<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/Screen-Shot-2025-11-17-at-152339-1586605855.png" alt="Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menggelar konferensi pers terkait tudingan ijazah palsu di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11). (Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menggelar konferensi pers terkait tudingan ijazah palsu di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11). (Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani memastikan, dirinya tidak akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menudingnya memiliki ijazah palsu program doktor S3. Hal ini merespons atas laporan yang menyasar terhadap dirinya oleh sekelompok massa yang menamakan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) ke Bareskrim Polri, pada Jumat (14/11). &ldquo;Pertama sekali lagi saya juga tidak kenal dengan, saya anggap adik-adik saya atau anak-anak saya yang melakukan pelaporan itu,&rdquo; kata Arsul dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11). Arsul menekankan, kritik terhadap pejabat publik adalah bagian dari dinamika demokrasi. Ia menyatakan tidak merasa terganggu dan memilih untuk bersikap tenang.&nbsp; &ldquo;Ya saya kok merasanya begini, bagi saya ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional sajalah dan kita harus menyikapinya dengan dingin tidak emosional,&rdquo; ucap mantan anggota DPR RI itu. Meskipun meyakini tuduhan ijazah palsu itu tidak benar, Arsul memilih untuk meresponsnya secara bijak. Dirinya menegaskan tidak memiliki niat untuk mengadukan balik para pelapor.&nbsp; &ldquo;Jadi terlepas bahwa itu tidak benar, keyakinan saya tentu saya harus bijak, itu adik-adik saya, jadi saya tidak akan melapor balik saya tahulah itu adik-adik saya atau anak-anak saya yang masih mahasiswa,&rdquo; tegasnya. Ia mengingatkan, seharusnya pihak-pihak yang menuding dirinya soal ijazah palsu bisa secara langsung mengklarifikasi, bukan justru melaporkan ke Bareskrim Polri. "Saya kan kalau saya muslim kan selalu diajarkan, kalau kita ada masalah, ada apa, maka fatabayan, tabayun dulu ya, dikonfirmasi dulu,&rdquo; tuturnya. Ia pun menekankan, MK memang tidak diperkenankan membuat laporan pencemaran nama baik, karena hal itu telah diputuskan oleh MK sendiri. Sehingga dirinya tidak akan melanggar putusan konstitusi tersebut. &ldquo;MK sudah memutuskan sendiri bahwa lembaga negara itu kan tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik, itu sudah diputuskan sendiri oleh MK, masa kemudian karena itu MK-nya akan melanggar sendiri apa yang diputuskan. Saya kira enggak, saya pun bagian dari MK jadi tidak patut untuk melakukan itu,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, pelaporan terhadap dugaan ijazah palsu itu dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK). Dalam laporannya, mereka mempertanyakan integritas akademik para penjaga konstitusi. Koordinator AMPK Betran Sulani menuding Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Mereka turut membawa bukti berupa berita dari sebuah media massa bahwa Collegium Humanum-Warsaw Management University, Polandia menerbitkan ijazah palsu. Arsul menjalani studi di kampus itu pada 2023. </div>

Arsul Sani memastikan, dirinya tidak akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menudingnya memiliki ijazah palsu program doktor

Hakim MK Arsul Sani Tak Akan Laporkan Balik Pihak yang Tuding Dirinya soal Ijazah Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/JKT_Wisuda-Purna-Bakti-Hakim-MK_MIFTAHUL-HAYAT-12-2012916915.jpeg" alt="Hakim Konstitusi Arsul Sani memberikan sambutan pada acara Wisuda Purnabakti hakim MK&nbsp;di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Arsul Sani memberikan sambutan pada acara Wisuda Purnabakti hakim MK&nbsp;di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Hakim Konstitusi Arsul Sani menanggapi laporan kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) ke Bareskrim Polri, terkait dugaan ijazah palsu. Laporan tersebut dilayangkan pada Jumat (14/11). Arsul memaparkan secara rinci perjalanan pendidikannya, terutama mengenai studi doktoral yang ia tempuh. Ia menegaskan, seluruh proses akademiknya dilakukan melalui mekanisme resmi dan telah sesuai ketentuan. &ldquo;Jadi memulai studi doktoral saya itu tidak ujug-ujug, tidak di Collegium Humanum Warsaw Management University. Saya memulai studi doktoral itu pada awal, mulai kuliahnya, tahun 2011 itu saya mengikuti program doktoral yang dinamakan Professional Doctorate Program di Glasgow Caledonian University,&rdquo; kata Arsul Sani dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11). Menurut Arsul, program tersebut menggunakan sistem blok yang berlangsung intensif setiap hari namun hanya 1&ndash;2 minggu per blok. Selama empat blok dalam setahun, ia menempuh tiga mata kuliah, yakni professional development, research method, dan project development. Seluruh beban studi itu ia selesaikan pada kuartal akhir 2012 dan memperoleh transkrip dengan total 180 kredit. Ia menjelaskan, program tersebut berbasis riset (research-based doctorate) yang bersifat off campus. Dengan demikian, mahasiswa tidak diwajibkan untuk tinggal di kampus sebagaimana program PhD pada umumnya. Setelah menuntaskan tahap pertama, ia memasuki tahap kedua pada 2013 berupa riset dan penulisan disertasi. Namun, proses itu terhambat ketika ia diminta PPP maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2014. Aktivitas politik dan berbagai penugasan legislasi membuatnya tak lagi memiliki waktu yang memadai untuk melanjutkan penulisan disertasi.&nbsp; Arsul kemudian mengambil cuti studi hingga tiga tahun, batas maksimal bagi mahasiswa program part-time. Pada 2017, ia memutuskan keluar dari program tersebut dan menerima gelar master sesuai capaian kredit yang telah diperolehnya. Arsul mengaku tetap memiliki keinginan menyelesaikan studi doktoral. Setelah Pemilu 2019, ia mulai mencari program doktor yang memungkinkan transfer kredit. Pilihannya jatuh pada Collegium Humanum Warsaw Management University (CH WMU), Polandia.&nbsp; Ia mengklaim, telah melakukan pengecekan terhadap universitas tersebut melalui basis data Kemendikbud. Dia mengaku mendaftar pada 2020 melalui skema transfer doctoral program.&nbsp; "Proses perkuliahan berlangsung daring karena pembatasan mobilitas di masa pandemi," paparnya. Pada 2021, ia mulai menulis disertasi yang mengkaji kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia pasca peristiwa Bom Bali. Fokus risetnya mencakup penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang turut ia bahas saat duduk di Komisi III DPR RI. Ia menyebut penelitiannya menggunakan dua pendekatan, yakni metode hukum normatif melalui kajian kepustakaan dan metode empiris.&nbsp; Dalam kesempatan itu, Arsul turut memamerkan ijazah asli yang dicapainya dari Collegium Humanum Warsaw Management University. Bahkan, Arsul turut memperlihatkan foto dirinya tengah berwisuda yang juga dihadiri Duta Besar RI. "Semua berkas ini sudah saya sampaikam kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) termasuk beberapa catatan kuliah dan komunikasi yang saya masih punya," pungkasnya.

Arsul Sani menanggapi laporan kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Bareskrim Polri

Hakim Konstitusi Arsul Sani Bantah Tuduhan Ijazah Palsu: Studi Doktoral Saya Itu Tidak Ujug-Ujug

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/Screen-Shot-2025-11-17-at-144258-274905286.png" alt="Hakim Konstitusi Arsul Sani menunjukkan ijazah S3 yang dicapainya dari Collegium Humanum, Warsaw Management University, Polandia, di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11).(Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi Arsul Sani menunjukkan ijazah S3 yang dicapainya dari Collegium Humanum, Warsaw Management University, Polandia, di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11).(Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Hakim Konstitusi Arsul angkat bicara terkait tudingan ijazah palsu program doktoral yang menimpa dirinya. Arsul memastikan, syarat dirinya menjadi Hakim Konstitusi telah sesuai prosedur, mengingat seluruh berkas saat itu telah diperiksa oleh Komisi III DPR RI. "Begitu seleksi administrasi selesai, itu menyerahkan copy berkas dan menunjukkan aslinya. Tentu kalau ijazah, copy berkasnya adalah yang sudah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang," kata Arsul saat menggelar konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11). Mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu turut memperlihatkan ijazah asli yang didapatnya dari Collegium Humanum, Warsaw Management University, Polandia. Terdapat hologram berwarna kuning tanda keasilian ijazah tersebut. Arsul menegaskan, selama proses dirinya menjalani seleksi sebagai calon hakim konstitusi, tidak ada keberatan dari DPR RI. Mengingat, Arsul merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) perwakilan DPR. "Sejauh menyangkut diri saya itu tidak ada yang mengajukan keberatan atau tanggapan apapun. Sampai demikian saya terpilih," tegasnya. Lebih lanjut, Arsul menegaskan dirinya telah menyerahkan sejumlah berkas kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk mengklarifikasi tudingan ijazah palsu yang menyasar dirinya. "Semua berkas ini sudah saya sampaikam kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) termasuk beberapa catatan kuliah dan komunikasi yang saya masih punya," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, pelaporan terhadap dugaan ijazah palsu itu dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK). Dalam laporannya, mereka mempertanyakan integritas akademik para penjaga konstitusi. Koordinator AMPK Betran Sulani menuding Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Mereka turut membawa bukti berupa berita dari sebuah media massa bahwa Collegium Humanum-Warsaw Management University, Polandia menerbitkan ijazah palsu. Arsul menjalani studi di kampus itu pada 2023.

Hakim Konstitusi Arsul angkat bicara terkait tudingan ijazah palsu program doktoral yang menimpa dirinya.

Hakim Konstitusi Arsul Sani Tunjukkan Ijazah Asli Program Doktoral S3 di Polandia