<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/ANGGARAN-INFRASTRUKTUR-DIPANGKAS-ali1-2910657357.jpg" alt="Kendaraan Truk dan mobil pribadi melintas di jalan Tol Cikampek, Senin (10/2/2025). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan Truk dan mobil pribadi melintas di jalan Tol Cikampek, Senin (10/2/2025). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menjelang Lebaran Idulfitri, pemerintah resmi mengumumkan beberapa aturan yang bertujuan untuk memperlancar arus mudik dan balik pada periode tersebut. Salah satunya, penerapan pembatasan operasional bagi armada truk di luar angkutan Lebaran untuk lewat jalan tol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai surat kesepakatan bersama (SKB) tiga lembaga, pembatasan angkutan barang atau truk dimulai Senin (24/3) pukul 00.00 sampai Selasa (8/4) pukul 24.00. Larangan selama 16 hari tersebut dikeluhkan terlalu lama dan memberatkan para pengusaha angkutan logistik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan menuturkan, pembatasan tersebut tidak mempertimbangkan masukan para pelaku usaha angkutan barang. Terutama mengenai dampak pada pemilik kendaraan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Bahkan, karyawan dan ekosistem yang terlibat juga diabaikan. Misalnya, pengemudi truk, buruh bongkar muat, pabrik, pergudangan perkapalan, dan para pihak yang terlibat dalam bisnis logistik,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebutkan, pembatasan selama 16 hari akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, pengiriman bahan baku industri menjadi tersendat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Sekaligus mengganggu ekspor-impor. Bahkan bisa jadi ada pembatalan kontrak dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan devisa batal masuk ke dalam negeri,&rdquo; lanjut Gemilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015767358/kecelakaan-beruntun-di-cipanas-cianjur-bus-dan-truk-terlibat-polisi-berlakukan-buka-tutup-jalur">Kecelakaan Beruntun di Cipanas-Cianjur, Bus dan Truk Terlibat, Polisi Berlakukan Buka Tutup Jalur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan terbitnya SKB tiga lembaga tersebut terkait pengaturan lalu lintas selama Lebaran itu, Aptrindo keberatan dan menolak durasi pelarangan operasional kendaraan angkutan barang yang sangat lama (16 hari) atas pelarangan operasional kendaraan angkutan barang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aptrindo menyebut, larangan operasional yang kelamaan itu tentunya berdampak bagi pelaku usaha dunia logistik dan terutama adalah bagi pengemudi dan tenaga buruh bongkar muat yang berpenghasilan harian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena hal tersebut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, Aptrindo akan melakukan aksi stop operasi selama dua hari dari Kamis (20/3) hingga Jumat (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan analisis Aptrindo, larangan tersebut dapat mengakibatkan sejumlah hal negatif. Antara lain, penumpukan barang di pelabuhan karena kapal dari luar negeri terus datang membawa barang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, para eksportir akan kesulitan melaksanakan ekspor dan terancam wanprestasi karena tidak memenuhi kontrak dagang. &rdquo;Dari sisi pengemudi, mereka jadi tidak mempunyai penghasilan,&rdquo; urainya.</div>

Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan menuturkan, pembatasan tersebut tidak mempertimbangkan masukan para pelaku usaha.

Pembatasan Operasional Saat Lebaran Terlalu Lama, Asosiasi Pengusaha Truk Ancam Mogok Besar-besaran

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/Kakorlantas4-1-812528717.jpg" alt="Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memberikan keterangan kepada awak media usai membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Ketupat 2025. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memberikan keterangan kepada awak media usai membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Ketupat 2025. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama Operasi Ketupat 2025 pada 24 Maret-8 April 2025, pemerintah bersama instansi terkait lainnya sepakat melarang angkutan barang sumbu tiga melintas di jalan tol dan jalur arteri. Surat Keputusan Bersama (SKB) larangan tersebut sudah ditandatangani di Gedung NTMC Korlantas Polri pada Kamis (6/3).</p> <p dir="ltr">Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan hal itu usai membuka Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Ketupat 2025. Dia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya sepakat membatasi pergerakan kendaraan sumbu tiga ke atas, khususnya angkutan barang. Pembatasan itu berlaku sepanjang operasi ketupat berjalan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Jadi, batasan (operasional) kendaraan sumbu tiga, tadi kami sudah tandatangani SKB-nya. Itu selama operasi dilarang,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menyatakan, larangan operasional angkutan barang sumbu tiga sudah dirumuskan bersama oleh instansinya bersama kementerian dan lembaga lainnya. Tujuannya untuk memastikan larangan dan pembatasan operasional tersebut membuat arus lalu lintas kendaraan pemudik benar-benar lancar.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Nah apa saja yang dilarang untuk melintas? Yaitu kendaraan sumbu tiga atau lebih, kecuali kendaraan-kendaraan yang mengangkut sembako mulai dari beras, kemudian juga bensin, itu juga masuk di dalam pengecualian. Yang benar-benar tidak boleh, walaupun dia sumbu dua itu adalah truk angkutan pasir, batu, dan lain sebagainya,&ldquo; kata dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Bila masih ada yang beroperasi dan berusaha melintas di jalan tol atau jalur arteri saat operasi ketupat berlangsung, Ahmad Yani memastikan, petugas akan mengambil langkah tegas dengan memberhentikan kendaraan tersebut. Sebab, keputusan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Bahwa selama operasi ketupat, yang menjadi prioritas adalah pemudik.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Jadi, itu yang dilarang dan bagaimana kalau mereka sudah di jalan, ya kami berhentikan. Kami sama-sama sepakat untuk sama-sama berhentikan, tidak boleh jalan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p>

Pemerintah bersama instansi terkait lainnya sepakat melarang angkutan barang sumbu tiga melintas di jalan tol dan jalur arteri.

Resmi, Angkutan Barang Sumbu Tiga Tak Boleh Melintas Jalan Tol dan Jalur Arteri Selama Mudik dan Arus Balik Idulfitri 2025

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/21/1000556261-3255633300.jpg" alt="Petugas Dishub Kota Surabaya mengikuti apel persiapan keamanan jelang Nataru 2024/2025. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Petugas Dishub Kota Surabaya mengikuti apel persiapan keamanan jelang Nataru 2024/2025. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mempersiapkan upaya pengamanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru 2024/2025). Termasuk melakukan pengawasan transportasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan pada libur Nataru 2024/2025 ini, pihaknya memprediksi akan ada peningkatan jumlah pemudik sebesar 10-20 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau lihat data 2023, kenaikan biasanya sekitar 10-20 persen. Mereka berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, tujuan akhir terbesar adalah Jawa Timur, khususnya Surabaya," ujar Tundjung, Sabtu (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memastikan kelancaran pemudik Nataru 2024/2025, Dishub telah melakukan pengecekan kelaikan kendaraan pada terminal-terminal yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Contohnya uji kelaikan di Terminal Tambak Osowilangun pada 16 Desember 2024 kemarin. Setelah lolos RAM Check, kendaraan akan diberi stiker untuk menunjukkan kelaikan operasional," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015445661/ahy-tinjau-bandara-juanda-tingginya-traffic-dan-keterlambatan-penerbangan-jadi-sorotan-jelang-nataru">AHY Tinjau Bandara Juanda: Tingginya Traffic dan Keterlambatan Penerbangan Jadi Sorotan Jelang Nataru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya menyasar kondisi kendaraan saja. Pengemudi kendaraan Nataru juga diminta untuk menjalani tes urine. Dishub Kota Surabaya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Organisasi Angkutan Darat dan kepolisian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana SKB tentang Peraturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Dishub akan memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pembatasan operasional ini salah satunya untuk truk bersumbu tiga atau lebih, seperti trailer dan tronton, dilarang melintas, kecuali yang mengangkut bahan pokok. Harapannya lalu lintas Nataru menjadi lancar," tukas Tundjung.<strong>&nbsp;(*)</strong></div>

Pemkot Surabaya telah mempersiapkan upaya pengamanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru 2024/2025).

Truk Sumbu Tiga Dilarang Melintas di Surabaya Selama Nataru 2024/2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/LMAN-607106872.jpg" alt="ARUS LALU LINTAS DI JALAN TOL" width="100%">
<figcaption>ARUS LALU LINTAS DI JALAN TOL</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Di Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar juga bakal diberlakukan pembatasan untuk truk sumbu 3. Pembatasan dilakukan untuk tujuan Jawa dan Bali sejak 22 Desember hingga 2 Januari.</p> <p>&rdquo;Diprioritaskan untuk roda dua, roda empat, dan bus. Untuk angkutan barang tidak diprioritaskan,&rdquo; papar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno dalam keterangan tertulis kemarin.</p> <p>Ada pengecualian untuk kendaraan atau truk yang mengangkut bahan bakar minyak atau gas, bahan pokok, pakan ternak, hewan, pupuk, dan hantaran uang. &rdquo;Tapi, kami atur dengan sejumlah hal,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Untuk truk dengan pengecualian tersebut harus dilengkapi surat muatan yang diterbitkan pemilik barang. Surat muatan itu berisi jenis barang, tujuan, nama, dan alamat pemilik barang. &rdquo;Surat muatan itu harus ditempelkan di sebelah kiri angkutan barang,&rdquo; terangnya.</p> <p>Pembatasan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). SKB tersebut dikeluarkan untuk pengaturan lalu lintas selama Nataru.</p> <p>Terdapat tiga nomor untuk SKB tersebut, yakni KP-DRJD 8298 2023, 218/XII/2023, dan 19/PKS/Db/2023. Ketiganya ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Plt Kakorlantas Brigjen Aan Suhanan, dan Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Pembatasan tersebut dilakukan demi keselamatan, keamanan, dan ketertiban bersama. Ada beberapa pengaturan untuk kendaraan angkutan barang,&rdquo; ujar Hendro dalam keterangan tertulis kemarin.</p> <p>Pengaturan tersebut berupa pembatasan untuk mobil barang dengan berat lebih dari 14 ribu kilogram, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, truk muatan dengan kereta tempelan, truk gandeng, serta truk yang mengangkut hasil galian atau tambang. &rdquo;Pembatasan itu dilakukan di jalan tol, arteri, dan pelabuhan,&rdquo; paparnya.</p> <p>Pembatasan truk di jalan tol jelang Natal dimulai 22 Desember pukul 00.00 hingga Minggu, 24 Desember, pukul 00.00. Untuk arus balik Natal, pembatasan dimulai Selasa, 26 Desember, pukul 00.00 hingga Rabu, 27 Desember, pukul 08.00. &rdquo;Untuk di jalan non-tol tanggalnya sama, hanya waktunya dari pukul 05.00 hingga 22.00,&rdquo; urainya.</p> <p>Pembatasan truk jelang tahun baru dimulai pada Jumat, 29 Desember, pukul 00.00 hingga Sabtu, 30 Desember, pukul 00.00. Setelah tahun baru, pembatasan dimulai Senin, 1 Januari 2024, pukul 00.00 hingga 2 Januari pukul 08.00. &rdquo;Untuk jalan arteri hanya jamnya berbeda, dari pukul 05.00 hingga 22.00,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Dia mengatakan, ruas tol yang dibatasi tersebar di Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terdapat 29 ruas jalan tol yang dibatasi operasional truk dengan sumbu 3.</p> <p>&rdquo;Hampir semua jalan tol ya,&rdquo; paparnya.</p> <p>Sedangkan jalan non-tol tersebar di Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, dan Bali. &rdquo;Terdapat 28 ruas jalan non-tol yang dibatasi,&rdquo; terangnya.<strong>(fre/aif/c1/idr/c6/ttg)</strong></p>

Di Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar juga bakal diberlakukan pembatasan untuk truk sumbu 3.

Libur Nataru, Kemenhub Berlakukan Pembatasan Truk Sumbu 3 di 29 Ruas Tol dan 28 Jalan Non-Tol

truk sumbu tiga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#truk sumbu tiga

Berita Terkini

Pembatasan Operasional Saat Lebaran Terlalu Lama, Asosiasi Pengusaha Truk Ancam Mogok Besar-besaran

Resmi, Angkutan Barang Sumbu Tiga Tak Boleh Melintas Jalan Tol dan Jalur Arteri Selama Mudik dan Arus Balik Idulfitri 2025

Truk Sumbu Tiga Dilarang Melintas di Surabaya Selama Nataru 2024/2025

Libur Nataru, Kemenhub Berlakukan Pembatasan Truk Sumbu 3 di 29 Ruas Tol dan 28 Jalan Non-Tol

Download Aplikasi JawaPos.com