<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Sidang-MK-Sengketa-Pilplres-Dery-Ridwansah-2JPG-1896573161.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi menyimak keterangan dari tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Pr</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyatakan, pihaknya akan berhati-hati memenuhi permintaan dari kubu pasangan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, MK harus menjaga netralitas, karena sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan perkara interpartes atau para pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014494441/5-alasan-mengapa-puasa-bikin-awet-muda-salah-satunya-regenerasi-kulit-simak-penjelasannya">5 Alasan Mengapa Puasa Bikin Awet Muda, Salah Satunya Regenerasi Kulit, Simak Penjelasannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta kepada MK untuk menghadirkan sejumlah menteri pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dalam sidang lanjutan di gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3) mendatang. Sejumlah menteri yang diminta untuk hadir yakni, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhajir Effendy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kami pertimbangkan semua itu. Harus dicermati ini perkara interpartes, adversarial, ketika Mahkamah bantu memanggil nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan jadi harus hati-hati," kata Suhartoyo dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014494455/berikut-cara-mengganti-filter-udara-mesin-mobil-dengan-mudah-di-rumah">Berikut Cara Mengganti Filter Udara Mesin Mobil dengan Mudah di Rumah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menjelaskan, MK sebenarnya bisa memanggil pihak-pihak lain sepanjang diperlukan keterangannya. Pihak lain tersebut, bukan saksi atau ahli tetapi orang diperlukan keterangannya oleh MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan ingin mendengar, bukan saksi/ahli. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014494435/waspada-riya-jangan-lakukan-11-hal-ini-yang-bikin-ibadah-jadi-sia-sia">Waspada Riya! Jangan Lakukan 11 Hal Ini yang Bikin Ibadah Jadi Sia-Sia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Suhartoyo mengatakan permintaan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan dipertimbangkan oleh MK dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Termasuk, keberatan dari tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan yang menilai tidak ada urgensinya menghadirkan para menteri tersebut, karena pembuktian dugaan kecurangan terletak pada kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sangat bergantung pada pembahasan kami di RPH, sehingga nanti kalo dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan," pungkas Suhartoyo.</div>

MK harus menjaga netralitas, karena sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan perkara interpartes atau para pihak.

MK Pertimbangkan Hadirkan Sri Mulyani, Tri Rismaharini Hingga Airlangga Hartarto dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/risma-bagikan-bansos.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini saat membagikan bantuan sosial di Tuban. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini saat membagikan bantuan sosial di Tuban. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi virus korona memicu sejumlah dampak. Salah satunya penurunan ekonomi. Pendapatan warga anjlok. Pemerintah pun turun meringankan beban warga.  Untuk membantu warga, Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan sejumlah bantuan. Salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST). Wujudnya uang tunai.  Sejumlah wilayah di Jatim telah mendapatkan BST. Sabtu (24/7) giliran Kabupaten Tuban. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini lamgsung menyerahkan serta memantau penyaluran bantuan tersebut.  Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan uang senilai Rp 300 ribu. Namun, pada penyaluran bantuan kemarin, setiap penerima BST memperoleh dobel. Besarnya Rp 600 ribu. Ditambah lagi pemberian beras 10 Kg.  Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini menjelaskan, sejak pandemi merebak, pemerintah memberikan BST. Tujuanya, agar perekonomian kembali bangkit. "Ketika melakukan kegiatan tidak ada hambatan ekonomi," ucapnya.  Mantan Wali Kota Surabaya itu mengakui, nominal bantuan yang diberikan tidak besar. Untuk mencukupi kebutuhan warga selama dua bulan, Rp 600 ribu jelas tidak mencukupi. "Karena untuk meringankan beban warga. Kalau dibilang cukup ya tidak cukup," ucapnya.  Harapan Risma, dengan penyaluran BST, beban ekonomi warga menjadi lebih ringan. Asap dapur kembali mengepul.  Total penerima BST berkisar 10 juta KPM. Di Kantor Pos Tuban, jumlah warga penerima BST mencapai 297 KMP. Perinciannya, sebanyak 120 di Desa Batu Retno dan 177 di Desa Sendang Harjo.  Usai menyalurkan BST, Risma sempat memberikan pesan. Warga harus mengoptimalkan bantuan tersebut. Untuk kebutuhan ekonomi.  Tidak hanya BST. Selama pandemi Covid-19, Kemensos menyalurkan dua bantuan lain. Pertama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kerap disebut Kartu sembako. BNPT diberikan selama satu tahun. Bentuknya berupa uang senilai Rp 200 ribu. Pendistribusian dilakukan setiap bulan.  Nah, pada periode Juli-Agustus, Kemensos melipat gandakan nominal yang diterima. Warga yang terdampak mendapatkan dana Rp 400 ribu. Tidak hanya mendapatkan uang, penerima BPNT juga menerima sembako. Kemensos memberikan tambahan 10 kg beras per keluarga. Beras tersebut berasal dari Bulog.  Selain itu, Kemensos juga menyalurkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah penerima PKH sebanyak 10 juta KPM. Wujudnya uang tunai. Besar bantuan yang diterima setiap KPM berbeda. Bagi keluarga yang memiliki anak yang sekolah, bantuan yang didapatkan bisa Lebih besar. Untuk SD nominalnya Rp 75 Ribu per bulan, SMP Rp 125 ribu per bulan. Sedangkan SMA Rp 166 ribu per bulan.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/07/2021/pria-asal-ampel-surabaya-yang-kibarkan-bendera-putih-minta-maaf/">Pria Asal Ampel Surabaya yang Kibarkan Bendera Putih Minta Maaf</a>  Kemensos juga memberikan bantuan lain. Yaitu paket sembako. Bantuan itu diserahkan ke seluruh daerah. Tuban mendapatkan sebanyak 3 ribu paket. "Nanti PKL mendapatkan beras 5 Kg beras," paparnya.  Lebih lanjut Risma menuturkan, pandemi belum usai. Virus korona terus mengganas. Warga diminta tetap disiplin. Mengikuti protokol kesehatan (Prokes).

Bantuan Sosial Tunai untuk Meringankan Beban Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/eri-dan-bu-risma.jpg" alt="CEK LOKASI: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Mensos Tri Rismaharini mengecek kesiapan RS lapangan di Lapangan Tembak Kedung Cowek, Senin (5/7). RS itu bisa menampung 500 pasien. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK LOKASI: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Mensos Tri Rismaharini mengecek kesiapan RS lapangan di Lapangan Tembak Kedung Cowek, Senin (5/7). RS itu bisa menampung 500 pasien. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penanganan Covid-19 di Kota Pahlawan membutuhkan gerak cepat. Sebab, jumlah pasien yang terpapar virus korona terus melonjak. Salah satu upaya pemkot ialah menambah tempat isolasi. Rumah sakit (RS) lapangan pun dibuka di Kedung Cowek.  Rencananya, mulai hari ini (6/7) RS lapangan beroperasi. Kapasitas tempat tersebut cukup besar. Diperkirakan mampu menampung 500 pasien.  Senin (5/7) Wali Kota Eri Cahyadi bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memantau persiapan RS darurat tersebut. Sejumlah ruangan dipelototi. Tujuannya, memastikan kesiapan tempat itu.  Seluruh ruangan di lapangan tembak bakal disulap menjadi tempat perawatan. Risma dan Eri memantau satu per satu ruangan. Tampak petugas tengah melengkapi sejumlah fasilitas.  Di seluruh bagian gedung itu dipasang kasa hitam. Kasa tersebut difungsikan sebagai kelambu untuk menghalau nyamuk. Di bagian lantai, pekerja memasang vinil. Disesuaikan dengan standar rumah sakit.  Seusai melakukan pemantauan, Risma mengucap syukur. Pemkot melakukan langkah cepat dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19. ’’Alhamdulillah, ada ruangan yang bisa digunakan,’’ paparnya.  Menurut Risma, pemanfaatan lapangan tembak sebagai RS lapangan merupakan langkah tepat. Sebab, tempat itu tidak berada di jantung kota. Jauh dari permukiman warga. ’’Ini yang paling relevan,’’ tegasnya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Dana untuk Atasi Covid-19, Pemkot Surabaya Tunda Proyek Infrastruktur" href="https://www.jawapos.com/surabaya/06/07/2021/dana-untuk-atasi-covid-19-pemkot-surabaya-tunda-proyek-infrastruktur/">Dana untuk Atasi Covid-19, Pemkot Surabaya Tunda Proyek Infrastruktur</a>  Eri menjelaskan, RS lapangan hampir rampung. Kesiapan tempat tersebut mencapai 90 persen.  ’’Target kami, besok (hari ini, Red) sudah bisa menampung pasien,’’ paparnya.  Pemkot membagi fungsi bangunan tersebut. Lantai dasar digunakan untuk menampung pasien yang memiliki gejala. Sedangkan lantai 2 khusus bagi warga yang terpapar Covid-19, tapi tidak memiliki gejala atau OTG.  Setelah RS lapangan beroperasi, seluruh pasien Covid-19 dari Surabaya bakal dirawat di tempat itu. Terutama yang menjalani isolasi mandiri di rumah. ’’Seluruhnya kami tarik ke sini,’’ ucapnya.  Dengan langkah tersebut, pemkot bisa melihat kondisi warga. Selain itu, mempercepat penyembuhan. Sebab, pasien yang menjalani isolasi di RS lapangan bakal terus mendapatkan perhatian. Tenaga kesehatan (nakes) akan memantau kondisi warga selama 24 jam.  Suami Rini Indriyani itu menjelaskan, saat ini banyak pasien yang hendak masuk Hotel Asrama Haji (HAH). Sayangnya, daya tampung tempat isolasi tersebut terbatas. Antrean pasien isolasi telah mencapai 700 orang.  Pemkot juga menyiapkan solusi lain. Ketika RS darurat di lapangan tembak itu penuh pasien, lahan baru disiapkan. Ada sejumlah tempat yang disiapkan sebagai ruang isolasi darurat. Salah satunya, ruang indoor GBT. ’’Kalau RS lapangan penuh, di GBT segera kami siapkan,’’ tegasnya.  Sementara itu, kemarin pemkot mendapatkan bantuan dari Kemensos. Wujudnya berupa sarana dan prasarana (sarpras) untuk RS lapangan. Di antaranya, 250 bed, 10 tenda, serta 50 velbed.  Baca Juga: <a class="d-block" title="SE PPKM Darurat di Surabaya: Pendidikan Daring, Tempat Ibadah Tutup" href="https://www.jawapos.com/surabaya/04/07/2021/se-ppkm-darurat-di-surabaya-pendidikan-daring-tempat-ibadah-tutup/">SE PPKM Darurat di Surabaya: Pendidikan Daring, Tempat Ibadah Tutup</a>  Bantuan lain juga diterima. Yaitu, 60 ribu masker medis, 2.500 masker N95, serta 2.500 APD. ’’Maturnuwun, Bu Menteri. Ini menjadi penyemangat kami melawan Covid-19,’’ jelasnya.  SIAP-SIAP DI RS LAPANGAN TEMBAK  - Mulai hari ini RS lapangan beroperasi.  - RS itu bisa menampung 500 pasien.  - Lantai dasar digunakan pasien bergejala.  - Lantai 2 diperuntukkan pasien OTG.  - Pemkot berharap pengoperasian RS lapangan mampu menarik seluruh pasien isolasi mandiri.  - Pemkot menyiapkan ruang indoor di GBT jika RS lapangan penuh.

RS Lapangan Kedung Cowek Hari Ini Mulai Tampung Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid masih prihatin dengan penghentian bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 oleh Kementerian Sosial. Pasalnya, sepanjang tahun 2021, ada anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang malah meningkat mencapai Rp 700 Triliun di mana Rp 125 triliun di antaranya diperuntukkan untuk modal BUMN dan penempatan dana di perbankan.  Hidayat meminta Menteri Sosial Tri Rismaharani tidak berkilah dengan dalih ketiadaan anggaran. Karena faktanya APBN ada dan anggaran bisa melimpah seperti untuk pemulihan ekonomi.  "Mestinya Mensos maksimalkan jurus blusukan ke Menkeu, kalau perlu ke Presiden Jokowi agar bisa mempertahankan program bantuan sosial tunai tersebut. Jangan malah pasrah dan nerimo saja dan diekspresikan ke publik pula,” ujar HNW.  HNW mencatat, sepanjang tahun 2021 ini Kementerian Sosial sudah menghapus dua program kerakyatan dengan alasan yang sama. Yaitu, ketiadaan anggaran, yakni program santunan untuk keluarga korban meninggal akibat covid-19, dan kini bantuan sosial tunai.  Ironisnya di saat yang sama, pemerintah justru meningkatkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional hampir sebesar Rp 300 triliun. Sekalipun Covid-19 belum melandai dan kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah malah merencanakan peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara baru. Belum lagi suntikan bantuan ke Asuransi Jiwasraya hingga Rp 20 triliun.  "Menteri Sosial seharusnya punya daya juang dan memaksimalkan kemampuan blusukannya untuk membela rakyat sesuai dengan prinsip yang selalu digaungkan Presiden Jokowi, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi", ujarnya.  Alih-alih melanjutkan bantuan sosial tunai, Mensos Risma malah mengagetkan publik dengan kembali nerimo mengumumkan penghentian program bantuan sosial tunai untuk rakyat, tanpa membahasnya dengan DPR. Sekalipun masih membuka ruang pengecualian untuk bantuan melalui BPNT dalam bentuk non tunai, yang dikhawatirkan justru akan mengulangi kasus korupsi seperti yang terjadi dengan Mensos sebelumnya.  Apalagi, Anggota Komisi VIII DPR RI, ini mendapatkan fakta data, berdasarkan rilis BPS Februari 2021 menunjukkan justru telah terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 2,76 juta jiwa. Oleh karena itu, sudah seharusnya berbagai program perlindungan dan bantuan sosial dilanjutkan agar dapat memperbaiki indikator-indikator yang memburuk tersebut, tidak malah dihapuskan.  Apalagi, pemerintah selalu membanggakan bahwa perlindungan sosial mampu menahan semakin banyak orang jatuh miskin. Maka ketika fakta dan data jumlah kemiskinan akibat Covid-19 di tahun 2021 masih bertambah tinggi, mestinya program bantuan sosial tunai itu dilanjutkan, untuk menahan agar jangan makin banyak orang Indonesia terdampak covid-19 yang jatuh menjadi miskin. Bukan malah menghapuskannya.  "Penting Bu Risma untuk mencabut keputusan sepihaknya itu, dan memaksimalkan kemampuan blusukannya ke Menkeu untuk mendapatkan keadilan anggaran guna melanjutkan program bantuan sosial tunai kepada rakyat Indonesia korban Covid-19”, pungkas HNW.

Sentil Risma, HNW: Mensos Mestinya Blusukan ke Menkeu dan Presiden!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/risma-suku-anak-dalam.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi shelter Suku Anak Dalam di Desa Jelutih Kecamatan Bathin, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kunjungan ini dilakukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kemandirian warga.  Risma menyampaikan, shelter tersebut difungsikan untuk balai pertemuan warga suku anak dalam dan kegiatan belajar mengajar. Bahkan Risma berencana memberikan fasilitas internet di sana.  "Kami akan membangun fasilitas internet gratis di lokasi ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar bagi anak warga SAD (Suku Anak Dalam)," kata Risma, Kamis (11/3).  Risma juga menyerahkan paket bantuan sosial dan bantuan stimulan usaha. Bantuan yang diberikan berupa 100 paket bantuan penambah nutrisi anak, 4 paket sarana produksi pertanian, 150 paket bantuan beras dan 150 paket perlengkapan Keluarga bagi SAD Kab Batanghari.  "Juga sarana belajar berupa 6 unit PC dan 2 unit printer warna, 1 paket pendukung layanan Kesehatan, 1 paket sarana produksi pertanian dan 3 unit genset magnetik untuk SAD Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) Kabupaten Sarolangun. Serta stimulan usaha ternak kambing sebanyak 45 ekor bagi SAD Dusun Pematang Kejumat dan Dusun Sukajadi Kab Sarolangun," ujar Risma.  Melalui partisipasi dan peran serta berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat semakin menguatkan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Sebab Kemensos menaruh perhatian besar terhadap percepatan pemberdayaan KAT.  "Melalui partisipasi dan peran kemitraan bersama Pemerintah, LKS/ NGO, dunia usaha serta masyarakat, guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kemandirian warga KAT," pungkas Risma.

Risma Berencana Bangun Fasilitas Internet untuk Suku Anak Dalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/mensos-risma_1.jpg" alt="Tri Rismaharini. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Tri Rismaharini. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi Kota Surabaya pada Sabtu (2/1). Risma melakukan napak tilas program-program layanan sosial di Kota Surabaya yang pernah ia pimpin sebelumnya.  Sejumlah layanan sosial untuk penanganan anak-anak terlantar dan lansia menjadi titik kunjungannya.  "Kami mengunjungi UPTD Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu Lingkungan Pondok Sosial Kalijudan yang membina eks anak-anak gelandang dan pengemis dan anak-anak Penyandang Disabilitas, UPTD Griya Werdha Jambangan yang melayani lansia terlantar/miskin, serta UPTD Kampung Anak Negeri yang membina mantan anak-anak jalanan dan terlantar," kata Risma, Selasa (5/1).  Kunjungan tersebut dilakukan setelah menyalurkan bantuan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk mantan anak-anak jalanan dan lansia binaan Yayasan Mojopahit di eks lokalisasi di Balong Cangkring (BC), Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto. Serta untuk warga penderita kusta di Desa Sumber Glagah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.  Menurut Risma, pemberdayaan anak-anak terlantar dan lansia akan menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Sosial di masa kepemimpinannya. Risma juga mengunjungi salah satu contoh pemberdayaan warga Gang Dolly di Surabaya yang telah berhasil menjadi kawasan kerajinan dan ekonomi kreatif.  "Ini salah satu batik buatan Mbak Dian. Bagus sekali batik karya beliau ini, susah dapet kadang-kadang, karena unik. Di sini (Gang Dolly) kita punya berapa titik (yang telah dibangun) seperti taman, futsal. Bapak-bapak juga minta dibangun pasar burung," ucap Risma.  Kementerian Sosial sendiri memiliki program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang memberikan pelayanan, termasuk bagi eks anak-anak terlantar dan lansia melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, atau residensial.  Program ATENSI itu terdiri dari tujuh komponen layanan yaitu, kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan pengasuhan, dukungan keluarga, terapi baik fisik, psikososial serta mental spiritual. Kemudian juga pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.  Mensos yang didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, juga mengunjungi Mall Layanan Publik Siola Kota Surabaya yang merupakan salah satu layanan terdepan untuk masyarakat.

Kunjungi Surabaya, Risma Napak Tilas Program-Program Layanan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/persiapan-ptm-surabaya.jpg" alt="PERSIAPAN: Guru SMAN 16 Surabaya Retno Yuniarti (kanan) dan Suhada mengatur jarak kursi di sekolah yang berlokasi di Jalan Prapen itu. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERSIAPAN: Guru SMAN 16 Surabaya Retno Yuniarti (kanan) dan Suhada mengatur jarak kursi di sekolah yang berlokasi di Jalan Prapen itu. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkot Surabaya terus melakukan berbagai persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Januari tahun depan. Salah satunya, menggelar simulasi. Setelah jenjang SMP, simulasi serupa akan dilakukan untuk siswa sekolah dasar (SD). Kegiatan tersebut rencananya dilaksanakan akhir bulan ini.  Hal itu disampaikan Wali Kota Tri Rismaharini kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di rumah dinasnya, Senin (14/12). ’’Ini untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka yang direncanakan pemerintah pusat,’’ kata Risma.  Dia mengungkapkan, ada 25 SD yang akan disiapkan. Semua pesertanya adalah siswa kelas VI. Sebelum mengikuti simulasi, para peserta didik harus dipastikan dalam kondisi sehat. Pemerintah pun akan melakukan testing dan tracing dengan menggelar swab test sebagai upaya deteksi dini pencegahan Covid-19.  Risma mengatakan, simulasi jenjang SD digelar pada akhir Desember ini. Itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum anak-anak benar-benar mulai mengikuti pembelajaran tatap muka yang direncanakan pada Januari 2021.  Para siswa diharapkan sudah terbiasa dengan berbagai norma baru selama di sekolah. Mulai mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, hingga tidak membuat kerumunan di antara sesama siswa. ’’Kalau usia SMP kan mudah. Sangat mudah diarahkan. Kalau siswa SD kan belum,’’ ujarnya.  Sejauh ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memang mulai melaksanakan simulasi untuk jenjang SMP. Total ada 14 lembaga pendidikan yang ikut menggelar simulasi. Terdiri atas SMP negeri dan swasta.  Selama seminggu ini, tutur Risma, semua proses berjalan dengan baik. ’’Selama seminggu ini tidak ada laporan masalah. Jadi, melalui simulasi ini, siswa harus terbiasa dengan hal-hal baru untuk mencegah penularan Covid-19,’’ papar Risma.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dllEOylhFsA

25 Sekolah Dasar di Surabaya Segera Simulasi Pertemuan Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/risma-conference.jpg" alt="JARAK JAUH: Wali Kota Tri Rismaharini bersama Kadispendik Supomo saat telekonferensi dengan guru-guru di Surabaya Utara, Kamis (13/8). (Humas Pemkot for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JARAK JAUH: Wali Kota Tri Rismaharini bersama Kadispendik Supomo saat telekonferensi dengan guru-guru di Surabaya Utara, Kamis (13/8). (Humas Pemkot for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masih banyak halangan untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh di metropolis. Belum semua sekolah berani mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membeli paket internet bagi siswa pada masa pandemi Covid-19. Mereka beralasan bahwa belum ada aturan petunjuk teknis (juknis). Padahal, dalam masa pandemi saat ini, banyak wali murid yang mengeluh terkait dengan biaya paket internet. Sempat ada kabar dari pemerintah pusat bahwa dana BOS bisa digunakan untuk biaya paket internet bagi guru dan siswa.  Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mengakui, memang wacana BOS bisa dialokasikan untuk biaya paket internet sudah lama menggelinding. Namun, aturan tersebut belum dilengkapi petunjuk teknis. Setidaknya, hingga Kamis (13/8), juknis itu belum tersebar. ’’Belum jelas juknis SPj-nya. Ya, mana berani kalau begitu,’’ kata Erwin kemarin.  Daripada ada persoalan keuangan di belakang, banyak pengelola sekolah yang akhirnya memilih untuk tidak mengalokasikan anggaran buat membeli paket internet tersebut. ’’Misalnya, berapa paket yang boleh dibeli, berapa gigabyte, beda provider, beda harga. Teknis-teknis semacam ini juga perlu diatur biar lebih jelas kan,’’ tegas Erwin.  Dengan begitu, keluhan orang tua terkait dengan biaya paket internet itu belum bisa ditangani dengan tuntas melalui dana BOS. Erwin menuturkan bahwa sekolah akhirnya membuat terobosan masing-masing. Terobosan dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dengan menggandeng televisi swasta lokal di Surabaya dianggap sangat membantu. ’’Kalau yang SMP, lewat TV9. Ini membantu sekali. Beberapa tugas diambil dari situ,’’ paparnya.  Kepala SMP PGRI 6 Surabaya Banu Atmoko menceritakan, pihaknya selama ini juga belum mengalokasikan secara khusus pembiayaan kuota internet bagi siswa dan guru. Yang ada adalah internet sekolah dipakai bersama oleh guru yang masuk sekolah. ’’Tidak sampai membelikan orang per orang. Karena itu kan SPj-nya tidak ada aturan yang jelas,’’ ujar dia.  Agar orang tua tidak terbebani, sistem pembelajaran pun dibuat tidak sepenuhnya online melalui aplikasi telekonferensi seperti Zoom atau Google Meet. Sebab, dua aplikasi tersebut dianggap cepat menghabiskan kuota. ’’Sekolah pakai Google Classroom. Anak-anak juga mendapatkan pembelajaran dari TV9. Soal-soalnya dari situ. Mereka mengerjakan tugas, terus difoto dan dikirim lewat WhatsApp,’’ ujar Banu. Berdasar pengalamannya, WhatsApp relatif lebih sedikit menghabiskan kuota.  Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya memang sudah memperbolehkan penggunaan dana BOS untuk biaya paket internet. Namun, bila sekolah ragu, pemanggilan terhadap dinas pendidikan bakal diagendakan di komisi D. ’’Akan kami minta untuk membuat petunjuk teknisnya seperti apa. Sebab, aturan dari atas sebenarnya kan sudah ada. Tinggal teknisnya ini,’’ ujar Herlina kemarin.  Dengan mekanisme yang tepat dan sesuai aturan, dia yakin orang tua bakal sangat terbantu dengan penggunaan dana BOS tersebut. ’’Kalau tak ditemukan formulanya, yang sakno siswa dan orang tuanya,’’ kata politikus Partai Demokrat tersebut.  Pemerintah kota (pemkot) sudah membuat berbagai kebijakan untuk mempermudah sistem pembelajaran secara daring. Yang terbaru memang pemberian materi melalui dua televisi swasta Surabaya. Untuk siswa SD, ada SBO TV. Siswa SMP mendapatkan materi pembelajaran di TV9.    Selain itu, pemkot berencana mengaktifkan balai RW sebagai sentra belajar siswa. Balai RW yang representatif akan dipasangi wifi dengan kapasitas lebih dari 50 Mbps. Jadi, anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak sulit belajar secara online.  Lebih dari itu, Pemkot Surabaya juga sedang menjajaki untuk membuka 21 SMP di Surabaya. Perinciannya, 11 SMP negeri dan 10 SMP swasta. Sekolah tersebut sudah menjalani assessment, termasuk simulasi untuk menjalankan protokol kesehatan.  Sebelumnya, Kadispendik Supomo menjelaskan bahwa pembukaan sekolah sangat bergantung pada hasil kajian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam tim tersebut juga dilibatkan tenaga ahli kesehatan dan epidemiolog. ’’Pembelajarannya akan disesuaikan dengan kondisi pandemi. Tidak semua siswa bakal masuk. Bergantung izin orang tua juga,’’ jelas Supomo.  Dukungan dari Dewan  Rencana pemkot memulai lagi pembelajaran tatap muka mendapatkan angin segar. Sejumlah anggota komisi D mendukung kebijakan tersebut. Asalkan, pemkot menjamin sekolah mampu menerapkan protokol kesehatan yang superketat.  Ketua Komisi D DPRD Khusnul Khotimah menjelaskan, pembukaan kembali sekolah masih disiapkan. Pemkot belum menentukan tanggal pastinya. ’’Rencananya, ada 21 sekolah yang kembali melakukan pembelajaran tatap muka,’’ katanya.  Meski mendukung program tersebut, politikus PDIP itu memberikan dua catatan. Pertama, pemkot tidak bisa memaksakan pembelajaran tatap muka. Sebab, keputusan itu harus mendapatkan persetujuan bersama. Mulai pihak sekolah sampai wali murid. ’’Jika ada sekolah yang menolak, diperbolehkan,’’ terangnya.  Catatan kedua, kebijakan tersebut harus dikaji mendalam. Telaah itu berasal dari akademisi, dokter anak, sekolah, hingga orang tua. ’’Sehingga melibatkan seluruh kalangan,’’ paparnya.  Ketiga, seluruh keputusan harus berdasar pertimbangan orang tua. Ketika wali murid tidak memberikan izin, pemkot dan sekolah harus legawa. Dia juga meminta siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka mendapatkan kesetaraan. Contohnya, dalam hal memperoleh nilai. ’’Tidak ada perubahan nilai,’’ paparnya.  Anggota komisi D Akmarawita Kadir menyatakan, pembelajaran daring belum berjalan optimal. Sistem itu banyak dikeluhkan. Misalnya, warga yang tidak mampu hanya memiliki satu gadget. Persoalan lain adalah penilaian. Guru sulit melihat perkembangan siswa dari segi skill, afektif, dan pengetahuan. Akmar, sapaan akrabnya, mencontohkan afektif. Misalnya, penilaian tata krama. ’’Daring tidak bisa melihat itu,’’ jelasnya.    Politikus Golkar itu menuturkan, saat ini pemerintah sudah memberikan lampu hijau agar sekolah di wilayah yang berstatus zona hijau dan oranye kembali dibuka. Dia berharap pemkot melakukan persiapan. Sarpras sekolah dilengkapi. Mulai tempat cuci tangan hingga hand sanitizer. ’’Ventilasi harus diperhatikan. Intinya, protokol kesehatan harus ketat,’’ jelasnya.  Anggota komisi D DPRD Surabaya Juliana Eva Wati meminta pemkot tidak tergesa-gesa membuka sekolah. Sebab, sedikit saja salah perhitungan, risikonya bisa sangat berbahaya bagi anak-anak dan keluarganya. ’’Jangan dipaksakan karena nanti tidak elok,’’ tutur dia. <h3>Suntik Motivasi Guru untuk Hadapi New Normal</h3> Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Supomo memberikan semangat kepada sedikitnya 500 guru. Khususnya para guru yang mengajar di sekolah-sekolah di Surabaya Utara. Risma mengingatkan para guru sekolah dasar (SD) tersebut untuk tidak lelah dan lengah menjaga protokol kesehatan.  Protokol kesehatan yang harus dilakukan, antara lain, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Peralatan pelengkap seperti face shield dan sarung tangan juga harus dipakai bila memiliki. Selain protokol utama tersebut, Risma mengingatkan para guru untuk mengurangi aktivitas keluar rumah. Bila pulang ke rumah, mereka harus langsung membersihkan diri, mandi, dan keramas.  Risma juga meminta tidak ada lagi pembagian makanan di sekolah. Berjabat tangan untuk sementara juga tidak perlu dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19. ’’Kalau tidak membagi makanan dan berjabat tangan, bukan berarti kita tidak sopan. Justru ini dilakukan demi melindungi kita bersama,’’ ujarnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/13/08/2020/surabaya-zona-oranye-awas-jangan-terlena/">Surabaya Zona Oranye, Awas Jangan Terlena</a></li> </ul> Jika ada guru yang sakit, tidak perlu takut izin libur dulu. Mereka bisa memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Bila ada gejala Covid-19 seperti demam atau batuk, mereka bisa mengikuti tes swab. Biaya kesehatan akan ditanggung pemkot.  Guru-guru yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid juga harus lebih berhati-hati. Mereka diperkenankan izin tidak masuk kantor dengan berkirim surat kepada dispendik. ’’Tidak apa-apa. Saya izinkan karena ini bahayanya besar sekali,’’ katanya.  Motivasi untuk sehat itu memberikan semangat bagi para guru yang sedang berjuang menjadi pendidik yang baik di tengah pandemi.  Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan Semampir Bambang mengungkapkan, kawasan Surabaya Utara memang sedang berjuang melawan Covid-19. Penularan masih cukup banyak. ’’Ada satu sekolah yang 37 orang di dalamnya sampai harus isolasi karena ada yang kena,’’ ungkap Bambang.  Dia menuturkan, motivasi dari Risma itu menjadi sumbangan moral yang besar bagi para guru sekaligus pengingat agar terus menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imunitas dengan asupan gizi yang berimbang. Kalau perlu, minum vitamin.  ’’Saya punya rumus tiga S. Semangat, senang, dan sehat. Ada dokter yang bilang bahwa 70 persen penyakit itu berasal dari pikiran. Jadi, kita harus tetap semangat,’’ tutur dia.    Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya Supomo menuturkan bahwa pembekalan kepada para guru itu diberikan untuk menghadapi new normal. Dia berharap para guru bisa mempersiapkan diri dengan penuh kesadaran untuk menjalankan protokol kesehatan. ’’Diharapkan dapat membekali dirinya di tengah pandemi ini sehingga nanti ada perubahan perilaku,’’ tutur Supomo.  Total peserta telekonferensi itu memang hanya 500 akun. Namun, jumlah peserta bisa lebih dari 500 orang karena ada yang menyiapkan layar lebar. Jadi, bisa lebih banyak guru yang ikut serta. ’’Pembekalan semacam ini akan terus kami gelar supaya para guru siap menghadapi new normal. Kita berharap mereka semuanya selalu sehat,’’ ujar mantan kepala dinas sosial tersebut.  ---  SEKOLAH DI MASA PANDEMI  Kendala Sekolah Daring <ul> 	<li>Pembelajaran kurang efektif karena tidak ada tatap muka.</li> 	<li>Orang tua yang bekerja kerepotan mendampingi anaknya.</li> 	<li>Keluhan biaya kuota internet mahal.</li> 	<li>Keluhan kebutuhan gadget untuk siswa.</li> </ul> Alternatif Solusi <ul> 	<li>Pembelajaran melalui televisi terjadwal.</li> 	<li>Rencana balai RW dan fasilitas publik yang diberi fasilitas internet bisa diakses siswa kurang mampu.</li> 	<li>Dana BOS digunakan untuk membantu siswa. Belum semua sekolah berani mengalokasikan karena belum ada petunjuk teknis.</li> 	<li>Pembukaan 21 SMP masih dalam perencanaan.</li> </ul> Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=c1FKJKGDsI4

Di Surabaya, Belum Berani Pakai Dana BOS untuk Beli Paket Internet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/mural-masker-korona.jpg" alt="Warga melintasi mural bergambar simbol orang berdoa dengan mengenakan masker yang mewakili agama di Indonesia. Mural ini terdapat di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6). (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga melintasi mural bergambar simbol orang berdoa dengan mengenakan masker yang mewakili agama di Indonesia. Mural ini terdapat di kawasan Juanda, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/6). (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua pekan waktu yang diberikan Presiden Joko Widodo agar kasus Covid-19 di Jawa Timur, termasuk Surabaya, bisa turun drastis. Pemkot Surabaya memaksimalkan berbagai upaya untuk mengatasi virus korona jenis baru tersebut. Memutus penularan di kawasan perumahan elite serta memaksimalkan kapasitas ruang perawatan pasien menjadi prioritas.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengungkapkan, dari berbagai pelacakan pasien terkonfirmasi Covid-19 itu, ada banyak temuan di perumahan elite atau mewah. Aparat di tingkat kecamatan setempat seperti koramil dan polsek juga dilibatkan dalam koordinasi dan pelacakan tersebut.  ”Kami langsung kirimi surat pemilik rumah yang konfirm tersebut untuk isolasi mandiri. Tapi, kami juga merayu mereka untuk masuk ke asrama haji,” ungkap Febri di balai kota, Senin (29/6).  Asrama haji digunakan untuk tempat isolasi warga terkonfirmasi positif Covid-19, tetapi termasuk orang tanpa gejala (OTG). ”Bukan pengelola perumahannya yang kami surati. Tapi, langsung pemilik rumahnya,” tegas Febri.  Petugas pelacakan tidak tahu persis bagaimana kondisi di rumah tersebut. Karena itu, dengan mengeluarkan orang tersebut dari rumah mewah atau elite itu, potensi penularan kepada keluarga akan semakin kecil. Tindakan tersebut memang membutuhkan ketegasan sekaligus rayuan jitu agar orang itu mau isolasi di luar rumah.  ”Ada beberapa indikasi yang membuat penghuni rumah mewah tersebut menjadi pasien terkonfirmasi. Salah satunya, mereka bisa bepergian. Pintu penerbangan dan dari laut juga sudah dibuka,” ungkapnya.  Selain memutus mata rantai dari lingkungan warga, penanganan pasien yang sudah masuk rumah sakit juga menjadi prioritas. Senin pagi (29/6) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berdiskusi dengan para dokter dan pengurus rumah sakit di Surabaya. Pertemuan hampir dua jam itu sempat menghangat sampai Risma sujud dua kali dan menangis. Dia meminta maaf kalau masih dianggap belum becus dalam menangani Covid-19 di Surabaya.  ”Warga bukan Surabaya aja kami masih urus, apalagi warga Kota Surabaya,” kata wali kota perempuan pertama Surabaya itu.  Swab Negatif Sekali Bisa Pulang  Hasil uji swab negatif sekali langsung boleh pulang menjadi pembahasan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Padahal, sudah ada anjuran dari WHO. Pemkot pun sudah berkonsultasi dengan Kemenkes dan diperbolehkan. Tetapi, memang pada praktiknya, masih ada rumah sakit yang meminta hasil uji swab negatif dua kali baru boleh pulang.  Yang menjadi persoalan, hasil tes swab tersebut keluar tidak hanya sehari dua hari. Tapi, bisa hitungan pekan. Akibatnya, pasien yang sudah negatif Covid-19 itu masih harus menunggu di rumah sakit.  ”Kalau secara medis, pasien yang sudah tidak bergejala tadi dari ilmu virologi mengatakan bahwa sekian hari sembuh, dia bisa pulang dan tak menular lagi,” ungkap Ketua IDI Surabaya dr Brahmana Askandar seusai pertemuan tersebut. Dia memastikan bila kondisi pasien baik setelah hasil tes swab negatif, pasien itu bisa saja pulang.  Secara terpisah, Kepala BPJS Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja mengungkapkan, memang masih ada aturan yang memberlakukan dua kali uji swab negatif baru boleh pulang. Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 238/2020 terkait petunjuk teknis penggantian biaya perawatan pasien Covid-19. Petugas BPJS bertugas memverifikasi secara administrasi pelayanan kesehatan.  ”Harapannya kalau memang tak sakit berat, bisa isolasi di asrama haji atau hotel. Di rumah sakit memang yang berat yang membutuhkan perawatan,” ungkap dia.  Menanggapi keluhan soal uji swab negatif dan penggantian biaya ke pemerintah, Risma langsung meminta supaya pasien itu dikeluarkan. ”Kalau memang tidak bisa diklaim ke BPJS, silakan klaim kepada kami. Sejak awal saya sampaikan itu,” tegasnya.  Kepala Pinere RSUD dr Soetomo dr Sudarsono yang turut dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa berdasar ilmu virologi setelah hasil uji swab negatif sekali, bisa jadi virus yang terdeteksi bukanlah virus yang hidup. ”Mungkin itu hanya puing-puingnya. Karena kalau PCR itu puing terdeteksi. Sehingga pasien itu aman,” kata dia.  Percepatan Penanganan Covid-19 <ul> 	<li>Bagi masker ke warga</li> 	<li>Hukuman untuk pelanggar protokol kesehatan</li> 	<li>Micro-lockdown di perkampungan</li> 	<li>Memperbanyak tes swab</li> 	<li>Swab negatif sekali bisa pulang bila tanpa ada penyakit berbahaya lain.</li> 	<li>Sebanyak 429 tempat tidur kosong di 50 rumah sakit di Surabaya, Senin (29/6).</li> </ul> Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Surati Pasien Terkonfirmasi di Perumahan Mewah Supaya Mau Diisolasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kepadatan-motor-di-cito.jpg" alt="Kepadatan kendaraan di City of Tommorow Surabaya, Senin (8/6). Foto:(Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepadatan kendaraan di City of Tommorow Surabaya, Senin (8/6). Foto:(Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Protokol-protokol kesehatan akan dibuat lebih detail oleh Pemkot Surabaya. Susunan protokol itu segera disebarkan ke semua sektor untuk dipatuhi demi memutus persebaran Covid-19. Selain membuat protokol, Pemkot Surabaya juga sedang menyelesaikan gedung laboratorium khusus untuk PCR.  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyebutkan, protokol ketat itu harus dijalankan bersama agar sektor perekonomian bisa tetap jalan. Meski dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Di pertokoan misalnya, sangat dianjurkan transaksi secara online. Tidak boleh sampai bersentuhan tangan. Di depan meja kasir diharuskan ada plastik agar tak sampai ada droplet yang tepercik ke kasir.  ”Tak boleh nyoba baju. Tak boleh pegang (baju) yang akan dibeli. Yang boleh pegang hanya pedagang. Protokol diatur lebih ketat,” jelas Risma di halaman balai kota Senin siang (8/6).  Hingga kemarin siang, Risma tetap ingin pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diakhiri. Tujuannya, roda perekonomian bisa berjalan.  Sebelumnya, PSBB diberlakukan sejak 28 April lalu hingga berjalan tiga tahap sampai kemarin. Pemkot Surabaya juga sudah membuat sedikitnya 12 protokol kesehatan. Mulai di tempat kerja, apartemen, pasar, tempat ibadah, hingga mobilitas penduduk.  Nah, protokol kesehatan tersebut akan dibuat lebih detail. Prinsip utamanya adalah untuk menghindari potensi persebaran Covid-19. Informasi dari berbagai sumber, Covid-19 menular melalui droplet atau percikan yang terlontar pada saat orang sedang bicara, batuk, atau bersin. Nah, percikan tersebut bisa jadi menempel di benda-benda yang biasa tersentuh tangan. Tangan yang menyentuh droplet berisi virus korona jenis baru lantas mengusap hidung, mulut, atau mata sehingga tertular.  Salah satu yang harus diwaspadai adalah orang tanpa gejala (OTG), tapi positif Covid-19. Orang tersebut tak menunjukkan gejala apa-apa seperti demam, batuk, atau sesak napas. Namun, orang itu membawa virus. Dalam hal ini, memakai masker wajib hukumnya.  Kemarin sore Risma juga ikut rapat di Gedung Negara Grahadi. Setelah kembali ke rumah dinas di Jalan Sedap Malam, Risma berbicara kepada media. Dia menyebutkan, salah satu hasil krusial dalam rapat tentang PSBB itu adalah diserahkan kepada daerah masing-masing.  ”Saya ingin sampaikan kepada warga Surabaya, kepercayaan dari Bu Gubernur dan Forkopimda Jatim ini, kita tak boleh ceroboh. Jadi kalau kemarin banyak yang mengeluh ke saya bahwa pengen kehidupan normal tapi dengan protokol ketat, maka ayo kita lakukan,” jelas Risma.  Bila PSBB benar-benar dicabut, aturan-aturan di dalamnya otomatis tidak berlaku. Semua sektor boleh beroperasi. Tidak seperti sebelumnya, hanya sektor-sektor tertentu yang boleh beroperasi. Itu pun dengan ketentuan protokol kesehatan.  ”Kalau kita mau ke mal, tapi di mal penuh, ya kita jangan masuk dulu. Kalau mau ke warung, ternyata penuh, ya kita harus antre dan jaga jarak 2 meter. Seluruh pemilik warung harus pakai masker. Wajib hukumnya,” tegas Risma.  Kelonggaran di berbagai sektor bukan berarti bebas. Tetapi, itu justru menjadi tantangan yang sangat berat. Sebab, warga harus menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol dengan ketat agar tak tertular. Warga di perkampungan juga bisa ikut berperan serta di Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. ”Gunakan masker yang benar, hidung tertutup. Mulut tertutup. Ke masjid atau musala bawa sajadah sendiri,” pesan Risma.  Pengetatan protokol tersebut diikuti dengan sanksi. Misalnya, pencabutan izin untuk tempat usaha. Sementara itu, orang yang tak memakai masker bisa jadi akan didenda. Namun, aturan teknisnya masih dibahas. Checkpoint di perbatasan juga akan diperketat.  Kemarin Risma berdiskusi dengan para pakar kesehatan masyarakat dan ahli epidemiologi melalui telekonferensi. Risma mencatat bahwa rapid test memang tidak bisa dianggap akurat lagi. Tes swab dengan PCR juga masih sulit untuk dilakukan secara masif. Sebab, ada keterbatasan peralatan.  ”Mudah-mudahan kalau laboratorium kita jadi, kita bisa geber itu,” ungkap Risma.  Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya Iman Krestian Maharhandono mengungkapkan, gedung yang akan dipakai laboratorium PCR itu bertempat di Labkesda di Gayungan. Lokasinya tak jauh dari Majid Nasional Al Akbar. Gedung tersebut akan direnovasi dan dibuat empat ruangan berukuran masing-masing 3 x 4 meter.  ”Gedungnya sudah direnovasi saat alat laboratorium bantuan dari BIN itu datang. Pekan depan kami targetkan bisa operasional,” jelas Iman kemarin.  ---  DETAILKAN PROTOKOL KESEHATAN <ul> 	<li>Semua sektor boleh buka lagi saat PSBB berakhir.</li> 	<li>Harus ada protokol kesehatan yang dilakukan dengan ketat. Contohnya, di depan kasir ada tirai plastik, tidak boleh mencoba baju, tidak boleh ada kursi panjang yang dipakai bersamaan.</li> 	<li>Sanksi untuk tempat usaha bisa sampai pencabutan izin. Sanksi perorangan seperti tidak memakai masker menunggu kajian tim hukum.</li> 	<li>Seluruh jajaran OPD di Pemkot Surabaya akan diterjunkan untuk pengawasan.</li> </ul> Sumber: Pemkot Surabaya  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TbEMmoqLpsc  https://www.youtube.com/watch?v=PppuHQXWA94  https://www.youtube.com/watch?v=zItcUsjdvx0

Protokol Di Surabaya: Tak Boleh Coba Baju sampai Pasang Tirai Plastik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tri rismaharani

Berita Terkini