<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elite-pdip-apresiasi-mundurnya-eks-wali-kota-madiun_m_229107.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengapresiasi mundurnya eks Wali Kota Mandiun, Djatmiko Royo. Mundurnya Djatmiko dinilai suatu keputusan sikap yang tepat." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengapresiasi mundurnya eks Wali Kota Mandiun, Djatmiko Royo. Mundurnya Djatmiko dinilai suatu keputusan sikap yang tepat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Golkar sudah dapat dipastikan sebagai pemenang di daerah pemilihan Sumatera Utara 2 dengan mengirimkan 3 calon legislatifnya ke Senayan. Selain Lamhot Sinaga yang merupakan petahana, partai pohon beringin ini juga berhasil mengirim dua wajah baru, yaitu, mantan Bupati Padang Lawas Utara, Andar Amin Harahap dan Trinovi Khairani. Dapil Sumut 2 meliputi: Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sidempuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Gunungsitoli, Nias, Nias Utara, Nias Selatan&nbsp; dan Nias Barat. Dapil ini mendapat 10 kuota kursi DPR. Berdasarkan 98 persen data hasil rekapitulasi kecamatan yang sudah masuk, Senin, (4/3), Golkar memperoleh 705.215 suara. Di Posisi ke dua dan ke tiga diisi oleh PDIP dengan memperoleh 364.061 dan NasDem dengan perolehan 318.796.&nbsp; Gerindra memperoleh 285.083 suara, diikuti Demokrat 233.235 suara. Sementara PKB dan PAN bersaing ketat dengan perolehan yang cukup dekat. PKB mendapatkan 140.912 suara, sedangkan PAN mendapatkan 138.726 suara. Pada Pemilu kali, ini PKS harus rela kehilangan perwakilannya di Sumut 2 karena hannya memperoleh 93.556 suara. PDIP bertahan dengan mengirim dua calegnya ke Senayan. Trimedya Panjaitan, politisi senior yang sudah 4 periode duduk menjadi anggota DPR RI dari dapil ini, tertinggal jauh dari koleganya Mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon. Kursi ke dua PDIP diisi oleh Sihar P. Sitorus. Sedangkan NasDem yang pada Pemilu 2019 lalu memperoleh dua kursi, kini hanya diwakili oleh Martin Manurung yang merupakan petahana. Gerindra, PAN dan PKB bertahan dengan tetap mengirim satu perwakilannya yang juga petahana. Mereka adalah: Gus Irawan Pasaribu, Saleh Partaonan Daulay dan Marwan Dasopang.&nbsp; Sementara, Demokrat juga tetap mengirim satu perwakilan, yaitu Sabam Sinaga yang berhasil menyingkirkan petahana Ongku P. Hasibuan. Namun perebutan kursi di dalam Partai berlogo Mercy ini masih ketat antara Sabam Sinaga dengan Ilham Mendrofa. Berikut 10 Caleg DPR RI Dapil Sumut 2 yang dapat dipastikan duduk berdasarkan jumlah suara dan pembagian kursi dengan sistem Sainte Lague: 1. LAMHOT SINAGA 2. Drs. RAPIDIN SIMBOLON, M.M. 3. MARTIN MANURUNG, S.E, M.A. 4. H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E., AK., M.M., CA. 5. ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP., M.Si 6. SABAM SINAGA/ ILHAM MENDROFA 7. TRINOVI KHAIRANI, B.A. 8. H. MARWAN DASOPANG, M.Si. 9. Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A. 10. SIHAR P.H. SITORUS

Golkar memperoleh 705.215 suara. Di Posisi ke dua dan ke tiga diisi oleh PDIP dengan memperoleh 364.061 dan NasDem dengan perolehan 318.796.

4 Wajah Baru Caleg DPR RI Dapil Sumut 2 yang Lolos ke Senayan, Trimedya Tersingkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-tunda-pengumuman-seleksi-hakim-mk-hingga-12-maret_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan mengatakan, penundaan ini berdasarkan keputusan bersama seluruh fraksi di DPR." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan mengatakan, penundaan ini berdasarkan keputusan bersama seluruh fraksi di DPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menegaskan, revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata (UU KUHAP) harus mendukung kepada para pencari keadilan, bukan mendukung kepada negara, baik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) atau pemerintah daerah (pemda). Sebab, negara tidak selamanya benar dan seringkali negara menjadi pihak termohon dalam kasus perdata.  “Menurut saya, UU KUHAP ini harus pro kepada pencari keadilan. Bukan pro kepada negara. Karena banyak kasus termohonnya itu negara. Kan tidak selamanya negara benar. Ya kalau negara ini benar tidak akan ada korupsi,” kata Trimedya kepada wartawan, Senin (12/9).  Menurut Trimedya, apabila pihak negara menang dalam kasus perdata, maka kemenangan tersebut hanya ada di atas kertas, saja karena tidak bisa dieksekusi di lapangan. Karena itu, ia menilai persoalan eksekusi oleh kepolisian terlalu sulit jika harus diatur dalam peraturan pelaksana UU secara rigid.  Meski harus diselipkan dalam RUU yang terdiri dari 358 pasal dan 14 bab tersebut, maka harus dipertegas maksimal berapa lama pelaksanaan ekseksui tersebut dilakukan pasca putusan pengadilan tercapai.  “Nah itu harus diterjemahkan oleh pihak pengadilan. Apalagi kalau misalnya kasus tanah itu kan berkaitan dengan adu massa. Kepolisian tentu kewalahan. Nah ini seperti apa yang harus kita lakukan di dalam revisi UU tersebut. Sehingga putusan perdata ini tidak macan kertas. terutama orang-orang pencari keadilan itu hak-hak nya terpenuhi,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.  Diketahui, Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui Staatsblad Nomor 23 dan berlaku pada Januari 1848. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku. Hukum Acara Perdata ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini.  Sehingga tidak dapat menampung berbagai perkembangan hukum. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan.

Revisi UU KUHAP Diharapkan Pro Terhadap Pencari Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-tunda-pengumuman-seleksi-hakim-mk-hingga-12-maret_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan mengatakan, penundaan ini berdasarkan keputusan bersama seluruh fraksi di DPR." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan mengatakan, penundaan ini berdasarkan keputusan bersama seluruh fraksi di DPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masuk ke gelanggang pilpres menuai sorotan tajam. Terutama dari kalangan internal partainya sendiri. Salah satunya elite partai banteng moncong putih Trimedya Panjaitan.  “Saya sebagai rekan satu partai, bertanya, Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi Gubernur selain main di Medsos apa kinerjanya?” ujar Trimedya kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/6).  Bahkan, Trimedya juga mempertanyakan kinerja rekan satu partainya itu. Mulai dari persoalan Wadas, banjir rob, hingga angka kemiskinan di Jawa tengah yang masih terus tinggi.  “Tolong gambarkan track tecord Ganjar di DPR, kemudian sebagai gubernur. Apa Wadas selesai. Lalu banjir rob itu terus terjadi. Lalu berapa jalan yang sudah terbangun. Tolong masyarakat juga apple to apple memperbandingkan,” tegas Trimedya.  Bagi Trimedya langkah Ganjar yang bermanuver untuk nyapres di 2024 sudah kelewat batas. Bahkan, dalam istilah orang jawa bisa disebut kemlinthi (sok, songong, congkak).  “Kalau kata orang Jawa Kemlinthi ya. Harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng dan dia bisa berinteraksi dengan kawan-kawan stuktur di sana DPD DPC DPRD provinsi DPRD kab kota, itu baru,” ujar Trimedya yang juga Wakil Ketua MKD DPR ini.  Lebih lanjut, Trimedya melihat langkah Ganjar terlalu ketara menampilkan syahwat politik, tampak dari safarinya ke berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini. Diketahui, Ganjar aktif keliling Indonesia mulai dari Sumut hingga Makassar, Sulsel.  “Ini kan kelihatan main semua, ke mana mana semua jalan ke Medan ke Makassar, ya kita ketawa-ketawa saja pada saat PON Papua ada yang teriak Ganjar... ganjar... siapa orang Papua yang tahu Ganjar, kelihatan bener by design (sudah diatur) apalagi orang yang mengerti politik,” ungkap legislator dapil Sumut II ini.  Trimedya juga menekankan, seharusnya Ganjar sebagai salah satu kader yang tergolong lama di partai, bisa memahammi karakter PDI Perjuangan dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.  “Bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar tidak menghargai Ibu (Megawati),” pungkasnya.

Trimedya Sebut Ganjar Tak Menghargai Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elite-pdip-apresiasi-mundurnya-eks-wali-kota-madiun_m_229107.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengapresiasi mundurnya eks Wali Kota Mandiun, Djatmiko Royo. Mundurnya Djatmiko dinilai suatu keputusan sikap yang tepat." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengapresiasi mundurnya eks Wali Kota Mandiun, Djatmiko Royo. Mundurnya Djatmiko dinilai suatu keputusan sikap yang tepat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan berbicara mengenai sosok Ketua DPR Puan Maharani. Menurutnya, kolega satu partainya itu bukan sosok yang suka bersandiwara.  Menurutnya, Puan adalah kader sekaligus pemimpin yang apa adanya, tak suka bersandiwara di ruang publik. Atau sengaja memoles dirinya demi kepentingan viral di sosial media.  “Mbak Puan bukan tipe pemimpin yang suka berpura pura yang memoles dirinya seakan akan populis, seolah-olah berpihak kepada rakyat. Dia lahir sebagai cucu Bung Karno, anak Bu Mega anak Pak Taufik kemudian jadi Politikus nasional, ya dia enggak perlu kepura-puraan,” kata Trimedya, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (1/6)  Menurut Trimedya, mencari pemimpin haruslah yang apa adanya, bukan mempermak dirinya seolah-olah paling berpihak kepada rakyat. Trimedya lalu menyoroti Ganjar yang hanya memoles diri dari opini publik.  “Jatuh dari sepeda, akting ada hari kanker botak bukan yang begitu-begitu, coba apa gunanya Ganjar botak, tunjukkan empati. Kan enggak juga, kenapa dia enggak botak ketika Indonesia kalah di semifinal Sea Games,” kritik legislator dapil Sumut II ini.  Trimedya lalu memaparkan track record Puan yang sudah menjabat Ketua Fraksi PDIP di era oposisi SBY saat itu 2009-2014 dan Ganjar ada sebagai Anggota Fraksi saat itu.  “Dia berhasil mengorganisir PDI Perjuangan sebagai partai oposisi kita bisa diperhitungkan. Lihat saja kami dulu banyak atraksi yang kita lakukan beda dengan yang oposisi sekarang, enggak jelas,” ungkap Trimedya.  Trimedya juga menganggap Puan berhasil memimpin DPR di tengah konstelasi politik yang tinggi, apalagi para pimpinan DPR adalah kader terbaik parpol-parpol di Senayan.  “Pimpinan DPR ini kan jagoan-jagoan semua ada Dasco ada Muhaimin ada Rachmat Gobel ada Lodewijk itu kan jagoan-jagoan semua. Dia juga bisa memimpin pemilihan pimpinan komisi dan AKD mulus semuanya, itu jelas ukuran-ukuran kinerja, itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat,” pungkas Ketua Umum Punguan Panjaitan se-Jabodetabek ini.  Sebelumnya, Puan menjawab pandangan negatif sebagian pihak yang mencibir karir politiknya. Puan menekankan meskipun ia merupakan cucu sang proklamator Bung Karno dan anak dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, bukan berarti untuk mencapai karir politiknya tanpa kerja keras alias mengandalkan privilege politik.  "Mungkin banyak yang berpikir saya mencapai posisi sekarang ini dengan mudah, karena menjadi cucu dan anak seorang tokoh dianggap bisa memuluskan jalan. Tapi kenyataannya tidak ada pencapaian tanpa kerja keras," kata Puan, dalam video wawancara yang ia posting di akun @puanmaharaniri beberapa waktu lalu.

Makin Panas, Trimedya Ungkap Jejak Puan Sekaligus Kritik Ganjar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elite-pdip-apresiasi-mundurnya-eks-wali-kota-madiun_m_229107.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengapresiasi mundurnya eks Wali Kota Mandiun, Djatmiko Royo. Mundurnya Djatmiko dinilai suatu keputusan sikap yang tepat." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengapresiasi mundurnya eks Wali Kota Mandiun, Djatmiko Royo. Mundurnya Djatmiko dinilai suatu keputusan sikap yang tepat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun tiga poin. Karenanya politikus PDIP itu meminta tiga lembaga penegak hukum untuk bersinergi dalam menangani pemberantasan korupsi.  "Untuk mengatasi menurunnya indeks persepsi korupsi, tiga lembaga penegak hukum, KPK, polri dan kejaksaan harus duduk bersama membahas strategi pemberantasan korupsi," terang Trimedya, Kamis (28/1).  Ketiga lembaga itu, kata Trimedya, mempunyai kewenangan untuk pemberantasan korupsi. Menurut dia, tidak boleh ada rivalitas negatif dalam penegakan hukum. Mereka harus bersinergi dan bekerjasama dalam menangani kasus rasuah di Indonesia.  Menurut dia, sebenarnya penurunan indeks persepsi korupsi itu suatu hal yang biasa, karena semua negara mengalaminya. Namun, data yang disampaikan TII bisa menjadi warning bagi tiga instansi penegak hukum yang menjadi lokomotif dalam pemberantasan korupsi. Mereka harus bekerja lebih keras dalam penanganan tindak pidana korupsi.  Trimedya juga mengatakan, pandemi Covid-19 memang menjadi salah satu faktor menurunya indeks persepsi korupsi. Karena dengan adanya pandemi, gerak penegak hukum terbatas. Mereka harus betul-betul berhati-hati dalam melakukan tugas. Sebab, saat ini banyak penegak hukum yang terpapar Covid-19.  "Kalau di kepolisian dan kejaksaan, saya tidak tahu sudah berapa orang yang terkena Covid-19," ucap dia. Jadi, Covid-19 menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum," ujarnya.  Apalagi, lanjut dia, anggaran di bidang penindakan juga dipangkas. Hal itu menyebabkan penindakan berjalan tidak efektif. Dia pun berharap, agar pandemi Covid-19 bisa segera berlalu. "Sehingga kerja penegakan hukum bisa berjalan dengan baik. Gerak penegak hukum tidak lagi terhalang Covid-19," tuturnya.  Trimedya menegaskan, tiga instansi penegak hukum itu harus bekerjasama dan bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi. Khususnya polri yang mempunyai Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit Prabwo. "Dengan kapolri baru penindakan korupsi harus kenceng," tandasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/01/2021/pernyataan-nadiem-soal-polemik-jilbab-lukai-dunia-pendidikan/">Baca Juga: Pernyataan Nadiem Soal Polemik Jilbab Lukai Dunia Pendidikan</a> Diketahui, IPK atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2020 mengalami penurunan hingga tiga poin, berada pada angka 37 dengan rangking 102. Padahal pada 2019, Indonesia memeroleh skor 40 dan rangking 85  “CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalau kita berada pada askor 40 dan rangking 85 ini 2020 berada di Skor 37 dan rangking 102,” kata Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan CPI Indonesia dalam siaran daring, Kamis (28/1).  Selain Indonesia, ada negara lain yang memiliki skor sama dengan Indonesia, yakni Gambia. Bahkan negara tetangga seperti Timor Leste, CPI negara tersebut mengalami kinaikan dari 38 dengan pada 2019, kini menjadi 40 pada 2020. Sementara angka CPI Malaysia juga mengalami penurunan hingga dua poin pada 2020.

IPK Turun, Komisi III DPR: 3 Instansi Penegak Hukum Wajib Bersinergi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/kabareskrim.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengaku sudah mendengar Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bakal menggantikan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.  Bahkan Trimedya menyebut, Listyo juga telah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai bursa Kapolri ini.  "Memang saya dengar dari orang-orang dia di Solo, sudah tiga hari yang lalu sudah final, seminggu lalu dia sudah dipanggil Jokowi, tapi kita lihat aja kan, buktinya nanti," ujar Trimedya kepada wartawan, Selasa (12/1).  Trimedya berujar, Listyo memang sudah memenuhi kriteria sebagai calon Kapolri. Karena dia salah satu jenderal bintang tiga yang kapasitasnya tidak perlu diragukan.  "Mudah-mudahan Pak Sigit ini bisa melaksanakan tugasnya," katanya.  Trimedya mengatakan saat ini pengumuman calon Kapolri sangatlah terbuka berbeda dengan yang sebelumnya. Karena calon Kapolri ini diumumkan oleh Ketua Kompolnas Mahfud MD.  "Pak Mahfud kemarin mengumumkan nama yang diajukan Kompolnas, biasanya kan enggak, periode pertama Jokowi kan enggak, ini kan Pak Mahfud umumkan ada lima nama yang diajukan Kompolnas," ungkapnya.  Diketahui, Kompolnas telah menyerahkan lima nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi sejak Kamis (7/1). Ketua Kompolnas Mahfud MD memaparkan kelima calon penerus kepemimpinan Jenderal Pol Idham Azis, seluruhnya menyandang bintang tiga.  Kelimanya adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, kemudian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.  Kemudian Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto.  Adapun nantinya Presiden Jokowi akan memilih nama calon tunggal Kapolri untuk diserahkan ke DPR. Setelah itu akan mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di DPR. DPR punya tenggat waktu 20 hari sejak surat presiden diterima untuk memutuskan setuju atau tidak atas pencalonan kandidat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ClZjPKTbzg8

DPR Buka-bukaan, Listyo Sigit Sudah Dipanggil Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Kapolri-Jenderal-Polisi-Idham-Azis-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di gedung Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (7/1/2020). Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melantik perwira tinggi kepolisian yaitu Kepala Kepolis" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis saat memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Tinggi Polri dan Kapolda, di gedung Bareskrim, Mabes Polri Jakarta, Selasa (7/1/2020). Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melantik perwira tinggi kepolisian yaitu Kepala Kepolis</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bursa calon Kapolri masih penuh teka-teki. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat ini belum menetapkan kandidat calon Kapolri untuk diserahkan ke Presiden Jokowi. Anggota <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisi-iii-dpr/">Komisi III</a> DPR <a href="https://www.jawapos.com/tag/trimedya-panjaitan/">Trimedya Panjaitan</a> memprediksi pekan depan Presiden Jokowi mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR.  Trimedya menyatakan, saat ini komisinya menunggu usul nama calon Kapolri dari Presiden Jokowi. Jika presiden cepat menyerahkan nama, DPR pun akan cepat memprosesnya. "Prediksi saya Rabu depan. Presiden Jokowi kan senang hari Rabu," tutur anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut.  Terkait dengan nama, Trimedya mengaku belum mengetahui siapa yang diusulkan menjadi pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Dia hanya mewanti-wanti Presiden Jokowi agar tidak salah memilih Kapolri pengganti Idham Azis. Sebab, tantangan ke depan sangat berat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/ksp-bantah-sudah-ada-paket-gatot-listyo-jadi-kapolri-dan-wakapolri/">KSP Bantah Sudah Ada Paket Gatot – Listyo Jadi Kapolri dan Wakapolri</a>  Menurut dia, ada sejumlah <a href="https://www.jawapos.com/tag/calon-kapolri/">kriteria Kapolri</a> yang harus menjadi perhatian presiden. Kapolri ke depan harus sosok yang kepentingan pribadinya sedikit. ’’Mudah-mudahan orang yang hampir selesai dengan dirinya. Tidak ada beban anak, keluarga dari pihak dia, dan keluarga dari istrinya,’’ paparnya.  Selain itu, Kapolri baru harus sosok eksekutor dan memperhatikan angkatan. Sebab, kata Trimedya, salah satu hal yang harus diperhatikan untuk membenahi institusi Polri adalah regenerasi. Mulai rekrutmen, promosi, hingga mutasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/01/2021/dpr-minta-jokowi-segera-usulkan-nama-calon-kapolri/">DPR Minta Jokowi Segera Usulkan Nama Calon Kapolri</a>  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak mau mengomentari nama-nama calon Kapolri yang sudah beredar luas di publik. Ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/kompolnas/">Kompolnas</a> itu menyatakan bahwa belum ada yang pasti soal pengganti Idham. ’’Belum ada yang final,’’ ungkapnya kemarin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HJ3HGDxylMc

Nama Calon Kapolri Diprediksi Muncul Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/elite-pdip-apresiasi-mundurnya-eks-wali-kota-madiun_m_229107.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengapresiasi mundurnya eks Wali Kota Mandiun, Djatmiko Royo. Mundurnya Djatmiko dinilai suatu keputusan sikap yang tepat." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan mengapresiasi mundurnya eks Wali Kota Mandiun, Djatmiko Royo. Mundurnya Djatmiko dinilai suatu keputusan sikap yang tepat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan mengakhiri tugasnya pada Januari 2021 mendatang. Sejumlah nama jenderal pun muncul sebagai kandidat pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Presiden Joko Widodo pun diwanti-wanti tidak salah pilih kapolri baru.  Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan. "Tantangan ke depan sangat berat. Jadi, presiden jangan sampai salah pilih Kapolri yang akan datang," terangnya.  Menurut dia, ada beberapa kriteria calon kapolri yang harus menjadi perhatian presiden. Yaitu, kapolri yang baru nanti harus merupakan sosok yang sedikit kepentingan pribadinya. Jika dibilang tidak ada kepentingan pribadi, hal itu tidak mungkin. Jadi, dia sosok yang sudah hampir selesai dengan dirinya.  Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, kapolri mendatang harus sosok eksekutor dan memperhatikan angkatan. Sebab, kata dia, untuk membenahi institusi polri, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana regenerasi berjalan dengan baik.Yaitu, bagaimana rekrutmen, promosi, dan mutasi bisa berjalan dengan baik. Kapolri juga harus sosok yang mau telaten membenahi mulai dari rekrutmen. "Semua itu kan sangat tergantung dari mulai rekrutmen. Kalau rekrutmennya baik pasti hasilnya baik," tutur politisi yang berlatarbelakang pengacara itu.  Selanjutnya, tutur Trimedya, Kapolri ke depan harus bisa lebih mengedepankan fungsi pengayoman masyarakat, bukan fungsi penegakan hukum. Saat ini, polisi lebih mengedepankan penegakan hukum. Seharusnya yang lebih dikedepankan adalah memelihara ketertiban umum, memberikan rasa aman kepada masyarakat, baru kemudian penegakan hukum.  Selain itu, kapolri yang akan datang harus bisa membenahi Bhabinkamtibmas, sehingga bisa melakukan deteksi dini, termasuk mendeteksi potensi teroris, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai proyek pembangunan, dan permasalahan lainnya.  Menurut dia, saat ini Bhabinkamtibmas agak lemah karena tidak banyak perhatian. Yang harus diperhatikan Bhabinkamtibmas adalah alat komunikasi, kendaraan, honor, dan lainnya. Kalau itu diperhatikan dan berkolaborasi dengan Babinsa, maka deteksi dininya akan kuat dan tercipta rasa aman.  Soal profesional, modern, dan terpercaya (Promoter) yang menjadi program kerja Polri, menurut dia, sejauh ini sudah cukup bagus. Terbukti, komplain terhadap Polri belakangan sudah semakin berkurang. Itu harus diapresiasi. "Tapi Bhabinkamtibmas itu yang harus diperhatikan, termasuk anggarannya," kata dia.  Dia menilai, sosok Kapolri Idham Azis sebenarnya sudah cukup bagus, karena sudah hampir selesai dengan dirinya, sehingga tidak memiliki beban. Namun, dari sisi gebrakan, Idham Azis dinilai kurang menonjol. "Mungkin karena dia hanya menjabat satu tahun dua bulan saja dan termakan Korona," papar dia.  Menurut dia, sosok Kapolri ke depan harus bisa mengkombinasikan apa yang sudah dilakukan Idham Azis dan Tito Karnavian. Keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dia mengusulkan agar kapolri ke depan jangan yang sangat dekat masa pensiun. Tapi juga jangan yang terlalu lama pensiunnya, agar terjadi regenerasi.  Sebelumnya, Ketua Komisi III Herman Hery menambahkan, masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukan dan usulan nama calon kapolri. Namun, semua keputusan ada di tangan presiden, karena pengusulan calon kapolri adalah hak prerogatif presiden.  Komisi III, kata Herman, hanya melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan kepada calon yang diusulkan presiden. Soal menerima atau menolak, hal itu bergantung pada uji kelayakan nanti. "Yang pasti presiden bebas memilih calon kapolri," terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rQrxqEwms0k

Calon Kapolri, Komisi III DPR: Presiden Jangan Salah Pilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK‎) akan habis masa jabatnya pada Desember 2019 ini. Hal ini karena mereka telah empat tahun menjabat sebagai pimpinan lembaga antirasuah. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, saat ini, Pansel KPK sedang melakukan ‎seleksi kepada orang-orang yang bakal menempati jabatan pimpinan lembaga antirasuah selama empat tahun ke depan.  Anggota Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan berpesan kepada Pansel KPK dalam menyeleksi calon untuk bisa mendapatkan orang-orang yang istilahnya setingkat malaikat. Sehingga tidak salah pilih.  "Mudah-mudahan yang dipilih sudah setengah malaikat. ‎Sehingga DPR juga enggak bisa milih setannya lagi," ujar Trimedya dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/7).  ‎Bagi Trimedya, diperlukan orang-orang yang bakal menduduki jabatan di KPK adalah yang terbaik. Sehingga Pansel penyeleksian tersebut harus benar-benar memperhatikan banyak hal.  ‎"Cuma pesan kami yang diberikan ke Komisi III itu sudah yang setengah malaikat. Sehingga presiden bersama kami sudah setengah malaikat, jadi kami tidak mencari yang aneh-aneh lagi yang lain," ungkapnya.  Namun demikian, Ketua Pansel KPK, Yenti Ganarsih tidak setuju mencari orang-orang yang bisa dibilang setengah malaikat ataupun dewa. Hal ini karena Pansel tidak ingin melakukan blunder apabila memilih orang.  ‎"Jadi bukan setengah dewa, setengah malaikat. Kita cari yang manusia biasa saja yang memenuhi kriteria," katanya.  Menurutnya, Pansel takut apabila dipilih orang-orang yang sudah setengah malaikat. Maka akan merasa hebat dan paling benar. Sehingga hal itu nantinya malah menimbulkan arogansi antar para penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Polri.  "Karena arogansi-arogansi inilah yang bisa menganggu hubungan organisasi koordinasi kelembagaan. Karena bagaimanapun juga mereka harus memahami, bahwa dalam tangkap tangkap tangan saja memerlukan bantuan kepolisian," ungkapnya.  Yenti mengatakan, yang dipilih Pansel adalah orang yang memahami tentang pemberantasan korupsi, penindakan, dan penuntutan. Sehingga hal itu yang menjadi salah satu kriteria dicarinya calon pimpinan KPK.  ‎"Memahami betul tentang keberadaan kondisi pemberantasan korupsi dan memahami betul fungsi komisoner itu apa. Yaitu pemberantasan, pencegahan, koordinasi, supervisi dan monitoring. Itu kita akan mendalami‎," pungkasnya.  Sekadar informasi, masa jabatan pimpinan KPK diatur dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Dalam pasal 34 UU KPK tersebut disebutkan kalau pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatannya.  Adapun Agus Rahardjo Cs menjabat sebagai pimpinan KPK pada Desember 2015. Mereka akan tuntas menjabat pada akhir tahun 2019 ini.

DPR Ingin Calon Pimpinan KPK Setengah Malaikat, Pansel Tak Setuju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Trimedya-Panjaitan-Ali.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan. (M. Ali Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan. (M. Ali Jawa Pos)</figcaption>
</figure>KOMISI III DPR RI menjadi penentu siapa calon yang dipilih menjadi pimpinan KPK mendatang. Mereka menunggu 10 nama yang akan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada dewan. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Khafidlul Ulum dengan Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan.  ---  Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK telah mengumumkan 192 nama yang lolos seleksi administrasi, apa pendapat Anda?  Kami sifatnya menunggu. Proses seleksi masih berada di tangan pansel. Nanti pansel yang melaporkan ke Presiden Jokowi hasil dari seleksi. Setelah itu, Presiden Jokowi akan menyerahkan nama-nama ke DPR. Jika sudah masuk ke dewan, baru nanti diserahkan ke komisi III untuk dilakukan fit and proper test.  Apa masukan komisi III terhadap pansel capim KPK ?  Kalau seandainya pansel mau kirim surat dan bertemu komisi III, menurut saya, itu baik. Kan mereka sudah ke mana-mana. Mereka datang ke BIN, Kapolri, BNPT, dan instansi lainnya. Komisi III malah belum ditemui. Mereka bisa tanya ke kita apa yang dibutuhkan untuk sosok pimpinan KPK ke depan. Kami tidak mengundang pansel karena mereka bukan mitra kerja komisi III. Nanti kami malah dianggap intervensi.  Kapan nama - nama capim KPK diserahkan ke DPR?  Kami berharap awal September Presiden Jokowi sudah menyerahkan 10 nama capim KPK ke DPR. Sekitar 5 September lah, kalau 10 September mepet. Jadi, kami harap 5 September nama capim sudah diserahkan. Calonnya kan ada 10 orang, jadi butuh sekitar tiga sampai empat hari untuk uji kelayakan dan kepatutan. Kami harus mempelajari, mengumumkan di koran untuk mendapat masukan dan saran dari masyarakat.  Apakah fit and proper test dilakukan DPR sekarang atau DPR yang baru?  Ini yang perlu dibahas dengan pansel. Apakah diserahkan DPR sekarang atau yang akan datang. Ini menjadi pertanyaan untuk pansel. Jika diserahkan ke DPR sekarang, menurut saya waktunya masih cukup, walaupun tidak banyak. Pada 26 Juli, DPR akan reses dan baru masuk kembali pada 16 Agustus. Jadi, DPR yang sekarang hanya punya waktu tidak sampai 1,5 bulan. Kalau diserahkan ke DPR yang baru nanti, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah dilantik, mereka akan disibukkan dengan pemilihan serta pengisian pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Seremoni masih akan berlangsung sampai bulan 11.  Seperti apa sosok pimpinan KPK mendatang?  KPK adalah penegak hukum. Unsur dari polisi dan kejaksaan tetap perlu ada. Karena apa pun, seorang jenderal yang sudah 20–30 tahun bergelut di bidang hukum, apalagi punya pengalaman reses tinggi, tentu mumpuni dalam ilmu penyelidikan dan penyidikan. Mereka tentu mumpuni dalam substansi hukum. Kalau tidak kuat dalam substansi hukum, bagaimana mengikuti gelar perkara? Dalam gelar perkara kan adu ilmu, teori, dan praktik.

Trimedya Panjaitan Berharap Panitia Capim KPK Bertemu Komisi III

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#trimedya panjaitan

Berita Terkini