<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/IMG-20230905-WA0022-996628981.jpg" alt="Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (5/9). (Nurul Fitiana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (5/9). (Nurul Fitiana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selain belum mengumumkan cawapres, Prabowo Subianto juga belum menunjuk nama Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN). Beberapa nama beredar menjadi kandidat seperti Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak menampik nama keduanya masuk dalam bursa Ketua TPN Prabowo. Bahkan, bisa saja ada nama lain. "Nama-nama yang sudah beredar itu kemungkinan ada betul atau mungkin ada tambahan lain," kata Dasco kepada wartawan, Selasa (17/10). Dasco menyampaikan, keputusan yang akan ditunjuk menjadi TPN bergantung pada hasil rapat dengan para Ketua Umum partai koalisi. "Tergantung nanti dari hasil pertemuan ketua-ketua umum partai koalisi yang akan memutuskan soal tim pemenangan nasional," jelasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Djiwandono menambahkan, Ketua TPN masih dibahas bersama. Diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. "Ini terus didiskusikan dari beberapa waktu lalu sampai minggu lalu, sampai beberapa hari ini tim pemenangan terus digodok. Sudah makin mantap untuk sebentar lagi diumumkan," pungkas Budi.

Beberapa nama beredar menjadi kandidat seperti Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Rosan Roeslani dan Trenggono Dikabarkan jadi Ketua Timses Prabowo, Gerindra: Sebentar Lagi Diumumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wamenhan-trenggono-sabik-jpc.jpg" alt="Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono melihat-melihat pameran alutsista di tengah Rapim Kemenhan 2020. (Sabik Aji Taufan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono melihat-melihat pameran alutsista di tengah Rapim Kemenhan 2020. (Sabik Aji Taufan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sakti Wahyu Trenggono harus meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sebab ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus korupsi benur di KPK.  Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang, 3 November 1962. Dia adalah seorang politikus dan pengusaha asal Indonesia. Ia sempat menjadi bendahara Partai Amanat Nasional dari 2009 sampai sekitar tahun 2013.  Pada Pilpres 2019 lalu, Trenggono menjadi bendahara tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Hingga akhirnya diberikan jabatan menjadi Wakil Menteri Pertahanan.  Pria lulusan S2 Magister Management Institut Teknologi Bandung ini memulai karier di Federal Motor sebagai programmer pada tahun 1986-1992 dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD, dan juga sebagai komisaris di PT. Tower Bersama Tbk dari tahun 2009.  Selain itu Trenggono juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Merdeka Copper Gold Tbk dari tahun 2018. Tak hanya di menara, beliau juga salah satu pengusaha lokal yang pertama bermain cloud melalui Indonesian Cloud. Pria ini juga salah satu inisiator berdirinya Asosiasi Penyedia Menara Telekomunikasi Indonesia (ASPMITEL).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/jokowi-reshuffle-kabinet-risma-beneran-jadi-menteri-sosial/">Jokowi Reshuffle Kabinet, Risma Beneran Jadi Menteri Sosial</a>  Berikut ini adalah perjalanan karier Trenggono sampai akhirnya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.  - Programmer dan System Analyst &amp; Development Federal Motor (1986-1992)  -Management Information System, Business Development, Supply Chain Management Astra Group (1995-1997)  -Direktur Utama PT. Solusindo Kreasi Pratama (2000-2009)  -Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (2005-2016)  -Komisaris Utama PT. Teknologi Riset Global Investama (2010-2016)  -Anggota Dewan Sekolah MBA School of Business Management ITB (2004)  -Komisaris PT. Tower Bersama Tbk (2009) Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD (2018)  -Komisaris PT. Merdeka Copper Gold Tbk (2018)  -Wakil Menteri Pertahanan (2019-2020).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zNk_C5BuQvg

Trenggono dari Wamenhan Hingga Ditunjuk Jokowi jadi Menteri KKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wamenhan-trenggono-sabik-jpc.jpg" alt="Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono melihat-melihat pameran alutsista di tengah Rapim Kemenhan 2020. (Sabik Aji Taufan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono melihat-melihat pameran alutsista di tengah Rapim Kemenhan 2020. (Sabik Aji Taufan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada momen HUT Kemerdekaan ke-75 RI, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyoroti bonus demografi yang didapat Indonesia pada 2025-2030. Dengan itu, para kelompok milenial diminta bisa menjadi mesin penggerak perekonomian bangsa di masa depan.  Trenggono meminta kepada milenial agar terus belajar dan berkompetisi. Jangan sampai kalah dengan milenial di luar negeri. Para pemuda Indonesia harus terus berinovasi sehingga bisa membawa harum nama bangsa.  "Kita yang sudah senior selalu akan memberi ruang dan fasilitas untuk generasi berikutnya berkompetisi," kata Trenggono kepada wartawan, Senin (17/8).  Dia menyampaikan, bangsa Indonesia harus siap menghadapi persaingan dunia. Sebagai negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) kuat, didukung lautan luas dan alam yang bagus, Indonesia harus bisa dipandang oleh dunia internasional.  "Generasi berikutnya ini harus kita pacu, kita picu supaya mereka punya jiwa atau rasa nasionalisme yang tumbuh. Mereka lahir dan besar dimanapun akan kembali ke tanah air, negara ini," imbuhnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/07/2020/kemenhan-sebut-aliran-dana-ke-rekening-pribadi-bukan-temuan-baru/">Kemenhan Sebut Aliran Dana ke Rekening Pribadi Bukan Temuan Baru</a></li> </ul> Trenggono menyebut, Kemenhan melalui Program Bela Negara akan terus menyadarkan masyarakat, terutama para milenial untuk bangga sebagai orang Indonesia. Dengan begitu, warga bisa bangsa lahir dan memiliki adat istiadat sebagai bangsa Indonesia.  "Ini filosofi dari Program Bela Negara itu. Kita jangan kalah dengan Korea Selatan yang mampu mengguncang dunia melalui budaya K-Pop, jika dilihat dari sudut pertahanan, itu cara mereka melalui industri kreatifnya mempengaruhi dunia," jelasnya.  Trenggono menuturkan, kecintaan terhadap negara oleh milenial juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Dia memastikan Komcad ini berbeda dengan wajib militer.  Program Komcad hanga membangun kesadaran masyarakat untuk membela negara ketika terjadi perang. Kemenhan akan memfasilitasi untuk memberikan pelatihan selama beberapa bulan.  "Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," tegasnya.  Saat ini Kemhan tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar para mahasiswa bisa ikut Program Bela Negara. Nantinya para mahasiswa ini dalam satu semester bisa mengikuti pendidikan militer. Kemudian nilainya akan dimasukan ke dalam SKS yang diambil.  "Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan. Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya," pungkas Trenggono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3-1dSAdcRbY

Kemenhan Rencanakan Mahasiswa Ikut Komcad Selama 1 Semester

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-sumbangan-perusahaan-mas-trenggono-bpn-minta-bawaslu-bertindak_m_.jpg" alt="Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ikut turun tangan dalam menindaklanjuti indikasi permainan dana sumbangan capres." width="100%">
<figcaption>Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ikut turun tangan dalam menindaklanjuti indikasi permainan dana sumbangan capres.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengendus adanya kejanggalan dari sumbangan dana kampanye dari paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019. Sebab, perkumpulan Golfer TBIG dan TRG yang menjadi penyokong dana kampanye pihak ketiga terbesar, diduga menampung uang dari berbagai pihak. Karena itu, Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ikut turun tangan dalam menindaklanjuti indikasi tersebut. Sebab menurut aturan, sudah sangat jelas soal batasan-batasan nominal untuk menyumbang dana kampanye. "Kita sudah tahu, bantuan untuk kampanye individu itu sudah ada batasannya kalau enggak salah 2,5 miliar, dan 25 miliar bagi kelompok, kalau ada yang melanggar atau&nbsp;indikasikan melanggar ditindak lanjuti saja oleh Bawaslu," kata Eddy di Jalan Daksa, Jakarta, Jumat (11/1). Sebaliknya, Eddy menyebut, pihaknya telah terbuka dan transparan terkait sumbangan dana kampanye dari perusahaan ataupun perorangan yang masuk dari luar. Bahkan, menurut dia, mereka juga selalu meminta para penyumbang mengikuti regulasi yang berlaku. "Siapa saja boleh menyumbang, kita juga terbuka untuk sumbangan dari publik, masyarakat atau individu untuk Pak Prabowo-Sandi. Kami sampaikan kepada mereka yang menyumbang, tolong jangan membuat kami nanti melanggar ketentuan atas hal ini," tuturnya. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap agar seluruh peserta pemilihan presiden untuk menghormati mengenai batasan sumbangan dana kampanye. "Sampaikan sumber dana Pilpres itu dengan transparan dan sejujur-jujurnya," pungkasnya. Diketahui, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin telah melaporkan sumbangan dana kampanye ke KPU pada beberapa minggu lalu. Adapun jumlah seluruh dana kampanye mereka sebesar Rp 55,9 miliar. ICW mencurigai Perkumpulan Golfer TBIG dan TRG yang menyumbang dana kampanye pihak ketiga terbesar. Perkumpulan ini diduga menampung uang dari berbagai pihak. Berdasarkan data yang dimiliki ICW, perusahaan dengan nama PT TBIG dan PT TRG yang sahamnya dimiliki Wahyu Sakti Trenggono, Bendahara Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. ICW menduga, kedua kelompok itu merupakan wadah dana bagi perorangan. Tujuannya, untuk menghindari aturan KPU yang hanya memperbolehkan perorangan menyumbang dana maksimal Rp 2,5 Miliar.

Soal Sumbangan Perusahaan Mas Trenggono, BPN Minta Bawaslu Bertindak

trenggono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#trenggono

Berita Terkini

Rosan Roeslani dan Trenggono Dikabarkan jadi Ketua Timses Prabowo, Gerindra: Sebentar Lagi Diumumkan

Trenggono dari Wamenhan Hingga Ditunjuk Jokowi jadi Menteri KKP

Kemenhan Rencanakan Mahasiswa Ikut Komcad Selama 1 Semester

Soal Sumbangan Perusahaan Mas Trenggono, BPN Minta Bawaslu Bertindak

Download Aplikasi JawaPos.com