100%">
<figcaption>Ceceran minyak PT Pertamina Refinery Unit (RU) V yang terbakar di Teluk Balikpapan, mencemari lingkungan dan mengganggu aktivitas ekonomi warga sekitar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan dan nelayan di Penajam Paser Utara (PPU) yang terdampak tumpahan minyak Teluk Balikpapan sudah sepakat soal kompensasi. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan, serta kehilangan hari kerja akibat kebocoran pipa minyak milik Pertamina, pada 31 Maret silam. Nelayan yang meminta penggantian harus menyertakan bukti alat tangkap yang terdampak ceceran minyak. Jika tidak, hanya mendapat kompensasi berupa perbaikan alat tangkapnya. &ldquo;Misalnya jaring udangnya ada yang robek akan diganti. Dan harus diserahkan ke Pertamina sebagai evidence (bukti),&rdquo; kata Kepala Sub Bidang Rehabilitasi di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten PPU, Lidya Anggreni dikutip dari Prokal.co (Jawa Pos Group), Senin (9/7). Untuk penggantian jaring udang dikenai Rp 310 ribu per set. Sedangkan perbaikannya diberikan kompensasi sebesar Rp 155 ribu per set. Adapun bagan tancap, kompensasi per unitnya adalah Rp 40 juta. Sedangkan perbaikannya diberikan kompensasi sebesar sebesar Rp 25 juta per unit. &ldquo;Ada yang mengusulkan pemindahan lokasi. Karena tempat sebelumnya sudah tak bisa digunakan lagi. Tapi kami dan Dinas Perikanan, mau ke lokasi itu. Untuk mengecek kebenarannya,&rdquo; imbuh perempuan berkerudung ini. Sementara kompensasi untuk kehilangan hari kerja disepakati sebanyak 12 hari kerja dikalikan Rp 200 ribu. Sehingga kompensasi yang diterima oleh para nelayan tangkap sebanyak Rp 2,4 juta. Jumlah nelayan tangkap yang mengklaim terdampak ceceran minyak akan divalidasi. Sehingga, ditemukan angka 1.136 nelayan yang sudah divalidasi. Namun, angka ini kemungkinan akan menyusut menjadi 1.132 orang, karena ada data ganda. Sementara itu, kompensasi untuk kapal motor akan diberikan sebesar Rp 800 ribu. Sedangkan kapal kelotok sebesar Rp 1 juta. Setidaknya, ada 98 unit speedboat dan 27 kapal kelotok yang telah diverifikasi sebagai korban ceceran minyak ini. Sementara itu, untuk budidaya tambak, masih akan dilakukan negoisasi besaran kompensasinya. Ada perbedaan metode penghitungan penggantiannya, yang dilihat saat kejadian ceceran minyak itu. Yakni saat dilakukan penebaran bibit atau pemanenan hasil budidaya tambaknya. Pertemuan selanjutnya, akan dilaksanakan di Wisma Patra Pertamina, di Kota Balikpapana pada Kamis dan Jumat (12-13/7) pekan ini. &ldquo;Makanya pencairannya nanti, mungkin sama-sama dengan budidaya tambak. Pertamina menjanjikan paling lambat akhir Juli 2018. Lewat rekening bank yang dibuatkan Pertamina, untuk masing-masing korban terdampak,&rdquo; pungkasnya.

Pembayaran Kompensasi Tumpahan Minyak, Pertamina Janjikan Akhir Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-nakhoda-kapal-karyawan-pertamina-ditetapkan-sebagai-tersangka_m_214490.jpeg" alt="Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ternyata milik PT Pertamina (Persero)." width="100%">
<figcaption>Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ternyata milik PT Pertamina (Persero).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Kaltim menetapkan seorang karyawan Pertamina RU V Balikpapan berinisial IS sebagai tersangka kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Sebelumnya kepolisian menetapkan nakhoda kapal MV Ever Judger Zhang Deyi (ZD/50) sebagai tersangka dan telah melakukan penahanan. Dari informasi yang dihimpun Kaltim Post (Jawa Pos Group), penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim terus menggali informasi dan fakta dari hasil penyidikan pemeriksaan tersangka ZD. Dalam perkembangannya, karyawan Pertamina berinisial IS ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Reskrimsus Polda Kaltim, Kombes Yustan Alpiani turut membenarkan hal tersebut. Namun, Polda Kaltim belum menahan yang bersangkutan. "Selanjutnya kami akan lakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka,&rdquo; ucap dikutip dari Kaltim Post, Selasa (22/5). Dia mengatakan, IS bertanggung jawab terhadap jalur pipa bawah laut. Yang bersangkutan pernah pula dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus pencemaran laut akibat patahnya pipa minyak milik Pertamina di Teluk Balikpapan. "Kami sudah menghimpun bukti-bukti," kata mantan Wakapolres Balikpapan itu. Lebih lanjut dia mengatakan, sejauh ini belum ada indikasi penyebab lain mengenai patahnya pipa berukuran diameter 20 inci dan ketebalan 12 milimeter di kedalaman antara 22&ndash;25 meter itu, selain jangkar kapal MV Ever Judger. Menurut penyidik, ZD diduga lalai karena salah menerima informasi dan memberikan arahan kepada mualim untuk melepas jangkar. "Imbasnya, jangkar sekitar 20 ton itu menimpa pipa kemudian memutusnya," paparnya. Ini terlihat dari bentuk patahan yang membentuk kerucut. Dalam pemeriksaan tersangka berikut anak buah kapal (ABK) yang seluruhnya warga Tiongkok itu, penyidik menyiapkan penerjemah bahasa Mandarin. Dalam pengakuannya, ZD tak mengetahui bahwa kapalnya berada di daerah terlarang terbatas (DTT), khususnya untuk membuang sauh. "Baik nakhoda maupun kapal baru pertama kali datang ke Teluk Balikpapan," ucap Yustan. Sekitar dua pekan, ZD mendekam di sel tahanan. Kondisinya sehat dan baik. Beberapa ABK dan agen kapal sesekali membesuk. Jangkar di bagian haluan kiri kapal mengenai pipa pukul 22.05 WITA pada 30 Maret 2018. Kemudian, berlayar mundur dengan kecepatan 5 knot. Perlahan mengurangi kecepatan hingga 1,1 knot. Dengan total dari lepas sauh ke lokasi saat kapal terbakar sejauh 498 meter. Nah, diduga saat itu menggeser pipa sekitar 120 meter. Kesimpulan diperoleh setelah 55 saksi dan empat ahli dimintai keterangan disertai alat bukti, pada jangkar ditemukan bekas kawat besi cor yang identik dengan yang membungkus pada pipa di bawah laut. "Jadi, kalau ada penyebab lain selain jangkar, belum ada kami temukan bukti," ungkapnya. Bukti tak terbantahkan menunjukkan adanya goresan pada jangkar. Patut diduga karena gesekan dengan pipa. Ini dikuatkan pula dengan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Cabang Surabaya. Ditemukan kawat besi cor pada pipa dan jangkar akurat. "Bahan dan bentuk sama,&rdquo; jelasnya lagi. Oleh penyidik, ZD disangka Pasal 98 Ayat 1, 2, 3 juncto Pasal 99 Ayat 1, 2, 3 UU RI Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal. Sementara itu, soal munculnya api, dia belum bisa memberikan jawaban. Sebab, masih diselidiki Puslabfor Polri. "Belum. Kesulitannya karena lokasinya di tengah laut. Jadi, sumber api masih belum diketahui," ungkapnya.

Setelah Nakhoda Kapal, Karyawan Pertamina Ditetapkan sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dijadikan-barang-bukti-tiga-potongan-pipa-diserahkan-ke-polda-kaltim_m_207200.jpeg" alt="Pipa minyak Pertamina yang putus di Teluk Balikpapan." width="100%">
<figcaption>Pipa minyak Pertamina yang putus di Teluk Balikpapan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina terus berupaya membantu pihak kepolisian dalam investigasi kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Total panjang pipa yang diangkat saat ini mencapai 49 meter. Sebelumnya, Pertamina mengangkat dua potongan pipa yang putus diduga akibat faktor eksternal. "Salah satu upaya yang dilakukan Pertamina dengan melakukan pengangkatan potongan pipa untuk pemeriksaan polisi. Kondisi terakhir pipa sangat baik dan diinspeksi secara berkala. Terakhir kali visual inspection tanggal 10 Desember 2017 oleh diver untuk cek kondisi eksternal pipa, cathodic protection dan spot thickness," ujar Region Manager Communication &amp; CSR Kalimantan, Yudi Nugraha dalam keterangannya, Selasa (25/4). Dia menjelaskan, inspeksi untuk sertifikasi terakhir dilakukan 25 Oktober 2016. Sertifikat kelayakan penggunaan peralatan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi masih berlaku hingga 26 Oktober 2019. "Sertifikasi dilakukan 3 tahun sekali sesuai SKPP (sertifikat kelayakan penggunaan peralatan) Migas," katanya. Menurutnya, pengangkatan potongan pipa sempat terhalang karena faktor cuaca dan teknis. Pipa pertama dengan cutting point E3 memiliki ukuran 7 meter serta berat 3,5 ton berhasil diangkat pada Kamis, 19 April 2018. Lalu, pada Jumat, 20 April pipa kedua dengan cutting point B3 (line D-B3) serta ukuran 18 meter serta berat 9 ton berhasil diangkat. "Dan terakhir pipa ketiga 24 meter dengan berat 12 ton terakhir berada di cutting point A3 (line B3-A3) terangkat pada Minggu, 21 April," jelasnya. Pipa Pertamina yang putus ini memiliki ketebalan pipa 12.7 mm terbuat dari bahan pipa Carbon steel pipe API 5L Grade X42. Kekuatan pipa terhadap tekanan diukur dari safe Maximum Allowable Operating Pressure (MAOP),1061.42 Psig, sementara, operating pressure yang terjadi pada pipa hanya mencapai 170.67 Psig. Sebelumnya, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro mengatakan, Pertamina menjadi korban karena peristiwa patahnya pipa di Teluk Balikpapan. Hal ini setelah Pushidrosal melakukan pencitraan dasar laut di lokasi, tak lama sesudah kejadian. "Tidak mungkin pipa patah begitu saja. Kalau melihat hasil patahan pipa dan bekas garukan, pasti ada benda keras yang menyebabkan. Asumsi kami, benda keras itu adalah jangkar. Dengan demikian, Pertamina hanya sebagai korban, apalagi pipa yang patah itu telah dilaporkan dan sudah tergambar pada peta," kata Harjo. Selain menunggu investigasi atas penyebab eksternal atas patahnya pipa tersebut untuk kepentingan hukum, Pertamina juga menantikan hasil uji laboratorium atas kualitas air Teluk Balikpapan yang sedang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dijadikan Barang Bukti, Tiga Potongan Pipa Diserahkan ke Polda Kaltim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/klhk-segera-terbitkan-sanksi-administratif-untuk-pertamina-balikpapan_m_205292.jpeg" alt="Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan milik Pertamina." width="100%">
<figcaption>Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan milik Pertamina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menuntaskan investigasi selama dua pekan terkait kasus tumpahan minyak dari pipa Pertamina di Balikpapan 31 Maret lalu. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, investigasi dilakukan untuk mengungkap dampak pencemaran maupun indikasi pelanggaran. Berdasar laporan Tim KLHK, dampak ekologis akibat kebakaran dan tumpahan minyak itu mengenai 270 hektare hutan mangrove di wilayah Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain dampak materi berupa kerusakan dan kematian manusia maupun satwa, dampak kerugian lainnya adalah warga masyarakat yang mengeluhkan gangguan pernapasan karena bau menyengat minyak mentah. Dari hasil penyelidikan KLHK, dokumen lingkungan yang dimiliki PT Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan tidak mencantumkan dampak-dampak penting dari alur pelayaran pipa. Pada dokumen lingkungan, tidak tercantum kajian perawatan pipa. Pertamina RU V juga tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis, dan sistem peringatan dini jika terjadi masalah. &ldquo;Inspeksi pipa juga tidak memadai, hanya untuk kepentingan sertifikasi,&rdquo; kata Siti dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Rabu (18/4). Dia mengungkapkan, KLHK segera menerbitkan sanksi administratif kepada Pertamina RU V Balikpapan dan memerintahkan mereka untuk melakukan kajian risiko dan audit lingkungan wajib, dengan fokus pada keamanan pipa penyalur minyak, kilang minyak, dan sarana pendukung. &ldquo;PT Pertamina RU V Balikpapan juga harus melanjutkan kegiatan penanggulangan tumpahan minyak dan pemulihan lingkungan akibat kebocoran pipa minyak,&rdquo; ungkapnya. Saat ini, kata Siti, KLHK lebih memfokuskan pada upaya pengawasan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan di sekitar Teluk Balikpapan untuk pengendalian pencemaran sembari menghitung proyeksi ganti rugi dan sebagainya. KLHK juga mengikuti perkembangan dan dampak tumpahan minyak terhadap sumber daya hayati. Sedangkan untuk penegakan hukum, KLHK mengikuti proses untuk melihat unsur-unsur pelanggaran. Proses penegakan hukum terus dikoordinasikan dengan jajaran Polda Kaltim yang didukung oleh Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK. Penyelidikan akan difokuskan untuk mendalami dan menentukan faktor penyebab patahnya pipa. Terkait berbagai temuan investigasi tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik mengatakan, kejadian tumpahan minyak di Balikpapan tersebut menjadi pelajaran bagi perseroan untuk seluruh kilang mereka. &ldquo;Prioritas kami, selesaikan dulu urusan lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak. Hasil investigasi lainnya, kami masih tunggu,&rdquo; ujarnya.

KLHK Segera Terbitkan Sanksi Administratif untuk Pertamina Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertamina-fokus-atasi-enam-area-tercecer-minyak-di-teluk-balikpapan_m_202920.jpeg" alt="Paska tumpahan minyak dari pipa bocor Pertamina." width="100%">
<figcaption>Paska tumpahan minyak dari pipa bocor Pertamina.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertamina melakukan sejumlah aksi program penanggulangan musibah ceceran minyak di Teluk Balikpapan. Sebagaimana timeline yang telah disampaikan Pertamina sebelumnya kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, program penanggulangan yang dilakukan di enam titik yakni Area Jetty, Semayang hingga Balikpapan Plaza, Kampung atas Air hingga Kampung Baru Ulu, Penajam, Teluk Balipapan dan Kariangau. Region Manager Communication dan CSR Kalimantan Yudy Nugraha menyatakan hingga hari Minggu (8/4), penanggulangan Area Jetty secara garis besar telah selesai. Namun tetap dilakukan patroli, pengisapan sisa-sisa minyak yang terkumpul, serta penanggulangan film minyak tipis. Sementara di area Semayang-Balikpapan Plaza, di sekitar pesisir dan perairan telah ditanggulangi dan secara visual bersih di permukaan. Adapun langkah selanjutnya yang saat ini dilakukan adalah identifikasi area batuan, dinding, maupun material lain yang sempat kontak dengan kontaminan. Di Kampung Atas Air hingga Kampung Baru Ulu masih terdapat lapisan film pada perairan yang dapat berasal dari minyak yang terperangkap maupun kontak dengan sampah domestik yang berada di bawah perumahan warga. Di Penajam, area perairan telah bersih sejak Jumat (6/4) dan terus dilakukan patroli untuk memantau kondisi area tersebut. Demikian halnya dengan area Teluk Balikpapan, sejak hari Jumat (6/4) telah bersih, patroli kapal terus dilakukan sehari 4 kali. Di Area Kariangau, pembersihan di area pesisir hingga hari ini terus dilakukan dengan menurunkan patroli kapal unuk penyisiran. Secara visual wilayah perairan Balikpapan sudah bersih, namun masih perlu dilakukan pembersihan sisa-sisa lapisan film minyak. Demikian halnya di titik pemukiman, perlu penanganan khusus sisa-sisa ceceran yang menempel di tanaman dan juga perairan di bawah pemukiman warga. Hingga hari ini, Pertamina masih menurunkan 3 kapal patroli di zona 1, 2, dan 3, dan 12 kapal stand by terdiri 7 unit tugboat, 3 unit Barge, 4 unit aluminium boat. Pertamina juga masih menunggu hasil investigasi tim terkait penyebab musibah ceceran minyak di Teluk Balikpapan. Namun demikian berbagai langkah untuk penanggulangan warga dilakukan sebagai bagian dari program CSR Pertamina, di antaranya mendukung kegiatan kerja bakti warga. Hari ini kerjabakti dilakukan bersama 300 orang di Kampung Baru Dua Ulu. Sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di Kampung Atas Air yang melibatkan 800 orang. Di Kelurahan Damai, Pertamina juga menerima laporan warga pada Sabtu (7/4), terkait keluhan bau minyak di sekitar pemukiman warga dengan melakukan gas test dengan hasil kadar Oksigen berada di level normal yakni 20,9 persen. Sementara kadar gas yang berpotensi menumbulkan ledakan atau LEL (Lower Explosive Level) tidak ada. Pada keesokan harinya kembali dilakukan gas test karena masih ada laporan bau menyengat dari warga, dan setelah dilakukan pengecekan sumber bau berasal dari sampah warga yang berada di rumah mereka, sehingga Pertamina menurunkan tim untuk mengangkat sampah tersebut.

Pertamina Fokus Atasi Enam Area Tercecer Minyak di Teluk Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peta-laut-indonesia-jadul-rawan-kecelakaan_m_202589.jpeg" alt="Sejumlah tim penyelam berada di lokasi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Selasa (3/4). Saat itu, tim penyelam sedang melakukan pengecekan pipa di bawah laut." width="100%">
<figcaption>Sejumlah tim penyelam berada di lokasi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Selasa (3/4). Saat itu, tim penyelam sedang melakukan pengecekan pipa di bawah laut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampai kemarin (7/4), misteri penyebab kebocoran pipa Pertamina di Balikpapan belum juga terjawab. Polisi dan perusahaan pelat merah itu hanya menyebutkan pipa bocor karena bergeser 100 meter dari posisi aslinya.  Pada awal pipa bocor 31 Maret lalu, saat menimbulkan kebakaran hebat dengan lima korban tewas, Pertamina sibuk membantah tumpahan minyak dari fasilitas mereka. Meski, mereka akhirnya mengaku pada Selasa (3/4). Kini mereka sibuk membantah kebocoran itu akibat kesalahan operasional.  Karena pipa bergeser 100 meter, dan pipa itu sangat besar serta berat (diameter 20 inci dengan ketebalan 12 mm), paling masuk akal penyebabnya adalah terseret jangkar kapal. Gempa bumi bisa menjadi penyebab, tapi perairan Teluk Balikpapan aman dari peristiwa alam itu.  Kemungkinan pipa Pertamina tersebut terseret jangkar kapal dibenarkan Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi. Menurut dia, peta navigasi maritim Indonesia tidak update alias jadul (zaman dulu). Termasuk di Balikpapan yang merupakan wilayah padat.  "Itu dekat dengan pelabuhan. Lalu, bagaimana yang jauh?" kata Siswanto di Jakarta kemarin.  Pemerintah, lanjut Siswanto, harus secepatnya mengatasi krisis akibat kebocoran minyak di Balikpapan. Terutama krisis lingkungan lantaran tumpahan minyak yang sudah tersebar begitu luas. Puluhan ribu hektare, bahkan mendekati Pulau Sulawesi.  Selain itu, pemerintah harus fokus memperbaiki kondisi navigasi. Tidak hanya di Balikpapan, tapi juga di seluruh Indonesia. "Harus ada deklarasi internasional daerah tertentu digunakan untuk perminyakan atau banyak terumbu karangnya. Sekaligus menentukan kapal jenis apa saja yang bisa melalui," ujarnya.  Kondisi peta navigasi yang jadul ditanggapi Kepala Pusat Hidro-Oseanografi TNI-AL (Pushidrosal) Harjo Susmoro. Pushidrosal merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang membuat peta laut Indonesia.  Harjo membenarkan bahwa peta navigasi laut Indonesia belum sepenuhnya diperbarui. Hanya peta daerah yang dianggap ramai yang terbarui secara rutin. "Sekitar 40 persen diperbarui. Sementara 60 persen belum."  Perbaikan peta navigasi laut Indonesia juga harus melibatkan peran aktif stakeholder yang beraktivitas di laut. "Setiap ada kegiatan di laut harus lapor ke kami. Mulai perencanaan hingga tes fisik. Saat pemberian izin ini, Pushidrosal memberikan rekomendasi," katanya.  "Setelah mendapatkan izin kegiatan, kami yang mengumumkan ke seluruh dunia bahwa di daerah tersebut sedang ada ak&shy;tivitas laut," imbuh Harjo.  Mengomentari kasus di Balikpapan, Harjo menduga bahwa yang bocor merupakan pipa baru. Atau setidaknya posisinya baru. Alasannya, pipa lama pasti tergambar dalam peta sehingga menjadi pedoman kapten kapal untuk melakukan aktivitas pelayaran.  "Diduga ada pipa baru," ucapnya.  Untuk menyelidikinya, Pushidrosal sudah mengirim tim investigasi yang diberangkatkan Jumat (6/4).  Dia tidak memungkiri bahwa kerap ada stakeholder yang tidak lapor ketika melakukan aktivitas laut. Akibatnya, tidak ada pembaruan peta. "Biaya kami terbatas sehingga update dilakukan dengan prioritas wilayah tertentu."  Sementara itu, menajemen Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan menegaskan bahwa kondisi pipa masih sangat baik. Yudy Nugraha, region manager communication Pertamina RU V, mengungkapkan bahwa usia pipa memang 20 tahun. Namun, pengecekan secara berkala tetap dilakukan. Pengecekan terakhir adalah Desember 2017 dan tidak ditemukan masalah.  Pipa Pertamina yang putus, kata Yudy, memiliki ketebalan pipa 12,7 mm dan terbuat dari bahan carbon steel pipe API 5L Grade X42. Kekuatan pipa terhadap tekanan -diukur dari batas aman toleransi tekanan alias maximum allowable operating pressure (MAOP), adalah 1061.42 pound-force per square inch (psig). "Sementara, (saat kejadian, Red) operating pressure yang terjadi pada pipa hanya mencapai 170.67 psig," kata Yudy kemarin (7/4)  Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya telah meminta emergency response program Pertamina berjalan. "Memang accident dalam pengelolaan oil and gas itu ada risiko. Tidak boleh panik," imbuh Arcandra. Untuk sanksi, menurut dia, pihaknya belum bisa memutuskan karena masih dalam penyelidikan pihak berwenang.  Kilang Balikpapan memiliki kapasitas 260 ribu barel per hari. Kapasitas kilang tersebut merupakan terbesar kedua setelah kilang Cilacap yang berkapasitas 348 ribu barel per hari. Kilang Balikpapan memproduksi avtur, premium, dan solar. --- Tentang Peta Laut Indonesia - Proyeksi kondisi laut di Indonesia yang digambarkan pada bidang datar. Fungsinya sebagai panduan untuk berlayar di laut Indonesia. - Pusat Hidro-Oseanografi TNI-AL (Pushidrosal) merupakan lembaga yang berwenang di Indonesia untuk membuat peta laut. - Untuk menggambarkan kondisi laut, dilakukan banyak cara. Misalnya saja batimetri mengetahui secara tiga dimensi lantai samudra atau danau. Menurut Kapushidrosal Harjo Susmoro, penelitian batimetri itu tergolong mahal. Untuk ukuran 70 nautical mile atau 129.640 meter sekitar Rp 5 miliar. - Siapa pun yang melakukan aktivitas di bawah laut harus melapor ke Pushidrosal. Tujuannya, peta laut Indonesia selalu update. Setelah update, Pushidrosal akan melaporkan ke internasional keadaan terbaru laut Indonesia. - Survei secara parsial di Teluk Balikpapan dilakukan pada 2008, 2013, dan 2014. Update peta terakhir tahun 2015.

Peta Laut Indonesia Jadul, Rawan Kecelakaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saran-untuk-pertamina-agar-ekosistem-laut-tidak-rusak-parah_m_202530.jpeg" alt="Tumpukan sampah dampak terbawa arus air laut bercampur minyak pasca bocoronya pipa milik Pertamina." width="100%">
<figcaption>Tumpukan sampah dampak terbawa arus air laut bercampur minyak pasca bocoronya pipa milik Pertamina.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Demi menyelamatkan ekosistem laut di sekitar Teluk Balikpapan, pasca tumpahan minyak mentah pada Sabtu (31/1), Pertamina perlu membuat langkah besar. Langkah itu harus pro terhadap lingkungan hidup laut. Peneliti Biologi bawah laut, Pahlano Daud mengatakan, dari hasil peninjauannya langsung terhadap kondisi pencemaran di Balikpapan, maka memang perlu penelitian untuk mengetahui dampak bawah laut. Namun, secara kasatmata dilihat minyak masih menempel pada mangrove. Bahkan saat surut terlihat tempelan minyak itu sampai setinggi 2,5 meter dari akarnya. "Padahal mangrove itu bernapas dengan akarnya. Kalau akarnya tertutup minyak sampai ke bagian daun lalu gimana bernapasnya. Memang pada saat pasang, minyak itu tercuci sedikit demi sedikit. Tapi kita tidak tahu dampaknya minyak itu sudah sejauh mana,&rdquo; sebut dosen Laboratorium Konservasi, Politeknik Negeri Manado itu, sebagaimana dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Minggu (8/4). Untuk itu, dia menyarankan Pertamina melakukan penyemprotan mangrove menggunakan air laut untuk membersihkan minyak yang menempel di akar dan batangnya. Setelah itu, minyak dikumpulkan,disedot. Penggunaan dispersant untuk mengurai minyak memang menjadi solusi, namun dalam beberapa jurnal penelitian, minyak yang disemprot dispersant justru luruh dan bisa mencemari bawah laut. &ldquo;Bagaimana pun itu bahan kimia, jadi ada dampak negatifnya,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, melihat upaya penanggulangan di Teluk Balikpapan, menurutnya sudah maksimal. Dari hari ke hari volume minyak yang mencemari perairan berkurang dengan drastis. Selanjutnya, untuk ganti rugi tentu pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menyiapkan semuanya. &ldquo;Masyarakat memang bisa menuntut ganti rugi secara terpisah dari pemerintah. Tapi dikumpulkan lalu difasilitasi oleh satu pihak. Kasus Montara, justru gugatan masyarakat yang sudah hampir pasti menang,&rdquo; ujarnya. Terpisah, Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan, Kadson Batubara, mengatakan, pencemaran minyak akan berdampak pada hewan laut. Terutama kepiting yang berada di hutan mangrove. "Namun sekarang belum terlihat dampaknya dalam jumlah besar. Tapi itu pasti dampaknya besar karena minyak sampai masuk ke akar-akar mangrove,&rdquo; bebernya. Pihaknya masih akan terus melakukan pemantauan terkait hal ini.

Saran untuk Pertamina Agar Ekosistem Laut Tidak Rusak Parah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sisir-sisa-ceceran-minyak-pertamina-tambah-armada-kapal_m_202339.jpeg" alt="Sisir tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Pertamina tambah kapal." width="100%">
<figcaption>Sisir tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Pertamina tambah kapal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertamina kembali tambah armada kapal untuk mempercepat proses pembersihan Teluk Balikpapan. Hingga saat ini, Pertamina menurunkan sebanyak 21 kapal dan 234 orang tim dengan berbagai kompetensi dalam melakukan pembersihan ceceran minyak. Tim yang melakukan pembersihan terdiri dari petugas lindungan lingkungan perairan, teknis support dan kru kapal. Armada kapal terdiri dari 11 unit tug boat, 3 unit patrol boat, 3 unit oil barge dan 4 aluminium boat. Selama dua hari terakhir, Pertamina menurunkan 15 kapal untuk membersihkan Teluk Balikpapan. Sejak Rabu (4/4), pesisir Teluk Balikpapan terlihat jauh lebih bersih dari ceceran minyak dibanding hari pertama dan kedua. Pembersihan juga diperluas dan sampai ke Kawasan Mangrove Karianggau. Mengingat posisinya di hutan mangrove, pembersihan saat ini paling efektif dengan cara manual. Untuk lokasi di pesisir Kabupaten Penajam, pemulihan sisa ceceran minyak dilakukan dengan penyeprotan oil spill dispersant didukung dengan pembersihan manual. Peran serta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan penduduk setempat juga sangat berperan serta dalam usaha pemulihan kondisi perairan. Di perairan, sama seperti hari sebelumnya, Pertamina menurunkan empat tim untuk bekerja secara simultan untuk membersihkan perairan dari ceceran minyak dengan pembagian zona. Zona pertama mencakup area Pangkalan LLP, Jetty dan Kampung Baru. Zona dua mencakup area Rede dan Kolam Labuh. Zona tiga mencakup Pantai Monpera dan Zona empat mencakup Outer Pantai.

Sisir Sisa Ceceran Minyak, Pertamina Tambah Armada Kapal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan-sudah-bersih-ini-fotonya_m_201939.jpeg" alt="Teluk Balikpapan terlihat bersih." width="100%">
<figcaption>Teluk Balikpapan terlihat bersih.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah penambahan armada pembersihan perairan yang dilakukan Pertamina, Teluk Balikpapan disebut telah cukup bersih dari tumpahan minyak yang tercemar. Dalam hal ini, perseroan menurunkan empat tim untuk bekerja secara simultan untuk membersihkan perairan dari ceceran minyak dengan pembagian zona. Zona pertama mencakup area Pangkalan LLP, Jetty dan Kampung Baru. Zona dua mencakup area Rede dan Kolam Labuh. Zona tiga mencakup Pantai Monpera dan Zona empat mencakup Outer Pantai. Untuk menyisir ke empat zona tersebut, digunakan 15 buah kapal yang dilengkapi dengan perlengan yang sesuai. "Pemulihan sisa ceceran minyak di jetty 1 dilakukan menggunakan vacuum truck dan dilengkapi dengan oil boom dan Oil Spill Dispersan. Pemulihan sisa minyak di Kampung Atas Air dan Kapung Baru dilakukan dengan pengisaan penggunakan vacuum truck dibantu dengan penggunaan oil absorbant," kata Region Manager Communication and Relation Kalimantan Pertamina, Yudi Nugraha dalam keterangan tertulis, Kamis (5/4). Dia melanjutkan, untuk Pelabuhan Semayang hingga Plaza Balikpapan, digunakan vacum truck untuk penghisapan sisa ceceran minyak. Sisa ceceran yang masih ditemukan di Penajam diatasi dengan penyeprotan Oil Spill Dispersant. Pemulihan sisa ceceran dilakukan di lepas pantai teluk Balikpapan dengan menggunakan oil skimmer dan tug boat. "Guna mengantisipasi keluhan kesehatan yang dialami warga, Pertamina bekerjasama dengan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan membuka Posko kesehatan di Kampung Baru Ulu dan Kampung Atas Air, serta menyiapkan kan tim kesehatan jika dibutuhkan pengecekan kesehatan di lokasi lain. Posko ini melayani pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis," tuturnya. "Untuk menepis kekuatiran masyarakat, dilakukan juga gas test yang dilakukan beberapa kali dalam sehari untuk memastikan tidak ada konsentrasi gas yang melebihi batas normal. Selain itu juga dilakukan sosialisasi terkait hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam kondisi saat ini dan langkah-langkah yang diperlukan bila menemui kondisi tersebut," sambungnya. Lebih lanjut, setidaknya 500 orang yang tergabung dalam 67 komunitas berpartisipasi dalam pembersihan pantai yang dilakukan pada Rabu (4/4). Pembersihan dilakukan di pantai dengan cara manual mengingat cara tersebut lebih efektif untuk mengumpulkan ceceran minyak yang telah tersapu ke pantai. Pembersihan tersebut dilakukan di sembilan titik yang tesebar di Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Kota. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dilengkapi dengan alat pelindung yang memadai berupa sarung tangan dan masker. Kegiatan ini bahkan menjadi kegiatan pembersihan pantai dari sampah mengingat volume ceceran minyak yang akan dibersihkan sudah hampir tidak ada. "Upaya pembersihan yang menggunakan alat dan teknik dilakukan Pertamina dengan dukungan perusahaan migas di Kota Balikpapan seperti Pertamina Hulu Mahakam, Pertamina EP Asset V, Petrosea," pungkasnya.

Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan Sudah Bersih, Ini Fotonya!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tumpahan minyak teluk balikpapan

Berita Terkini