<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/IMG-20230606-WA0005-2084517859.jpg" alt="Trotoar yang ditutup dengan kawat berduri di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Trotoar yang ditutup dengan kawat berduri di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Duta Besar Amerika Serikat Sung Y. Kim menyatakan akan menyambut baik jika pemerintah Indonesia hendak membuka blokade trotoar di gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Hal itu usai Koalisi Pejalan Kaki meminta agar akses trotoar tersebut dibuka setelah sekian lama. "Kami menyambut baik dan menantikan kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," kata Sung dalam akun Twitter resminya @USAmbIndonesia, dengan terjemahan, Rabu (7/6). Ia menegaskan bahwa pembukaan blokade trotoar tersebut memang patut dipertimbangkan untuk Jakarta yang sudah menjadi kota metropolitan seperti saat ini. Aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta," tandas Yun. Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk membuka blokade trotoar di depan kantor tersebut yang ada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.&nbsp; Menurut Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, tak semestinya trotoar di depan gedung tersebut diblokade dengan alasan keamanan. Pasalnya, banyak juga keamanan pejalan kaki yang terenggut lantaran hak trotoarnya terampas. Oleh karena itu, ia meminta agar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono maupun Kementerian Luar Negeri dapat berkomunikasi dengan Kedubes AS untuk berkomunikasi terkait hal ini. "Kalaupun Pj Gubernur tidak sanggup, sampaikan ke Kemenlu, biar Kemenlu yang berkomunikasi. Apa iya juga harus presiden yang turun tangan ngurusin begini," kata Alfred saat dihubungi wartawan, Rabu (7/6). Hal itu menurutnya mesti tegas dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, jika di waktu pagi dan sore, ia menuturkan bahwa volume pejalan kaki di area tersebut semakin membeludak.&nbsp;&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01705977/koalisi-pejalan-kaki-minta-blokade-trotoar-di-depan-gedung-kedubes-as-dibuka">Koalisi Pejalan Kaki Minta Blokade Trotoar di depan Gedung Kedubes AS Dibuka</a> "Yang hanya diproteksi dengan traffic cone. Dan bulan lalu saya sempat menolong ojek online yang terjatuh di situ karena dia menghindari pejalan kaki di batas traffic cone," tegasnya. (*)

Duta Besar AS menyatakan akan menyambut baik jika pemerintah Indonesia hendak membuka blokade trotoar di gedung Kedutaan Besar Jakpus.

Dubes AS Sambut Baik Soal Pembukaan Akses Trotoar di Merdeka Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Totoar-Kebayoran-Lama-di-Kuasai-PKL-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) di atas trotoar. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, Pergub tersebut ini sedang dalam tahap penyusunan.  Hari menjelaskan, dalam aturan ini nantinya akan dijelaskan trotoar yang diperbolehkan untuk berjualan. Serta syarat PKL yang diperbolehkan jualan juga dirinci.  "Pergub ini lagi dikoreksi. Tentunya di situ yang bisa kita akomodir itu yang trotoar (lebarnya) lebih dari 5 meter," kata Hari saat dihubungi, Jumat (17/1).  Sehingga trotoar yang diperbolehkan untuk lapak PKL juga dilihat dari lebarnya. Tak semua trotoar bisa digunakan untuk berjualan.  Lantas, adakah kategori PKL yang dimuat dalam Pergub tersebut?  Untuk spesifikasi PKL, Pergub akan mengikuti Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 3, yakni pedagang yang diizinkan bukan PKL permanen. "Kemudian tidak boleh bakar-membakar. Jadi harus PKL yang benar-benar ramah lingkungan," imbuh Hari.  Kompor yang boleh digunakan harus elektrik. PKL juga dilarang melakukan aktivitas mencuci peralatan, karena akan mencemari lingkungan. PKL juga akan diatur waktu berjualannya, serta bentuk alat berjualannya pun ditentukan.  Penempatan PKL akan ditentukan melalui Peraturan Wali Kota sesuai rekomendasi Dinas Bina Marga setelah Pergub dikeluarkan. Pada dasarnya, PKL yang dibolehkan berjualan di trotoar tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki. Termasuk bagi pergerakan penyandang disabilitas. Bagi yang melanggar maka akan langsung ditertibkan.  "Yang penting intinya tidak mengganggu pejalan kaki. Hak pejalan kaki tetap nomor satu, ini (PKL ditrotoar) hanya sebagai pelengkap," pungkas Hari.  Namun, saat disinggung kapan Pergub ini diterbitkan, Hari enggan memberi kepastian. Dia hanya berharap aturan ini bisa segera disahkan.

Akomodasi PKL Jualan di Trotoar, Pemprov DKI Siapkan Pergub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/trotoar-di-kemang-akan-diperlebar-anies-akan-jadi-percontohan_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Issak Ramdhani)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Issak Ramdhani)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Trotoar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan akan diperlebar. Tak tanggung-tanggung lebar trotoar akan lebih besar dibandingkan dengan jalan yang ada di kawasan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan rencana itu akan dimulai tahun ini. Dirinya ingin menumbuhkan budaya jalan kaki bagi warga ibu kota, sehingga terotoar akan diperlebar dan senyaman mungkin. "Jadi Insya Allah tahun ini akan dituntaskan. Saya garis bawahi bahwa ini akan menjadi salah satu percontohan bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki," kata Anies, Senin (1/4). Anies mengatakan selama ini pembangunan yang dilakukan hanya mengakomodir untuk kendaraan. Sementara untuk pejalan kaki belum menjadi prioritas. Namun kedepan konsep itu akan diubah. "Sayangnya, kita selama ini memperhatikan alat transportasi yang berbentuk roda, bukan untuk jalan kaki. Kenapa? Karena kaki tak dianggap sebagai alat transportasi utama," ujarnya. Ia menambahkan nantinya Kemang akan menjadi percontohan bagi pengembangan wilayah. Sehingga diharapkan bisa mengajak warga untuk lebih menyukai jalan kaki. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. "Jadi, di Kemang nanti lebar untuk&nbsp;kendaraan relatif besar untuk pejalan kakinya.&nbsp;Teman-teman akan bisa lihat wilayah Kemang akan jadi salah satu percontohan, ruang untuk pejalan kaki akan banyak, kemudian ruang untuk kendaraan beroda itu lebih dibatasi," tegasnya. Setelah pembangunan trotoar selesai, akan ada rekayasa lalu lintas di kawasan Kemang. Bahkan rencananya akan ada shuttle bus yang melayani warga. "Nanti ada rekayasa lalu lintas, kemudian ada shuttle yang berputar terus menerus sehingga orang tidak harus masuk ke dalam kawasan dengan kendaraan," tandasnya.

Trotoar di Kemang Akan Diperlebar, Anies: Akan Jadi Percontohan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-jalan-kaki-di-jakarta-menyeramkan_m_.jpg" alt="Trotoar jadi tempat mangkal ojek dan PKL." width="100%">
<figcaption>Trotoar jadi tempat mangkal ojek dan PKL.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagian trotoar di ibu kota telah diperbaiki. Tapi itu hanya di pusat-pusat kota dan dekat dengan venue Asian Games 2018. Sementara masih banyak trotoar yang kondisinya memprihatinkan. Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai kondisi trotoar di Jakarta belum sepenuhnya baik. Bahkan berjalan kaki di ibu kota terbilang menyeramkan. Data yang dimilikinya setiap enam hari sekali satu pejalan kaki di Jakarta tewas. "Itu artinya jalan kaki di Jakarta menyeramkan. Kota kita itu hanya terbatas pada, Anda harus sehat, muda dan tidak disabilitas. Di luar itu semua fasilitas publik tidak tersedia," kata Nirwono, Rabu (6/9). Di dalam buku berjudul Membangun Peradaban Kota, Nirwono menulis pelanggaran pemanfaatan trotoar terjadi masif dihampir seluruh penjuru kota dan sudah mengakar lama dibenak masyarakat. Pelanggaran yang dimaksud seperti parkir liar, lapak Pedagang Kaki Lima (PKL), kendaraan melintas di trotoar serta lainnya. Menurutnya satu bulan penertiban trotoar tentulah tidak cukup. Ada beberapa yang harus dilakukan. Salah satunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus didorong untuk menertibkan menata dan membangun lebih banyak lagi trotoar. Dia menulis jalan arteri di Jakarta memiliki panjang 1.300 kilometer, maka trotoar yang harus dibangun sepanjang 2.600 kilometer (kiri dan kanan jalan). Namun kini baru 10 persen trotoar yang dibangun. "Yang paling serem sebenernya jalanan kaki sampingnya ada yang jualan gorengan. Pernah kepikir nggak kalau ketumpahan minyak goreng? Itu nggak ada yang nanggung loh. Itu hal yang lumrah tapi sangat mungkin terjadi," imbuh dia.

Pengamat: Jalan Kaki di Jakarta Menyeramkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/trotoar-jakarta-seperti-di-singapura-tapi-ini-bedanya_m_.jpg" alt="Trotoar Jalan MH Thamrin." width="100%">
<figcaption>Trotoar Jalan MH Thamrin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Menyambut Asian Games 2018, sejumlah trotoar di Jakarta dipercantik seperti di luar negeri. Seperti di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Sayangnya perilaku warga masih belum berubah jadi merusak kecantikan trotoar itu sendiri. Salah satu pengguna trotoar Andri, 28, mengakui trotoar di Jakarta Saat ini tidak kalah seperti di Singapura. Namun hanya dibeberapa titik saja, sementara lokasi lainnya masih perlu sentuhan. "Yang mirip Singapura itu depan Thamrin saja, kalau mepet ke belokan yang ramai itu ya Indonesia banget," kata Andri, warga Tangerang kepada JawaPos.com, Selasa (4/9). Sementara sisanya, menurut Andri masih terlihat kumuh. Karena perbaikan trotoar ini belum didukung oleh perubahan perilaku warganya. Menurutnya masih banyak Pedagang Kaki Lima memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Alhasil trotoar tampak masih semrawut. "Trotoarnya bagus buat jalan. Gue jalan dari Sabang lanjut ke Sarinah sampai ke Stasiun Sudirman. Tapi di samping Sarinah masih banyak PKL yang menaruh gerobak di jalan bikin yang jalan kaki susah lewat," cerita dia. Selain itu kualitas udara juga belum mendukung untuk para pejalan kaki. Sehingga saat berjalan, para pejalan kaki terganggu dengan asap kendaraan disekitarnya. Hal itu juga yang membuat para pejalan kaki kurang nyaman. Fasilitas untuk penyeberangan juga masih minim seperti zebra cross atau pelican crosing. Sehingga menyulitkan jika pejalanan kaki ketika hendak menyeberang karena harus bersaing dengan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. "Tapi yang bikin nggak nyaman itu asap kendaraan. Gue jalan kaki berapa kilo di luar negeri enggak ada engap. Itu jalan dari Sarinah ke Sudirman saja sesak rasanya," tutur Andri. Hal lain yang dirasakan dirinya masih mencium bau pesing saat melintas di beberapa titik. Sementara jika di luar negeri aroma pesing hampir tidak tercium disetiap sudut kota saat berjalan kaki. "Pesing ada dikit dan banyak yang buang sampah juga karena ramai ya orang jualan," imbuhnya. Kepala Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas (KPJJU) Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Junaedi Nelman mengatakan konsep pembangunan trotoar di Jakarta memang seperti di luar negri.Dimana trotoar cukup lebar sehingga pejalanan kaki nyaman saat melintas. "Memang konsep design seperti itu," kata Junaedi.

Trotoar Jakarta Seperti di Singapura, Tapi Ini Bedanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/permintaan-djarot-bagi-yang-berkurban-jangan-potong-hewan-di-trotoar_m_154359.jpeg" alt="Sejumlah hewan kurban berada di tempat penampungan dan penjualan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Sejumlah hewan kurban berada di tempat penampungan dan penjualan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Umat muslim seluruh dunia besok, Jumat (1/9) merayakan Idul Adha 1437 H. Pada hari raya ini ditandai dengan ibadah kurban. Untuk itu Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengimbau warga yang berkurban agar tidak memotong hewan di atas trotoar. Menurut dia, memotong hewan kurban sama halnya menodai kesucian Lebaran Idul Adha. "Saya imbau masyarakat tidak menyembelih di trotoar yang bisa mencemari atau menodai nilai-nilai mulia dari Idul Adha," kata Djarot saat ditemui JawaPos.com di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (31/8). Mantan Wali Kota Blitar itu mengingatkan, seluruh warga masyarakat untuk melaksanakan ibadah penyembelihan dengan cara yang baik dan halal. Begitu juga dengan pengolahan limbahnya. "Masyarakat yang besok atau hari Sabtu untuk menyembelih hewan kurban, pastikan penyembelihan itu dilakukan dengan cara-cara yang halal," tutur dia. "Pastikan pengolahan limbah dilakukan dengan baik. Apabila ada kebutuhan-kebutuhan khusus terutama dalam pengolahan limbah," lanjutnya. Jika masyarakat mengalami kesulitan, sebaiknya menghubungi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) terdekat agar bisa memperoleh bantuan. "Tolong hubungi kami di Dinas KPKP maupun di kelurahan terdekat. Saya sudah perintahkan semua kelurahan dan kecamatan. PPSU bisa membantu bagi warga masyarakat yang besok Jumat atau Sabtu bisa menyembelih hewan," imbau Politikus PDI Perjuangan itu.

Permintaan Djarot Bagi yang Berkurban, Jangan Potong Hewan di Trotoar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/djarot-setop-kebiasaan-gali-lubang-tutup-lubang_m_154165.jpeg" alt="Selain sering dirusak utilitas, trotoar juga dijadikan tempat parkir liar. Sehingga disabilitas kehilangan hak untuk berjalan kaki." width="100%">
<figcaption>Selain sering dirusak utilitas, trotoar juga dijadikan tempat parkir liar. Sehingga disabilitas kehilangan hak untuk berjalan kaki.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tampak gerah dengan kebiasaan para operator yang suka gali dan tutup lubang di sepanjang trotoar. Hal itu merusak pedestrian yang sudah dibangun dengan bagus. Untuk itu mantan Wali Kota Blitar ini meminta para operator untuk merapikan kabel-kabel ataupun pipa ke dalam box utilitas dari Dinas Bina Marga. Sebab selama ini tidak jarang ditemukan, lubang bekas penggalian kabel yang merusak trotoar. Padahal sebelumnya trotoar sudah bagus dan tertata rapi. "Harus ada petugas kita di lapangan, officer yang langsung di lapangan berkordinasi perusahaan operator, termasuk juga dengan PDAM. Setop kebiasaan gali lubang tutup lubang. Dulu banyak sudah dibangun bagus, gali lagi, tutup lagi, eh jelek," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/8). "Ke depan jangan ada lagi, trotoar yang sudah dibangun dibongkar lagi di digali lagi, hanya gara-gara mau masang kabel utilitas, ini nggak boleh," lanjutnya. Selain itu, Djarot juga akan memberi sanksi tegas bagi oknum yang melakukan penggalian dan tidak bertanggung jawab. "Saya minta kepada jajaran Wali Kota, camat, SKPD terkait untuk menertibkan tiang-tiang liar yang dibangun oleh operator," Menurut Djarot, terkadang para operator tidak izin untuk mencabut, dan langsung mengidentifikasi. "Itu tanggung jawab siapa, operatornya siapa, kita akan beri sanksi," tegasnya. Dia juga akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan masalah ducting kabel utilitas, agar trotoar di DKI secepatnya bisa tertata rapi.

Djarot: Setop Kebiasaan Gali Lubang Tutup Lubang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/wow-terapkan-bulan-tertib-trotoar-aparat-amankan-11935-kendaraan_m_153679.jpeg" alt="Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/8)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai tempat khusus bagi para pejalan kaki, ternyata banyak disalahgunakan oleh para penggendara kendaraan bermotor.&nbsp; Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 99/2017 tentang Bulan Tertib Trotoar, yang berlangsung dari Selasa (1/8) hingga Jumat (31/8). Memasuki pengujung bulan tertib trotoar, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah berharap agar pelaksanaan program tersebut tetap dijalankan agar masyarakat terbiasa menerapkan fungsi utama trotoar. Andri mengaku, dirinya ingin meneruskan program penertiban tersebut tanpa batas waktu. Namun, hal tersebut masih menunggu rapat evaluasi bersama Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Nanti saya dengan Satpol PP dengan SKPD yang lain memberikan evaluasi juga masukan apakah program ini selesai atau dilanjutkan. Kalau saya sih pengennya diterusin biar lebih tertib," ujar dia kepada JawaPos.com di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/8). Tercatat sebanyak 11.935 kendaraan diamankan saat penertiban parkir liar di atas trotoar per tanggal 1-27 Agustus 2017. Dengan rincian, yakni derek 620 kendaraan, tilang Dishub 1.050, tilang polisi 1.250, OCP roda 2 5.693, OCP roda 4 2.517 dan jaring angkut sebanyak 805. Dishub DKI mencatat, penyalahgunaan di trotoar paling banyak dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL), kemudian kendaraan yang melintas di trotoar, dan kendaraan yang parkir.&nbsp; Bahkan, menjelang lebaran Idul Adha ini, kerap ditemukan pedagang hewan kurban berjualan di trotoar.&nbsp;

Wow, Terapkan Bulan Tertib Trotoar, Aparat Amankan 11.935 Kendaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/catat-djarot-bakal-cabut-kjp-dan-bpjs-pelanggar-trotoar_m_151769.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat semakin tegas menindak para pelanggar fungsi trotoar, baik itu Pedagang Kaki Lima (PKL) atau pengendara sepeda motor.&nbsp; Kali ini, dia mengancam akan mencabut fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) milik mereka.&nbsp;Djarot juga telah memerintahkan petugas Satpol PP untuk mencatat identitas mereka dan mengambil KTP nya. "Saya sudah panggil Kasatpol PP. Kalau ada yang parkir di situ, ada yang jualan di situ, angkut. Bahkan saya bilang, ambil KTP-nya, masukkan data. Dan kita crosscheck apakah yang bersangkutan mendapatkan fasilitas untuk KJP atau BPJS," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/8). Namun, sebelum KJP dan BPJS dicabut, pelanggar akan diberi dua kali peringatan. Setelah diberi dua kali kesempatan, Pemprov DKI Jakarta akan proses pencabutan fasilitasnya. "Sekali lagi dia melanggar, kasih peringatan, sekali lagi dia melanggar, cabut fasilitas itu. Langsung kita kasih sanksi, enggak akan dapat (KJP dan atau BPJS)," lanjut Djarot. Kebijakan itu, kata Djarot, sudah diberlakukan hari ini. Alasannya, pembangunan trotoar sedang dikejar target untuk perubahan sistem transportasi di Jakarta. Selain itu, juga demi kenyamanan pejalan kaki. "Ini, tadi malam saya instruksikan, operasi terus. Karena kita lagi gencar bangun trotoar, kita akan perlebar itu untuk mengantisipasi tahun depan, dua tahun lagi," jelasnya.

Catat! Djarot Bakal Cabut KJP dan BPJS Pelanggar Trotoar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#trotoar jakarta

Berita Terkini