<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/soal-penangkapan-sekjen-fui-ini-tuntutan-mui-terhadap-polisi_m_120789.jpeg" alt="Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath" width="100%">
<figcaption>Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi&nbsp; meminta kepada kepolisian untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik atas penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath. "Pemberian penjelasan itu dilakukan, agar tidak ada fitnah dan salah paham di masyarakat," ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (3/4). Menurut Zainut tuduhan percobaan makar itu bukanlah yang sembarangan. Karena memiliki implikasi hukum yang sangat besar. Sehingga kepolisian harus bisa memberikan alasan dan alat bukti yang kuat atas penahanan tersebut. "Saya khawatir jika polisi tidak bisa membuktikan tuduhannya maka yang dipertaruhkan adalah nama baik institusi kepolisian itu sendiri," katanya. Karenanya untuk itu kepolisian harus berhati-hati dalam mengambil tindakan sehingga tidak kontraproduktif dengan semangat Polri yang ingin mereposisi diri menjadi aparat penegak hukum yang bersih, mandiri dan profesional dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sebelumnya, Al Khaththath ditangkap polisi bersama tiga orang lainnya yakni Pimpinan Gerakan Mahasiswa Pelajar Bela Bangsa dan Rakyat (GMPBBR) Zainudin Arsyad, Wakil koordinator lapangan aksi 313, Irwansyah, Panglima Forum Syuhada Indonesia Diko Nugraha, dan seorang bernama Andry.(cr2/JPG)

Soal Penangkapan Sekjen FUI, Ini Tuntutan MUI Terhadap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/temui-fadli-zon-tangis-rachmawati-soekarnoputri-pecah_m_101240.jpeg" alt="Rachmawati Soekarnoputri menangis saat pertemuan dengan DPR" width="100%">
<figcaption>Rachmawati Soekarnoputri menangis saat pertemuan dengan DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tangis Rachmawati Soekarnoputri pecah saat mengadukan nasibnya yang dituduh melakukan makar kepada pimpinan DPR, hari ini, Selasa (10/1). Dia merasa tidak terima dengan tuduhan itu. Sebab kata dia, yang dimaksud makar dilakukan oleh pasukan tidak dikenal dan mengepung istana untuk menjatuhkan pemerintahan. "Tapi kami datang ke MPR Pak," ujarnya sesak dengan tangis yang tak terbendung di depan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Anggota Komisi III DPR, Supratman Andi Atgas serta Wenny Warouw. Rachmawati katanya tahu persis bagaimana makar dilakukan. Sebab, dia pernah merasakannya ketika upaya penggulingan pemerintahan ayahnya, Soekarno pada 30 September-1 Oktober 1965. "Tapi kami ingin datang ke MPR menyampaikan petisi. Kalau mau makar kami kepung istana bukan ke MPR yang katanya ini rumah rakyat," ucap Rachmawati bergetar menyeka air matanya. Lagipula, lanjut Rachmawati, dirinya bersama teman-teman lain sudah berkomunikasi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan untuk menemuinya di luar gedung. "Kalau tidak sempat Pak Zulhas akan meminta Pak HNW (Hidayat Nur Wahid) karena beliau akan hadir di Monas," sebut dia. Adapun yang ingin disampaikan kala itu agar UUD 1945 kembali ke naskah asli melalui amandemen. Beberapa kali pun pandangan tersebut telah disampaikan ke pimpinan MPR. "Jadi bukan barang baru lah," sebutnya. Soal pertemuan yang dilakukan sejumlah aktivis pada 20 November di Universitas Bung Karno pun membicarakan hal tersebut. Namun, ada tema lain tentang solidaritas menyikapi dugaan penistaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lalu pada 30 November 2016 di Universitas Bung Karno merupakan tahap finalisasi dalam rangka menggelar jumpa pers dan dilakukan terbuka. "Kami sampaikan akan lakukan aksi damai ke MPR. Jadi tidak ada sama sekali persinggungan yang dituduhkan kepada kami melakukan makar atau permufakatan jahat ini," pungkas Rachmawati. (dna/JPG)

Temui Fadli Zon, Tangis Rachmawati Soekarnoputri Pecah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/acta-minta-bantuan-dpr-desak-polri-keluarkan-sp3-tersangka-makar_m_101236.jpeg" alt="Rachmawati Soekarnoputri bersama pengacaranya berdiskusi dengan Ahmad Dhani" width="100%">
<figcaption>Rachmawati Soekarnoputri bersama pengacaranya berdiskusi dengan Ahmad Dhani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) meminta Polri mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kepada tiga kliennya. Yakni, Ratna Sarumpaet, Hatta Taliwang, dan Ahmad Dhani Prasetyo yang sebelumnya dituduh melakukan makar. Mereka pun meminta bantuan kepada pimpinan DPR membicarakannya kepada Polri. Sebab, kekhawatiran akan terjadinya makar pada momen Aksi Bela Islam 212 terbukti tidaklah terjadi. "Karena itu, kami berharap agar pimpinan DPR RI dapat mengingatkan Polri untuk bisa mempertimbangkan dalam mengeluarkan SP3 terhadap para tokoh nasionalis yang dituduh makar," ujar Ketua ACTA Kris Ibnu Triwahyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1). Kata dia, setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan, ACTA meyakini tidak adanya alat bukti yang cukup untuk melimpahkan kasus tuduhan makar itu ke pengadilan. Misalnya Ratna Sarumpaet yang sama sekali tidak menghadiri acara yang diadakan di Hotel Sari Pan Pacific, pada 1 Desember 2016. Dalam surat penangkapan yang dilampirkan oleh pihak kepolisian waktu kejadian dugaan tindak pidana adalah tanggal 01 Desember 2016. "Maka dengan demikian seharusnya tuduhan terhadap Ratna Sammpaet adalah gugur karena tidak ada terlibatannya pada acara dimaksud," sebut Ibnu. Begitupula Hatta Taliwang dan Ahmad Dhani secara bersama Rachmawati Soekarnoputri menghadiri acara di Hotel Sari Pan Pasific tersebut. Kendati hadir, kenyataannya, acara tersebut tidak dapat dikategorikan makar melainkan hanya suatu konferensi pers secara terbuka untuk membahas isu-isu aktual yang terjadi saat itu diantaranya ide untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. "Menurut hemat kami selaku kuasa hukum, ide untuk kembali ke UUD 1945 yang asli adalah ide yang konstitusional dan sangat jauh dari makar," tegasnya. Di antara para tersangka, lanjut dia, dugaan makar satu sama lain tidak terikat dalam satu hubungan kerja sama secara intensif untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Bahkan di antara mereka satu sama lain tidak terlalu saling mengenal secara pribadi, melainkan pertemanan biasa. Sehingga, kata Krist, tidak dapat dijelaskan pula apa peran masing-masing dalam aktivitas yang dituduhkan makar tersebut. Lagipula, masyarakat mengetahui bahwa selama ini mereka adalah orang-orang yang kritis dalam menyikapi persoalan politik. Terutama dalam menyikapi permasalahan dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Saat ini pun Ahok telah menjadi terdakwa dalam perkara penodaan agama yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karenanya, kasus tersebut menurut ACTA tidak perlu berlanjut ke pengadilan mengingat situasi politik nasional saat ini sudah mulai kondusif. "Apabila kasus makar ini sampai disidangkan maka tidak menutup kemungkinan kita hanya akan terlibat dalam pertikaian politik baru," ancam Ibnu. (dna/JPG)

ACTA Minta Bantuan DPR Desak Polri Keluarkan SP3 Tersangka Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69596_88809_Desmond-J-Mahesa-jpnn.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menanti bukti tuduhan makar yang dilayangkan Polda Metro Jaya terhadap sejumlah tokoh dan aktivis.&nbsp; Sebelumnya, diberitakan &nbsp;Direktur Eksekutif Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang &nbsp;telah ditangkap aparat Polda &nbsp;Metro Jaya &nbsp;di kediamannya, Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. &quot;Apakah pembuktiannya cukup untuk membuktikan orang itu makar atau tidak, pada pembuktian itulah yang kita tunggu,&quot; ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12). Dia berharap &nbsp;Kepolisian serius menghadirkan bukti-bukti tersebut kalaupun ada. &quot;Saya cuma berharap, komisi hukum, jangan sampai polisi mengada-ada saja, akhirnya tidak bisa atau pembuktiannya dipaksakan,&quot; tegas politikus Partai Gerindra itu. Desmond berjanji akan terus memantau perkembangan tuduhan makar khususnya kepada kader partainya, Rachmawati Soekarnoputri. Lagipula, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto katanya sudah memberi instruksi. &quot;Ya, kita disuruh berhati-hati bersikap. Kita tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu,&quot; sebutnya. Desmond mengatakan, Partai Gerindra akan bereaksi nantinya jika aparat penegak hukum tidak bersikap adil terhadap Rachmawati maupun kader Gerindra lainnya yang ditangkap, Eko Suryo Sandjojo. &quot;Kami akan bereaksi kalau ada ketidak adilan yg dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati,&quot; pungkasnya.(dna/JPG)

Bukti Tuduhan Makar Dinanti, Desmond: Jangan Sampai Polisi Mengada-ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68188_87365_ahmad-dhani.jpg" alt="Ahmad Dhani" width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musikus Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa dirinya dicari oleh orang yang mengaku dari Polda. Ha tersebut disampaikannnya lewat akun media sosial Twitter. &quot;Malam ini di depan kamar di hotel Sari Pan Pasifik, orang mengaku dari Polda mencari saya. #ADP,&quot; tulis Ahmad Dhani di akun @ahmaddhaniprast, Jumat (2/12) pagi. Tidak hanya itu, suami Mulan Jameela ini juga mengatakan bahwa orang yang dimaksud sempat akan mendobrak pintu kamar hotel tempat dia menginap. &quot;Mau mendobrak kamar saya... #ADP,&quot; ungkap Ahmad Dhani. Belum diketahui siapa orang yang dimaksud Ahmad Dhani tersebut. Apakah benar dia dari pihak Polda atau tidak. Sementara itu, Ahmad Dhani memang tengah berurusan dengan Polda terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden. Dia mangkir dari jadwal pemeriksaan di Polda Metro Jaya pekan lalu. Pentolan Dewa 19 ini dilaporkan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) dan Pro Jokowi (Projo) ke Polda Metro Jaya terkait orasi pada 4 November 2016 lalu. (ded/JPG)

Ahmad Dhani: Mereka Mau Mendobrak Kamar Saya!

tuduhan makar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tuduhan makar

Berita Terkini

Soal Penangkapan Sekjen FUI, Ini Tuntutan MUI Terhadap Polisi

Temui Fadli Zon, Tangis Rachmawati Soekarnoputri Pecah

ACTA Minta Bantuan DPR Desak Polri Keluarkan SP3 Tersangka Makar

Bukti Tuduhan Makar Dinanti, Desmond: Jangan Sampai Polisi Mengada-ada

Ahmad Dhani: Mereka Mau Mendobrak Kamar Saya!

Download Aplikasi JawaPos.com