<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/17/54_mobil-1906430261.jpg" alt="MEMBAUR TANPA SEKAT: Jamaah haji dari berbagai negara menuju jamarat untuk melakukan ritual melempar jumrah. Dari jamarat mereka akan kembali ke tenda-tenda di Mina." width="100%">
<figcaption>MEMBAUR TANPA SEKAT: Jamaah haji dari berbagai negara menuju jamarat untuk melakukan ritual melempar jumrah. Dari jamarat mereka akan kembali ke tenda-tenda di Mina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Indonesia merespons cepat aturan baru keberangkatan haji yang dikeluarkan Arab Saudi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahkan sudah menyusun panduan teknis penetapan istitaah atau status mampu bagi jemaah haji dari sisi kesehatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskeshaj) Kemenkes Liliek Marhaendro kemarin (9/9). Namun, Liliek belum bisa memberikan keterangan lebih detail terkait panduan tersebut. Yang jelas, panduan itu akan dipegang dokter yang memeriksa kesehatan calon jemaah haji (CJH) di seluruh Indonesia. CJH yang dinyatakan istitaah secara kesehatan dapat melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji. Sebaliknya, mereka yang dinyatakan tidak istitaah atau tidak mampu secara kesehatan belum bisa berangkat haji. Hingga kemarin, Liliek belum bisa memastikan kapan pemeriksaan kesehatan bagi CJH yang masuk porsi pemberangkatan 2025. "Menunggu pengumuman pelunasan bipih dari Kemenag," tuturnya. Liliek mengakui bahwa aturan yang baru dikeluarkan Arab Saudi bersifat umum. Hanya diterangkan jenis gangguan kesehatannya. Yaitu, bagi yang memiliki riwayat penyakit ginjal, paru-paru, hati, jantung, dan kanker. Tidak ada penjelasan lebih teknisnya. Misalnya, jenis kanker apa yang dilarang, termasuk kondisi stadiumnya. Meski begitu, di dalam panduan istitaah kesehatan jemaah haji, Kemenkes akan membuat semacam tingkatan atau gradasi. Tingkatan tersebut akan disusun berdasar jenis-jenis gangguan kesehatannya. Dengan demikian, bisa diketahui secara detail kondisi kesehatan jemaah saat dilakukan pemeriksaan. Pada kesempatan yang lain, komunitas atau asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ikut merespons adanya pengetatan syarat berhaji oleh Saudi. Ketua Umum Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada menilai, kebijakan Saudi itu memang diperlukan. "Kita apresiasi pemerintah Saudi," ujarnya. Menurut dia, Arab Saudi tentu ingin memastikan bahwa CJH dari penjuru dunia dalam keadaan sehat. Apalagi, kemampuan secara kesehatan merupakan syarat untuk bisa berhaji secara syariah. Termasuk juga kemampuan dari sisi finansial atau keuangan. Adanya pengetatan syarat kesehatan itu, lanjut Wawan, dapat mengurangi beban pelayanan kesehatan saat musim haji. Dengan begitu, tenaga yang ada di Saudi bisa difokuskan untuk pelayanan aspek lainnya. Apalagi, ke depan, Arab Saudi menambah jumlah jemaah haji secara besar-besaran. Kelancaran penyelenggaraan haji, jika kuota terus ditambah, tentu perlu didukung dengan kondisi kesehatan jemaah itu sendiri. Semakin banyak jemaah yang sehat, risiko kondisi darurat bisa ditekan. Meski begitu, Wawan menyampaikan sorotan terhadap aturan vaksinasi yang dikeluarkan Saudi. Seperti diketahui, Saudi mengeluarkan perincian jenis vaksinasi yang sangat banyak. Yaitu, meningitis, Covid-19, influenza, sampai polio. &rsquo;&rsquo;Jangan sampai menambah beban para jemaah,&rsquo;&rsquo; katanya. Banyaknya jenis vaksinasi tersebut berpotensi menambah biaya yang harus ditanggung travel haji khusus. Karena itu, dia berharap pemerintah Indonesia bisa melakukan pembicaraan bilateral dengan pemerintah Saudi. Tujuannya, aturan vaksinasi itu bisa lebih longgar. Misalnya, cukup vaksinasi meningitis. (wan/tyo/c7/oni)

Saudi mengeluarkan perincian jenis vaksinasi yang sangat banyak. Yaitu, meningitis, Covid-19, influenza, sampai polio.

Pengusaha Travel Haji dan Umrah Sebut Syarat Vaksinasi Makin Bebani CJH, Pemerintah Diminta Lobi Saudi Buat Kelonggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/24/bersathu-1684006510.jpg" alt="Rapat konsolidasi DPP Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) membahas sejumlah isu umrah dan haji. (dok. Bersathu)" width="100%">
<figcaption>Rapat konsolidasi DPP Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) membahas sejumlah isu umrah dan haji. (dok. Bersathu)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Pengelola atau travel haji dan umrah di Indonesia, menghadapi tantangan kebijakan umrah yang kerap berubah. Menyesuaikan dengan Visi Arab Saudi 2030 yang menargetkan jumlah jemaah umrah sebanyak 30 juta jamaah per tahun. Upaya mengantisipasi kebijakan umrah diantaranya dilakukan oleh asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum DPP Bersathu Wawan Suhada mengatakan, mereka terus melakukan upaya konsolidasi dengan seluruh anggota. Sehingga tidak ada anggota yang ketinggalan informasi terkait kebijakan umrah yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, Arab Saudi kerap mengeluarkan kebijakan baru dan cenderung mendadak soal umrah.&nbsp;"Hari ini, 24 Agustus Alhamdulillah kami di Bersathu melakukan rapat konsolidasi DPP," kata Wawan saat dihubungi Sabtu (24/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengakui aturan terkait penyelenggaraan umrah kerap keluar mendadak. Dia mencontohkan beberapa waktu lalu, Arab Saudi mengeluarkan aturan jamaah umrah wajib suntik vaksin meningitis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Wawan upaya konsolidasi harus terus dilakukan. Supaya semua travel umrah di bawah naungan Bersathu bisa memberikan pelayanan kepada jamaah sebaik-baiknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan target jamaah umrah sebanyak 30 juta orang per tahun, tentu bakal banyak tantangan yang harus dihadapi. Arab Saudi dipastikan akan membuat kebijakan-kebijakan yang menjadikan perjalanan umrah semakin mudah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan mengatakan, di dalam forum rapat konsolidasi itu, DPP Bersathu mendapatkan suntikan personel baru. Yaitu bergabungnya Farid Al Jawi sebagai Ketua Harian DPP Bersathu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Farid sebelumnya adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). "Pengalaman beliau pasti lebih luas dan banyak," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Wawan, dengan bergabungnya Farid Al Jawi, akan membuat struktur organisasi Bersathu semakin kuat. Dia juga akan memberikan kontribusi yang besar kepada organisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengalaman dan ilmu-ilmu positif terkait penyelenggaraan umrah di organisasi sebelumnya, diharapkan bisa dibawa untuk membesarkan Bersathu.&nbsp;"Bersathu harus semakin kuat. Sehingga bisa memperkuat ekosistem haji dan umrah di Indonesia," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu juga bisa berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada jamaah. Baik itu jamaah umrah maupun haji khusus.</div>

Dia mencontohkan beberapa waktu lalu, Arab Saudi mengeluarkan aturan jamaah umrah wajib suntik vaksin meningitis.

Sambut Target Kunjungan 30 Juta Jamaah Umrah per Tahun, Asosiasi Bersathu Dapat Suntikan Pimpinan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/kamis-pagi-3-2027077107.jpg" alt="Jamaah haji Indonesia banyak memanfaatkan waktu pagi usai subuhan dengan sarapan dengan menu khas Indonesia yang ada di sekitar hotel" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji Indonesia banyak memanfaatkan waktu pagi usai subuhan dengan sarapan dengan menu khas Indonesia yang ada di sekitar hotel</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Maraknya travel haji ilegal menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih tindakan travel nakal ini sangat merugikan calon jamaah haji, bisa dari aspek ekonomi maupun pelaksanaannya. Direktur Asosiasi Penyelenggaraan Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (Asphurindo), Muhammad Iqbal Muhajir memberikan tips kepada para calon jamaah memilih Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar tidak terjebak janji-janji travel haji dan umrah ilegal. Asphurindo merupakan salah satu konsorsium penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada musim haji tahun ini. Iqbal mengaku prihatin dengan maraknya warga negara Indonesia yang tertangkap petugas keamanan di Arab Saudi lantaran berangkat ke Makkah tanpa visa haji. Pertama, agar para jamaah bisa memilih travel haji yang benar bisa menggunakan aplikasi haji pintar. Kedua, pastikan travel haji umrah tersebut memiliki izin dan punya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). "Jadi resmi atau tidak resmi itu adalah tergantung BPIH," kata Iqbal, Sabtu (15/6). BPIH awal, yaitu USD 4.000 setara Rp 65.112.000 atau BPIH pelunasan. Artinya, ketika mendaftar semua jamaah pastikan ada BPIH-nya. Kalau tidak ada itu menjadi tanda kalau travel tersebut tidak resmi. "Kalau tidak ada BPIH-nya, itu sudah menjadi titik terang dan patut dipertanyakan," jelasnya. Begitu juga dengan Mujamalah, calon jzmaah harus memastikan usernya ada, kuotanya ada, termasuk visa furodahnya tersedia lebih dahulu. Lalu BPIH-nya juga harus ada. "Semua jamaah haji resmi itu mendapatkan BPIH, porsi awal, nomor porsi. Kalau tidak ada, itu artinya indikasi haji ziarah. Jadi yang pertama tentunya cari di haji pintar, ya," ucap Iqbal. Di aplikasi Kementerian Agama juga ada nama-nama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang resmi. Setelah nama-nama PIHK resmi, cari nomor posisi kita sendiri atau BPH kita sendiri. "Itu bisa mensortir mana yang resmi atau yang tidak resmi," tegasnya.

Terlebih tindakan travel nakal ini sangat merugikan calon jamaah haji, bisa dari aspek ekonomi maupun pelaksanaannya.

Calon Jamaah Haji Wajib Tahu, Ini Tips Agar Terhindar dari Travel Haji dan Umrah Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/2020-04-30-5.png" alt="Tangkapan layar salah satu tayangan manasik haji online yang disiapkan AMPHURI melalui channel YouTube. Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar salah satu tayangan manasik haji online yang disiapkan AMPHURI melalui channel YouTube. Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelaksanaan ibadah haji 2020 belum mendapat kepastian. Berdasar data Kementerian Agama (Kemenag) keberangkatan jamaah reguler ke Saudi mulai berlangsung dari 26 Juni.  Di sisi lain, travel haji khusus mulai menjalankan manasik haji. Di tengah wabah Covid-19 pelaksanaan manasik digelar secara online.  Di antara travel haji khusus atau penyelenggaraa ibadah haji khusus (PIHK) yang sudah menjalankan manasik online tergabung dalam Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Tidak kurang dari seratus travel haji khusus berada di bawah payung AMPHURI.  Manasik haji disediakan AMPHURI di antaranya melalui saluran YouTube mereka, yakni AMPHURI Channel. Para calon jamaah haji bisa menonton secara langsung atau rekamannya. Di antara materi manasik haji yang sudah diunggah adalah tentang haji infrad, Qiran, dan Tamattu’. Materi itu disampaikan oleh KH Muh Salim Imron dari PIHK Mabruro.  Durasi materi soal Haji Ifrad, Qiran, dan Tamattu’ sekitar 18 menit. Isinya tidak hanya menampilkan pemateri sedang ceramah. Ada juga dilengkapi dengan beberapa slide penjelasan secara detail. Materi manasik haji lain yang sudah diunggah adalah tentang pengertian, syarat, rukun, dan wajib haji.  Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI Firman M. Nur menuturkan, mereka optimistis haji tahun ini tetap diselenggarakan. Untuk itu, proses manasik haji tetap berjalan. Hanya saja saat ini manasik haji digelar secara online. "Bimbingan manasik ibadah haji ini menjadi kewajiban kami sebagai PIHK," katanya di Jakarta Kamis (30/4).  Secara teknis Firman mengatakan video manasik haji secara rutin diunggah ke channel YouTube mereka setiap pukul 16.30 WIB. Dia menjelaskan materi manasik haji secara online itu dibawakan oleh pemateri yang memiliki kapasitas keilmuan dan kompeten di bidang perhajian. Rata-rata durasi videonya 30 menit.  Selain menghadirkan pemateri dari travel anggota AMPHURI, mereka juga menghadirkan sejumlah dai kondang sebagai pembimbing ibadah haji. Seperti M. Quraish Shihab, Ustadz Abdul Shomad, Ustadz Adi Hidayat, Syeikh Ali Jaber, dan Ustadz Zaky Mirza.  ’’Sejauh ini kami tetap optimis bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa terlaksana,’’ tuturnya. Meskipun begitu nantinya pelaksanaan ibadah haji bakal mengikuti prosedur atau protokol kesehatan penanganan Covid-19. Dia berharpa dengan dilakukannya manasik secara online dan rutin setiap hari, nantinya para CJH siap menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat.  Sementara itu, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditutup Kamis (30/4). Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan bahwa data sampai Rabu (29/9) tingkat pelunasan sangat tinggi. Hampir mencapai 90 persen. Dari total kuota haji regular sebanyak 203.320 orang, sebanyak 177.785 orang sudah melunasi ongkos haji. Kemudian dari total 17.680 kuota haji khusus, sebanyak 12.720 orang sudah melunasi ongkos haji khusus.  Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhadjirin Yanis menuturkan pelunasan BPIH reguler tahap pertama ditutup Kamis (30/4). Jika masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan tahap kedua. Sesuai jadwal yang ditetapkan Kemenag, pelunasan biaya haji reguler tahap kedua digelar pada 12-20 Mei depan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NDOZMPcukn4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Qp5QYWDuYsQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=v2U7yW4jVbw

Haji 2020 Tunggu Kepastian dari Saudi, CJH Manasik Secara Online

JawaPos.com – Di tengah ancaman penularan virus korona di Arab Saudi, 42 jamaah umrah Indonesia telantar di Makkah. Sampai kemarin (12/3), mereka tidak kunjung memegang tiket pulang. Padahal, Saudi memberikan deadline hanya sampai 15 Maret bagi seluruh jamaah umrah untuk pulang.  Para jamaah itu berangkat menggunakan travel Panglima Ekspres. Nur Ainiyah, salah seorang jamaah Panglima Ekspres, menjelaskan bahwa mereka berangkat ke Saudi pada 25 Februari lalu. Mereka mendarat di Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Sesuai dengan kontrak, mereka seharusnya pulang besok (14/3). Namun, ternyata pihak travel tidak menyediakan tiket untuk kepulangan tanggal 14 Maret. Jamaah saat ini sudah berada di Makkah.  Dia menjelaskan, pihak travel menyampaikan bahwa pemulangan mereka dimajukan menjadi 7 Maret. Artinya, sewa hotel juga sampai 7 Maret. Otomatis, mulai 7 Maret sampai kemarin, mereka membayar biaya hotel sendiri. Nur sudah melaporkan kasus tersebut ke KBRI di Riyadh. ’’Belum dapat tiket kepulangan. Masih terus bernegosiasi dengan pihak travel,’’ katanya tadi malam (12/3).  Menurut pengakuan Nur, pihak travel meminta uang Rp 180 juta untuk biaya tiket kepulangan 14 Maret. Nur menyatakan bahwa jamaah kompak tidak mau membayar biaya tambahan tersebut. Sebab, mereka berpegang pada kontrak layanan jamaah umrah selama 20 hari. Dengan begitu, biaya tiket kepulangan menjadi tanggung jawab travel.  Saat dikonfirmasi, Direktur Panglima Ekspres Muhibbin Billah menceritakan kronologi versi mereka. ’’Sebanyak 42 jamaah itu sudah punya tiket pulang, tapi hangus,’’ ujarnya tadi malam.  Muhibbin memaparkan, jamaah berangkat pada 25 Februari. Kemudian, pada 29 Februari, maskapai penerbangan AirAsia berkirim e-mail menawarkan dua pilihan. Yakni, kepulangan dimajukan menjadi 7 Maret atau refund biaya tiket untuk penerbangan Jeddah–Kuala Lumpur. Dia sudah mengomunikasikan pemberitahuan dari AirAsia tersebut kepada rombongan jamaah. Namun, tidak ada keputusan dari jamaah. Mereka bersikukuh tetap berumrah sesuai dengan kontrak, yaitu 20 hari.  Muhibbin lantas tidak ingin tiket jamaah hangus. Akhirnya, dia putuskan memilih opsi memajukan jadwal kepulangan pada 7 Maret. Tiket kepulangan untuk penerbangan 7 Maret sudah dikirimkan kepada jamaah pada 1 Maret. Namun, lagi-lagi jamaah tidak mau pulang. Mereka tetap ingin berada di Makkah. Sampai akhirnya, lewat dari 7 Maret, tiket kepulangan hangus.  Dia mengaku sudah mengembalikan sebagian biaya umrah kepada jamaah karena masa tinggalnya diperpendek dari 20 hari menjadi 14 hari. Di antara total biaya umrah Rp 22 juta per orang, uang Rp 2,5 juta dikembalikan kepada jamaah. Uang tersebut sudah ditransfer.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WqcGmg0ss9s  https://www.youtube.com/watch?v=JYfYhuSsPYY  https://www.youtube.com/watch?v=W5vZiEd8mHI

42 Jamaah Umrah Telantar di Makkah, Saudi Deadline Sampai 15 Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/JOKO-AMPHURI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Digitalisasi penjualan paket umrah semakin menggeliat. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) tidak mau ketinggalan. Mereka kemarin meluncurkan layanan AISYAH yaitu platform berisi paket-paket umrah dari 427 travel anggota AMPHURI.  Ketua Umum AMPHURI Joko Asmoro mengatakan AISYAH merupakan singkatan dari AMPHURI Information System Syariah. ''Hari ini soft launching. Dan awal 2020 sudah bisa dinikmati masyarakat,'' katanya di sela pencanganan gerakan #safehajiumrah di Jakarta Minggu (1/12). Djoko mengatakan AISYAH sejatinya sudah ada saat ini. Namun baru bisa diakses oleh sesama travel anggota AMPHURI saja.  Secara sederhana AISYAH nantinya sama seperti platform Tokopedia, Bukalapak, atau sejenisnya. Bedanya isinya hanya paket umrah yang ditawarkan oleh travel-travel anggota AMPHURI. Nanti masyrakat tinggal memilih paket travel yang sesuai dengan keinginan masing-masing.  ''Tinggal masukkan di mana kota berangkatnya, kapan berangkatnya, masyarakat tinggal memilih paket yang tersedia,'' tuturnya. Joko mengatakan AISYAH nanti berbasis website, aplikasi, serta mesin kios. Bentuknya sejenis ATM. Ditempatkan di bank-bank syariah dan pusat perbelajaan. Melalui kios tersebut masyarakat bisa langsung memilih paket umrah yang diinginkan.  Joko menegaskan, meskipun ke depan dikembangkan bisnis penjualan berbasis online atau digital, penjualan paket travel konvensional tetap jalan. Dia mengatakan anggota AMPHURI tetap bisa menual paket umrahnya melalui layanan offline seperti biasanya.  Lebih lanjut Joko menuturkan gerakan #safehajiumrah merupakan kampanye kepada masyarakat supaya penyelenggaraan haji khusus atau umrah berjalan dengan aman dan nyaman. Joko mengatakan AMPHURI berupaya mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menunaikan ibadah haji dan umrah yang aman dan nyaman. Dia menegaskan travel-travel umrah di bawah bendera AMPHURI berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamaah.

AMPHURI Luncurkan Aplikasi Umrah dari 427 Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/meski-belum-disertifikasi-halal-jamaah-diminta-tak-khawatir_m_.jpg" alt="Ilustrasi; Jamaah haji Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi; Jamaah haji Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfuddin meminta masyarakat calon jamaah haji dan umrah tidak perlu khawatir meski agen travel pilihannya belum tersertifikasi halal. Namun, secara pengelolaan dan bisnis sudah sesuai syariat Islam. &ldquo;Jamaah tidak perlu khawatir karena objeknya jelas, pengelolaannya jelas, semua seluruh dari persyaratannya saja sudah tahu sudah halal secara kelembagaan semua,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (7/3). Seperti yang diketahui, dorongan pengadaan sertifikasi halal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma&rsquo;ruf Amin. Ade pun mempertanyakan, apakah gagasan tersebut datang dari DSN atau justru karena Ma&rsquo;ruf yang juga mencalonkan diri sebagai cawapres. &ldquo;Yang dipersoalkan apakah Kiai Ma&rsquo;ruf Amin sebagai ketua DSN atau atas nama calon presiden pendapatnya. Kalau atas nama DSN, tolong luruskan bahwa konten-konten yang ada dalam ibadah haji seyogyanya perlu dibarengi dengan akad-akad yang sifatnya syariah. Itu harus sesuaikan akadnya supaya (halal) kalau itu saya setuju,&rdquo; papar dia. Ade memastikan, travel haji dan umrah adalah bentuk bisnis demi ibadah umat Islam. Selain itu, tujuan perjalanan yang diadakan juga tempat-tempat ibadah yang dianjurkan agama Islam seperti Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. &ldquo;Terkait halal atau tidak itu itu ukurannya apa? Mereka (travel) melakukan bisnis pemberangkatan haji, umrah, adalah (untuk) masyarakat muslim bukan non-muslim. Kalau objeknya adalah masyarakat muslim berarti kan halal,&rdquo; tuturnya. Sebelumnya, tidak adanya sertifikasi halal untuk travel haji dan umroh disampaikan saat Ma&rsquo;ruf menjadi panelis dalam acara &lsquo;Milad ke-15 dan Seminar Nasional Manajemen Bisnis Syariah Pada Travel Haji dan Umrah&rsquo;, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/3). Sertifikasi itu dianggap penting. Sebab, bisa memberikan garansi halal atau tidaknya sebuah produk. &ldquo;Saya tidak mengatakan travel haji tidak sesuai syariah. Tapi belum ada satupun travel haji yang punya sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional,&rdquo; kata Ma&rsquo;ruf.

Meski Belum Disertifikasi Halal, Jamaah Diminta Tak Khawatir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berangkatkan-haji-furoda-travel-harus-gandeng-mitra-swasta-saudi_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Travel yang memberangkatkan Haji Furoda haru menggandeng mitra swasta Arab Saudi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Travel yang memberangkatkan Haji Furoda haru menggandeng mitra swasta Arab Saudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski bertahun-tahun "dijual", ternyata travel di Indonesia tidak otomatis mendapat paket haji furoda. Untuk mendapat visa sekaligus paket haji furoda, dibutuhkan perantara travel swasta di Arab Saudi. "Semua travel pemain visa (paket haji, Red) furoda harus melalui perantara swasta dari Arab Saudi," kata Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi kemarin (28/11). Dia adalah pemilik travel yang selama dua tahun terakhir memberangkatkan jamaah haji furoda. Menurut Syam, paket haji furoda itu murni karena permintaan masyarakat. Bukan atas inisiatif travel yang dia kelola. Pada musim haji 2018, dia memberangkatkan 45 jamaah <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/28/11/2018/biro-travel-jual-paket-haji-kilat-rp-400-juta" target="_blank">haji furoda</a>. Harganya USD 19.500 atau sekitar Rp 283 juta. Sementara itu, pada musim haji 2017, dia menerbangkan 32 jamaah haji furoda. Tahun lalu tarifnya USD 17.500 atau sekitar Rp 254 juta. Syam berharap ada kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Saudi terkait dengan kuota paket haji furoda tersebut. Kemudian, tindak lanjutnya, travel haji Indonesia akan bekerja sama dengan muasasah di Saudi. Dengan demikian, berskema terbuka seperti haji khusus. Namun, bedanya, di luar kuota haji yang dikelola Kemenag. Syam menuturkan, tanpa ada kerja sama khusus di antara kedua negara, Kemenag bakal sulit memantau pemberangkatan haji furoda. Sebab, Kemenag tidak memiliki akses ke sistem e-hajj khusus paket haji furoda atau mujamalah milik Saudi. Jika Kemenag bisa mendapat akses ke e-hajj untuk haji furoda itu, bisa diketahui siapa saja yang bermain di haji furoda. Dia menegaskan, tidak ada persoalan ketika haji furoda itu bakal diatur dalam UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Ketika sudah masuk regulasi undang-undang, Syam berharap kuota haji furoda itu masuk sistem komputer haji terpadu (siskohat) Kemenag. Dengan demikian, paket haji furoda bisa dipastikan dilaksanakan travel haji yang resmi berizin dari Kemenag. Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengatakan, memang perlu ada regulasi tentang haji furoda. Termasuk usul memasukkan haji furoda ke RUU tentang PIHU. Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu dijembatani. Di antaranya, status haji furoda. "Jenis haji furoda itu legal di Saudi. Tapi ilegal dari Kemenag. Ini perlu dijembatani."&nbsp;

Berangkatkan Haji Furoda, Travel Harus Gandeng Mitra Swasta Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengusutan-kasus-penipuan-h2o-jalan-di-tempat_m_231931.jpg" alt="ILUSTRASI. Jamaah haji asal Balikpapan kloter 1 tiba di Tanah Suci, Minggu (29/7). Hingga kini kasus dugaan penipuan berkedok haji dan umrah travel PT Hidayah Hasyid Oetama (H2O) belum ada perkembangannya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Jamaah haji asal Balikpapan kloter 1 tiba di Tanah Suci, Minggu (29/7). Hingga kini kasus dugaan penipuan berkedok haji dan umrah travel PT Hidayah Hasyid Oetama (H2O) belum ada perkembangannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai ditetapkannya MD sebagai tersangka pada Juni lalu, hingga kini kasus dugaan penipuan berkedok haji dan umrah travel PT Hidayah Hasyid Oetama (H2O) belum ada perkembangannya. MD merupakan salah seorang perwakilan H2O di Bontang. Kajari Bontang Agus Kurniawan mengatakan, saat ini pihaknya masih meneliti berkas yang dilimpahkan oleh Polres Bontang. "Kami masih meneliti berkasnya, untuk tersangkanya masih satu orang, atas nama MD," katanya dikutip dari Bontang Post (Jawa Pos Group), Selasa (31/7). Agus mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap MD. Namun, lantaran kasusnya belum P21, maka kewenangan penyidikan masih berada di Polres Bontang. "Termasuk soal penahanan, masih kewenangan Polres Bontang," imbuhnya. MD ditetapkan sebagai tersangka pada Juni lalu. Sementara berkas hasil penyidikan Polres Bontang diserahkan ke Kejari Bontang pada pertengahan Juli ini. Dari hasil penyidikan Polres Bontang, MD diduga menggelapkan uang sekitar Rp 850 juta. Meski secara keseluruhan uang jamaah asal Bontang mencapai Rp 3,5 miliar, namun uang tersebut tidak disetor semuaya ke MD. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun MD tidak ditahan di Polres Bontang lantaran alasan kesehatan. Polres Bontang sempat melakukan penahanan terhadap MD selama dua hari. Namun, pihak keluarga memberikan riwayat kesehatan MD, sehingga penahanan ditangguhkan. Sebagai informasi, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/06/2018/perwakilan-travel-haji-dan-umrah-h2o-ditetapkan-sebagai-tersangka" target="_blank">H2O </a>tidak mengantongi izin dari Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag). Korban H2O mencapai sekitar 50 orang. Salah seorang korban, Maulana merugi ratusan juta rupiah. Uang tersebut ia setor pada 2012 silam. Ia dijanjikan berangkat pada September 2016 lalu. Namun hingga sekarang tak ada tanda-tanda keberangkatan.

Pengusutan Kasus Penipuan H2O Jalan di Tempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perwakilan-travel-haji-dan-umrah-h2o-ditetapkan-sebagai-tersangka_m_222777.jpeg" alt="Ilustrasi jamaah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pewakilan travel haji dan umrah PT Hidayah Hasyid Oetama (H2O) di Bontang berinisial Md resmi ditetapkan sebagai tersangka penipuan oleh Polres Bontang sejak pertengahan Juni lalu. Penepatan tersangka Md menandai titik terang kasus dugaan penipuan berkedok ibadah haji dan umrah murah yang terjadi September 2016 silam. Kapolres Bontang AKBP Siswanto Mukti mengatakan, dari hasil penyidikan Md disangka menggelapkan uang sekira Rp 850 juta. Dia mengatakan, secara keseluruhan uang jamaah asal Bontang mencapai Rp 3,5 miliar. Namun, uang tersebut tidak semua disetor kepada Md. "Ada yang langsung ke rekening H2O. Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersangka sebesar Rp 850 juta," ujarnya dikutip dari Bontang Post (Jawa Pos Grup), Selasa (26/6). Siswanto menuturkan, selama proses penyidikan, Md tidak ditahan. Hal itu mengingat faktor kesehatan tersangka yang tak memungkinkan untuk ditahan. "Sempat ditahan satu sampai dua hari. Tapi keluarganya memberikan riwayat penyakit tersangka, jadi kami tangguhkan," jelasnya. Penangguhan ini kata dia, dilakukan sampai kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang. Setelah dilimpahkan, maka wewenang untuk ditahan ataukah tidak nantinya berada di Kejari. Sebagai informasi, kasus dugaan penipuan berkedok ibadah haji dan umrah tersebut mulai mencuat September 2016 lalu. H20 yang tak mengantongi izin dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) tersebut gagal memberangkatkan puluhan calon jamaahnya. Jumlah korban sekitar 50 orang. Maulana, salah seorang korban menanggung rugi hingga ratusan juta rupiah. Uang tersebut telah disetornya pada 2012 lalu. Dia dijanjikan berangkat pada September 2016 lalu. Tapi sayang, hingga sekarang tak ada tanda-tanda berangkat. "Bahkan ada yang menunggu sejak 2014. Modus yang dilakukan dengan cara membuat promo. Calon haji ONH Plus yang ingin ke Tanah Suci menyetor Rp 55 juta sampai Rp 60 juta, atau setengah dari biaya yang semestinya dibayarkan," kata dia. Merasa tak ada tanda-tanda berangkat, para jamaah H20 akhirnya melaporkan kasus ini ke kepolisian. Aduan dan laporan mereka tertuang dalam surat bukti tanda lapor nomor STBL/127/XII/2017/KALTIM/POLRES BONTANG. Dari informasi terakhir yang disampaikan Polres Bontang beberapa waktu lalu, diketahui travel H2O memiliki pengurus yang bertingkat dari pusat hingga ke daerah. Untuk di Bontang, sifatnya hanya perwakilan saja. Bahkan perwakilan yang di Bontang pun karena merasa ikut tertipu, mereka juga turut ikut membuat laporan penipuan di Polres Bontang.

Perwakilan Travel Haji dan Umrah H2O Ditetapkan sebagai Tersangka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#travel haji dan umrah

Berita Terkini