<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/BKVl0y6IcuhxKk3TUx92PU28yVHSnHUlBpW3G1Ob-2-3266147984.jpg" alt="Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan dalam acara peringatan Tragedi Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan dalam acara peringatan Tragedi Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat melontarkan kritik keras terhadap penegakan hukum yang dinilainya tebang pilih. Ia menyinggung kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai contoh kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang vokal mengkritik kekuasaan. "Yang mengkritik, yang berbeda, dikriminalkan, dicari-cari salahnya, sampai ketemu masukkan penjara. Kemarin terjadi kasusnya Tom Lembong dan Mas Hasto dicari sampai ketemu masukkan penjara," kata Djarot saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Tragedi Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). Djarot mempertanyakan mengapa penegakan hukum seolah hanya tajam ke pihak tertentu. Menurutnya, ada banyak kasus besar yang justru luput dari perhatian penegak hukum.&nbsp; "Sedangkan kasus-kasus yang besar, seperti kasus minyak goreng lewat, betul? Kasus pesawat jet lewat, kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat, kasus Blok Medan, banyak banget kasus-kasus segede gajah seperti itu, kasus korupsi segede gajah itu lewat," cetusnya. Ia pun menyindir fenomena itu dengan pepatah populer, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kutu di seberang pulau tampak. Pepatah itu dilontarkan untuk menggambarkan ketidakadilan dalam proses hukum saat ini.&nbsp; &ldquo;Itu yang terjadi sekarang, betul tidak ini? Ini kalau betul dibilang betul, jangan kemudian dianggap fitnah nanti," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Di sisi lain, Djarot menekankan bahwa kekuasaan bukan masalah selama diraih melalui cara-cara yang demokratis. Ia menekankan siapa pun boleh memimpin dan kaya, asalkan bukan dari hasil tindak pidana korupsi.&nbsp; "Jadi boleh orang punya kekuasaan asal itu diperoleh secara konstitusional dan demokrasi," ucapnya. Djarot juga menyinggung perampokan sumber daya alam yang menyebabkan penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Ia merasa prihatin, kekayaan alam dirusak dan hanya dinikmati segelintir orang. &ldquo;Jangan kaya karena mengeruk sumber-sumber daya alam dan membikin rakyat menderita dan lingkungan alam dirusak, jangan dong!" pungkasnya. Sebagaimana diketahui, mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 750 juta dalam kasus korupsi impor gula. Putusan itu menjadi kontroversial, lantaran hakim menyebut Tom Lembong tidak menikmati uang hasil korupsi impor gula dan tidak ada niat jahat. Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan KPK, namun terbukti menyediakan uang Rp 400 juta untuk memuluskan PAW agar Harun Masiku duduk sebagai Anggota DPR. &nbsp;

Djarot PDIP kritik penegakan hukum yang tebang pilih, soroti kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, serta banyak kasus besar lainnya.

Tuding Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Dicari-cari, Djarot PDIP: Banyak Kasus Segede Gajah Lewat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/PviOUzZ4bT2cMZ5YQjxCB3uSvkGRJsdGZuiFkZGL-1-1664750466.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto telah divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). Hasto Kristiyanto dinyatakan terbukti terlibat memberikan suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024. Dalam pernyataan usai vonis, Hasto turut menyinggung putusan hukum 4 tahun dan 6 bulan penjara yang juga menyasar mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Ia meyakini, putusan dirinya dan Tom Lembong terdapat pengaruh dari kekuasaan. "Sehingga ini adalah realitas, sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong, bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan," kata Hasto usai menjalani sidang pembacaan vonis hakim. Hasto menyatakan, dirinya sudah mengetahui informasi terkait besaran vonis yang akan dijatuhkan kepadanya jauh sebelum sidang putusan digelar.&nbsp; "Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu, karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari," ungkapnya. Menurut Hasto, dirinya tidak mampu menghindari intervensi kekuasaan dalam proses hukum yang menjeratnya tersebut. "Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 hukum. Karena saya menghitung itu," cetusnya. Hasto menegaskan, keputusannya melanjutkan studi hukum bukan sekadar reaksi emosional, melainkan bagian dari perhitungannya terhadap risiko kekuasaan yang dihadapinya.&nbsp; "Menghitung bahwa bulan April saya sudah mengetahui adanya tuntutan sekian, adanya hukuman sekian. Maka risk response-nya adalah, karena ini kekuasaan, saya mengambil kuliah S1 hukum dan sudah diterima," paparnya. Karena itu, ia menekankan akan berkomitmen untuk menggunakan pengetahuan hukumnya kelak untuk membela masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan.&nbsp; "Sehingga ke depan nanti saya bisa seperti Mas Febri, Pak Makdir, menjadi pejuang-pejuang pembela keadilan, menggabungkan teman-teman PH semuanya yang telah bekerja luar biasa dengan menjadi lawyer yang akan membela pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan, khususnya wong cilik," tegasnya. Sebelumnya, Hasto dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara. Hasto juga dijatuhkan pidana denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ucap Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut agar Hasto dihukum 7 tahun penjara. JPU mendakwa Hasto terlibat dalam perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku, termasuk upaya penghilangan barang bukti. Namun dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hasto tidak terbukti secara hukum melakukan perintangan penyidikan. Hakim anggota Sunoto menyampaikan bahwa unsur dalam Pasal 21 UU Tipikor yang menjerat terdakwa tidak terpenuhi. "Unsur dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi atau terdakwa dalam perkara korupsi tidak terpenuhi," ujar Hakim Sunoto. Hakim juga menekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mampu melanjutkan penyidikan kasus Harun Masiku. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 9 Januari 2020 dan berbagai upaya pengumpulan keterangan sejak itu. &ldquo;Menimbang bahwa KPK tetap dapat melanjutkan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tertanggal 9 Januari 2020 dilakukan berbagai upaya penyidikan termasuk pemeriksaan saksi-saksi,&rdquo; lanjut Sunoto. Selain itu, Hasto juga dinilai tak terbukti memerintahkan staf khususnya, Kusnadi, untuk merendam ponsel yang diduga menjadi alat bukti pada 6 Juni 2024. Hakim menyebut barang bukti berupa ponsel tersebut tetap ditemukan dan disita penyidik KPK. "HP yang dituduhkan direndam atau ditenggelamkan ternyata masih ada dan dapat disita KPK pada tanggal 10 Juni 2024," pungkasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara, menyoroti pengaruh kekuasaan dalam proses hukum.

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tuding Ada Pengaruh Kekuasaan dalam Kasusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/Screenshot_2025-04-11-20-29-55-442_comandroidchrome-edit-954434460.jpg" alt="Lisa Mariana menyampaikan keterangan kepada awak media ihwal hubungannya dengan Ridwan Kamil. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lisa Mariana menyampaikan keterangan kepada awak media ihwal hubungannya dengan Ridwan Kamil. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lisa Mariana mengakui bahwa dirinya pertama kali kenal dengan Ridwan Kamil melalui Ayu Aulia. Namun perkenalan itu tidak terjadi dalam pertemuan langsung. Menurut Lisa, sebelum bertemu secara langsung, Ridwan Kamil sempat meminta agar dirinya membuat video&nbsp;asusila di apartemen milik Ayu Aulia.&nbsp; Semula, Lisa menyatakan bahwa dia tidak tahu pihak yang meminta dirinya untuk membuat video&nbsp;asusila tersebut. Karena dia hanya membuat video itu dengan iming-iming akan mendapat uang Rp 50 juta. Menurut dia, hingga video selesai dibuat, uang tersebut tidak pernah dia terima. Namun, dia mengakui setelah itu Ridwan Kamil menghubungi dirinya.&nbsp; &rdquo;Pertemuan awal itu kan saya diperkenalkan oleh AA (Ayu Aulia), dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh AA untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya tidak tahu pada saat itu untuk (memenuhi) permintaan Pak RK,&rdquo; kata dia.&nbsp; Menurut Lisa, setelah video itu dibuat, barulah Ridwan Kamil menghubungi dirinya. Semula melalui Direct Message (DM) Instagram. Kemudian komunikasi di antara mereka berdua berlanjut di Telegram. Menurut dia, setelah itu hubungannya dengan Ridwan Kamil menjadi sangat intens. Bahkan dia berani menyatakan dia dan mantan gubernur Jawa Barat tersebut berpacaran.&nbsp; &rdquo;Saya punya hubungan pacaran sama bapak, itu masih intens. Dia menjauh karena saya bilang hamil begitu, dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Lisa mengaku tidak tahu sama sekali alasan Ridwan Kamil meminta dirinya untuk membuat video syur. Namun dia tetap membuat video tersebut, salah satunya karena diimingi-imingi uang Rp 50 juta. Menurut Lisa, bisa saja permintaan video&nbsp;asusila itu untuk memenuhi fantasi seksual. Hal itu dia sampaikan secara terbuka kepada awak media di Jakarta. &rdquo;Mungkin itu fetish-nya, saya nggak tahu,&rdquo; ucap Lisa. Keterangan yang disampaikan oleh Lisa Mariana bersama kuasa hukumnya pada Jumat sore (11/4) tersebut dianggap murahan oleh pihak Ridwan Kamil. Menurut mereka, semua keterangan yang disampaikan oleh Lisa maupun kuasa hukumnya adalah gosip dan penggiringan opini yang sesat.&nbsp; Muslim Jaya Butar-Butar selaku penasihat hukum Ridwan Kamil menyampaikan hal itu saat dikofirmasi oleh JawaPos.com, setelah Lisa dan kuasa hukumnya menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. Dia menegaskan bahwa semua yang disampaikan dalam keterangan tersebut gosip murahan. &rdquo;Semua apa yang disampaikan LM (Lisa Mariana) dan kuasa hukumnya menurut kami tataran gosip yang murahan,&rdquo; tegas Muslim.&nbsp; Ketimbang menyampaikan keterangan-keterangan yang dia sebut masih tataran gosip murahan, Muslim menyarankan agar Lisa dan kuasa hukumnya membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Sehingga semua berdasar pada koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015872856/lisa-mariana-lagi-subur-tapi-ridwan-kamil-disebut-tak-mau-pakai-pengaman-akhirnya">Lisa Mariana Lagi Subur, tapi Ridwan Kamil Disebut Tak Mau Pakai Pengaman, Akhirnya...</a>&nbsp; &rdquo;Silakan LM dan kuasa hukumnya membawa persoalan ini ke upaya hukum. Jangan penggiringan opini yang menurut kami sesat,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Menurut Lisa, sebelum bertemu secara langsung, Ridwan Kamil sempat meminta agar dirinya membuat video syur di apartemen milik Ayu Aulia.

Lisa Mariana Tuding Ridwan Kamil Minta Video Asusila Sebelum Bertemu Langsung dengannya: Mungkin Itu Fetish-nya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/mendikti-Satryo-1514342411.jpg" alt="Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah bahwa dirinya menampar pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian yang dipimpinnya. Satryo menegaskan, rekaman suara yang beredar di media sosial tidak benar. Pernyataan ini disampaikan setelah Satryo didemo oleh para ASN di lingkungan Kemendiktisaintek pada Senin (20/1) kemarin. &ldquo;Nggak ada sama sekali (penamparan terhadap ASN),&rdquo; kata Satryo kepada wartawan, dikutip Selasa (21/1). Satryo berdalih, aksi demonstrasi para pegawai di depan Gedung Kemendikti Saintek dengan membawa spanduk sebagai bentuk protes lantaran pihaknya melakukan mutasi besar-besaran. Ia menuding mutasi besar-besaran itu jadi penyebab para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa. &ldquo;Demo itu terkait dengan sedang mengadakan mutasi besar-besaran di Kementerian,&rdquo; ucap Satryo. Ia menjelaskan, Kemendikti Saintek merupakan pecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang saat ini dipecah menjadi tiga Kementerian. Yakni Kemendiktisaintek, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Kebudayaan. &ldquo;Karena pecahnya ada tiga menteri. Kemudian kita ingin membenahi. Karena bapak presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Ya kita adakan suatu mutasi yang cukup besar. Karena ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dimutasi,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi protes di depan kantor kementerian, Jalan Pintu Senayan, Senin (20/1).&nbsp; Mereka mengecam sikap Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dinilai arogan, bahkan melibatkan keluarganya dalam kebijakan yang dianggap sewenang-wenang. Aksi ini dipicu oleh pemberhentian mendadak Neni Herlina, seorang pegawai yang menjabat sebagai Prahum Ahli Muda sekaligus Penjabat (Pj) Rumah Tangga di Kemendikti Saintek.&nbsp; Neni mengungkapkan, masalah ini bermula usai pelantikan Mendikti Saintek. Istri Satryo meminta penggantian meja kantor, namun permintaan tersebut belum terpenuhi. "Habis pelantikan, beres-beres, kata sekretaris yang sekarang sudah dipecat itu bilang (istri meminta meja kantor diganti). Saya memang enggak tahu apa-apa. Cuma, besoknya dipanggil, langsung dimarahi," terang Neni.&nbsp; Saat pemanggilan, lanjut Neni, Satryo langsung menginformasikan bahwa dirinya dipecat. Pengguna mobil dinas berplat nomor RI 25 itu langsung mengusir Neni dari kantor tanpa penjelasan formal.&nbsp; "Keluar kamu sekarang juga. Bawa semua barang-barang kamu. Sana, ke Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), kata dia begitu," tutur Neni.&nbsp; Neni berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi teladan.&nbsp; "Tidak ingin ada Neni-Neni yang lain yang dengan semena-mena disuruh pergi begitu saja, bahwa ini tidak adil dan sangat melanggar hak asasi manusia," pungkasnya.

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah bahwa dirinya menampar pegawai ASN di lingkungan Kementerian yang dipimpinnya.

Didemo ASN, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Bantah Tampar dan Pecat Pegawai, Tuding Unjuk Rasa Imbas Mutasi Besar-Besaran

Tuding

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Tuding

Berita Terkini

Tuding Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Dicari-cari, Djarot PDIP: Banyak Kasus Segede Gajah Lewat

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tuding Ada Pengaruh Kekuasaan dalam Kasusnya

Lisa Mariana Tuding Ridwan Kamil Minta Video Asusila Sebelum Bertemu Langsung dengannya: Mungkin Itu Fetish-nya

Didemo ASN, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Bantah Tampar dan Pecat Pegawai, Tuding Unjuk Rasa Imbas Mutasi Besar-Besaran

Download Aplikasi JawaPos.com