<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/lurah-diduga-pungli-urus-sertifikat-minta-rp-3-juta-padahal-gratis_m_.jpg" alt="Ilustrasi: uang pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang pungli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang senilai Rp 58 miliar dari terpidana korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Uang puluhan miliar merupakan hasil pembayaran uang pengganti.  "Jaksa Eksekutor Josep Wisnu Sigit dan Leo Sukoto Manalu, melalui biro keuangan KPK telah melakukan penyetoran ke kas negara uang total Rp 58 miliar dari kewajiban pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atasnama terpidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (10/4).  Ali menjelaskan, uanh senilai Rp 58 miliar itu terdiri dari Rp 36,7 miliar yang berasal dari hasil lelang barang rampasan Wawan. Dia melanjutkan, sisa Rp 21,4 miliar dibayarkan langsung oleh suami dari mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany.  "Penagihan pembayaran uang pengganti terhadap para narapidana korupsi tetap menjadi salah satu target yang dilakukan KPK agar pemasukan untuk kas negara lebih maksimal," tegas Ali.  Wawan merupakan terpidana korupsi alat kesehatan (alkes) di pemerintah provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Wawan bersama Gubernur Banten saat itu, Ratu Atut Chosiyah terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-Perubahan 2012.  Wawan juga terbukti korupsi pengadaan alkes kedokteran umum puskesmas pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Kerugian negara akibat tindakan korupsi Wawan dari masing-masing kasus itu senilai Rp 94,317 miliar dan Rp 14,52 miliar.  Dalam perkara ini, Wawan divonis 5 tahun dan denda Rp 200 juta yang apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Wawan juga diwajibkan melakukan pembayaran uang pengganti hingga Rp 58 miliar.  Selain korupsi alkes, Wawan juga terlibat dua kasus korupsi lain. Kedua perkara itu yakni suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu, Akil Mochtar dan suap kepada Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein.  Wawan dihukum lima tahun penjara dalam kasus suap terhadap Akil Mochtar. Adik Ratu Atut Chosiyah itu juga dipidana satu tahun penjara terkait kasus suap Kepala Lapas Sukamiskin.

KPK Setorkan Uang Pengganti Rp 58 M dari Tubagus Chaeri Wardana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan terdapat pihak swasta yang nekat menguasai aset sitaan dari terpidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK telah menyita tujuh aset berupa tanah dari Wawan.  "KPK memperoleh informasi bahwa aset terdakwa TCW berupa tanah SHM yang disita KPK dikuasai oleh pihak lain. Tanah berjumlah tujuh bidang tersebut berlokasi di Jalan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang Banten," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/9).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Dia mengakui, adanya aktivitas perataan tanah oleh PT Bangun Mitra Jaya.  "KPK telah meminta secara lisan agar aktivitas tersebut dihentikan karena statusnya masih disita KPK," ucap Ali.  Menurut Ali, karena PT Bangun Mitra Jaya tetap bersikukuh melakukan aktivitasnya dan merasa punya hak atas tanah tersebut, KPK melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Banten tertanggal 2 September 2021.  Terlebih, saat ini perkara yang menjerat Wawan dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Menurutnya, berdasarkan putusan majelis hakim menyebut bahwa tujuh bidang tanah dimaksud dikembalikan kepada tersita.  "Selanjutnya KPK akan melakukan eksekusi dengan mengembalikan aset tersebut kepada pihak tersita setelah permasalahan penguasaan tanah ini tuntas," papar Ali.  Oleh karena itu, KPK mengimbau PT Bangun Mitra Jaya aset sitaan tersebut tidak bisa dikuasai oleh pihak lain.  "KPK berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa aset yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penanganan suatu perkara tidak boleh dikuasi oleh pihak lain," pungkas Ali.

Nekat Kuasai Aset Sitaan Korupsi, KPK Lapor ke Polda Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Tubagus-Chaeri-Wardana-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1). Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (20/1). Sidang lanjutan tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan didakwa menyuap Deddy Handoko dan Wahid Husen yang merupakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Pemberian suap tersebut dilakukan untuk mendapat kemudahan izin keluar Lapas.  "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu memberi sesuatu," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald F Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (6/9).  Jaksa menjelaskan, untuk memuluskan langkahnya keluar dari Lapas Sukamiskin, adik kandung dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini memberikan Deddy Handoko berupa satu unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn G Luxury 2.0 G AT dan uang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 29 juta. Pemberian itu terjadi saat Deddy menjabat Kalapas Klas 1 Sukamiskin periode Oktober 2016 sampai dengan Maret 2018.  "Bahwa Terdakwa merupakan warga binaan atau narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara sejak 2015 di Lapas Klas 1 Sukamiskin Bandung atas beberapa kasus tindak pidana korupsi," ucap Jaksa Ronald.  Jaksa menyebut, Wawan selama di dalam Lapas Sukamiskin memiliki asisten pribadi yang membantu mengurus kebutuhannya di dalam Lapas, yaitu Ari Arifin yang juga merupakan warga binaan Lapas Sukamiskin. Bahkan, setelah selesai menjalani masa hukuman, Ari Arifin masih mengurus kebutuhan Wawan di dalam Lapas, termasuk mengurus persetujuan izin keluar Lapas berupa izin berobat ke rumah sakit dan izin luar biasa (ILB) yang diajukan permohonannya kepada Kalapas Sukamiskin melalui bantuan Hendry Saputra selaku staf umum merangkap sopir dan ajudan Kalapas.  Oleh karena itu, Hendry Saputra menyampaikan kepada Deddy Handoko yang berkeinginan membeli sebuah mobil Toyota Kijang Innova bekas (second) keluaran tahun 2016. "Ari Arifin kemudian menyampaikan keinginan Deddy Handoko tersebut kepada Terdakwa di Lapas Sukamiskin, sehingga Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2017 memberikan uang sebesar Rp 270 juta kepada Ari Arifin untuk dibelikan mobil sesuai yang diminta Deddy Handoko," papar Jaksa Ronald.  Adapun pemberian uang kepada Deddy melalui rekening Hendry Saputra berlangsung dua kali, dengan rincian Rp 19 juta pada 21 Desember 2017 dan Rp 10 juta pada tanggal 23 Februari 2018. Suap juga diberikan kepada Wahid Husen. Suami dari mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany ini juga memberikan uang secara bertahap hingga seluruhnya sebesar Rp 63,39 juta.  "Bahwa terkait dengan kemudahan izin keluar, kelonggaran pengawalan maupun kelonggaran waktu kembali ke dalam Lapas yang diberikan Wahid Husen selaku Kalapas Sukamiskin tersebut, Terdakwa melalui perantaraan Ari Arifin memberikan uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 63,39 juta kepada Wahid Husen yang diterima melalui Hendry Saputra," pungkas Jaksa Ronald.  Wawan didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Adik Ratu Atut, Wawan Didakwa Suap Dua Kalapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-teman-nginap-wawan-begini-faye-nicole-di-mata-bekas-manajemen_c_266592.jpg" alt="Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel." width="100%">
<figcaption>Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam kasus suap pemberian fasilitas atau perizinan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin dinyatakan lengkap. Wawan akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung.  "Bertempat di Lapas Sukamiskin, Bandung, tim penyidik telah melaksanakan tahap II yakni penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana) kepada Tim JPU karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/8).  Ali menyampaikan, Wawan yang merupakan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tidak dilakukan penahanan. Karena saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.  Ali mengutarakan, dalam waktu 14 hari kerja, tim jaksa penuntut umum (JPU) segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor. "Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," pungkas Ali.  Dalam perkara ini, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan diduga menyuap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Dedi Handoko berupa mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016.  Pemberian itu terkait kemudahan izin keluar lapas yang diberikan Dedi kepada Wawan baik berupa Izin Luar Biasa (ILB) maupun izin berobat, dengan total izin pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 36 kali.

Adik Ratu Atut Akan Jalani Sidang di PN Tipikor Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan pada tingkat kasasi. Hukuman Wawan dipangkas menjadi 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Wawan juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 58.025.103.858,00 subsider 3 (tiga) tahun penjara.  "Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana menjadi pidana penjara 5 tahun, pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta Uang Pengganti Rp 58.025.103.858,00 subsider tiga tahun penjara," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Senin (19/7).  Adik dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/01/2021/kejar-tppu-suami-airin-jaksa-kpk-ajukan-kasasi-ke-ma/">Kejar TPPU Suami Airin, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke MA</a>  Perkara pada tingkat kasasi ini diadili oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Agus Yunianto. Hukuman Wawan di tingkat kasasi lebih ringan ketimbang di tingkat banding yang selama 7 tahun penjara.  Kendati pidana badan Wawan dikurangi, MA memperberat hukuman Wawan dengan mewajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan.  Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta hukuman Wawan diperberat dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Wawan juga dikenakan denda senilai Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Perkara Wawan pada tingkat banding diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan anggota Jeldi Ramadhan, Anthon R Saragih, M Lutfi dan Singgih Budi Prakoso.  Selain itu, suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu juga dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58 miliar. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti dan apabila hartanya tidak mencukupi uang pengganti, diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.  Meski diperberat pada tingkat PT DKI Jakarta, tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Wawan sebagaimana dakwaan KPK tidak terbukti.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

MA Pangkas Hukuman Adik Ratu Atut Jadi 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Komisaris Utama PT Balipasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dari empat tahun menjadi tujuh tahun hukuman pidana penjara. Namun, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi terhadap terdakwa kasus korupsi terkait pengadaan alat kesehatan dan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU).  "Setelah mempelajari putusan atas nama terdakwa Tubagus Chaeri Wardana, Kamis (14/1), tim JPU KPK telah menyatakan upaya hukum kasasi atas putusan PT DKI Jakarta tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (18/1).  Ali menyampaikan, alasan Jaksa KPK mengajukan kasasi karena memandang adanya kekeliruan pertimbangan putusan hakim. Terutama tidak terbuktinya dakwaan TPPU.  "Adapun alasan kasasi antara lain JPU memandang ada kekeliruan dalam pertimbangan putusan hakim tersebut terutama terkait tidak dikabulkannya dakwaan TPPU," tegas Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, dalil seluruhnya akan dituangkan Jaksa dalam memori kasasi yang dilayangkan kepada Mahkamah Agung (MA). "Alasan dan dalil selengkapnya akan JPU uraikan dalam memori kasasi yang akan segera diserahkan kepada MA melalui PN Tipikor Jakarta Pusat," pungkas Ali.  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Wawan juga dikenakan denda senilai Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.  Perkara Wawan pada tingkat banding diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan anggota Jeldi Ramadhan, Anthon R Saragih, M Lutfi dan Singgih Budi Prakoso. Selain itu, suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu juga dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58 miliar. Apabila tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti dan apabila hartanya tidak mencukupi uang pengganti, diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.  Meski diperberat pada tingkat PT DKI Jakarta, tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Wawan sebagaimana dakwaan KPK tidak terbukti. Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Hanya saja, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/RknY8hLReCo

Kejar TPPU Suami Airin, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-teman-nginap-wawan-begini-faye-nicole-di-mata-bekas-manajemen_c_266592.jpg" alt="Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel." width="100%">
<figcaption>Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum-Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU-KPK) bakal mempelajari putusan hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman Komisaris Utama PT Balipasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dari empat tahun penjara menjadi tujuh tahun hukuman pidana penjara. KPK membuka peluang mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis PT DKI Jakarta.  ’’JPU KPK akan pelajari lebih lanjut terkait pertimbangan majelis hakim tersebut, utamanya soal pertimbangan dakwaan pasal TPPU,’’ kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (17/12).  Meski hukuman Wawan diperberat menjadi tujuh tahun penjara, namun tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang didakwakan JPU KPK terhadap Wawan tetap tidak terbukti pada putusan banding. Hal ini yang mendasari Jaksa untuk mengajukan kasasi. ’’Selanjutnya JPU akan ambil sikap apakah akan menerima putusan atau melakukan upaya hukum kasasi,’’ cetus Ali.  Kendati demikian, juru bicara KPK bidang penindakan ini mengapresiasi putusan tingkat banding. Dia berharap majelis hakim lain juga akan ikut mempedomani Peraturan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Tipikor.  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Wawan juga dikenakan denda senilai Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.  Perkara Wawan pada tingkat banding diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan anggota Jeldi Ramadhan, Anthon R Saragih, M Lutfi dan Singgih Budi Prakoso. Selain itu, suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu juga dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58 miliar.  ’’Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp.58.025.103.859,00. Dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar uang pengganti tersebut hartanya akan disita untuk membayar uang pengganti dan apabila hartanya tidak mencukupi uang pengganti tersebut diganti dengan pidana kurungan selama satu  tahun,’’ sambungnya.  Meski diperberat pada tingkat PT DKI Jakarta, tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Wawan sebagaimana dakwaan KPK tidak terbukti. ’’Tubagus Chaeri Wardana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum,’’ seperti tertuang dalam amar putusan.  Wawan dinilai terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Namun, Wawan tidak terbukti melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP. Serta dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DeiHa8q0Kls

KPK Buka Peluang Ajukan Kasasi Jeratan Kasus Suami Airin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/JKT-1-ARTIS-SAKSI-SIDANG-WAWAN-FED-10.jpg" alt="Wawan mendengarkan keterangan saksi dalam sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi alat kesehatan di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2020). S" width="100%">
<figcaption>Wawan mendengarkan keterangan saksi dalam sidang kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi alat kesehatan di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2020). S</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyatakan, dirinya sudah lebih dahulu menjadi pengusaha daripada kakaknya, Ratu Atut Chosiyah yang pernah menjabat sebagai Gubernur Banten. Bos PT Balipacific Pragama ini mengklaim, perusahaannya telah mengerjakan beberapa proyek di sejumlah daerah, BUMN dan kementerian sebelum terjadi pemekaran wilayah Banten.  "Perusahaan saya, serta perusahaan lainnya yang ada dibawah kendali saya telah beroperasi sejak tahun 1995 dengan memperoleh pekerjaan dari non SKPD Provinsi Banten dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 2001, jauh sebelum kakak saya menjabat sebagai Gubernur Provinsi Banten, saya sudah mengerjakan pekerjaan dari Dinas/SKPD Provinsi Banten," kata Wawan membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/7).  Wawan mengaku, dirinya dibesarkan dari keluarga pengusaha dan menjalankan usaha jauh sebelum kakaknya diangkat menjadi Gubernur Provinsi Banten. Wawan memastikan, penghasilan yang diperolehnya tidak hanya berasal dari proyek APBD Provinsi Banten.  "Namun juga memperoleh proyek-proyek yang bersumber dari Non APBD Provinsi Banten yaitu dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung serta Pemerintah Pusat (APBN), Instansi Vertikal, BUMN dan Perusahaan Swasta," ucap Wawan.  Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten ini menampik tudingan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Wawan menilai, dakwaan dan tuntutan Jaksa mengabaikan peristiwa hukum, keterangan saksi dan ahli di persidangan.  "Padahal sebenarnya tidak demikian sebagimana ahli TPPU menyampaikan ada hubungan kausal antara tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebagai predicate crime dan TPPU sebagai ilirnya. Jadi Tindak pidana TPPU tidaklah berdiri sendiri, namun merupakan kelanjutan dari pidana tipikor yang terdapat kerugian negara," beber Wawan.  Suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini pun menyesalkan langkah Jaksa yang melakukan pemblokiran rekening dan aset miliknya. Wawan berujar, aset tersebut tidak terkait dengan korupsi.  "Disinilah saya merasa diperlakukan secara tidak adil, karena semenjak sebelum tahun 2005, saya telah menjadi pengusaha. Karena usaha saya jalani dengan tekun, dengan melakukan berbagai investasi pembelian beberapa aset dari hasil usaha dan jerih payah saya sendiri," pungkasnya.  Sebelumnya, Wawan dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider satu bulan kurungan. JPU KPK meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi alat kesehatan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Jaksa meyakini, Wawan selaku pemilik PT Balipasific Pragama (BPP) melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-Perubahan 2012 serta pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Perbuatannya merugikan keuangan negara hingga Rp 94,317 miliar.  Selain itu, dalam kurun waktu 2005-2012 melalui perusahaan yang dimilikinya dan perusahaan lain yang terafiliasi mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek atau penghasilan tidak sah dari beberapa proyek di beberapa SKPD provinsi Banten dan sekitarnya dengan total keuntungan mencapai Rp 1,724 triliun.  Suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini juga diyakini melakukan pencucian uang dalam periode 2010—2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Sedangkan, Wawan juga disebut melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  Wawan dituntut melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Dalam perkara TPPU, Wawan juga dituntut melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Bacakan Pleidoi, Wawan Klaim jadi Pengusaha Sebelum Atut Jadi Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/sidang-wawan-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider satu bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini, Wawan terbukti melakukan korupsi alat kesehatan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana berupa pidana penjara selama enam tahun," kata Jaksa Roy Riady membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/6).  Dalam pertimbangan Jaksa, untuk hal yang memberatkan, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.  "Terdakwa berbelit-belit di depan persidangan dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," ujar Roy.  Sementara itu, untuk hal yang meringankan Wawan dinilai bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mempunyai tanggungan keluarga. Wawan juga sedang menjalani pidana tujuh tahun penjara terkait kasus suap ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Terdakwa juga akan diproses hukum dalam perkara suap Lapas Sukamiskin," jelas Roy.  Jaksa meyakini, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan selaku pemilik PT Balipasific Pragama (BPP) melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-Perubahan 2012, serta pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Perbuatannya merugikan keuangan negara hingga Rp 94,317 miliar.  Selain itu, dalam kurun waktu 2005-2012 melalui perusahaan yang dimilikinya dan perusahaan lain yang terafiliasi, mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek atau penghasilan tidak sah dari beberapa proyek di beberapa SKPD provinsi Banten dan sekitarnya dengan total keuntungan mencapai Rp 1,724 triliun.  Suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany ini juga diyakini melakukan pencucian uang dalam periode 2010—2019 mencapai Rp 479.045.244.180 dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Sedangkan, Wawan juga disebut melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 2005—2010 sebesar Rp 100.731.456.119.  Wawan dituntut melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Dalam perkara TPPU, Wawan juga dituntut melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c dan g UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Suami Walkot Tangsel, Tubagus Chaeri Wardana Dituntut 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/irwansyah.jpg" alt="Aktor Irwansyah saat menjadi saksi di persidangan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2020). Panggilan sebagai saksi ini merupakan ketiga kalinya setelah dua kali Irwansyah mangkir sebagai saksi.FOTO:MIFTAHU" width="100%">
<figcaption>Aktor Irwansyah saat menjadi saksi di persidangan Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2020). Panggilan sebagai saksi ini merupakan ketiga kalinya setelah dua kali Irwansyah mangkir sebagai saksi.FOTO:MIFTAHU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hubungan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan sederet artis ibu kota kembali dibuka dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemarin (28/5) giliran aktor sekaligus penyanyi Irwansyah yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Wawan.  Irwansyah hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan mengenakan baju kasual biru muda. Sebelumnya, suami Zaskia Sungkar itu dua kali absen memenuhi panggilan. ”Dalam dua pemanggilan tersebut, saya dalam keadaan belum boleh keluar rumah karena baru pulang dari luar negeri, dari Belanda,’’ tuturnya.  Dalam perkara TPPU Wawan, Irwansyah merupakan satu di antara sejumlah artis yang dipanggil sebagai saksi dalam sidang. Sebelumnya, jaksa KPK menghadirkan artis Aima Mawaddah Warohmah atau lebih dikenal Aima Diaz. Pesohor Jennifer Dunn juga sempat diperiksa. Mereka ditengarai mengetahui aliran uang dan aset Wawan yang diduga merupakan hasil korupsi.  Irwansyah mengakui pernah bekerja sama dengan Wawan. Bahkan, Irwansyah menjadi direktur di perusahaan yang disokong adik eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu. ’’Namanya (perusahaan) PT Andika Cipta Pratama. Dibentuk Mei 2013, tapi berhenti pada Juni. Saat itu kami tanda tangan notaris di kantor Pak Wawan di The East,’’ ungkap Irwansyah di hadapan majelis hakim.  Perusahaan tersebut semacam production house yang memproduksi film. Wawan sebagai komisaris memiliki saham sebesar 55 persen. Irwansyah mendapatkan saham sebesar 15 persen. ’’Pengerjaan film selesai, cuma proses editing dan promosinya belum sempat. Pembagian kerjanya, saya mengelola di lapangan, Pak Wawan sebagai investor,’’ ujarnya.  Dalam produksi film itu, Irwansyah menyatakan menghabiskan dana sekitar Rp 1 miliar untuk membayar kru dan pemain. Sisa Rp 50 juta dia serahkan ke KPK seiring bergulirnya perkara korupsi yang membelit Wawan. ’’Hasil jerih payah saya belum dibayar. Saya sebagai artis pun belum dibayar,’’ katanya.  Irwansyah mengaku tidak tahu-menahu mengenai perkara TPPU Wawan. Selama bekerja sama, Irwansyah dan Wawan tidak pernah membicarakan sumber uang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pnPUTkaPP0Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZpYKue5eIAE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XsvwSQxVGJI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tubagus chaeri wardana

Berita Terkini