<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/insentif-ui-2613125806.jpg" alt="Penyerahan Insentif Prestasi Kinerja (IPK) dipimpin langsung oleh Rektor UI Heri Hermansyah di kampus UI Depok pada Rabu (23/7) sore. (Hilmi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan Insentif Prestasi Kinerja (IPK) dipimpin langsung oleh Rektor UI Heri Hermansyah di kampus UI Depok pada Rabu (23/7) sore. (Hilmi/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemerintah memutuskan dosen-dosen di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) tidak menerima tunjangan kinerja (tukin). Tetapi dosen di Universitas Indonesia (UI), salah satu PTN-BH, tetap bisa tersenyum. Karena mereka mendapatkan Insentif Prestasi Kinerja (IPK).&nbsp;</p> <p>Penyerahan IPK tersebut dipimpin langsung oleh Rektor UI Heri Hermansyah di kampus UI Depok pada Rabu (23/7) sore. Dia menjelaskan IPK sejatinya program lama. Tetapi tahun ini besaran IPK ditetapkan 100 persen atau satu kali penghasilan <em>take home pay </em>(THP).</p> <p>"Tidak hanya untuk dosen. Tetapi juga untuk tenaga kependidikan," katanya.&nbsp;</p> <p>Heri mengakui bahwa dosen di UI tidak menerima tukin. Karena tukin dikecualikan untuk dua jenis PTN. Yaitu PTN-BH dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) Remunerasi. Selebihnya dosen-dosen di PTN BLU Non-Remunerasi dan PTN Satuan Kerja (Satker) menerima tukin.</p> <p>Dia mengatakan, tahun ini diputus besaran IPK adalah satu kali THP. Untuk tahun depan, Heri mengatakan, besaran THP maksimal adalah 5 kali THP. Semuanya tergantung dari kinerja dosen atau tenaga kependidikan.&nbsp;</p> <p>Heri menegaskan, pemberian IPK itu untuk menambah kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di UI. Apalagi UI baru saja masuk di ranking 182 kampus top dunia. "UI sudah sejajar Ohio State University," katanya.&nbsp;</p> <p>Dia juga menegaskan, dengan IPK tersebut, para dosen bisa terlecut semangat bekerjanya. Jangan sampai ada dosen yang namanya muncul di absensi, tetapi orangnya tidak ada. Kegiatan pengajaran atau kuliah digantikan oleh asistennya.&nbsp;</p> <p>Heri menegaskan, dosen di UI tetap bisa menjalankan aktivitas di luar kampus. Karena tugas utama dosen ada tiga. Yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dosen UI tetap bisa menjalin kolaborasi dengan instansi di luar kampus untuk urusan riset atau pengabdian masyarakat. Tetapi tugas mengajarnya tetap tidak boleh ditinggal.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya UI Ahmad Gamal menjelaskan, pemberian IPK merupakan arahan dari Rektor Heri untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UI. Berbeda dari tahun sebelumnya, IPK tahun ini mencapai 100 persen atau satu kali <em>take home pay </em>yang mencakup komponen gaji dan tunjangan.&nbsp;</p> <p>IPK diberikan satu kali dalam setahun. IPK yang cair 2025, merujuk kinerja 2024 lalu. "Dasar pemberian IPK ini adalah bagi dosen dari penilaian kinerja individu berdasarkan perilaku kinerja dan beban lebih pada BKD atau beban kerja dosen," katanya.</p> <p>Sementara itu, untuk tenaga kependidikan, sudah dinilai berdasarkan perilaku kinerja dan kompetensi yang dilakukan oleh atasan langsungnya.&nbsp;Dia mengakui, mulai penilaian kinerja tahun 2025 dan pembayaran di 2026 depan, UI akan mengupayakan pemberian IPK hingga 4&ndash;5 kali. IPK jumbo ini diberikan bagi pegawai yang memiliki capaian kinerja terbaik.</p>

Dosen Universitas Indonesia tetap dapat Insentif Prestasi Kinerja meskipun pemerintah membatasi tunjangan kinerja di PTN-BH.

Dosen PTN-BH Tak Dapat Tukin, Tetapi di UI Masih Bisa Senyum karena Ada Insentif Prestasi Kinerja

<p>&nbsp;</p> <p><strong>dosen <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/Screenshot_86-2238855545.jpg" alt="Ilustrasi guru yang sedang mengajar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru yang sedang mengajar.</figcaption>
</figure> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Setelah diperjuangkan cukup lama, dosen-dosen aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungan Kemendiktisaintek akhirnya mendapatkan pencairan tunjangan kinerja (tukin). Kebijakan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Selanjutnya, dosen harus meningkatkan kinerjanya untuk pembelajaran yang lebih berkualitas.&nbsp;</p> <p>Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan tukin seharusnya menjadi hak dosen, karena mereka sejatinya adalah ASN kementerian. Sama seperti kementerian lainnya yang sudah lebih awal menerima tukin atau remunerasi. "Jangan sampai telat-telat pencairannya," kata Ubaid Matraji&nbsp; Sabtu (12/7).</p> <p>Sesuai dengan namanya, kata Ubaid,&nbsp;dosen yang memperoleh tukin harus jelas indikator capaian kinerjanya.</p> <p>Ubaid mengusulkan agar dosen-dosen dilakukan asesmen atau penilaian kinerja. Karena selama ini, sudah lama tidak ada penilaian kinerja atau asesmen bagi para dosen. Kemudian untuk mendapatkan tukin tersebut, jangan hanya sebatas menilai administrasi.</p> <p>"Jangan cuma dengan <em>upload</em> dokumen," katanya. Namun, juga harus dipastikan bahwa dosen tersebut memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.&nbsp;Sehingga pada ujungnya, terjadi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.</p> <p>Sampai saat ini, di level global, posisi kampus Indonesia belum di papan atas. Dengan adanya tukin diharapkan mampu mengatrol posisi kampus Indonesia di tingkat global. Karena aspek pengajaran menjadi salah satu poin penilaiannya.&nbsp;</p> <p>Wakil Ketua Umum Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Anggun Gunawan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto atas pencairan tukin itu. "Tukin ini sudah kami perjuangkan cukup lama," katanya.&nbsp;</p> <p>Menurut Anggun, tukin untuk dosen ASN Kemendiktisaintek keluar belakangan dibandingkan dosen ASN di kementerian atau lembaga lain. Dia mencontohkan dosen di kampus Universitas Pertahanan (Unhan) di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang sudah lama menerima tukin.&nbsp;</p> <p>Dia menegaskan dosen ASN Kemendiktisaintek sudah seharusnya mendapatkan tukin. Karena secara kelembagaan, Kemendiktisaintek sudah menerapkan reformasi birokrasi sehingga seluruh ASN-nya berhak mendapatkan tukin. Dia berharap jumlah ASN dosen yang dapat tukin bisa bertambah. "Sekarang kan masih 31 ribuan. Jumlah dosen ASN di Kemendiktisaintek sekitar 100 ribu orang," tuturnya.</p> <p>Dia menegaskan tukin yang diterima ASN dosen dikurangi dengan tunjangan sertifikasi dosen (serdos). Anggun mencontohkan untuk dosen kategori asisten ahli (AA) besaran tukinnya sekitar Rp 5 juta. Ketika yang bersangkutan sudah menerima tunjangan serdos Rp 3,5 juta, maka tukin yang diterima adalah Rp 1,5 juta.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016236769/satgas-ppks-unhas-proses-pemecatan-dosen-tersangka-pelecehan">Satgas PPKS Unhas Proses Pemecatan Dosen Tersangka Pelecehan</a></strong></p> <p>Anggun juga mengatakan proses serdos sekarang sudah mudah. Sehingga dosen bisa menerima dahulu tunjangan serdosnya. Baru setelah itu, jika memenuhi syarat atau kriteria, juga berhak mendapatkan tukin. Dia mengatakan keberadaan tukin ini menambah kesejahteraan dosen. "Misalnya di medsos yang selama ini ramai, gaji dosen sekitar Rp 3 jutaan," katanya. Padahal untuk menjadi dosen minimal lulus Magister (S-2).</p> <p>Dia juga mengatakan tukin diberlakukan untuk PTN di luar PTN Badan Hukum (PTNBH) dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) remunerasi. Karena di dua jenis PTN itu, dosennya sudah menerima remunerasi. Hanya saja, sering muncul keluhan bahwa besaran remunerasi di kedua jenis kampus itu tidak sebesar tukin di PTN BLU non-remunerasi dan PTN satuan kerja (satker). <strong>(wan)</strong></p>

Pencairan tukin untuk dosen ASN Kemendiktisaintek disambut positif, namun perlu penilaian kinerja yang jelas untuk meningkatkan kualitas.

Akhirnya Terima Tukin, Kinerja Dosen ASN Diminta Tidak Sebatas Upload Dokumemen Demi Pencairan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/IMG-20250304-WA0015-187824698.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyambut peran profesor dan dosen dalam diskusi kebangsaan bertema" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyambut peran profesor dan dosen dalam diskusi kebangsaan bertema</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengingatkan, kesejahteraan dosen sangat penting bagi kualitas pendidikan. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengucurkan tunjangan kinerja (tukin) demi keberlangsungan kualitas pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Ibas menyambut peran profesor dan dosen dalam diskusi kebangsaan bertema 'Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai arsitek generasi unggul, profesor dan dosen tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membangun karakter dan daya saing mahasiswa, agar siap dan tangguh menerima tantangan dunia yang terus berubah," kata Ibas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibas menyatakan, pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi pada kemajuan teknologi dan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sangat jelas, yang menyebutkan bahwa setiap keluarga harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum setidaknya dalam preambule kita UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,&rdquo; ucap Ibas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015646350/menkeu-sri-mulyani-pastikan-tukin-dosen-asn-tetap-cair-perpres-bakal-terbit-dalam-waktu-dekat">Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen ASN Tetap Cair, Perpres Bakal Terbit dalam Waktu Dekat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menekankan, pelaksanaan pasal 31 UUD 1945 dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, melalui berbagai program secara berkelanjutan, salah satunya program wajib belajar sembilan tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibas juga memaparkan beberapa program pemerintah untuk menunjang pendidikan. Beberapa di antaranya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan untuk pelajar berprestasi ada Beasiswa Unggulan, Beasiswa Indonesia Maju (BIM), hingga LPDP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Ibas menegaskan selain program bantuan pendidikan tersebut, Tunjungan Kinerja atau Tukin sangatlah penting bagi kesejahteraan dosen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga tukin, tunjangan kinerja dosen ASN menjadi penting. Kita harus ingat, bahwa pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan,&rdquo; tegas Ibas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kesejahteraan dosen yang terpenuhi akan memberikan motivasi besar dalam mendidik anak-anak bangsa. Sebab,</div> <div dir="auto">kesejahteraan dosen yang terpenuhi, berhubungan erat dengan motivasi dosen dalam mendidik para generasi muda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pada kenyataannya hingga kini masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen-dosen di Indonesia. Berdasarkan data kemendikbudristek pada 2023, tercatat lebih dari 183 ribu orang (dosen) yang masih menunggu pembayaran tukin, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 70,3 triliun</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibas pun membandingkan dengan apa yang terjadi di dunia terkait gaji dan tunjangan dosen-dosen dari negara lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kadang kita perlu membandingkan terkait dengan apa yang terjadi di dunia bukan hanya sekedar membandingkan tetapi melihat sejauh mana kita bisa berproses menuju titik tersebut. Tentu yang lebih maju gaji pokok dosen seperti benchmark di Australia, Singapura, Jepang itu sangat tinggi. Di Australia itu 90 juta, di Singapura sekitar 70 juta, di Jepang sekitar 40 juta sementara Indonesia ini masih cukup minimalis,&rdquo; papar Ibas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ibas juga mendorong para&nbsp;</div> <div dir="auto">wakil rakyat untuk bisa terus menyuarakan dan memastikan kesejahteraan dosen, demi kualitas pendidikan. Tidak hanya dosen, tapi juga TNI, Polri, ASN, dan profei lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibas menyampaikan bahwa Kemenkeu pun meminta kejelasan dalam rangka penyesuaian nomenklatur dengan yang berlaku saat ini demi meningkatkan daya saing akademik nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya mendengar dan membaca bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyatakan pihaknya akan memfokuskan pembayaran tukin dosen tahun ini yang telah disetujui nominalnya sebesar Rp 2,5 triliun oleh Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan,&rdquo; urai Ibas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, ia tak memungkiri menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dosen adalah langkah yang sejalan dengan 4 Pilar Kebangsaan dan Asta Cita.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, pemberian tukin harus dilihat sebagai bagian dari upaya pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik dan lebih sesuai dengan cita-cita Pancasila," pungkasnya.</div> </div>

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengingatkan, kesejahteraan dosen sangat penting bagi kualitas pendidikan.

Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Segera Cairkan Tukin Dosen Demi Kualitas Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/UNESA-10-A-450626350.jpg" alt="KIRI-KANAN: Sekjen Kemensos RI, Robben Rico; Wamendiktisaintek, Fauzan; Mensos Saifullah Yusuf; dan Rektor Unesa sekaligus Ketua FRI, Nurhasan atau Cak Hasan." width="100%">
<figcaption>KIRI-KANAN: Sekjen Kemensos RI, Robben Rico; Wamendiktisaintek, Fauzan; Mensos Saifullah Yusuf; dan Rektor Unesa sekaligus Ketua FRI, Nurhasan atau Cak Hasan.</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com &mdash; Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen aparatur sipil negara atau ASN merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Republik Indonesia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen dan kualitas pendidikan tinggi menjadi prioritas.</p> <p>&ldquo;Mengenai Tukin dosen ASN ini sudah selesai,&rdquo; ucap Fauzan, Wamendiktisaintek usai penandatanganan kerja sama antara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Jawa Timur dengan Kementerian Sosial (Kemensos) di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa), pada Senin, 10 Februari 2025.</p> <p>Tukin untuk tahun 2025 diusulkan melalui tiga (3) skema yang meliputi opsi cukup sebesar Rp2,8 triliun, opsi moderat Rp3,6 triliun, dan opsi lengkap Rp8,0 triliun. Kementerian Keuangan melalui Ketua Banggar DPR menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun pada 23 Januari 2025 lalu.</p> <p>Anggaran ini ditujukan kepada dosen ASN PTN Satker, PTN BLU yang belum menjalankan remunerasi, dan ASN yang ditugaskan di LLDIKTI, yang berjumlah 33.957 dosen. Dengan persetujuan tersebut, artinya pencairan Tukin segera direalisasikan, tentu melalui proses birokrasi sesuai aturan atau kebijakan.</p> <p>Mendampingi Wamendiktisaintek tersebut, Rektor Unesa, Nurhasan atau Cak Hasan mengapresiasi komitmen dan langkah cepat pemerintah dalam hal ini Kemendiktisaintek RI yang sudah menampung aspirasi dan memperhatikan kesejahteraan dosen.</p> <p>Menurut Cak Hasan, dengan disetujuinya anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk tahun 2025, merupakan salah satu bukti langkah konkrit Kemendiktisaintek dalam meningkatkan kesejahteraan dosen dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/UNESA-10-B-3465122874.jpg" alt="Wamendiktisaintek, Fauzan dan Rektor Unesa Cak Hasan dalam sesi doorstop media usai penandatanganan kerja sama antara PTN dan PTS se-Jatim dengan Kemensos RI di Graha Unesa Kampus 2, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Wamendiktisaintek, Fauzan dan Rektor Unesa Cak Hasan dalam sesi doorstop media usai penandatanganan kerja sama antara PTN dan PTS se-Jatim dengan Kemensos RI di Graha Unesa Kampus 2, Surabaya.</figcaption>
</figure> <p>&ldquo;Bagi kami ini merupakan langkah responsif dan langkah positif. Dengan komitmennya, kami yakin Kemendiktisaintek punya cara dan skema bijak terkait persoalan Tukin ini yang harus kita dukung bersama,&rdquo; ucap guru besar ilmu keolahragaan Unesa itu.</p> <p>Ditambahkan Cak Hasan, komitmen kementerian menjadi semangat Unesa PTN-BH, yang juga berkomitmen untuk memperhatikan aspek kesejahteraan dosen melalui berbagai skema seperti remunerasi atau uang saku, bonus, tunjangan atau insentif berdasarkan tingkat tanggung jawab dan beban kerja yang diukur sesuai kebijakan.</p> <p>Sebagai tambahan dan untuk diketahui bersama, ada beberapa tahapan atau proses birokrasi yang dilalui dalam pemberian Tukin dosen ASN sebagai berikut: <br />(a) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi mengusulkan Kelas Jabatan Dosen ASN kepada Menpan RB; <br />(b) Menpan RB menerbitkan surat persetujuan tentang Kelas Jabatan Dosen ASN; <br />Berikutnya, <br />(c) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi meminta persetujuan tentang besaran Tukin Dosen ASN kepada Menteri Keuangan; <br />(d) Setelah diperoleh persetujuan Menteri Keuangan, disusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tukin Dosen ASN;<br />Dan, terakhir, (e) Berdasarkan Perpres tentang Tukin Dosen ASN sebagaimana dimaksud pada huruf d, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tukin Dosen ASN di lingkungan Kementerian yang dipimpinnya.</p>

Disetujuinya anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk tahun 2025 langkah konkrit Kemendikdisaintek dalam meningkatkan kesejahteraan dosen.

Unesa Apresiasi Komitmen dan Langkah Cepat Kemendiktisaintek terkait Tukin Dosen

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000547530-3863010237.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Anggun Gunawan meminta agar Pemerintah membayarkan seluruh tunjangan kinerja (tukin) Dosen ASN yang belum dibayarkan selama empat tahun sejak 2020 hingga 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, Dosen ASN di Kementerian lain maupun pekerja di kampus telah mendapatkan tukin mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama ini, pegawai lain, dosen di kementerian lain, kemudian juga pekerjaan yang di kampus, seperti laboran, pustakawan, peranata komputer, tenaga administrasi yang ada di kampus, itu dibayarkan Tukin-nya," ujar Anggun di kawasan Monas, Senin (3/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, seharusnya tiap dosen mendapatkan tukin tiap bulan sebesar Rp 5 juta hingga Rp 19 juta tergantung jabatan yang diemban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau untuk yang asisten ahli itu kan sekitar Rp 5 jutaan ya. Kemudian untuk yang rektor itu sekitar Rp 8 jutaan, kemudian juga yang rektor kepala itu hampir Rp 12, jutaan. Dan yang profesor itu sekitar Rp 12-an, Rp 19 jutaan gitu," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/015566440/tukin-asn-belum-dibayar-lima-tahun-pakar-khawatirkan-efeknya-pada-kualitas-pendidikan">Tukin ASN Belum Dibayar Lima Tahun, Pakar Khawatirkan Efeknya pada Kualitas Pendidikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan besaran itu, total hutang tukin yang belum dibayarkan pemerintah selama empat tahun mencapai Rp 20 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkiraan kami mungkin ya sekitar Rp 20 triliun ya kalau mau dibayarkan semuanya," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggun mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membayar tukin tersebut. Sebab, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) bisa melakukan pembayaran secara rapel seperti yang lernah dilakukan oleh Kementerian Agama&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Kementerian Agama itu pernah dirapel dari tahun 2015 sampai 2018. Jadi kalau misalnya pemerintah mengatakan tidak ada semacam kasus hukum, ataupun juga yang bisa kita lihat terkait dengan rapelan Tukin ini, itu salah besar," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain membayar tunggakan tukin dosen, ADAKSI juga meminta agar Pemerintah membayar tukin bagi seluruh dosen Kemendikti Saintek tahun 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggun mengkritisi besaran alokasi anggaran tunjangan kinerja (tukin) dosen yang hanya dialokasikan Rp 2,5 triliun pada tahun 2025. Pasalnya, anggaran itu hanya mampu mengcover sekitar 33.957 dosen ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian mengatakan bahwasanya mereka hanya punya uang Rp 2,5T. Kalau kita hitung, itu hanya bisa meng-cover sekitar 30.000 dosen. Sementara keseluruhan jumlah dosen yang ada itu sekitar 80.000 bapak-ibu semuanya," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, lanjut Anggun, yang diminta ialah pencairan anggaran tukin bagi seluruh dosen ASN. Sehingga, tidak dilakukan perbedaan perlakuan sesama dosen yang ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami ingin Tukin for All buat semuanya. Bukan hanya separuh, bukan hanya sepertiga," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggun menilai, sejak awal, sudah terkihat tidak adanya Political Will atau iktikad baik dari pemerintah untuk membayarkan seluruh tukin para dosen ASN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu terlihat dari pernyataan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek Togar M. Simatupang yang menyatakan bahwa Dosen ASN bukanlah pegawai Kementerian sehingga tidak berhak mendapatkan tukin. Pihak Kementerian pun tidak pernah mengajak untuk berunding terkait permasalahan ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sejak awal kami sudah merasakan ini tidak ada keberpihakan kementerian terhadap kami. Kemudian sampai detik ini kami tidak pernah diundang untuk berdiskusi ataupun juga beraudiensi dengan kementerian," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, sejatinya Kementerian bisa membayarkan Tukin kepada 80 ribu dosen ASN. Sebab, Kemendikti Saintek mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp 57 triliun. Sementara anggaran untuk pembayaran tukin kepada 80 ribu Dosen ASN hanya berkisar Rp 8 Triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan yang kami butuh kan itu hanya sekitar 8 triliun rupiah. Jadi menurut kami kenapa tidak diambilkan saja dari anggaran yang sudah ada," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan kami melihat banyak program-program yang sudah diinisiasi oleh Kementerian itu tidak relate dengan posisi Kementerian ini sendiri gitu. Tidak cocok program-programnya. Sehingga menurut kami kenapa tidak dialihkan saja kepada tukin dosen yang merupakan penggerak atau lokomotif utama dalam pendidikan tinggi di Indonesia," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, sekitar 300 dosen dari Aceh sampai Papua yang tergabung dalam Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) akan menggelar aksi protes di patung kuda Monas, pada Senin (3/2) ini. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan pemberian Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang hingga kini belum mendapat kepastian dari pemerintah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat dua hal yang mereka tuntut kepada Pemerintah. Pertama, pastikan anggaran dan pencairan Tukin tahun 2025 untuk semua dosen ASN Kemdiktisaintek tanpa pembedaan dosen PTN Satker, BLU dan BH serta dosen-dosen DPK atau dosen PNS yang diperbantukan di Perguruan Tinggi Swasta. Dan kedua, mendesak pemerintah membayarkan tukin dosen ASN Kemdiktisaintek sejak tahun 2020.</div>

Ia menjelaskan, seharusnya tiap dosen mendapatkan tukin tiap bulan sebesar Rp 5 juta hingga Rp 19 juta tergantung jabatan yang diemban.

Empat Tahun Tukin Dosen Tak Dibayarkan, Tunggakan Pemerintah Mencapai Rp 20 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000547530-3863010237.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. (freepik.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga, Prof Jusuf Irianto, mengungkapkan pandangannya terkait&nbsp;tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang belum dibayarkan Kemendikti Saintek.<br /><br />Prof Jusuf khawatir tunggakan pembayaran tukin selama lima tahun, bisa berdampak pada kinerja dosen Aparatur sipil Negara di bawah Kemendikti Saintek, dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.<br /><br />"Tidak menutup kemungkinan berdampak pada produktivitas dosen ASN. Sebab, ketidakpastian akibat kebijakan yang ruwet dan tidak well-prepared ini mempengaruhi kinerja pegawai secara umum," tutur Prof Jusuf, Jumat (24/1).<br /><br />Menurutnya, permasalahan tukin dosen ASN berkaitan erat dengan aspek legal formal dan proses birokrasi berbelit.&nbsp;Oleh itu, pemerintah diharapkan segera meneken peraturan yang dibutuhkan agar tukin dapat cair pada 2025.</p> <p><br />"Jadi ini adalah persoalan legal formal dan proses birokrasi yang harus dilakukan secara prudent (bijaksana) agar sesuai dengan peraturan yang berlaku,&rdquo;&nbsp;imbuh guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair.<br /><br />Prof Jusuf berharap kendala birokrasi dan legalitas pemerintah Indonesia dapat segera teratasi, sehingga harapan dosen ASN di bawah naungan Kemendikti Saintek, untuk mendapatkan tukin pada 2025 dapat terwujud.<br /><br />"Pemerintah harus menunjukkan jati diri sebagai regulator yang berwibawa dengan membuat aturan yang jelas dan benar serta dapat diimplementasikan lebih efektif dan menghindari simpang siur,&rdquo; tandasnya.<br /><br />Sebelumnya,&nbsp;Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah menyiapkan tiga opsi untuk melunasi tunggakan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN, yang belum dibayarkan selama lima tahun.<br /><br />Untuk opsi pertama, pembayaran tukin dosen ASN membutuhkan anggaran senilai Rp 2,8 Triliun, untuk memprioritaskan dosen ASN di Satker Kementerian dan&nbsp;PTN BLU, yang belum memiliki remunerasi.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015566379/jika-anda-ingin-tetap-populer-seiring-bertambahnya-usia-ucapkan-selamat-tinggal-pada-7-kebiasaan-ini">Jika Anda Ingin Tetap Populer Seiring Bertambahnya Usia, Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini</a></strong><br /><br />Opsi kedua adalah tukin dengan total anggaran Rp 3,6 Triliun. Opsi ini memprioritaskan dosen ASN di PTN Satker dan PTN BLU yang sudah memiliki remunerasi, tetapi besarannya masih di bawah besaran tunjangan kinerja (tukin).<br /><br />Kemudian opsi ketiga, Kemendikti Saintek membutuhkan total anggaran Rp 8,2 Triliun untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) seluruh dosen berstatus ASN atau sekitar 81 Ribu orang.<br /><br />Merujuk Keputusan Mendikbud Ristek No. 447/P/2024, dosen berstatus ASN seharusnya mulai menerima tukin pada awal 2025. Mereka berhak memperoleh tukin dengan besaran sesuai jabatan fungsionalnya.<br /><br />Dosen ASN jabatan fungsional asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tukin sebesar Rp 5 juta per bulan, lektor Rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan, dan guru besar atau profesor Rp 19,2 juta per bulan.&nbsp;</p>

Prof Jusuf Irianto, mengungkapkan pandangannya terkait tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang belum dibayarkan Kemendikti Saintek.

Tukin ASN Belum Dibayar Lima Tahun, Pakar Khawatirkan Efeknya pada Kualitas Pendidikan

Tukin Dosen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tukin Dosen