<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan rapelan kenaikan gaji PNS periode Januari-Februari 2024 akan cair Maret, bulan depan. Adapun kenaikan gaji PNS yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sudah cek ke Ditjen Perbendaharaan, kami mendapat informasi bahwa di bulan Maret nanti <em>insya Allah</em> gajinya (PNS) sudah berdasarkan gaji yang baru yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (22/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan dengan demikian, rapelnya juga sudah bisa dibayarkan di bulan Maret. Mudah mudahan kita segera bisa mendapat realisasinya nanti di bulan Maret," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menaikkan gaji PNS tahun 2024 sebesar 8 persen. Kenaikan gaji ini berlaku untuk PNS di Pusat dan Daerah, termasuk TNI dan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini, gaji terendah PNS pada golongan I ditetapkan sebesar Rp 1.685.700-Rp 2.522.600. Angka ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun gaji tertinggi PNS diperoleh mereka yang termasuk dalam Golongan IV E sebesar Rp 6.373.200. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp 5.901.200.</div>

"Saya sudah cek ke Ditjen Perbendaharaan, kami mendapat informasi, di bulan Maret nanti insya Allah gajinya sudah berdasarkan gaji baru".

Siap-siap! Rapelan Kenaikan Gaji PNS Januari-Februari 2024 Cair Maret ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan kenaikan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil atau Tukin PNS merupakan bentuk apresiasi Presiden Joko Widodo terhadap kinerja bagus Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya reformasi birokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun tiga kementerian/lembaga yang telah direstui mendapat kenaikan tukin PNS, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tepatnya tahun ini Presiden memberikan apresiasi kepada para pegawai di Kementerian PPN, BPKP, dan Kemenpaan-RB karena upaya mereka untuk terus melakukan upaya reformasi birokrasi di kementerian masing-masing dan karena itu Bapak Presiden memberikan penghargaan berupa kenaikan tunjangan kinerja utk tiga lembaga tersebut," ujar Isa dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Senin (26/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011359260/candy-caddy-series-yang-sarat-akan-nilai-moral">Candy Caddy, Series yang Sarat Akan Nilai Moral</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan, bahwa kenaikan tukin PNS terus dilakukan dan didorong untuk bisa terjadi di Kementerian/Lembaga lain. Namun, kata Isa, semuanya perlu memenuhi proses penilaian yang dikoordinasikan oleh Kemenpan-RB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan untuk beberapa kementerian lain sekarang (proses penilaian oleh Kemenpan-RB) sedang berlangsung," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isa juga mengungkapkan, pada saatnya kementerian/lembaga lain akan mengalami peningkatan tukin PNS. Terlebih jika kinerja reformasi birokrasi di K/L tersebut bagus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kementerian/lembaga lain nanti pada saatnya apabila dinilai kinerja reformasi birokrasinya bagus, tentu akan dilakukan hal serupa (kenaikan tukin)," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Isa memastikan bahwa jika K/L telah disepakati tukin PNS mengalami kenaikan maka dipastikan tidak menambah anggaran belanja pegawai di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L).&nbsp; Isa mengatakan anggaran Tukin PNS bisa dicukupi dengan optimalisasi dari anggaran yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara penyesuaian anggaran belanja pegawai baru akan disesuaikan pada tahun berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan pada tahun yang bersangkutan, biasanya kita akan dorong mereka akan menggunakan optimalisasi belanja yang ada. Dan baru kemudian dilakukan penyesuaian di tahun anggaran berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran di APBN," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kenaikan tukin pegawai negeri sipil atau Tukin PNS merupakan bentuk apresiasi Presiden Joko Widodo terhadap kinerja Kementerian/Lembaga.

Kemenkeu Ungkap Ada Syarat yang Perlu Dipenuhi Agar Tukin PNS di Kementerian/Lembaga Lain Bisa Naik

<div id="m#msg-f:1769743968216947997" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/Isa-Rachmatarwata-3365599796.jpg" alt="Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata." width="100%">
<figcaption>Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, kenaikan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil atau Tukin PNS tahun 2023 tidak menambah anggaran belanja pegawai di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran Tukin PNS 2023 bisa dicukupi dengan optimalisasi dari anggaran yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Isa Rachmatarwata dalam Konferensi Pers APBN KiTA Juni 2023 secara daring, Senin (26/6). "Untuk anggaran yang disediakan untuk menaikan tukin tahun ini karena memang tidak penuh satu tahun. Itu bisa dicukupi dengan anggaran yang sudah disediakan di masing-masing K/L melalui optimalisasi dari anggaran yang ada," ujar Isa Rachmatarwata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, ini tidak menambah anggaran belanja pegawai untuk ketiga kementerian lembaga tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Isa menyatakan bahwa kenaikan tukin PNS ini baru akan menambah anggaran belanja pegawai di masing-masing K/L pada tahun 2024 mendatang. Oleh sebab itu, dirinya mengimbau setiap K/L yang sudah disetujui kenaikan tukinnya oleh Presiden Jokowi untuk bisa memperhitungkan dan memberikan peningkatan terhadap anggaran belanja pegawainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya untuk tahun-tahun yang akan datang tambahan belanja tukin ini akan diperhitungkan dalam belanja pegawainya yang tentu saja akan memberikan peningkatan sedikit pada masing-masing K/L tersebut," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah merestui tiga Kementerian/Lembaga untuk memperoleh kenaikan tukin PNS. Diantaranya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Kemenpan RB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan memastikan Peraturan Presiden (Perpres) Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah ditandatangani dan disebut bakal cair 100 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia berpesan kepada seluruh pegawai BPKP untuk hati-hati dalam pengawasan. Ia berpesan kepada BPKP untuk bisa mengawal dan mengawasi pemerintah daerah hingga pusat agar APBN dan APBD yang dimiliki bisa produktif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, sering ditemukan bahwa pembiayaan untuk hal konkret lebih sedikit dibandingkan dengan nilai honor hingga perjalanan dinas. "Saya sampaikan sudah saya tanda-tangani. Jadi, 100 persen. Tapi hati-hati tadi yang saya sampaikan tolong," ujarnya, Rabu (14/6).</div> </div> </div> </div> </div>

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran Tukin PNS 2023 bisa dicukupi dengan optimalisasi dari anggaran yang ada.

Kemenkeu Pastikan Kenaikan Tukin PNS 2023 Tidak Menambah Anggaran Belanja Pegawai di Masing-masing K/L

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/ASN-JAWA-POS-40824724.jpg" alt="Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama atau tukin PNS Kemenag. Adapun penyesuaian tukin yang disepakati sebesar 80 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian PAN-RB telah melakukan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenag. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 yang tertuang dalam Indeks RB Kemenag adalah 75,84 dengan predikat BB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dasar evaluasi tersebut, kami merekomendasikan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemenag sebesar 80 persen," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dikutip Jumat (16/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011030808/tepis-isu-yang-beredar-ceo-openai-yakin-ai-akan-banyak-manfaat">Tepis Isu yang Beredar, CEO OpenAI yakin AI Akan Banyak Manfaat</a></strong></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersyukur usulan penyesuaian tukin PNS Kemenag sebesar 80 persen telah disetujui. Adapun proses selanjutnya, Menag menyebut Kemenpan-RB telah mengajukan permohonan izin prinsip penyesuaian kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah ini kabar baik bagi seluruh ASN Kementerian Agama. Saya baru saja bertemu dengan Menteri PAN-RB, dan beliau menyampaikan usulan penyesuaian tukin sebesar 80 persen bagi ASN Kemenag telah disetujui," ungkap Menag Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, dikutip Jumat (16/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut, mengatakan kabar ini merupakan kado bagi seluruh ASN Kemenag.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Capaian ini adalah hasil kerja kita bersama. Terima kasih kepada seluruh ASN Kemenag yang selama ini mau bekerja bersama, ikut berpacu untuk melakukan reformasi birokrasi," imbuh Gus Men.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011030781/arfi-dukung-kementerian-pupr-siapkan-data-simpk-dan-e-katalog-sektoral">ARFI Dukung Kementerian PUPR Siapkan Data SIMPK dan E Katalog Sektoral</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ia berpesan kepada seluruh PNS Kemenag untuk terus semangat dan berlari menyelesaikan program-program prioritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan kendorkan langkah. Terus berlari selesaikan program-program prioritas yang sudah ditetapkan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantaran belum disebutkan Peraturan Presiden terbaru yang mengatur besaran tukin PNS Kemenag, berikut ini besarannya sesuai dengan Perpres Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2018.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 17: Rp 29.085.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 16: Rp 20.695.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 15: Rp 14.721.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 14: Rp 11.670.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 13: Rp 8.562.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 12: Rp 7.271.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 11: Rp 5.183.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 10: Rp 4.551.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 9: Rp 3.781.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 8: Rp 3.319.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 7: Rp 2.928.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 6: Rp 2.702.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 5: Rp 2.493.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 4: Rp 2.350.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 3: Rp 2.216.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 2: Rp 2.089.000</div> <div dir="auto">Kelas Jabatan 1: Rp 1.968.000</div>

Kementerian PANRB telah menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja  Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama atau tukin PNS Kemenag.

Tukin PNS Kemenag Bakal Cair 80 Persen, Berikut Ini Besarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Hendra-Eka-3-2769412588.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1768824691823452310" data-legacy-message-id="188c20af8213a096"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1bw" class="ii gt"> <div id=":1bv" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) dari Kemenag. Hal ini menjadi kabar baik bagi para PNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya baru saja bertemu dengan Menteri PAN-RB, dan beliau menyampaikan usulan penyesuaian tukin sebesar 80 persen bagi ASN Kemenag telah disetujui," ungkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Jumat (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya, Kementerian PAN-RB telah mengajukan permohonan izin prinsip penyesuaian kepada Kementerian Keuangan," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011030730/beralasan-ke-india-mentan-syahrul-yasin-limpo-batal-diperiksa-kpk-soal-dugaan-korupsi">Beralasan ke India, Mentan Syahrul Yasin Limpo Batal Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yaqut mengatakan, kabar ini merupakan kado bagi seluruh ASN Kemenag. "Capaian ini adalah hasil kerja kita bersama. Terima kasih kepada seluruh ASN Kemenag yang selama ini mau bekerja bersama, ikut berpacu untuk melakukan reformasi birokrasi," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yaqut meminta para ASN Kemenag agar tidak mengendorkan diri. "Jangan kendorkan langkah. Terus berlari selesaikan program-program prioritas yang sudah ditetapkan," pungkas Yaqut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011030719/respons-cuitan-denny-indrayana-kmn-kalau-ada-korupsi-di-kementan-apa-yang-harus-dilakukan-kpk">Respons Cuitan Denny Indrayana, KMN: Kalau Ada Korupsi di Kementan, Apa yang Harus Dilakukan KPK?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian PAN-RB telah melakukan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenag. "Adapun hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 yang tertuang dalam Indeks RB Kemenag adalah 75,84 dengan predikat BB," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dasar evaluasi tersebut, kami merekomendasikan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemenag sebesar 80 persen," sambung Azwar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Menag menyebut Kementerian PANRB telah menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) dari Kemenag.

Hore! Tunjangan Kinerja PNS Kemenag Sekarang Jadi Dibayar 80 Persen

<div id="m#msg-f:1768651469226452360" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/jokowi-lampung-806614926.jpg" alt="Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Natar Lampung Tengah." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Natar Lampung Tengah.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah ditandatangani, bahkan disebut bakal cair 100 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang terakhir, yang seneng pasti banyak. Tadi Pak Ateh bisik-bisik menanyakan kepada saya mengenai tukin di lingkungan BPKP. Pak Presiden gimana Pak Perpresnya sudah selesai belum?," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Rabu (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan Jokowi memastikan bahwa Perpres Tukin yang sudah ditandatanganinya bakal merestui untuk cair 100 persen. Namun, ia berpesan kepada seluruh pegawai BPKP untuk hati-hati dalam pengawasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berpesan kepada BPKP untuk bisa mengawal dan mengawasi pemerintah daerah hingga pusat agar APBN dan APBD yang dimiliki bisa produktif. Pasalnya, sering ditemukan bahwa pembiayaan untuk hal konkret lebih sedikit dibandingkan dengan nilai honor hingga perjalanan dinas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sampaikan sudah saya tanda-tangani. Jadi, 100 persen. Tapi hati-hati tadi yang saya sampaikan tolong," imbuhnya. Meski demikian, Jokowi tidak menerangkan lebih detail soal Perpres yang ditandatanganinya termasuk berapa angka nominal tukin yang didapatkan oleh pegawai BPKP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian tunjangan kinerja sebesar 50 persen untuk aparatur negara. Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15/2023 yang mengatur soal pemberian THR dan gaji ke-13.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberian THR dan gaji ke-13 itu telah disesuaikan dengan kondisi membaiknya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi domestik, meski masih terdapat risiko ketidakpastian global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian para Aparatur Negara termasuk TNI, Polri, tenaga pendidik dan pensiunan baik di pusat maupun daerah di dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat, serta upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan daya beli masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, komponen THR dan Gaji ke-13 tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja perbulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers terkait THR dan Gaji ke-13 di Jakarta, Rabu (29/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Ia berpesan kepada BPKP untuk bisa mengawal dan mengawasi pemerintah daerah hingga pusat agar APBN dan APBD yang dimiliki bisa produktif.

Perpres Sudah Diteken, Presiden Jokowi Sebut Tukin PNS di Lingkungan BPKP Bakal Cair 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Setiap bulan, PNS atau Pegawai Negeri Sipil selain mendapatkan gaji pokok juga berhak memperoleh enam tunjangan. Meliputi, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Makan, Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Kinerja atau Tukin, dan Tunjangan Umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa bersamaan dengan pemberian Gaji ke-13 pada bulan Juni 2023, Tukin PNS hanya akan dibayarkan sebesar 50 persen. Sebab, meskipun Kasus Covid-19 sudah terkendali namun ada faktor ketidakpastian global yang terjadi di tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan, seperti tahun 2022, Gaji ke-13 tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih detail, berikut ini daftar lengkap tunjangan PNS beserta besarannya yang diperoleh setiap bulan:</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>1. Tunjangan Suami/Istri</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10 persendari gaji pokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Tunjangan Anak</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan yang sama juga disebutkan, kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok tiap-tiap anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan scbagaimana dimaksud dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 orang anak, termasuk 1 orang anak angkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>3. Tunjangan Makan</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa PNS dengan golongan 1 dan golongan 2 mendapat uang makan Rp 35.000 per hari, Golongan 3 dapat Rp 37.000 per hari&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>4. Tunjangan Jabatan Struktural</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ditetapkan besaran terendah untuk Eselon VA sebesar Rp 360.000 per bulan, lalu Rp 490.000 per bulan untuk Eselon IVB, sebesar Rp 540.000 untuk Eselon IVA, sebesar Rp 1.260.000 per bulan untuk Eselon IIIA, dan tertinggi sebesar Rp 5.500.000 untuk Eselon IA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>5. Tunjangan Kinerja atau Tukin</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011 disampaikan bahwa Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan</div> <div dir="auto">capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada 17 faktor yang digunakan untuk menilai jabatan fungsional dilingkungan BKN, diantaranya pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pedoman kerja, kompleksitas kerja, hubungan personal, persyaratan fisik, dan lingkungan kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan faktor tersebut terdapat nilai jabatan yang</div> <div dir="auto">berbeda-beda dan berjenjang, yaitu nilai jabatan terendah ditetapkan 190 dan nilai jabatan tertinggi ditetapkan 4.730.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penetapan besaran tunjangan tersebut Menteri Keuangan/Pejabat yang beiwenang rnenetapkan indeks sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap nilai jabatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai contoh, Sekretaris Utarna dengan kelas jabatan 17 dan nilai jabatan 4.585. Maka penghitungan besaran tunjangan kinerja sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Utama, 4.585 x Rp.5000,- = Rp. 22.925.000,-</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, tunjangan yang akan didapatkan seorang Sekretaris Utama sebesar Rp 22.925.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nominal yang diperoleh Peringkat jabatan 27 dengan jabatan sebagai Pejabat Struktural Eselon I sebesar Rp 117.375.000 dan terendah dengan peringkat jabatan 4 sebagai pelaksana sebesar Rp 5.361.800.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>6. Tunjangan Umum PNS</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa penerima tunjangan umum merupakan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsinal atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besaran tunjangan umum PNS yang didapatkan setiap bulannya, sebagai berikut: PNS Golongan IV tunjangan umum yang diperoleh sebesar Rp 190.000 per bulan, PNS Golongan III sebesar Rp 185.000 per bulan, tunjangan umum PNS Golongan II sebesar Rp 180.000 per bulan, dan untuk PNS Golongan I diberikan tunjangan umum sebesar Rp 175.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Seperti tahun 2022, Gaji ke-13 tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan.

Daftar Lengkap Tunjangan PNS beserta Besarannya Setiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Prabowo-Luhut.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah akan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar 80 persen tahun depan. Hal tersebut tertera dalam dokumen Buku III himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2021 pada porsi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).<br /> <br /> Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut pada 2021 mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp 136,99 triliun. Alokasi belanja pegawai dalam penggunaan anggaran diperhitungkan karena terdapat rencana kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80 persen.<br /> <br /> Kemudian, porsi anggaran yang diberikan pada Kemenhan juga akan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pembangunan rumah dinas prajurit sebesar Rp 964,5 miliar yang berasal dari sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).<br /> <br /> Adapun penggunaan porsi anggaran yang diberikan akan disalurkan untuk beberapa prioritas seperti mendukung stimulus pemulihan ekonomi, multiyears contract, carry over kegiatan 2020, prioritas KL dan prioritas nasional, biaya operasional dan dukungan operasional pertahanan.<br /> <br /> Selain itu, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk belanja barang dalam pemenuhan pemeliharaan dan perawatan alutsista kesiapan sebesar 70 persen dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) sebesar Rp 6,1 triliun.<br /> <br /> Di sisi lain, terdapat alokasi anggaran dari pekerjaan Kemenhan yang ditunda sejak tahun 2020 dan dialokasikan ke 2021 sebesar Rp 11,13 triliun. Ada juga alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 2,9 triliun yang digunakan untuk pelayanan rumah sakit militer, yang bersumber dari RM, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 1,8 triliun, serta rencana upgrade peralatan kesehatan melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp 1,07 triliun.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=EVDA8jfVdKQ<br /> <br /> &nbsp;

Tunjangan Kinerja TNI Tahun Depan Naik 80 Persen

tukin PNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tukin PNS

Berita Terkini