<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/oaNN3rrf1TTixn7kUbxp1hNoEciCfHfyXo3nk1R6-1-1947749048.jpg" alt="Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah sempat memicu polemik, pemerintah akhirnya mencairkan tunjangan kinerja (tukin) bagi para dosen aparatur sipil negara (ASN). Pencairannya dilakukan mulai 7 Juli lalu. Total ada 31.066 orang dosen yang menjadi sasaran penyalurannya.&nbsp; Sesuai dengan ketetapan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), kucuran tukin itu dihitung sejak Januari 2025.&nbsp; Jadi dicairkan secara rapelan langsung untuk enam bulan. Untuk berikutnya, pemerintah mencairkan tukin rutin setiap bulannya. Selain itu juga ada tukin ke-13 yang dicairkan.&nbsp; Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan skema pencairan tukin tersebut. Untuk diketahui, selama ini dosen sudah menerima tunjangan profesi dosen. Tunjangan ini diberikan kepada dosen yang sudah mengikuti sertifikasi dosen (serdos). Skema yang berlaku adalah penetapan lebih dahulu besaran tukin yang akan diterima seorang dosen ASN. Setelah itu, dikurangi dengan tunjangan profesi yang selama ini diterima. Selisih itulah yang bisa disebut tukin. Simulasi sederhananya, tukin seorang dosen berdasarkan kelas jabatannya Rp 15 juta. Selama ini, dia menerima tunjangan sertifikasi dosen Rp 5 juta. Maka, dosen tersebut akan menerima Rp 5 juta tunjangan sertifikasi dosen ditambah Rp 10 juta tukin. Jadi bukan menerima Rp 15 juta untuk tukin dan Rp 5 juta untuk tunjangan profesi. Perhitungan tunjangan profesi untuk dosen cukup variatif, berbeda dengan tunjangan profesi guru (TPG). Untuk guru PNS, besaran TPG yang diterima adalah satu kali gaji pokoknya. Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkapkan pencairan tukin itu merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan profesionalisme dosen serta pegawai di lingkungan Kemdiktisaintek. &ldquo;Tunjangan kinerja ini adalah bentuk nyata penghargaan negara terhadap peran sentral dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan," ujar Brian. Pencairan tukin untuk dosen itu sesuai dengan Perpres 19/2025 tentang Tunjangan Kinerja yang telah diundangkan Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret lalu. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang mengatakan, Kemdiktisaintek memastikan seluruh proses penyaluran tukin dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Kemudian juga sesuai Perpres, Permen, dan Kepsesjen mengenai Tukin,&rdquo; tegasnya. Beberapa poin dalam Perpres tukin di Lingkungan Kemdiktisaintek adalah pembayaran tukin sejak 1 Januari 2025 dan kebutuhan pengaturan yang lebih khusus dalam bentuk Peraturan Menteri. Lalu semua dasar regulasi pencairan tunjangan kinerja sudah lengkap dengan terbitnya Kepsesjen. Dia mengatakan, dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek yang akan mendapatkan pencairan tukin berjumlah 31.066 orang. Mereka adalah dosen Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) Nonremunerasi, dosen PTN Satuan Kerja (Satker), dan dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Pencairan Tukin periode Januari-Juni 2025 ditambah Tukin ke-13 dilaksanakan pada mulai 8 Juli 2025. Dosen yang belum menyelesaikan proses klaim Tukin sampai dengan perpanjangan waktu 7 Juli 2025 akan diproses pada periode berikutnya, yakni awal Agustus 2025. Untuk selanjutnya, pembayaran Tukin Dosen akan dibayarkan setiap bulan. Tukin ke-14 akan dibayarkan bersamaan dengan Tukin bulan Desember. Sementara itu, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiktisaintek Khairul Munadi memaparkan mengenai tujuan kebijakan pemberian tukin. Yaitu untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja dosen. Kemudian, meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja berorientasi capaian. Lalu, untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. Selain itu, untuk mendukung reformasi birokrasi dan pencapaian kinerja institusi. &ldquo;Mekanisme baru pemberian tukin dosen akan mulai berlaku, dan untuk bisa diimplementasikan dengan tepat sasaran di masing-masing perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti),&rdquo; jelas Khairul. Untuk mempercepat implementasi pencairan tukin dosen itu, Kemdiktisaintek bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Serta terus melaksanakan dialog dengan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan sistem kinerja dosen ke depan. Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendiktisaintek Sri Suning Kusumawardani mengatakan, tukin itu diharapkan dapat mendorong tercapainya reformasi birokrasi.&nbsp;"Serta peningkatan mutu dosen dan pendidikan tinggi Indonesia,&rdquo; kata Suning. Dia mengatakan dengan adanya pencairan tukin dosen itu, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada sivitas akademika pendidikan tinggi nasional. Kemdiktisaintek berharap kebijakan ini dapat memacu semangat para dosen untuk produktif dan berkontribusi lebih besar. Khususnya dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, demi kemajuan Indonesia.

Pemerintah mulai mencairkan tunjangan kinerja dosen ASN sejak Juli 2025, mencakup 31.066 dosen dengan sistem pencairan rapelan.

Tukin Dosen ASN Akhirnya Cair dan Dirapel Sejak Januari, Mendiktisaintek Brian Yuliarto: Penghargaan Negara Terhadap Peran Sentral Dosen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000547530-3863010237.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kepastian soal tunjangan kinerja (tukin) bagi para dosen aparatur sipil negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) diapresiasi. Langkah ini dinilai sebagai komitmen tegas pemerintah dalam upaya penguatan peran dosen sebagai pilar utama pengembangan pendidikan tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan di Tanah Air. Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (Adaksi) menilai terbitnya Perpres19/2025 merupakan momen bersejarah bagi profesi dosen di Indonesia, mengingat selama ini dosen belum pernah mendapatkan tunjangan kinerja yang serupa. Ini adalah momentum kedua setelah regulasi Sertifikasi Dosen (Serdos) yang diinisiasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Adaksi&nbsp;menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas komitmen beliau dalam memperkuat kesejahteraan dosen melalui kebijakan pengaturan Tunjangan Kinerja (Tukin)," ujar Koordinator Nasional&nbsp;Adaksi, Anggun Gunawan pada Jawa Pos, Rabu (16/4). Anggun mengaku, pihaknya sangat menghargai kesungguhan pemerintah dalam mengakselerasi realisasi kebijakan Tukin Dosen ASN di lingkungan Kemendikti Saintek ini. Hal ini tecermin melalui taklimat yang melibatkan sinergi tiga kementerian, yaitu Kemendikti Saintek, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PAN-RB. Menurutnya, keterlibatan langsung para menteri terkait menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius memastikan kebijakan ini diterapkan secara merata, adil, dan sesuai tujuan.&nbsp;Meski begitu, ada catatan terkait kepastian tukin ini. Khususnya, proses pencairan. Sebagian besar dosen berharap skema pencairan Tukin dilakukan secara bulanan, meskipun proses penilaian kinerja tetap berjalan dalam siklus semesteran. "Pola ini diyakini dapat memberikan kestabilan pendapatan bagi dosen sekaligus menjaga kualitas pengukuran kinerja yang akuntabel dan berkala," ungkapnya. Karenanya, Adaksi pun berharap mengusulkan pemerintah membuka ruang dialog dalam proses perumusan Peraturan Menteri (Permen) tentang Tukin Dosen dan petunjuk teknis (juknis) pembayaran tukin ini. Keterlibatan ini dipandang penting untuk menghindari kesalahpahaman di tingkat pelaksana dan meminimalkan munculnya keresahan akibat kebijakan yang kurang selaras dengan dinamika kebutuhan di lapangan. Terlebih, dengan target pencairan tukin pada Juli 2025, dikhawatirkan akan adanya sejumlah tantangan implementasi kebijakan ini di lapangan. Sebab, terdapat variasi kalender akademik antar perguruan tinggi, kesiapan pengisian Beban Kerja Dosen (BKD), serta pemahaman tenaga administrasi dan keuangan kampus tentang skema perhitungan tukin. Hal ini diminta untuk bisa turut diantisipasi pemerintah. Catatan lain berkaitan dengan ketentuan selisih antara tukin dan Sertifikasi Dosen (Serdos). Anggun mengungkapkan, ada kegelisahan mengenai aturan ini di internal Adaksi. Pasalnya, perhitungan nilai tukin yang didasarkan pada selisih tunjangan profesi (Serdos) dinilai kurang signifikan dalam menaikkan penghasilan dosen, khususnya bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor. "Kondisi ini berpotensi mendorong para dosen muda untuk mencari tambahan penghasilan di luar kampus agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak," jelasnya. Oleh karena itu,&nbsp;Adaksi mendorong pemerintah agar segera memberikan penjelasan regulatif yang utuh serta sosialisasi skema perhitungan yang jelas. Dalam jangka panjang, lanjut dia,&nbsp;Adaksi berharap skema tunjangan kinerja ini dapat menjadi regulasi permanen dan berlaku merata tanpa adanya klasterisasi berdasarkan status perguruan tinggi. Pasalnya dengan situasi pengelompokan saat ini, terdapat perbedaan nyata soal tunjangan ini.&nbsp;Adaksi sendiri mencatat, hingga kini, banyak dosen dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun dosen di PSDKU PTN BLU Remunerasi yang belum menerima hak remunerasi secara layak. "Hak tukin seharusnya melekat pada individu dosen sebagai ASN, bukan pada klasifikasi institusi," tegasnya. Selain itu, ia juga berharap, nominal tukin bisa ditingkatkan ke depan. Sehingga, dosen dapat sepenuhnya fokus pada pengembangan akademik dan pengabdian di homebase, tanpa harus mencari penghasilan tambahan di luar.

Dosen ASN berharap tunjangan kinerja cair bulanan untuk stabilitas pendapatan dan kualitas pengukuran kinerja yang akuntabel.

Dosen Harap Tukin Cair per Bulan, Bukan per Semester

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000547530-3863010237.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Dosen yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bisa bernapas lega, pasalnya hilal tunjangan kinerja yang selama ini dinanti sudah tampak. Hal ini seiring dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret lalu. Mendiktisaintek Brian Yuliarto memastikan pencairan tukin dosen ASN akan dilakukan setelah ada penilaian kinerja selama satu semester, terhitung Januari-Juni 2025. "Untuk tahun ini kita baru bisa melihat potret satu semester di bulan Juni. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kita targetkan pencairan baru bisa bulan Juli untuk yang penilaian kinerja satu semester ini," kata Brian dalam Taklimat Media di Jakarta, Selasa (15/4). Untuk diketahui, tukin dosen ASN yang dimaksudkan ini merupakan penghasilan tambahan yang akan diterima oleh mereka para pengajar di PTN BLU Non Remunerasi, PTN Satker, dan Dosen pada LL Dikti. Kendati begitu, besaran yang akan diterima dan dibayarkan adalah selisih dari tunjangan profesi dan tukin pegawai Kemendiktisaintek. Lebih detail, begini cara menghitung tukin dosen ASN Kemendiktisaintek sesuai dengan Perpres 19/2025. Guru Besar Jika besaran tunjangan profesi lebih besar dari yang diberikan tukin, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi. Jika tukin lebih besar dari tunjangan profesi, maka selisih itu yang akan menjadi tukin dosen ASN. Sebagai contoh, apabila seorang guru besar berdasarkan penilaian selama satu semester layak memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp 19.280.000 per bulan atau setara tukin pegawai Kemendiktisaintek kelas jabatan 15. Sedangkan, guru besar tersebut sudah biasa menerima tunjangan profesi senilai Rp 6.737.200 per bulan. Maka, tukin dosen ASN yang akan diterima guru besar tersebut sebesar Rp 12.542.800 per bulan. Angka tersebut merupakan selisih dari tunjangan profesi yang biasa diterimanya. Dalam hal ini, perbedaan atau selisih itulah yang disebut sebagai tukin. Jadi tukin dosen tidak akan sama dengan tukin yang diperoleh pegawai struktural Kemendiktisaintek. Lektor Dosen dengan jabatan Lektor, sebagai contoh ia sudah biasa menerima tunjangan profesi sebesar Rp 3.571.000 per bulan. Kemudian, dari penilaian yang telah diterimanya selama satu semester dosen tersebut berhak menerima tukin setara dengan pegawai Kemendiktisaintek kelas jabatan 13 senilai Rp 9.896.000 per bulan. Dari besaran itu, ada selisih sebesar Rp 6.325.000. Maka, selisih inilah yang disebut sebagai tukin yang akan diterima dosen ASN dengan jabatan Lektor. (*)

Dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek akan mendapatkan tunjangan kinerja setelah penilaian semester, simak cara hitungnya.

Begini Cara Menghitung Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/Keterangan-Pers-Terkait-Efisiensi-Anggaran-Negara-Dery-Ridansah-4-2-2455969752.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa tunjangan kinerja atau Tukin dosen ASN akan tetap cair di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menkeu Sri Mulyani menyebut, saat ini prosesnya masih dalam penghitungan dan pendataan. Selain itu, masih dalam finalisasi revisi Peraturan Presiden (Perpres).&nbsp; "Mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu beberapa hari," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2). Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, saat ini tercatat ada 97.734 dosen dari 4 kategori dosen ASN yang bertugas di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Salah satunya, dosen di Perguruan Tinggi Badan Hukum atau PTNBH. Perempuan yang akrab disapa Ani itu memastikan bahwa dosen tersebut sudah mendapatkan tukin atau remunerasi sesuai dengan standar PTNBH. Selain itu, untuk perguruan tinggi yang kategori Badan Layanan Umum (BLU) telah menerapkan sistem remunerasi dan para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin. Selanjutnya, dosen yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (PTN-LLDIKTI) mereka sudah menerima tunjangan profesi, tetapi bukan mendapat tukin. Sri Mulyani memastikan, dosen yang saat ini menerima tunjangan profesi di PTN LLDIKTI akan tetap diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti di PTNBLU, dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. "Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi," tutup mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Sebelumnya, Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Anggun Gunawan meminta agar Pemerintah membayarkan seluruh tunjangan kinerja (tukin) Dosen ASN yang belum dibayarkan selama empat tahun sejak 2020 hingga 2024.&nbsp; Padahal, Dosen ASN di Kementerian lain maupun pekerja di kampus telah mendapatkan tukin mereka.&nbsp;&nbsp; "Selama ini, pegawai lain, dosen di kementerian lain, kemudian juga pekerjaan yang di kampus, seperti laboran, pustakawan, peranata komputer, tenaga administrasi yang ada di kampus, itu dibayarkan Tukin-nya," ujar Anggun di kawasan Monas, Senin (3/2). Ia menjelaskan, seharusnya tiap dosen mendapatkan tukin tiap bulan sebesar Rp 5 juta hingga Rp 19 juta tergantung jabatan yang diemban.&nbsp; "Kalau untuk yang asisten ahli itu kan sekitar Rp 5 jutaan ya. Kemudian untuk yang rektor itu sekitar Rp 8 jutaan, kemudian juga yang rektor kepala itu hampir Rp 12, jutaan. Dan yang profesor itu sekitar Rp 12-an, Rp 19 jutaan gitu," terangnya. Dengan besaran itu, total hutang tukin yang belum dibayarkan pemerintah selama empat tahun mencapai Rp 20 triliun. "Perkiraan kami mungkin ya sekitar Rp 20 triliun ya kalau mau dibayarkan semuanya," katanya.

Pemerintah memastikan bahwa tunjangan kinerja atau Tukin dosen ASN akan tetap cair di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen ASN Tetap Cair, Perpres Bakal Terbit dalam Waktu Dekat

Tukin Dosen ASN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tukin Dosen ASN

Berita Terkini

Tukin Dosen ASN Akhirnya Cair dan Dirapel Sejak Januari, Mendiktisaintek Brian Yuliarto: Penghargaan Negara Terhadap Peran Sentral Dosen

Dosen Harap Tukin Cair per Bulan, Bukan per Semester

Begini Cara Menghitung Tukin Dosen ASN Kemendiktisaintek

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen ASN Tetap Cair, Perpres Bakal Terbit dalam Waktu Dekat

Download Aplikasi JawaPos.com