<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/97_upaya_cegah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Thailand berlomba dengan waktu. Mereka berusaha sekuat tenaga membersihkan tumpahan minyak mentah di Teluk Thailand sebelum mencapai pantai. Minyak yang diperkirakan mencapai 50 ton itu mencemari lautan setelah terjadi kebocoran pipa bawah laut milik Star Petroleum Refining Public Company Limited. Posisi tumpahan saat ini berada sekitar 20 kilometer lepas pantai Provinsi Rayong.  ”Ia bisa mengancam taman nasional di Pulau Ko Samet,” bunyi pernyataan Departemen Pengontrol Polusi Thailand seperti yang dikutip Agence France-Presse.  Pada 2013, kebocoran terjadi di area yang sama dan membuat pantai Ko Samet menghitam akibat minyak.  Saat ini wilayah pantai belum terdampak karena arus yang lemah. Angkatan Laut Thailand mengerahkan kapal, helikopter, dan alat lain untuk menahan agar minyak tidak menuju pantai. Sebuah pesawat C-130 milik perusahaan yang mengkhususkan diri untuk pemulihan tumpahan minyak sudah tiba di Singapura dan akan bergabung.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/19_upaya_cegah_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Botol berisi minyak yang dikumpulkan dari tumpahan minyak mentah akibat kebocoran pipa bawah laut milik Star Petroleum Refining Public Company Limited di Teluk Thailand, dekat Rayong. (Handout/Royal Thai Navy/AFP)  Mereka harus bergerak cepat. Berdasar informasi dari Badan Pengembangan Teknologi Geoinformatika dan Antariksa Thailand, angin yang bertiup dapat membawa lapisan minyak ke pantai-pantai utama di Rayong dan Pulau Ko Samet, Jumat (28/1) malam.  ”Karena itu, pembersihan harus dilakukan sebelum waktu tersebut,” tutur Laksamana Muda Angkatan Laut Thailand Wichanu Thupa-ang.  Laporan menunjukkan, lapisan minyak telah menutupi 11,65 kilometer persegi wilayah laut. Wichanu menjelaskan, bagian terbesar dari tumpahan minyak akan ditampung di dalam area yang ditandai dengan pelampung dan kemudian disedot skimmer ke dalam tangki penampungan. Minyak tersebut akan dibuang dengan proses yang benar.  Terpisah, Wakil Direktur Jenderal Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir Pornsri Sutthanarak mengungkapkan, jika minyak mencapai pantai, kondisi itu dapat memengaruhi 59 hektare karang dan 118 hektare lamun atau seagrass. Ia bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang membutuhkan waktu lama untuk rehabilitasi.

Thailand Dikejar Waktu, Cegah Tumpahan Minyak Tak Mencapai Pantai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1_TUMPAHAN-MINYAK-PERTAMINA_IMAM-HUSEIN-13.jpg" alt="Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinamika bisnis yang makin cepat menuntut perusahaan mampu bertahan atau unggul dalam persaingan. Inovasi menjadi salah satu kunci sukses perusahaan di era baru ini. Perusahaan yang inovatif akan dapat mempertahankan kapabilitas dinamis yang bermuara pada daya saing yang lebih baik.  PT Elnusa Petrofin (EPN) yang merupakan anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) melakukan inovasi baik dari sisi operasional bisnis maupun inovasi dalam produk dan jasa yang dihasilkan. Produk FIN OSD merupakan produk Oil Spill Dispersant (OSD) berbahan dasar nabati yang seluruh elemen serta proses produksinya dijalankan seluruhnya di Indonesia.  Direktur Utama PT Elnusa Petrofin Haris Syahrudin mengatakan, material tersebut terbuat dari turunan minyak kelapa sawit yang merupakan bahan melimpah di negeri ini. FIN OSD disintesis dan diproduksi secara mandiri di sarana dan fasilitas Elnusa Petrofin.  “Produk ini berasal dari material non ionik surfaktan yang bisa digunakan sebagai Oil Spill Dispersant. Atas keunggulan inovasi yang terus menerus, pihaknya mendapatkan penghargaan bergengsi Anugerah Inovasi Indonesia 2020 Kategori Produk dan Model Bisnis untuk inovasi FIN OSD dari IDX Channel pada 2 September 2020,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (5/9).  Ia menjelaskan, berdasarkan hasil uji FIN OSD dapat digunakan untuk mengatasi tumpahan berbagai jenis minyak seperti minyak mentah hingga seluruh minyak hasil olahan (gasoline). Selain itu bahan ini dapat digunakan sebagai surfaktan dalam proses Bioremediasi untuk mengatasi tumpahan di darat dan laut.  “FIN OSD merupakan material berbahan dasar air yg memiliki pH 7-9 dan bersifat tidak korosif. Material ini bersifat ramah lingkungan karena biodegradable, tidak toksik dan tidak menyebabkan bioakumulasi pada sel organisme,” ucapnya.  Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Republik Indonesia Sementara itu Dr-Ing Ilham A Habibie menekankan pentingnya berinovasi karena dunia sedang berubah dan kita tidak bisa hanya berkompetisi melalui harga.  “Siapa yang paling membuat dengan harga lebih murah yang menang kompetisi, karena mindset ini lebih ke masa lampau. Jadi kita bukan lagi negara yang murah, kita harus mengikuti kompetisi dengan nilai tambah yang lebih, yang hanya bisa kita gapai melalui inovasi,” tutupnya.

Anak Usaha Elnusa Buat Produk Atasi Pencemaran Tumpahan Minyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1_TUMPAHAN-MINYAK-PERTAMINA_IMAM-HUSEIN-13.jpg" alt="Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) telah mencapai milestone baru dalam penanganan sumur YYA-1 yaitu dengan keberhasilan proses intercept. Proses tersebut yakni sumur Relief Well telah berhasil terkoneksi dengan Sumur YYA -1 per Sabtu 21 September 2019 pukul 10.30 WIB.  Relief Well adalah proses mematikan sumur YYA-1 dengan pengeboran dari samping yang dilakukan dari Rig Soehanah yang berjarak 1 km dari sumur YYA-1. Proses koneksi antar sumur ini berhasil dilakukan dengan baik dan lebih cepat dibandingkan estimasi jadwal waktu yang direncanakan yaitu pada akhir September 2019.  Taufik Aditiyawarman selaku Ketua Tim Penanganan menyampaikan, suksesnya mengkoneksikan antar sumur ini adalah sebuah tahapan penting dalam upaya mematikan sumur YYA-1. “Dengan terkoneksinya dua sumur ini, maka saat ini kami dalam posisi telah dapat mengendalikan sumur YYA-1," kata Taufik, Selasa (24/9).  Taufik menambahkan, langkah selanjutnya adalah dilakukan proses Dynamic Killing dengan memompakan lumpur berat untuk melawan tekanan dalam sumur YYA-1. Ia mengatakan, sehingga nantinya tercapai keseimbangan dan menyetop aliran minyak dan gas dari sumur tersebut.  "Beberapa waktu ke depan masih merupakan masa kritikal karenanya tetap dilakukan monitoring untuk memastikan kestabilan sumur dan memastikan tidak ada fluida yang keluar dari sumur YYA-1," terangnya.  Dia mengatakan, monitoring dilakukan melalui aerial survey, kamera thermal dan untuk di dalam laut menggunakan Remotedly Operated Vehicles (ROV). Bila kondisi dinyatakan stabil maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu pemompaan semen untuk proses mematikan sumur YYA-1 secara permanen.  “Kami berterima kasih terhadap semua support masyarakat dan stakeholders, sekaligus kami juga mohon doanya agar seluruh tahapan untuk mematikan sumur YYA-1 ini berjalan dengan baik sehingga kami dapat lebih fokus dalam penanganan dampak masyarakat, pemulihan lingkungan, dan penanganan Anjungan YYA serta Rig Ensco-67," pungkasnya.

PHE ONWJ Sebut Proses Mematikan Sumur YYA-1 Berjalan Aman dan Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1_TUMPAHAN-MINYAK-PERTAMINA_IMAM-HUSEIN-3.jpg" alt="Warga melintas di jalan yang terkena dampak bocornya minyak Pertamina di Desa Pisangan, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Warga melintas di jalan yang terkena dampak bocornya minyak Pertamina di Desa Pisangan, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ memprioritaskan penanganan insiden Sumur YYA yang berlokasi di Lepas Laut Jawa Barat, Karawang. Hingga saat ini, penanganan masih dilakukan untuk tiga aspek, yaitu pengendalian sumur, penanganan di laut dan penanganan di darat.  Vice President Relations Pertamina Hulu Energi Ifki Sukarya menjelaskan, pihaknya terus berkordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga proses penanganan saat ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.  “Kami terus berkordinasi dengan berbagai pihak dan memberikan update informasi data yang diperlukan sesuai dengan prosedur. Karena itu kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu penanganan ini,” kata Ifki kepada awak media, Kamis (19/9).  Ia menambahkan, penyampaian informasi dan data selalu dilakukan secara berkala dan terbuka sesuai dengan prosedur baik melalui media massa maupun media informasi korporat seperti website.  “Kami terus menyampaikan update harian mengenai penanganan peristiwa ini melalui website phe.pertamina.com. Dari website tersebut, masyarakat umum dapat mengakses langsung data dan informasi yang sudah disediakan. Hal itu diluar informasi yang juga kami sampaikan melalui media massa sehingga jangkauannya lebih luas,” tandasnya.  Sebelumnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui anak usahanya, PT PHE Offshore North West Java (ONWJ), melakukan pembayaran kompensasi tahap awal kepada 10.271 warga terdampak tumpahan minyak sumur YYA-1 yang telah diverifikasi. Pencairan dana kompensasi tahap awal akan dimulai dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (11/9).  Direktur Pengembangan PHE, Afif Saifudin mengatakan total dana untuk pembayaran kompensasi tahap awal sebesar Rp18,54 miliar. Mekanisme pembayaran kompensasi tahap awal akan melibatkan Himpunan Bank Negara (HIMBARA).  Di antaranya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang dilaksanakan pada 11 September 2019 dimulai dari Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya dan Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya. Secara berkelanjutan pembayaran akan dilakukan di area terdampak lainnya.  “Pembayaran kompensasi awal ini sebagai itikad baik PHE ONWJ untuk memberikan dana penyangga terlebih dahulu untuk warga terdampak langsung, mengingat kejadian sudah berjalan 2 bulan,” kata Afif.  Afif mengatakan, nilai kompensasi yang diajukan warga terdampak masih dilakukan proses perhitungan, sehingga memerlukan waktu lebih banyak dan untuk menjaga proses ini berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kami bekerjasama dengan berbagai instansi dan konsultan akademik sebagai penilai ekonomi untuk penentuan nilai kompensasi akhir,” terangnya.  Sementara itu, VP Relations PHE, Ifki Sukarya menyatakan bahwa persyaratan untuk pencairan dana kompensasi tahap awal, warga diwajibkan membuat surat pernyataan yang akan disampaikan pada saat proses aktivasi rekening oleh pihak bank. Menurut Ifki, pemberian kompensasi kepada warga terdampak berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah diverifikasi.  Adapun KKP telah melaksanakan pendataan warga terdampak pada 15-18 Agustus 2019 di tiga provinsi, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang tersebar di tujuh kota dan kabupaten, yakni Karawang, Bekasi, Kepulauan Seribu, Kabupaten Serang, Kota Serang, Tangerang, dan Kota Cilegon.  “Data KKP yang sudah masuk (upload) ke sistem per 28 Agustus 2019 sebanyak 14.721. Data tersebut selanjutnya diverifikasi pada 2-9 September 2019 di tiap kabupaten dan kota oleh tim kompensasi yang ditetapkan melalui SK Bupati dan Walikota masing-masing,” ujarnya.  Kompensasi awal disepakati sebesar Rp 900 ribu per warga setiap bulan selama dua bulan periode terdampak, yakni Juli-Agustus 2019. Besaran kompensasi berdasarkan hasil koordinasi pemangku kepentingan pada 9-10 September 2019 yang dihadiri Tim Kejaksaan Agung, BPKP, KKP, KLHK, SKK Migas, MUI Jabar dan Kepala Dinas di tujuh kabupaten dan kota.

Update Tumpahan Minyak, PHE ONWJ Lakukan Pengendalian di 3 Tempat Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1_TUMPAHAN-MINYAK-PERTAMINA_IMAM-HUSEIN-13.jpg" alt="Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui anak usahanya, PT PHE Offshore North West Java (ONWJ), melakukan pembayaran kompensasi tahap awal kepada 10.271 warga terdampak tumpahan minyak sumur YYA-1 yang telah diverifikasi. Pencairan dana kompensasi tahap awal akan dimulai dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (11/9).  Direktur Pengembangan PHE, Afif Saifudin mengatakan total dana untuk pembayaran kompensasi tahap awal sebesar Rp18,54 miliar. Mekanisme pembayaran kompensasi tahap awal akan melibatkan Himpunan Bank Negara (HIMBARA).  Di antaranya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang dilaksanakan pada 11 September 2019 dimulai dari Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya dan Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya. Secara berkelanjutan pembayaran akan dilakukan di area terdampak lainnya.  "Pembayaran kompensasi awal ini sebagai itikad baik PHE ONWJ untuk memberikan dana penyangga terlebih dahulu untuk warga terdampak langsung, mengingat kejadian sudah berjalan 2 bulan," kata Afif.  Afif mengatakan, nilai kompensasi yang diajukan warga terdampak masih dilakukan proses perhitungan, sehingga memerlukan waktu lebih banyak dan untuk menjaga proses ini berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kami bekerjasama dengan berbagai instansi dan konsultan akademik sebagai penilai ekonomi untuk penentuan nilai kompensasi akhir," terangnya.  VP Relations PHE, Ifki Sukarya menyatakan bahwa persyaratan untuk pencairan dana kompensasi tahap awal, warga diwajibkan membuat surat pernyataan yang akan disampaikan pada saat proses aktivasi rekening oleh pihak bank. Menurut Ifki, pemberian kompensasi kepada warga terdampak berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah diverifikasi.  Adapun KKP telah melaksanakan pendataan warga terdampak pada 15-18 Agustus 2019 di tiga provinsi, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang tersebar di tujuh kota dan kabupaten, yakni Karawang, Bekasi, Kepulauan Seribu, Kabupaten Serang, Kota Serang, Tangerang, dan Kota Cilegon.  “Data KKP yang sudah masuk (upload) ke sistem per 28 Agustus 2019 sebanyak 14.721. Data tersebut selanjutnya diverifikasi pada 2-9 September 2019 di tiap kabupaten dan kota oleh tim kompensasi yang ditetapkan melalui SK Bupati dan Walikota masing-masing,” ujarnya.  Kompensasi awal disepakati sebesar Rp 900 ribu per warga setiap bulan selama dua bulan periode terdampak, yakni Juli-Agustus 2019. Besaran kompensasi berdasarkan hasil koordinasi pemangku kepentingan pada 9-10 September 2019 yang dihadiri Tim Kejaksaan Agung, BPKP, KKP, KLHK, SKK Migas, MUI Jabar dan Kepala Dinas di tujuh kabupaten dan kota.  Hasil survei Tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB sebagai konsultan akademik dan mempertimbangkan risiko terkecil dan keputusan pemberiaan kompensasi awal.  Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana yang hadir dalam pemberiaan kompensasi tahap pertama di Desa Sedari mengatakan, Pemkab Karawang mengapresiasi PHE ONWJ dalam percepatan pemberian kompensasi tahap pertama ini.  "Ini tentu atas kerjakeras bersama, Pemerintah Kabupaten, PHE ONWJ dan semua instansi sehingga pemberian kompensasi tahap pertama ini dapat berlangsung lancar," tandasnya.

PHE ONWJ Cairkan Dana Kompensasi Tahap Awal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1_TUMPAHAN-MINYAK-PERTAMINA_IMAM-HUSEIN-13.jpg" alt="Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) KN. Alugara milik Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok terus melakukan pengamanan dan pengawasan tumpahan minyak di Tanjung Karawang yang terjadi beberapa waktu yang lalu.  Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad menjelaskan, kapal KN. Alugara sebagai salah satu kapal kelas satu dalam jajaran kapal patroli Indonesian Sea and Coast Guard terlibat dalam pengamanan sebagai salah satu antisipasi jika ada pihak-pihak luar yang dapat mengganggu kapal-kapal yang menggelar Oil Boom di lokasi tumpahan minyak tersebut.  "Secara bergantian kapal-kapal patroli Sea and Coast Guard dari pangkalan PLP Priok dan KSOP Kepulauan Seribu melaksanakan pengawasan dan pengamanan di wilayah tumpahan minyak tersebut," ujar Ahmad saat melakukan pengecekan rutin di Posko Tumpahan Minyak KSOP Kepulauan Seribu, Minggu (11/8).  Adapun Pangkalan PLP Tanjung Priok menyiapkan 2 unit armada kapal kelas 1 dan kelas 2 yaitu KN. Alugara dan KN. Jembio untuk bergantian melaksanakan pengawasan dan pengamanan bersama dengan kapal-kapal kelas III KSOP Kepulauan Seribu.  "Dan untuk cadangan, Pangkalan PLP Tanjung Priok juga menyiapkan 1 kapal kelas II yaitu KN. Kujang yang saat ini berada di perairan Cirebon untuk setiap saat digerakkan ke lokasi tumpahan minyak," kata Ahmad.  Ahmad menjelaskan, KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu yang menjadi Mission Coordinator (MC) Tier 1 sesuai Perpres no. 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut harus melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap upaya penanganan kebocoran gas dan tumpahan minyak dari anjungan yang dioperasikan PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Pantai Utara Jawa.  "Untuk penanganan Offshore, hingga saat ini sudah melibatkan 46 kapal dan 937 orang personel yang dikerahkan untuk mengatasi tumpahan minyak dan oil boom yang digunakan sepanjang 5.700 meter," jelas Ahmad.  Adapun total tumpahan minyak yang dikumpulkan per tanggal 9 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB secara akumulatif adalah sebanyak 4.803,42 barrel.  Sementara untuk penanganan di Onshore (darat), oil boom yang terpasang sepanjang 2.070 meter dan personel yang terlibat sebanyak 2.856 orang yang terdiri dari KSOP Kepulauan Seribu, OSCT, masyarakat sekitar, Pokwasmas, TNI dan Polri.  "Tumpahan minyak terlihat di Pulau Rambut dan Pulau Untung Jawa yang masih dalam proses pembersihan. Untuk Pulau Kelapa, Harapan, Pramuka, Tidung, Pari, Lancang, Ayer dan Arco Ardjuna tidak ditemukan adanya tumpahan minyak," terangnya.  Ditjen Perhubungan Laut melalui KSOP Kepulauan Seribu juga akan melakukan pengawasan terhadap penanganan kebocoran gas dan tumpahan minyak dengan mengerahkan sumber daya baik personel maupun sarana prasarana yang ada. "Agar penyebaran tumpahan minyak dapat dilokalisir dan cepat ditanggulangi," bebernya  Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu yang juga selaku Mission Coordinator (MC) Tier 1, Capt. Herbert Marpaung menjelaskan bahwa selaku MC, ia mengkoordinasikan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan tumpahan minyak termasuk pergerakan kapal dan personel.  Selain dukungan kapal patroli Sea and Coast Guard, Kapal Negara Kenavigasian juga telah memasang 13 Buoy di sekitar lokasi kejadian tumpahan minyak dimana 1 buoy sebagai penanda dan 12 buoy sebagai Static Oil Boom.  "Secara aktif Stasiun Radio Pantai (SROP) Tanjung Priok menerbitkan Navigational Warning melalui Navigation Telegram dan KSOP Kepulauan Seribu juga mengaktifkan pos pantau di pulau-pulau yang berada di Kepulauan Seribu," ujar Herbert  Herbert kembali lagi menekankan bahwa KSOP Kepulauan Seribu selaku MC yang memegang fungsi koordinasi dalam penanganan tumpahan minyak dimaksud.  "Dan sebagai bentuk dukungan, KSOP Kepulauan Seribu memberikan kemudahan dan prioritas serta percepatan perizinan untuk pergerakan kapal-kapal yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran minyak tersebut," tukasnya.

Oil Spill Telah Terkumpul 4.803 Barrel di Karawang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1_TUMPAHAN-MINYAK-PERTAMINA_IMAM-HUSEIN-13.jpg" alt="Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) mengakui telah meminta bantuan pihak asing untuk menangani masalah tumpahan minyak (Oil Spill) dari sumur Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di wilayah Karawang, Jawa Barat. Musababnya, peralatan yang dimiliki oleh perusahaan minyak dan gas bumi milik negara itu dianggap tak memadai untuk menangani oil spill tersebut.  Hal itu disampaikan oleh Insiden Commander PHE ONWJ Pertamina, Taufik Adityawarman saat melakukan jumpa pers di Kantor Pertamina, Jakarta, Kamis (8/8). Menurutnya, bantuan tersebut diperlukan untuk mempercepat penyelesaian tumpahan minyak yang terjadi di Karawang.  "Sama seperti kita mau pasang anjungan minyak lepas pantai. Yang mungkin saya pernah (ingin) pasang 4.000 ton. Di Indonesia tidak ada (peralatannya), kemana lagi? tidak bisa munafik, kita kan harus kerja 100 persen, sementara faktanya kita tak mampu," kata Taufik  Kabarnya, Pertamina memang telah megandeng perusahaan asal, Amerika Serikat (AS) Boot &amp; Coots untuk membantu menangani masalah tumpahan minyak di Karawang. Boot &amp; Coots bukan orang baru dalam menangani kasus serupa. Tercatat, mereka pernah menyelesaikan peristiwa di Gulf Mecixo.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1_UPDATE-MINYAK-PERTAMINA_IMAM-HUSEIN-15.jpg" alt="Karung dan plastik yang berisi limbah yang dikumpulkan di Balai Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, Rabu (24/07/2019).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Karung dan plastik yang berisi limbah yang dikumpulkan di Balai Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, Rabu (24/07/2019).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure> Karung dan plastik yang berisi limbah yang dikumpulkan di Balai Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, Rabu (24/07/2019).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos  Ketika disinggung apakah ada perusahaan asing lain, Taufik enggan membeberkan lebih lanjut. Namun yang pasti, tidak ada peraturan yang dilanggar dari perlibatan pihak asing tersebut. Pertamina, kata dia, telah mentaati aturan yang ditetapkan oleh SKK Migas dan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S). "Itu semua dalam kontrol kami. Semua melalui kontrak-kontrak yang sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya.  Dia juga mengatakan, pekerja asing yang telah didatangkan tidak membutuhkan sertifikasi International Maritime Organization (IMO) yang harus dikeluarkan oleh Indonesia. Dikatakan Taufik, IMO diterbitkan hanya untuk mengatur teknis operasional perkapalan dari pihak asing. Seperti shifting kapal, kapten kapal sampai dengan maintanance kapal yang harus memiliki IMO.  Namun, lanjut dia, untuk pihak ahli yang didatangkan dari asing tidak diperlukan mempunyai IMO. "Orang yang berkompenten memasang pipa, anjungan atau berkompeten dibidangnya tidak perlu. Saya sudah konsultasi dengan Kepala Inspeksi Tambang Migas ESDM (katanya) tidak perlu," bebernya.  Lagi pula, Taufik mengatakan, kondisi kebocoran minyak dan gas di Karawang merupakan kondisi yang darurat. Oleh sebab itu, harus dibutuhkan penanganan yang cepat agar dampaknya tidak meluas.  "Semakin cepat kita menyelesaikan masalah ini maka dampaknya semakin dikit. ini bencana industri migas, sehingga semua bahu membahu memberikan pertolongan. Tenaga asing ini berdasarkan kapabilitas yang telah terbukti. Kita tidak (asal) ambil orang asing dari Kebon Sirih," tandasnya.

Pertamina Jelaskan Soal Bantuan Pihak Asing Selesaikan Tumpahan Minyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1_TUMPAHAN-MINYAK-PERTAMINA_IMAM-HUSEIN-13.jpg" alt="Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebab tumpahnya minyak di pantai Karawang belum diketahui pasti. Indikasi sementara, terjadi anomali tekanan saat pengeboran sumur baru Pertamina di Blok Offshore North West Java (ONWJ).  "Sejauh ini kami masih investigasi asal muasal bubble (gelembung gas). Kami bisa sampaikan bahwa gas yang lari ke permukaan ini yang menyebabkan ketidakstabilan dari kaki anjungan, bukan sebaliknya," ungkap Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H. Samsu kemarin (25/7).  Pertamina memastikan bahwa langkah-langkah penanganan peristiwa munculnya gelembung gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ berjalan cepat dan intensif.  Sesaat setelah munculnya gelembung gas di permukaan laut sekitar anjungan, menurut Dharmawan, PHE ONWJ bertindak cepat dengan menyatakan keadaan darurat operasi. Kemudian, Pertamina membentuk incident management team (crisis team) di Jakarta dan Karawang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT1_TUMPAHAN-MINYAK-PERTAMINA_IMAM-HUSEIN-3.jpg" alt="Warga melintas di jalan yang terkena dampak bocornya minyak Pertamina di Desa Pisangan, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Warga melintas di jalan yang terkena dampak bocornya minyak Pertamina di Desa Pisangan, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure> Warga membersihkan minyak di pesisir pantai akibat bocornya minyak Pertamina di Desa Cemara Jaya, Cibuaya, Kab. Karawang, Selasa (23/07/2019). (Imam Husein/Jawa Pos)  Dharmawan menjelaskan, untuk menghentikan sumber gas dan oil spill (tumpahan minyak), caranya adalah mematikan sumur YYA-1. Upaya tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 8 minggu sejak kemarin atau bahkan bisa mencapai 10 minggu sejak dinyatakan kondisi darurat pada 15 Juli.  "Demi memaksimalkan penanganan sumur YYA-1 , saat ini Pertamina telah melibatkan Boot &amp; Coots, perusahaan dari US yang memiliki proven experience dalam kasus serupa dengan skala yang lebih besar seperti di Gulf of Mexico," ungkap Dharmawan.  Sementara itu, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino mengkritik cara pembersihan cemaran minyak dengan cara menciduk tumpahan minyak mentah dan memasukkannya ke karung tanpa perlindungan khusus.  "Minyak mentah sangat mungkin mengandung zat berbahaya. Manusia tidak bisa kontak langsung dengan zat berbahaya tanpa ada perlindungan khusus," kata Ohiongyi kemarin.

Penanganan Sumber Kebocoran di Karawang Butuh Waktu Dua Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/meiki.jpg" alt="meiki - Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>meiki - Jawa Pos</figcaption>
</figure>KEBOCORAN minyak terulang. Sumur migas yang berjarak 2 kilometer dari pantai mencemari perairan Karawang. Peristiwa itu hanya berselang sekitar setahun dari kebocoran minyak lepas pantai di Balikpapan.  Kejadian yang berulang itu harus disikapi lebih serius. Bukan hanya dengan penanganan pasca kebocoran. Yang lebih penting lagi adalah upaya antisipasinya. Perusahaan minyak, bukan hanya PHE-ONWJ, harus mulai memeriksa lagi standard operating procedure (SOP). Saya yakin, dalam kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi minyak, perusahaan pasti memiliki SOP.  Jika kejadian berulang, dibutuhkan evaluasi terhadap SOP itu sendiri. Pelaksanaannya juga harus lebih ketat dan lebih efektif. Setidaknya, dengan penerapan SOP yang tepat, risiko kebocoran atau tumpahan minyak bisa diminimalkan.  Di sisi lain, bila SOP sudah dilakukan dengan baik tetapi tetap ada kecelakaan teknis, itu menjadi cerminan lain bagi kita. Bukan persoalan tata tertib menambang minyak. Melainkan dampak minyak bumi itu sendiri.  Itu cerminan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berupa minyak bumi memiliki risiko yang sangat besar. Baik dari segi keselamatan kerja maupun lingkungan. Bila terjadi kesalahan teknis atau human error, akibat yang ditimbulkan sangatlah fatal. Dibutuhkan effort lebih untuk memulihkan ekosistem yang terdampak. Dampak lingkungan sebesar itu tidak akan dirasakan apabila kita sudah menerapkan sumber energi bersih yang lebih alami. Misalnya sinar matahari atau angin.  Kami dari Walhi belum melakukan pemantauan langsung ke perairan tersebut. Tetapi, laporan sudah beberapa kali kami dapatkan dari jaringan warga. Dampaknya tentu sangat merugikan bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai. Apalagi, kawasan tersebut ramai digunakan sebagai tambak dan tempat budi daya perikanan.  Secara ekonomi, banyak warga merugi. Yang tambaknya belum panen merasa waswas. Ada juga ancaman lahan tidak bisa digunakan sementara. Belum lagi masalah kesehatan yang mengintai jika warga kurang hati-hati. Lokalisasi jelas harus dilakukan paling awal. Memastikan warga tidak terlalu dekat dan bersinggungan langsung dengan minyak mentah.  Lokalisasi juga menjadi upaya tanggap darurat yang bisa mempercepat pemulihan kawasan terdampak. Sebenarnya, alam bisa saja memperbaiki laut yang tercemar minyak itu. Tetapi, dibutuhkan waktu lama, bisa puluhan tahun. Karena itu, diperlukan intervensi manusia agar pemulihan lingkungan bisa lebih singkat. Selain bertanggung jawab terhadap pemulihan ekosistem, perusahaan hendaknya tidak mengabaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.  Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan tim Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) Universitas Padjadjaran. Merekalah yang menghitung valuasi ekonomi pasca tumpahan minyak di perairan Balikpapan. Kesimpulannya, sudah ada pemulihan dari alam. Itu tidak terlepas dari intervensi manusia supaya beban alam untuk memulihkan ekosistem pantai tidak terlalu berat.  *) Direktur Walhi Jawa Barat

Perusahaan Minyak Harus Evaluasi SOP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menhub-siapkan-regulasi-cegah-minyak-tumpah-di-perairan-indonesia_m_.jpg" alt="Menhub Budi Karya Sumadi (tengah)" width="100%">
<figcaption>Menhub Budi Karya Sumadi (tengah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan akan segera menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi kembali terjadinya tumpahan minyak di perairan Indonesia. "Tumpahan minyak ini ada yang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi. Mengantisipasi itu, kita akan menyiapkan regulasi yang mendukung agar tumpahan minyak tidak terjadi. Sekalipun nanti kembali terjadi akan ada tindakan preventif," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di acara Simposium Internasional Lingkungan Kelautan "Mendukung Kelestarian Laut Indonesia, Menjunjung Martabat Bangsa"di Jakarta, Rabu (28/11). Tidak hanya itu, Menhub menambahkan, bahwa pihaknya juga akan mendukung segala kegiatan yang dibuat oleh Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai leading sektor. Diketahui, KLHK sendiri merupakan leading sektor dari penanganan tumpahan minyak di Balikpapan yang beberapa waktu lalu terjadi. "Karena ada kerugian materil yang tidak terhitung dari tumpahan minyak tersebut yaitu biota laut yang pasti akan terdampak," tuturnya. Sementara itu, Chairman perusahaan nasional yang memproduksi peralatan penanggulangan tumpahan minyak PT Slickbar Indonesia Bayu Satya B.Sc mengungkapkan, diperlukan sinergitas bersama antar pihak terkait dengan penyelesaian tumpahan minyak yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut harus dilakukan lantaran penyelesaian masalah tumpahan minyak di Indonesia tidak kunjung terselesaikan selama ini. "Cara penangannya juga dinilai pantas dipertanyakan karena belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan yang berlaku dalam hal penanggulangan tumpahan minyak seperti Peraturan Menteri Perhubungan No 58 Tahun 2018," imbuhnya Pelaksaan simposium yang diselenggarakannya, katanya, sangat penting karena perairan Indonesia masih rentan dalam hal pencemaran termasuk pencemaran tumpahan minyak. Menurutnya, kasus tumpahan minyak banyak terjadi di wilayah perairan, terutama pelabuhan laut maupun di sekitar areal eksplorasi tambang minyak. Apalagi Indonesia merupakan jalur pelayaran yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan lain-lain, di mana sering dilalui kapal tanker maupun kapal barang, sehingga kalau terjadi musibah seperti tabrakan kapal berpotensi menimbulkan tumpahan minyak. "Kondisi itu mengharuskan pemerintah Indonesia harus selalu siap mengantisipasi maupun mencari solusi dalam penanggulangan tumpahan minyak secara cepat," pungkasnya.

Menhub Siapkan Regulasi Cegah Minyak Tumpah Di Perairan Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tumpahan minyak

Berita Terkini