<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/JKT_DISKON-PAJAK-BBM_HANUNG-HAMBARA_29072025-7-2875432584.jpg" alt="Sejumlah kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di Jakarta, Selasa (29/07/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di Jakarta, Selasa (29/07/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai SPBU Pertamina perlu terus berinovasi dalam pelayanan, bukan hanya fokus pada distribusi bahan bakar. Menurutnya, kenyamanan pengguna SPBU kini menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Pertamina. Tulus menjelaskan, SPBU memiliki peran strategis, bukan hanya untuk mendukung mobilitas masyarakat. Tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "SPBU sebagai infrastruktur energi, punya peran signifikan; bukan hanya untuk mendukung mobilitas warga, tetapi juga untuk menyokong pertumbuhan ekonomi," ujar Tulus dalam keterangannya, Sabtu (25/10). Ia mengapresiasi kemampuan Pertamina yang mengelola lebih dari 7.000 SPBU di seluruh Indonesia. Menurutnya, menjaga keandalan dan performa pelayanan di negara kepulauan seperti Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. "Performa dan keandalan SPBU Pertamina bukan hanya soal menjamin kepastian dalam volume/takaran saja, tetapi dimensi-dimensi lain yang lebih membumi dan manusiawi bagi penggunanya," jelasnya. Tulus mencontohkan salah satu improvisasi sederhana namun berdampak besar bagi konsumen. Yakni petugas SPBU yang menawarkan jasa membuang sampah dari kendaraan pelanggan. "Salah satu improvisasi kecil tetapi sangat berarti bagi pengguna SPBU adalah adanya petugas yang menawarkan jasa untuk membuang sampah, jika ada sampah di dalam mobil pengguna SPBU. Ini ide yang amat kreatif dan sangat menyentuh hati," tuturnya. Ia berharap inovasi tersebut bisa dikembangkan di lebih banyak SPBU Pertamina, terutama di kota besar, rest area jalan tol, dan SPBU COCO (Company Owned Company Operated) yang dikelola langsung oleh Pertamina. Lebih lanjut, Tulus juga menyoroti kehadiran SPBU Signature yang diluncurkan Pertamina. Menurutnya, inovasi ini sangat positif dalam membangun citra SPBU yang modern dan berkelas. "Improvisasi Pertamina dengan meluncurkan SPBU Signature, dari sisi marketing juga langkah yang inovatif. Ini sangat positif untuk membangun image bahwa SPBU Pertamina memang SPBU yang berkelas," kata Tulus. Ia mendorong agar SPBU Signature diperbanyak, namun tetap dengan standar pelayanan yang jelas dan pengawasan yang ketat. Selain itu, Tulus juga menilai penting bagi Pertamina untuk membuat improvisasi pelayanan yang berbasis generasi muda atau Gen Z. "SPBU Pertamina sebaiknya juga membuat improvisasi pelayanan yang berbasis gen Z. Ini sangat penting sebab segmentasi pengguna SPBU dari kalangan gen Z sangat signifikan," ucapnya. Ia bahkan mengusulkan agar SPBU memiliki area yang instagramable bagi anak muda, terutama di lokasi dengan pemandangan menarik atau area luas. "Inovasi ini akan memberikan image positif pada SPBU Pertamina. Bahkan mampu untuk membangun kepercayaan publik pada SPBU Pertamina," imbuh Tulus.

Tulus Abadi menyoroti pentingnya inovasi di SPBU Pertamina untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.

FKBI Dorong Pertamina Perbanyak SPBU Signature, Layanan Prima Tak Sekadar Jualan BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/JKT-Rencana-Penghapusan-Pertalite-Salman-Toyibi-3JPG-995959244.jpg" alt="Petugas melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Jakarta, Kamis (31/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Petugas melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Jakarta, Kamis (31/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wacana penerapan kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis pertalite kembali mencuat. Hanya kendaraan dengan peruntukan tertentu yang bisa "meminumnya&rdquo;. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan itu akan berdampak pada daya beli masyarakat yang bakal terkoreksi. &rdquo;Iya, potensinya pasti seperti itu (daya beli terkoreksi, Red). Pemerintah harus menjaga agar tidak berdampak signifikan pada inflasi,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (12/3). Secara umum, kata Tulus, kebijakan subsidi BBM pada dasarnya tidak tepat sasaran. Baik dari sisi ekonomi, sosial, bahkan lingkungan. Sebab, mayoritas pengguna BBM pertalite adalah pengguna kendaraan nomor pribadi, khususnya mobil. Jika merujuk kebijakan net zero emission (NZE), subsidi pada energi fosil tentu tidak sejalan. &rdquo;Karena BBM energi fosil menghasilkan emisi gas karbon. Karena itu, subsidi energi idealnya pada energi terbarukan yang ramah lingkungan, bukan energi fosil seperti BBM,&rdquo; jelas Tulus. YLKI berharap, jika kebijakan pembatasan pertalite diterapkan, pemerintah juga harus memasok jenis BBM yang lebih baik dan ramah lingkungan. Serta dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. &rdquo;Pemerintah dan Pertamina harus mampu memasok jenis BBM yang lebih baik, lebih ramah lingkungan dengan harga yang lebih ramah terhadap kantong konsumen," kata Tulus. Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting membenarkan bahwa payung hukum kebijakan itu tengah dalam tahap finalisasi. Hal itu termuat dalam revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, revisi aturan itu ditargetkan rampung dan dijalankan tahun ini. Aturan pembatasan akan dilakukan untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) pertalite. Meski begitu, Arifin belum memerinci detail jenis kendaraan yang diperbolehkan tetap mengonsumsi pertalite. Dalam Perpres 191/2014 belum ada kriteria untuk pengguna pertalite. Aturan itu baru mengatur kriteria pengguna yang berhak membeli solar subsidi. (dee/c18/fal)

Wacana penerapan kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis pertalite kembali mencuat. Hanya kendaraan dengan peruntukan tertentu yang bisa.

YLKI Soroti soal Rencana Pembatasan Pembelian Pertalite, Daya Beli Masyarakat Terganggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/LRT-337492930.jpg" alt="Ilustrasi LRT yang menghubungkan Bekasi dan Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi LRT yang menghubungkan Bekasi dan Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan belum saatnya tarif lintas raya terpadu (LRT) Jabodebek diterapkan sesuai dengan harga dinamis atau harga normal. Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, penerapan tarif dinamis baru bisa dilakukan apabila kebutuhan ideal bagi konsumen sudah terpenuhi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara saat ini, headway atau waktu tunggu kedatangan LRT Jabodebek masih lama mencapai 1 jam dan rangkaian yang dioperasikan hanya sebanyak 8 rangkaian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum (tepat untuk menerapkan tarif dinamis LRT). Diterapkan itu kalau sudah menjawab kebutuhan ideal bagi konsumen," kata Tulus Abadi saat ditemui di Kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (16/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Tulus, jika tarif dinamis diterapkan, maka secara otomatis akan membuat ongkos LRT menjadi mahal. Jika hal itu terjadi, maka LRT sudah pasti akan ditinggalkan konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, kata Tulus, masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan transportasi lain. Seperti Transjakarta, KRL, dan sepeda motor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau misalkan tarif dinamis (diterapkan) tapi tarifnya (jadi) mahal, makin ditinggalkan konsumen, makin nggak laku karena banyak opsi yang lain sebenarnya. Ada Transjakarta, ada KRL atau lari ke sepeda motor," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Tulus menyarankan agar tarif LRT tetap diberlakukan dengan harga subsidi. Kebijakan ini akan mendukung komitmen pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun usul YLKI, tarif LRT Jabodebek bisa kembali diberlakukan promo dengan kisaran harga Rp 5.000 atau Rp 10.000. Promo tersebut perlu dilakukan sampai headway LRT kembali menjadi normal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut saya kalau pemerintah konsen dan konsisten mengurangi kemacetan, ya mau enggak mau harus subsidi. Kan bisa dialihkan dari subsidi BBM misalnya. Kalau BBM aja yang notabene pemakainya orang kaya, disubsidi. Kok untuk public transport tidak disubsidi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Operasional light rail transit (LRT) Jabodebek yang baru diluncurkan akhir Agustus lalu. Secara jumlah dikurangi akibat terjadinya pengikisan (aus) pada roda-roda kereta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat roda aus itu, banyak rangkaian LRT kini harus parkir untuk menjalani perawatan. Saat ini, dari 18 rangkaian kereta (rangkaian kereta), hanya 8 yang beroperasi penuh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, mulai 1 Oktober 2023 hingga akhir Februari 2024, tarif promo LRT berlaku menjadi minimal Rp 3.000 dan maksimal Rp 20.000 per orang untuk tarif terjauh. Sedangkan jika tarif normal diberlakukan harga rute terjauh mencapai Rp 28.000 per orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Waktu tunggu kedatangan LRT Jabodebek masih lama mencapai 1 jam dan rangkaian yang dioperasikan hanya sebanyak 8 rangkaian.

Waktu Tunggu Masih 1 Jam, YLKI Sebut Mestinya LRT Jabodebek Diberi Promo Agar Tak Ditinggalkan Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tekan-kemiskinan-ylki-ingatkan-ini-ke-pemerintah-di-tahun-politik_m_182522.jpeg" alt="Ketua YLKI Tulus Abadi" width="100%">
<figcaption>Ketua YLKI Tulus Abadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi kaget lantaran ada beberapa pemberitaan terkait isu Bisfenol A (BPA) yang mencatut namanya. Tulus menegaskan tidak pernah melakukan wawancara dengan media terkait isu BPA yang membanding-bandingkan antara kemasan galon dan makanan kaleng.  Seperti diketahui, di beberapa media online edisi Selasa, 20 Desember 2022, terdapat berita yang mengklaim berasal dari rilis yang dibuat Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, terkait kandungan BPA pada air minum dalam kemasan (AMDK) galon yang dibandingkan dengan kandungan BPA pada makanan kaleng.  “Saya tegaskan bahwa rilis tersebut adalah palsu, karena pada hari itu saya sama sekali tidak membuat rilis dengan tema dimaksud. Dan tidak ada rilis apapun yang saya buat pada hari itu,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/12).  “Saya mohon pada rekan-rekan media yang memuat berita dengan tema dimaksud, agar segera men-take down karena berasal dari rilis palsu, dan substansi ngawur, banyak yang di-framing,” katanya.  Sebelumnya diberitakan, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengeluarkan rilis yang mengatakan sangat tidak masuk akal klaim di sosial media yang membandingkan konsumsi rutin minum air 8 gelas sehari dari galon bekas pakai dengan makan makanan kaleng yang justru lebih jarang dilakukan.  Dalam rilis tertanggal 20 Desember 2022 yang ternyata palsu itu, tertulis bahwa kedua kemasan tersebut mengandung senyawa berbahaya BPA, tetapi minum dari galon bekas pakai justru jauh lebih berbahaya karena frekuensinya rutin setiap hari dan terakumulasi dalam tubuh manusia selama bertahun-tahun.  “Urusan keamanan untuk melindungi masyarakat seharusnya membuat pemerintah tanpa kompromi,” tulis rilis palsu yang mencatut namanya itu.  “Jika dibandingkan, bahaya kontaminasi BPA pada galon guna ulang justru 8 kali lebih besar daripada makanan kaleng, membandingkan keduanya saja sudah sulit diterima akal sehat. Seperti sudah kami tegaskan sebelumnya, terkait keamanan pangan, negara sudah hadir dalam konstitusi yang mengatur berbagai produk regulasi, termasuk UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan dan UU Kesehatan, PP Label dan Iklan Pangan,” tambahnya.  Beberapa pakar sempat menyayangkan pernyataan Tulus yang mengatakan bahaya BPA dalam air minum dalam kemasan tidak bisa dibandingkan dengan kemasan kaleng ini. Para pakar tetap berpendapat BPA dalam kemasan kaleng jauh lebih berbahaya ketimbang dalam kemasan air minum.  Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (Unhas),Prof. Dr. Anwar Daud, SKM., M.Kes, C.EIA mengatakan seharusnya YLKI sebagai lembaga yang bertugas melindungi konsumen tidak mengeluarkan pernyataan yang membingungkan seperti itu. “Yang saya sampaikan bahwa BPA yang lebih berbahaya ada dalam makanan kaleng itu kan hasil penelitian di jurnal. Jadi, seharusnya YLKI tidak seperti itu, Tugasnya kan melindungi konsumen bukan melindungi produsen,” katanya.

Namanya Dicatut Soal Isu BPA, Ketua YLKI Kaget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tekan-kemiskinan-ylki-ingatkan-ini-ke-pemerintah-di-tahun-politik_m_182522.jpeg" alt="Ketua YLKI Tulus Abadi" width="100%">
<figcaption>Ketua YLKI Tulus Abadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengusulkan pajak kendaraan dihapus dan dialihkan ketika pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dialihkan dari Kepolisian RI ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).  Usulan itu ditujukan kepada Komisi V DPR RI yang saat ini tengah melaksanakan penyusunan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ).  "Kami mengusulkan dana preservasi ini bisa dipungut saat konsumen membeli BBM. Saya kira lebih adil ketika konsumen membeli BBM dikenakan dana preservasi," kata Tulus kepada wartawan, Minggu (5/6).  Ia mengungkapkan, pajak kendaraan bisa dihapus dan dialihkan pada saat membeli BBM agar tidak terjadi dobel pungutan. YLKI menyebutkan, selama ini pemerintah kesulitan menaikkan harga BBM karena tingkat konsumsi masyarakat nyaris tidak terkendali.  Menurutnya, dengan adanya peralihan ke pembelian BBM, akan mengendalikan tingginya konsumsi masyarakat terhadap BBM. Sehingga akan menekan tingkat pencemaran yang disebabkan oleh kendaraan.  Selain itu, melalui pembelian BBM itu nantinya pengelolaan dana preservasi jalan akan lebih maksimal. Dana preservasi jalan sendiri merujuk pada UU LLAJ adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.  Oleh karena itu, YLKI menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, lalu lintas dan angkutan jalan tidak semata soal pengaturan transportasi dan penindakan hukum, tetapi juga terkait dengan tata ruang.  "Angkutan jalan perlu disinergikan dengan tata ruang, karena itu tidak terpisahkan antara angkutan jalan dengan tata ruang. Jadi bukan hanya di Kementerian Perhubungan tapi juga disinergikan dengan PUPR misalnya," jelas Tulus.  Mengenai angka kecelakaan yang disebabkan banyak faktor, diantaranya infrastuktur jalan hingga kendaraan, YLKI menyebut masih ada yang luput dari pengawasan. Yakni karena faktor penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM).  "Kami menengarahi, sampai detik ini penerbitan SIM masih banyak hal-hal yang kurang fair. Sehingga fenomena-fenomena yang sudah tidak relevan dilakukan. Kami mengusulkan proses bisnis penerbitan SIM direview, dikaji kembali," papar Tulus.  "Idealnya, proses SIM ini tidak seratus persen menjadi wewenang kepolisian, baik dalam konteks uji SIM, penerbitan ataupun penegakan hukum. Kami mengusulkan, penerbitan SIM bisa diposting di sektor perhubungan," sambungnya.  Kepolisian tidak serta merta lepas sepenuhnya, namun keterlibatannya dalam hal ini lebih pada penegakan hukumnya. Sementara proses uji dan penerbitan SIM berada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sehingga ada balance dan akuntabilitas.  Ia menambahkan, YLKI memberikan concern pada asas keadilan dalam pelayanan lalu lintas. Karenanya YLKI mengusulkan agar asas keadilan jika nantinya RUU LLAJ benar-benar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).  Masukan berikutnya terkait pengendalian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. YLKI berpendapat, keberadaan atau kepemilikan kendaraan roda dua di Indonesia merupakan fenomenanya yang sangat mengkhawatirkan. Ironisnya hal itu kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Keberadaanya lebih dilihat karena faktor aksesibilitas.  Padahal, kata Tulus, dampak dari membludaknya kendaraan roda dua adalah tingginya angka kecelakaan di Indonesia. YLKI memberikan perhatian serius, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Bukan hanya kecelakaan, tetapi juga menyangkut angka kemacetan, polusi atau pencemaran udara sampai tingginya konsumsi BBM.  "Makanya ketika pemerintah akan menaikkan BBM itu susah, karena memang terkendala oleh kelompok low income yang menggunakan sepeda motor sehingga rentan akan terjadinya gelojak dan sebagainya," pungkasnya.

YLKI Usul Pajak Kendaraan Dihapus dan Penerbitan SIM di Kemenhub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ylki-dorong-konsumen-boikot-produk-yang-melanggar-hak-buruh_m_208833.jpeg" alt="Ketua YLKI Tulus Abadi" width="100%">
<figcaption>Ketua YLKI Tulus Abadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengapresiasi penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung) dalam kasus penyelewengan minyak goreng. Meski demikian langkah itu dinilai tidak akan mampu mengatasi persoalan tingginya harga minyak goreng di pasaran.  “Namun, langkah tersebut patut diapresiasi,” ujar Tulus, Kamis (21/4).  Menurut Tulus, harga minyak goreng dipengaruhi struktur pasar di sisi hulu. Sehingga pembenahan seharusnya dilakukan di sisi tersebut.  “Namun saya menduga hal tersebut tidak akan mampu mengatasi mahalnya minyak goreng. Sebab soal minyak goreng lebih ke persoalan rusaknya struktur pasar di sisi hulu,” tambahnya.  Tulus menggarisbawahi jika pemerintah memang serius untuk mengatasi kemahalan harga minyak goreng, maka harus diperbaiki dari sisi hulu.  “Kalau pemerintah tak memperbaiki dari sisi hulu, sampai kapan pun masalah harga minyak goreng akan sama, terutama saat harga CPO (crude palm oil) sedang mahal,” tandasnya.  Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit (CPO) Indonesia masih lesu dan harga CPO masih tinggi. Pada Februari 2022 diperkirakan sebesar 3.505 ribu ton dan PKO (palm kernel oil) sebesar 302 ribu ton.  Volume tersebut tercatat lebih rendah dari produksi bulan Januari sebesar 3.863 ribu ton CPO dan 365 ribu ton PKO. Sedangkan harga rata-rata CPO CIF Rotterdam pada Februari 2022 mencapai US$1.522/ton atau lebih tinggi USS164 dari harga Januari 2022 sebesar US$1.358/ton. Harga itu lebih tinggi US$469 dibandingkan dengan harga Februari 2021 sebesar US$1.053/ton.  Kemahalan harga minyak goreng menjadi masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia dan perlu kerja sama dari semua pihak untuk mengatasinya.  Menurut Tulus, sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani harus mampu melakukan fungsi pengawasan yang optimal atas kerja pemerintah dalam mengatasi persoalan harga minyak goreng.  “Sebagai DPR sudah menjadi kewajiban untuk mengawasi pemerintah,” tandas Tulus.  Sebelumnya, Kejagung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) berinisial IWW sebagai tersangka kasus penyelewengan minyak goreng. Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka. Ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati IWW agar mengantongi izin ekspor CPO.

YLKI Minta DPR Terus Awasi Polemik Harga Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berpendapat, rakyat bagaikan kelinci percobaan setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan.  Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, dengan menyerahkan harga minyak goreng kemasan mengikuti harga pasar, pemerintah seperti bertekuk-lutut dalam menghadapi kenaikan minyak kelapa sawit dunia.  "Kami melihat masyarakat ini seperti kelinci percobaan, pemerintah coba kebijakan a, b, c, dan akhirnya gagal. Klimaksnya akhirnya pemerintah gagal dan menyerah pada market mechanism," kata Tulus dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (19/3).  Tulus mengatakan, saat pemerintah mencabut aturan HET, dan aturan kewajiban DMO dan DPO di tingkat produsen juga dilepas, produk minyak goreng kemasan kembali banjir di pasaran. Dari yang sebelumnya sulit sekali ditemukan menjadi mudah dan ada dimanapun baik supermarket maupun pasar tradisional. "Harga minyak goreng dilepas ke pasar dan baru membanjiri kita setelah langka. Tapi harganya jadi mahal," ungkapnya.  Tulus menyebut, pihaknya mengatakan, Presiden Joko Widodo seperti acuh dalam bersikap mengenai persoalan minyak goreng itu. Menurutnya, Presiden tidak banyak turun tangan dan mengambil langkah signifikan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. "Saya lihat Presiden belum turun tangan, belum bicara signifikan soal fenomena ini. Kalau sudah bicara kartel dan mafia ini levelnya harusnya Presiden memang,” imbuhnya.  Tulus menambahkan, terdapat 3 komoditas yang tidak dapat disentuh pemerintah. Di antaranya, tembakau dan baru bara, serta minyak kelapa sawit yang jadi bahan baku minyak goreng. Sebab, lingkaran bisnis ini terdapat banyak pengusaha kuat yang juga memiliki koneksi ke pemerintahan. "Komoditas ini melibatkan oligarki kuat di Parpol, eksekutif, legislatif. Kenapa Presiden diam? Jadi tanda tanya besar juga," serunya. (*)

YLKI Sebut Pemerintah Bertekuk-Lutut Hadapi Persoalan Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Obat-Covid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga saat ini belum memutuskan obat pasti untuk mengobati pasien Covid-19. Berbagai temuan atau terobosan para ahli untuk menemukan obat, sejauh ini belum ditetapkan sebagai obat tunggal untuk pasien Covid-19.  Hal ini membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta lembaga apapun di Tanah Air untuk tidak mengklaim atau mendistribusikan obat yang dikatakan bisa memyembuhkan pasien Covid-19. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai kegelisahan warga dunia juga dipicu oleh belum adanya obat dan atau vaksin untuk menyembuhkan Covid-19. Dia menyebut WHO masih tampak limbung terhadap fenomena ini.  Oleh karena itu, kata dia, upaya keras untuk menemukan jenis obat dan atau vaksin oleh suatu negara, badan penelitian independen, universitas, patut diapresiasi. Namun, Tulus menilai tetap harus ada langkah ekstra hati-hati tetap harus menjadi dasar dalam memutuskan suatu temuan obat. Obat adalah produk yang berisiko tinggi bagi penggunanya.  "Oleh karena itu, upaya menemukan jenis obat apapun atau vaksin dalam upaya penyembuhan Covid-19 harus berbasis keamanan dan keselamatan konsumen sebagai pengguna obat. Aspek ini harus menjadi skala prioritas utama dan pertama, tanpa kompromi," tegasnya.  YLKI meminta lembaga apa pun, termasuk BNPB, semestinya tidak membuat atau mendistribusikan obat apa pun atau pun vaksin. Hal itu sebelum mendapatkan green light dari lembaga yang punya otoritas di bidang obat-obatan (Badan POM).  "Sebab, green light Badan POM akan menjadi dasar terhadap aspek yang sangat fundamental, yakni keamanan dan keselamatan pada konsumen dan masyarakat secara keseluruhan," kata Tulus.  Menurut Tulus, di tengah situasi darurat, juga harus menggunakan pendekatan darurat, namun tanpa mereduksi aspek yang fundamental itu, yakni keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, Badan POM pun didorong melakukan relaksasi dan terobosan dalam perizinan terkait izin produksi dan izin edar suatu jenis obat yang berpretensi untuk menyembuhkan atau meredam Covid-19.  "Hal yang sifatnya birokratis, bisa dikikis untuk memudahkan proses terwujudnya obat dimaksud. Zekali lagi, tanpa mereduksi aspek fundamental bagi perlindungan konsumen. Harus ada aspek new normal terkait perizinan pengurusan obat di saat pandemi," ujarnya.  YLKI juga mendorong adanya gugus tugas khusus untuk mengakselerasi upaya penemuan obat dan vaksin yang melibatkan multi stakeholder secara utuh dan komprehensif, baik sektor kesehatan dan non sektor kesehatan. Egoisme antar lembaga harus ditinggalkan. "Semangat menghadang wabah Covid-19 dan perlindungan masyarakat konsumen harus menjadi prioritas pertama dan utama," katanya.

YLKI : Klaim Temuan Obat Covid-19 Harus Aman Bagi Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ylki-dukung-pertamina-larang-motor-berknalpot-modifikasi-masuk-spbu_m_170272.jpeg" alt="Ketua Harian YLKI Tulus Abadi" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian YLKI Tulus Abadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak masyarakat protes kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait meningkatnya tarif pemakaian listrik di tengah pandemi Covid-19. Padahal, dikatakan bahwa pengguna 450 VA digratiskan hingga dan 900 VA dapat diskon 50 persen hingga Juni 2020.  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa adanya ketidakjelasan informasi dari PLN. Mengatakan bahwa ada diskon 50 persen, akan tetapi, masyarakat mendapat tagihan di akhir masa berlakunya intensif, yaitu bulan Juni.  "Terjadi asimetri informasi (pihak yang memiliki banyak informasi) ya, sejauh ini konsumen tidak mengerti hal-hal yang menyangkut penghitungan tarif dan jumlah kWh yang dipakai setiap harinya berapa," terangnya, Selasa (9/6).  Hal ini pun dinilainya menjadi masalah. Menurut Tulus, harusnya masyarakat diedukasi mengenai penghitungan tarif pemakaian listrik. Jika sebelumnya diberitahukan, kasus seperti ini pun berkemungkinan tidak akan terjadi sebab masyarakat mengetahui cara menghitung tarif.  "Sejauh ini sebagai koperasi mungkin PLN belum cukup memberdayakan konsumennya untuk bagaimana menghitung tagihan (tarif) itu atau bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya," ujarnya.  Selain itu, ia pun menyinggung soal petugas pencatat meteran listrik yang dibilang sudah kuno. Pasalnya, di zaman yang canggih seperti sekarang ini, hampir semua pencatatan dilakukan melalui sistem.  "Kalau merujuk kepada kondisi kekinian ya, pencatat meter datang ke rumah itu sudah tidak 'zaman now' lagi ya, karena sudah banyak teknologi. Ada WhatsApp, ada e-mail yang bisa menjadi sarana mengontrol," kata dia.  Tulus melanjutkan, jika berkaca dengan Eropa di mana petugas pencatat meteran hanya datang satu tahun sekali, Indonesia sudah ketinggalan jaman. Di sini, petugas PLN masih datang setiap bulan. "Itu sudah tidak zamannya lagi," tambahnya.  Interaksi dengan konsumen, kata Tulus, juga harus segera diperbaiki. Dengan begitu, tidak ada yang dirugikan satu sama lain.  "Kejadian seperti ini kan akhirnya menimbulkan fitnah, di mana dituduh menaikkan tarif secara sepihak. Padahal kalau menaikkan tarif kan harus dengan DPR, harus dengan pemerintah, PLN tidak bisa seenaknya menaikkan tarif ataupun pemerintah sekalipun juga nggak bisa menaikkan tarif secara sepihak. Harus ada diskusi," tutupnya.

Ketua YLKI Sebut Pelayanan PLN Tidak 'Zaman Now'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SPBU-bensin-solar-abis-khusaini.jpg" alt="TAK KEBAGIAN: Karena banyak truk yang antre, SPBU di Jalan Gresik Gadukan Timur kehabisan stok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK KEBAGIAN: Karena banyak truk yang antre, SPBU di Jalan Gresik Gadukan Timur kehabisan stok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi membuat kinerja Pertamina disorot. Di luar faktor kuota yang lebih sedikit daripada tahun lalu, persoalan distribusi turut berdampak pada sulitnya mendapat solar bersubsidi saat ini.  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berpendapat, hal yang paling krusial dari BBM bersubsidi adalah keandalan distribusi.  Tanpa sistem distribusi yang tepat, pembatasan penyaluran solar bersubsidi bisa memicu persoalan lain.  Ketua Umum YLKI Tulus Abadi menyatakan, jika permasalahannya adalah beban anggaran, akan lebih adil menyesuaikan harga daripada membatasi penyaluran solar bersubsidi. "Pembatasan atau pengurangan kuota solar subsidi tidak memecahkan persoalan. Bahkan, di lapangan hanya menyulitkan dan membuat potensi munculnya persoalan yang lebih besar," ujar Tulus kemarin (16/11).  Menurut Tulus, pemerintah harus lebih cermat dalam menghitung kembali kuota BBM bersubsidi tahun depan, termasuk solar. Jika perlu, harga dapat disesuaikan seiring dengan harga minyak mentah dunia. "Lebih baik barang ada walau harga naik daripada harga tetap tetapi barang tidak ada," ucapnya.  Terkait dengan kekhawatiran kenaikan harga akan membebani konsumen, khususnya kalangan bawah, YLKI menyatakan bahwa harga bisa dibuat dengan klasifikasi tertentu. Ada sektor-sektor prioritas yang tetap mendapat keringanan harga. "Seharusnya harga BBM memang disesuaikan dengan harga keekonomian, kecuali untuk kelompok khusus, misalnya nelayan," jelasnya.  Sebab, dari sudut pandang konsumen, kata Tulus, pembatasan penggunaan solar subsidi mendatangkan lebih banyak kerugian. Di antaranya, mengganggu distribusi pasokan logistik yang ujung-ujungnya dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga. ’’Konsumen yang akan menanggung rugi karena harus menanggung inefisiensi akibat kenaikan harga tersebut,’’ tandasnya.  Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menjelaskan, ada sejumlah hal yang seharusnya dilakukan Pertamina hingga akhir tahun ini. Terutama untuk memastikan sisa kuota solar bersubsidi benar-benar didistribusikan kepada yang berhak. ’’Yang mobil pribadi itu harus ditertibkan,’’ katanya kemarin.  Awal Agustus lalu, BPH Migas sudah menetapkan kendaraan mana saja yang tidak boleh minum solar. Juga batasan pembelian solar pada kendaraan-kendaraan tertentu.  Menurut dia, seharusnya yang berhak menggunakan solar bersubsidi hanya kendaraan umum dan kendaraan barang atau niaga dengan kriteria khusus. Sementara itu, kendaraan pribadi dan industri pengguna high speed diesel (HSD) alias solar industri seharusnya tidak boleh bersentuhan dengan solar bersubsidi. Sudah ada produk dex yang bisa digunakan. Baik dexlite maupun pertamina dex.  Tahun ini, kata dia, subsidi terhadap solar masih tinggi. Yakni, mencapai Rp 2.000 per liter. "Nanti 2020 turun menjadi Rp 1.500 (per liter). Termasuk elpiji bersubsidi," urainya.  Bagaimanapun, pemerintah harus membuat keseimbangan agar APBN tidak sampai defisit hanya demi subsidi bahan bakar. Karena itu, kelangkaan kali ini seharusnya menjadi momentum untuk menegaskan kepada publik: siapa saja yang berhak menikmati subsidi bahan bakar.  Pertamina harus menata hingga ke level SPBU dan memastikan hanya kendaraan yang berhak yang boleh minum solar bersubsidi. Dengan demikian, Pertamina tidak sampai kehabisan kuota subsidi.  Pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi harus diperketat agar produk itu tidak dibeli oleh pihak di luar ketentuan. Apabila tidak diperketat, Pertamina akan terus kehabisan kuota subsidi sebelum akhir tahun karena sebagian bocor kepada yang tidak berhak.  Pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengusulkan agar pemerintah berani menyubsidi langsung ke masyarakat atau penerima. ’’Itu yang paling efektif,” ucapnya. Selama menganut sistem subsidi harga, kata dia, analogi air mengalir ke tempat yang lebih rendah akan berlaku. ”Berapa pun kuota solar subsidi yang dialirkan, kalau behavior di lapangan sama seperti ini, ya tidak akan cukup,” tandasnya.

Solar Langka, YLKI Soroti Sistem Distribusi BBM Bersubsidi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tulus abadi

Berita Terkini