<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/Gong-Yoo-by-Allkpop-1711576565.jpg" alt="Aktor Gong Yoo. (Allkpop)" width="100%">
<figcaption>Aktor Gong Yoo. (Allkpop)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada 3 Desember turut menjadi sorotan. Tak lama, Presiden Yoon Suk Yeol secara resmi mencabut deklarasi tersebut pada pukul 04.27 waktu setempat. Resolusi untuk mencabut darurat militer diusulkan dan disahkan dalam sidang pleno Majelis Nasional. Sidang tersebut, dihadiri 190 anggota parlemen pada pukul 1 dini hari pada 4 Desember. Bintang serial Trunk Gong Yoo mengatakan, mengetahui informasi tentang deklarasi darurat militer dan pencabutannya dari siaran TV. Menurut dia, apa yang dilihat pada siaran itu adalah sesuatu yang sulit dipercaya. &rdquo;Ini seperti sebuah adegan dalam film,&rdquo; ucap Gong Yoo yang menghadiri wawancara pers di sebuah kafe di Samcheong-dong, Jongno, Seoul pada 5 Desember. Wawancara itu membahas serial Netflix Trunk yang dia bintangi Bersama aktris utama Seo Hyun Jin. Menurut Gong Yoo, itu adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan dan akan alami seumur hidup. &rdquo;Pada pagi hari tanggal 4, saya memiliki komitmen lain, jadi saya sedang duduk di meja melakukan beberapa pekerjaan. Tiba-tiba, orang-orang yang bekerja dengan saya di Trunk mulai mengirimi saya pesan di KakaoTalk, dan ruang obrolan menjadi kacau,&rdquo; papar Gong Yoo. &rdquo;Seperti orang lain, saya menghabiskan malam itu dengan cemas, tidak bisa tidur sampai darurat militer dicabut,&rdquo; ungkap aktor Gong Yoo seperti yang diberitakan Allkpop. Trunk yang dirilis di Netflix pada 29 November, bercerita tentang sebuah melodrama misteri yang berpusat pada layanan pernikahan rahasia. Menceritakan hubungan aneh antara dua orang, yang kehidupannya dijungkirbalikkan sebuah batang pohon yang muncul mengambang di sebuah danau.

Bintang serial Trunk Gong Yoo mengatakan, mengetahui informasi tentang deklarasi darurat militer dan pencabutannya dari siaran TV

Aktor Gong Yoo Tanggapi Deklarasi Darurat Militer oleh Presiden Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/bayar-ongkos-angkutan-umum-penumpang-tinggal-gesek_m_104490.jpeg" alt="MASIH MULUS: Pemkot akan menyiapkan fasilitas angkutan umum di Jalan MERR II-C." width="100%">
<figcaption>MASIH MULUS: Pemkot akan menyiapkan fasilitas angkutan umum di Jalan MERR II-C.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya berencana menerapkan program angkutan trunk and feeder tahun ini. Proyek tersebut akan diimplementasikan di Jalan MERR II-C karena selama ini jalan tersebut belum dilalui angkutan umum. Kini rencana sosialisasi mulai disusun.   Panjang Jalan MERR II-C mencapai 11 kilometer. Di sepanjang jalan tersebut terdapat banyak persimpangan. Di antaranya, Jalan Kedung Baruk, Pandugo, Semolowaru, Jalan Arif Rahman Hakim, serta Kertajaya Indah. Persimpangan tersebut merupakan jalur angkutan kota. Nah, dishub berupaya melakukan sinkronisasi dengan angkutan umum yang telah beroperasi. Tujuannya, mereka bisa saling mendukung.   Kabid Angkutan Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan bahwa sosialisasi akan dilakukan dengan menurunkan para pegawai ke lapangan. Mereka diminta menjelaskan program angkutan umum tersebut. Sasarannya pengemudi serta masyarakat di sekitar MERR. &rdquo;Kami tidak ingin program ini memicu kesalahpahaman dan penolakan para pengemudi angkutan kota,&rdquo; katanya.   Selain sosialisasi, tim akan menjaring aspirasi dari mereka. Sistem angkutan seperti apa yang diinginkan masyarakat. Dengan begitu, program trunk and feeder bisa menjadi program angkutan masal yang diterima masyarakat. &rdquo;Bukan program yang berakhir sia-sia dan tidak dimanfaatkan masyarakat,&rdquo; jelas Tundjung.   Menurut rencana, ada 30 angkutan baru yang akan beroperasi di sepanjang Jalan MERR. Armada tersebut menggunakan sistem yang berbeda dengan angkutan kota. Pengoperasian armada menjadi tanggung jawab pemkot. Gaji pegawai, perawatan kendaraan, serta bahan bakar ditanggung pemkot.   Sistem pembayaran penumpang juga tidak manual. Penumpang cukup menggesek kartu di angkutan tersebut. Secara otomatis, uang akan terdebit dari kartu itu dan masuk ke kas daerah. &rdquo;Itu kalau sistem pengelolaannya oleh pemerintah,&rdquo; ujar Tundjung.  Pengelolaan bisa juga dilakukan swasta. Mereka akan bertugas sebagai operator. Akad yang diterapkan adalah sistem sewa. Operator bertanggung jawab merekrut sopir, membayar gajinya, dan membiayai perawatan kendaraan secara berkelanjutan. Sistem pembayaran sama, yakni menggunakan kartu elektronik. &rdquo;Semua sistem itu akan kami sampaikan saat sosialisasi kepada masyarakat,&rdquo; imbuh Tundjung.   Kendaraan yang dioperasikan berupa minibus dan bisa menampung 16 penumpang. Jadi, warga yang akan menuju Jalan MERR harus lebih dahulu naik angkutan kota. Mereka bisa berhenti di perempatan, lalu berganti dengan angkutan anyar tersebut.  Dengan sosialisasi yang gencar, harapannya pada pertengahan tahun realisasi fisik proyek trunk and feeder itu bisa dilaksanakan. Dengan begitu, masyarakat di sepanjang Jalan MERR bisa terlayani angkutan masal dengan baik.  Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa tim siap turun ke lapangan. Mereka akan menjalankan tugasnya sehingga realisasi program angkutan umum tersebut tidak meleset. (riq/c6/git/sep/JPG)

Bayar Ongkos Angkutan Umum, Penumpang Tinggal Gesek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61420_80448_Around-1-grafis-dishub.jpg" alt="Trunk and Feeder di MERR II-C" width="100%">
<figcaption>Trunk and Feeder di MERR II-C</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Program angkutan masal yang dikelola pemerintah kota (pemkot) bakal diterapkan di jalur MERR II-C. Saat ini pemkot masih bingung dalam menentukan sistem yang layak untuk diterapkan di jalur tersebut. Pengelola juga belum pasti. Apakah jalur itu ditangani sepenuhnya oleh pemkot atau diserahkan kepada operator.&nbsp; Informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, sistem pengelolaan harus memiliki cantolan hukum yang tepat. Dengan begitu, proyek bisa berjalan dan tidak bertentangan dengan hukum. Menurut rencana, armada yang dibutuhkan sebanyak 30 kendaraan. Jika menggunakan sistem pertama (dikelola pemkot), pengadaan armada menjadi tanggung jawab pemkot. Selanjutnya, seluruh kendaraan dikelola dan ditangani pemkot. Pemkot harus merekrut 30 pengemudi baru yang dibayar setiap bulan sesuai upah minimum kota (UMK). Selain itu, perawatan armada dibiayai APBD. Jika memakai sistem kedua (dikelola pihak swasta), pengadaan armada tetap dilakukan oleh pemkot. Namun, pengelolaan diserahkan kepada operator dengan sistem sewa. Langkah itu dilakukan karena armada tidak bisa dihibahkan kepada pihak ketiga. Karena itu, operator dikenai biaya sewa. Selain membayar sewa, operator bertanggung jawab merekrut sopir. Gaji sopir juga menjadi tanggung jawab operator. Termasuk biaya perawatan kendaraan secara berkelanjutan. Plt Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyudrajat mengatakan, pemkot berhati-hati dalam menentukan sistem tersebut. Kesalahan penerapan sistem bisa berakibat hukum. Apalagi, proyek trunk and feeder menggunakan dana daerah. Kesalahan penggunaan anggaran bisa berakibat fatal. &rdquo;Kami tidak ingin program berimbas pada kasus hukum,&rdquo; ucapnya. Program trunk and feeder diproyeksikan beroperasi di MERR II-C. Panjang jalur tersebut 11 kilometer. Pemkot akan membayar kepada operator sesuai jarak yang ditempuh. Misalnya nilai setiap kilometer Rp 10 ribu, pemkot harus membayar kepada operator Rp 110 ribu sekali jalan. Dengan sistem tersebut, pendapatan angkutan sudah bisa diperkirakan. Misalnya sehari melayani tiga kali. Artinya, nilai yang diterima dari pemkot mencapai Rp 330 ribu. Angka itu bisa berkurang apabila pengemudi melanggar ketentuan yang disepakati. Misalnya berhenti bukan di halte. Pelanggaran tersebut membuat pemkot berhak memotong biaya kilometernya.&nbsp; Irvan menegaskan, MERR akan menjadi pilot project. Pembahasan sudah mencapai tahap sistem. Setelah ada penetapan sistem, pemkot akan menggelar lelang. Pada pertengahan 2017, proyek tersebut bisa direalisasikan. Program itu melibatkan instansi lain. Dinas perhubungan akan menggandeng dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR). Dinas tersebut bakal terlibat dalam penempatan 60 halte di sepanjang jalur MERR II-C. Juga penataan Terminal Kedung Cowek untuk pul armada. Operator yang siap mengelola 30 armada itu cukup banyak. Mereka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Perusahaan tersebut sudah memiliki infrastruktur untuk perawatan dan pengoperasian armada. Kabid Angkutan Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, tes pasar di sepanjang jalur MERR sudah dilaksanakan. Hasil tes itu digunakan untuk menentukan letak halte dan memperkirakan pemasukan pemkot. Saat ini hasil tes menyatakan bahwa pangsa pasar masih bagus. &rdquo;Karena itu, kami optimistis MERR bisa menjadi pilot project yang cukup bagus,&rdquo; ungkapnya. &nbsp; Operator Wajib Siapkan Infrastruktur TAHAPAN lain yang sangat penting untuk mewujudkan program trunk and feeder adalah pemilihan operator. Tentu, pemilihan harus melalui tahap lelang. Tapi, ada kriteria yang harus dipenuhi peserta lelang. Dinas Perhubungan Surabaya menetapkan tiga kriteria. Pertama, perusahaan harus memiliki pengalaman menangani angkutan umum. Kedua, memiliki infrastruktur seperti bengkel. Ketiga, memiliki jaringan karoseri. Persyaratan itu diperlukan sebagai pendukung perawatan armada yang statusnya milik pemerintah. Masing-masing kriteria memiliki fungsi dan tujuan. Perusahaan yang sudah biasa mengelola angkutan umum pasti memiliki pengalaman memberdayakan sumber daya manusia. Mereka sudah biasa merekrut dan memberdayakan para pengemudi. Termasuk menghitung untung-rugi mengelola angkutan umum. Infrastruktur bengkel juga penting. Perusahaan yang memiliki bengkel diyakini lebih mandiri. Perusahaan itu akan melakukan perawatan secara rutin di bengkel sendiri. Penanganannya pun lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, unit yang dirawat merupakan aset pemkot. Berbeda jika perusahaan tersebut menggunakan pihak ketiga untuk perawatan. Kualitas tidak bisa menjadi jaminan. Selain itu, biaya bisa membengkak. Kriteria terakhir adalah memiliki jaringan karoseri yang cukup luas. Tidak jarang kendaraan membutuhkan spare part dalam waktu singkat. Perusahaan calon operator harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jangan sampai kendaraan tidak beroperasi karena spare part yang dibutuhkan tidak ada. Kabid Angkutan Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, kriteria-kriteria itu ditetapkan sesuai kebutuhan transportasi. Perusahaan operator yang memiliki bengkel bisa menata perputaran uang dengan tepat. Selain itu, mereka lebih taktis dalam menghadapi persoalan yang muncul di kemudian hari. &rsquo;&rsquo;Itu tujuan adanya kriteria dalam persyaratan lelang tersebut,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Dishub tidak bermaksud membatasi perusahaan yang akan menjadi operator. Siapa saja bisa ikut dalam proses lelang tersebut. Namun, kriteria yang ditetapkan harus dipenuhi. Bahkan, Tundjung mendorong Organisasi Angkutan Darat (Organda) Surabaya ikut lelang. &rsquo;&rsquo;Mereka bisa berkarya melalui jasa operator tersebut,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Namun, dari kriteria yang ditetapkan, sudah terlihat perusahaan apa saja yang memenuhi persyaratan itu. Di antaranya, Perum DAMRI, perusahaan otobus (PO), perusahaan taksi, atau perusahaan rental. Mereka memiliki infrastruktur yang diminta dinas perhubungan. Tundjung pun tidak menampik hal itu. Saat ini hanya beberapa perusahaan yang siap. Tapi, pelaksanaan lelang masih lama. Masih ada waktu untuk mempersiapkan infrastruktur. Apabila pemkot menetapkan sistem operator, segeralah menyiapkan diri untuk mengikuti lelang tersebut. (riq/c7/c11/oni/sep/JPG)

Dishub Bingung Tentukan Sistem Angkutan MERR II-C Dikelola Sendiri atau Swasta

trunk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#trunk

Berita Terkini

Aktor Gong Yoo Tanggapi Deklarasi Darurat Militer oleh Presiden Korea Selatan

Bayar Ongkos Angkutan Umum, Penumpang Tinggal Gesek

Dishub Bingung Tentukan Sistem Angkutan MERR II-C Dikelola Sendiri atau Swasta

Download Aplikasi JawaPos.com