<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200811_173435-1.jpg" alt="Anggota satlantas menunjukkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maut di Tol Cipali Km 184.300. Darpan/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota satlantas menunjukkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maut di Tol Cipali Km 184.300. Darpan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat, akan mengenakan pasal 315 Undang-Undang Lalu Lintas untuk menjerat pemilik mikrobus Elf atau travel bodong yang terlibat kecelakaan maut di tol Cikopo–Palimanan (Cipali) Km 184.300.  ”Ada indikasi keterlibatan pengusaha angkutan. Akan kita kenakan pasal 315 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” kata Kapolresta Cirebon Kombespol M. Syahduddi seperti dilansir dari Antara di Cirebon pada Selasa (11/8).  Menurut dia, untuk kemungkinan pemilik mikrobus Elf D 7013 AN menjadi tersangka itu terbuka. Sebab, dia yang mempunyai kendaraan berpelat hitam untuk mengangkut penumpang umum. Untuk itu, pihaknya mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dalam kecelakaan yang menewaskan delapan orang dan melukai 15 orang tersebut.  ”Segala kemungkinan ke arah sana (penetapan tersangka) pasti ada, karena memang menemukan fakta-fakta di lapangan seperti itu,” ujar M. Syahduddi.  Dia menambahkan, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa pemilik kendaraan tersebut memang memiliki lima unit. Tiga sudah berpelat kuning sedangkan dua lainnya masih hitam termasuk yang terlibat kecelakaan. Dengan fakta itu, Polresta Cirebon juga sudah menaikkan status kecelakaan maut, yang semula masih dalam penyelidikan saat ini sudah ke tahap penyidikan.  ”Makanya dari kemarin sudah kami naikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan untuk mencari tahu siapa pihak yang akan bertanggung jawab dalam kecelakaan ini,” kata M. Syahduddi.  Pada Senin (10/8) sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Tol Cipali Km 184.300 terjadi kecelakaan maut antara kendaraan mikrobus Elf D 7013 AN dan Toyota Rush B 2918 PKL. Akibat kecelakaan tersebut delapan orang meninggal dunia dan 15 orang lainnya mengalami luka-luka.  Dugaan sementara dari keterangan pihak kepolisian kecelakaan tersebut karena sopir mikrobus saat melintas di tempat kejadian perkara mengantuk dan menyeberang ke jalur berlawanan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

Polisi Bisa Jerat Pemilik Travel Bodong sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200811_164303-1.jpg" alt="Kapolresta Cirebon Kombespol M. Syahduddi memberikan keterangan terkait kecelakaan di Tol Cipali Km 184. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Cirebon Kombespol M. Syahduddi memberikan keterangan terkait kecelakaan di Tol Cipali Km 184. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mikrobus Elf D 7013 AN yang terlibat kecelakaan di Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) Km 184.300 mengakibatkan delapan orang meninggal dunia diduga merupakan travel bodong. Dari temuan di lapangan, kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut berpelat nomor hitam.  Kapolresta Cirebon, Jawa Barat, Kombespol M. Syahduddi mengatakan, kendaraan itu mengangkut penumpang yang dikenakan tarif dan mempunyai tarif tertentu serta tujuan yang sudah ditentukan.  ”Patut diduga mengarah kesana (travel bodong). Tapi, akan kita pastikan lagi karena fakta di lapangan seperti itu,” kata M. Syahduddi seperti dilansir dari Antara di Cirebon pada Selasa (11/8).  Dia mengatakan, dari keterangan para penumpang yang dirawat, mereka naik dari beberapa tempat seperti Cipinang, Jatiasih, Cikarang, dan dipungut biaya dengan tujuan ke daerah di Jawa Tengah.  ”Ada beberapa dugaan terkait penemuan tim di lapangan seperti kendaraan ini pada kenyataannya mengangkut penumpang. Namun masih berpelat hitam ada dugaan pelanggaran trayek yang harus kita tindak lanjuti,” ujar M. Syahduddi.  Saat ini, lanjut Syahduddi, pihaknya masih terus melakukan pendalaman dengan memeriksa hasil temuan di lapangan dan juga Dishub Kabupaten Brebes yang memberikan izin trayek. Apakah kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut sudah mempunyai izin trayek atau tidak masih perlu ditelusuri lebih lanjut. ”Kita crosscheck dengan pengusahanya serta pihak terkait yang menyelenggarakan perizinan,” kata M. Syahduddi.  Sementara itu, Wakil Direktur  Pelayanan Medis Rumah Sakit (RS) Mitra Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Pundi Ferianto mengatakan, ada dua korban kecelakaan yang sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Sedangkan, 13 orang lain masih dirawat intensif.  ”Dua korban ini hanya mengalami luka ringan sehingga tidak butuh perawatan yang terlalu lama. Sedangkan 13 korban lain masih menjalani perawatan secara intensif di RS Mitra Plumbon karena mengalami cedera yang cukup parah,” ujar Pundi Ferianto.  Dia menyebutkan, 13 korban tersebut rata-rata mengalami luka di bagian kepala dan juga patah tulang sehingga membutuhkan perawatan yang cukup lama. ”Dari 3 pasien yang dirawat RS Mitra Plumbon satu orang berada di ruang high care unit atau HCU. Hampir semua sebagian besar ada cedera kepala ringan,” terang Pundi Ferianto.  Pihaknya masih melakukan observasi kepada para korban terutama yang mengalami cedera kepala, karena dikhawatirkan ada keluhan ketika pulang ke rumah. ”Masih kita observasi, karena kalau cedera kepala perlu diobservasi jangan sampai nanti ada keluhan lain saat sampai rumah,” kata Pundi Ferianto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &amp;nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

Polresta Cirebon Duga Elf Kecelakaan di Cipali Travel Bodong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-first-travel-ungkap-penderitaannya-usai-tipu-ribuan-jamaah_m_213267.jpeg" alt="Bos First Travel, Anniesa Hasibuan ketika digeladang menuju ruang persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (7/5). Anniesa dan suaminya, Andika Surrachman dituntut hukuman 20 tahun penjara." width="100%">
<figcaption>Bos First Travel, Anniesa Hasibuan ketika digeladang menuju ruang persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (7/5). Anniesa dan suaminya, Andika Surrachman dituntut hukuman 20 tahun penjara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Terdakwa kasus penipuan jamaah umrah First Travel, Anniesa Hasibuan terus menangis menyesali perbuatannya. Perempuan yang selalu menggunakan kerudung hitam itu terus menunduk di hadapan majelis hakim. Hal itu terungkap saat persidangan dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin (16/5). Sambil menangis, perempuan 32 tahun itu berusaha membacakan nota pembelaannya. Anniesa mengaku menyesal atas kesalahannya dalam kasus dugaan penipuan terhadap ribuan jamaah umrah First Travel. &ldquo;Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, saya sadar dan menyesal atas kesalahan yang saya lakukan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan,&rdquo; kata Anniesa dilansir Radar Depok (Jawa Pos Group), kemarin. Sambil terbata-bata, Anniesa terus melanjutkan pembacaan nota pembelaannya. Menurutnya sejak berada di tahanan, keluarga dan ketiga anaknya kini terbengkalai. &ldquo;Saya sekarang tidak bisa nafkahi adik saya yang sudah menjadi anak yatim hingga mereka harus putus sekolah di tengah jalan demi membiayai kakaknya di penjara. Sekarang mereka menafkahi diri sendiri. Saya menafkahi mereka sejak ayah meninggal,&rdquo; ucapnya. Selanjutnya, Anniesa juga mengaku terus memikirkan ketiga anaknya yang masih kecil dan sangat membutuhkan perlindungannya. &ldquo;Sejak saya dijebloskan ke penjara, saya masih punya bayi kecil berumur sembilan bulan dan harus dipisahkan. Terlebih lagi bayi ini telah saya dambakan belasan tahun,&rdquo; paparnya. Selain itu, Anniesa menegaskan anaknya yang masih berusia dini tersebut sudah lama tidak merasakan ASI. &ldquo;Saya tidak bisa apa&ndash;apa,&rdquo; lirih dia. Namun Anniesa mengaku, hingga kini ketiga anaknya tersebut menjadi penguat dirinya dalam menghadapi proses persidangan. &ldquo;Mereka yg membuat saya bertahan dari caci maki, saya menyesal tidak ada ibu yang ingin seperti ini. Semoga Yang Mulia mempertimbangkan putusan JPU. Karena saya harus mengasuh mereka terlebih lagi dengan adik-adik saya,&rdquo; katanya. Adapun dalam persidangan sebelumnya, Anniesa dan suaminya, Andika Surrachman dituntut hukuman 20 tahun penjara. Keduanya dinilai JPU telah terbukti melakukan tindak penipuan dan pencucian uang.

Bos First Travel Ungkap Penderitaannya Usai Tipu Ribuan Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/biaya-referensi-resmi-ditetapkan-selamat-tinggal-promo-umrah-murah_m_205342.jpeg" alt="Kemenag resmi menetapkan harga referensi umrah. Harga ini bakal menjadi rujukan wajib bagi seluruh biro travel umrah dan haji." width="100%">
<figcaption>Kemenag resmi menetapkan harga referensi umrah. Harga ini bakal menjadi rujukan wajib bagi seluruh biro travel umrah dan haji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp 20 juta. Penetapan ini tertuang di Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 221 tahun 2018 tentang BPIU Referensi. &ldquo;KMA BPIU Referensi sudah terbit per 13 April 2018. Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp20 juta,&rdquo; ujar Direktur Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim di Jakarta, Selasa (17/4). Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kemenag dalam mengawasi dan mengendalikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Mencakup pelayanan yang seharusnya diberikan memenuhi standar minimal. BPIU referensi juga sekaligus menjadi dasar investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,&rdquo; terangnya Arfi. Arfi menjelaskan, BPIU Referensi bisa digunakan PPIU sebagai acuan menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal. &ldquo;Bagi masyarakat, BPIU Referensi berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,&rdquo; tandasnya. Biaya referensi ini, lanjut Arfi, dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jamaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno Hatta. &ldquo;BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Laporan dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jamaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi, akomodasi, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi,&rdquo; lanjutnya. Menurut Arfi, terbitnya KMA ini diharapkan menjadi pedoman dasar Kemenag mengawasi PPIU. BPIU Referensi ini juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag. &ldquo;Kami minta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan paket yang ditawarkan PPIU dengan mempedomani KMA ini,&rdquo; pungkasnya.

Biaya Referensi Resmi Ditetapkan, Selamat Tinggal Promo Umrah Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-calon-jamaah-tergiur-video-syahrini-julia-perez_m_195256.jpeg" alt="Empat calon jamaah Firts Travel ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (12/3). Tampak ketiga terdakwa, Anniesa Hasibuan, Andika Surahcman, dan Kiki Hasibuan" width="100%">
<figcaption>Empat calon jamaah Firts Travel ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (12/3). Tampak ketiga terdakwa, Anniesa Hasibuan, Andika Surahcman, dan Kiki Hasibuan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang lanjutan kasus First Travel kembali digelar di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (12/3). Namun, ada yang sedikit berbeda dibanding dengan dua sidang sebelumnya. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat orang saksi yang kesemuanya merupakan calon jamaah. Mereka adalah Marsonah, 47, Irianti, 55, Suprapti, 37, dan Dini Ralita, 52. Adapun dalam dua sidang sebelumnya, JPU mendatangkan saksi dari para mantan Agen First Travel. Dalam kesaksiannya, keempat calon jamaah First Travel mengaku ada faktor Syahrini dan almarhumah Julia Perez yang membuat mereka tertarik. Menurut Marsonah, sebelum memutuskan untuk mengikuti paket umrah murah First Travel, dirinya sempat melihat tayangan video Syahrini dan Jupe&mdash;sapaan Akrab Julia Perez. Di video tersebut, lanjut Marsonah, dia melihat aktivitas Syahrini serta Jupe sedang mengikuti program umrah First Travel. "Baik sebelum keberangkatan maupun pas di sana (Makkah). Mereka pakai batik dari First Travel," ujar dia. "Selain harganya murah, saya tertarik lihat testimoni artis dan jamaah lain juga," lanjut perempuan yang tinggal di Cinere, Depok itu. Marsonah melanjutkan, Syahrini juga dalam video menceritakan seputar kegiatan umrah bersama First Travel. Termasuk mempromosikan segudang fasilitas yang ditawarkan biro travel milik Anniesa Hasibuan dan Andika Surrahcman itu. Hal senada diungkapkan Dini Lalita. Dini mengaku pertama kali mendapat informasi seputar First Travel dari website dan sejumlah cerita rekan-rekannya. Lantaran penasaran, dia langsung mencari tahu. "Dibanding yang lain memang murah ya, ditambah lagi ada artis (Syahrini-Jupe), makanya saya nggak ragu sama sekali," beber warga Kepala Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur itu. Syahrini Pasti Dipanggil Adapun hingga persidangan kelima, Syahrini dan sejumlah selebriti lainnya belum memberikan kesaksian. Kepada JawaPos.com, JPU Sufari mengatakan kalau pihaknya sudah melayangkan panggilan kepada artis yang dimaksud. "Sudah dua Minggu yang lalu kami kirimkan (surat pemanggilan). Ada beberapa publik figur, kita liat minggu depan," jelas dia usai persidangan. "Total kan semua ada sekitar 90 saksi. Nama-nama tadi (artis) pasti dimintai keterangan," tegas dia.

4 Calon Jamaah Tergiur Video Syahrini-Julia Perez

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setor-rp-43-miliar-kabar-keberangkatan-jamaah-tak-kunjung-datang_m_194196.jpeg" alt="Sejumlah mantan agen First Travel ketika bersaksi di Pengadilan Kota Depok, Jawa Barat, Senin (7/3)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mantan agen First Travel ketika bersaksi di Pengadilan Kota Depok, Jawa Barat, Senin (7/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah mantan agen First Travel diketahui sudah menyetor duit miliaran untuk memberangkatkan jamaah. Hal itu terungkap dalam persidangan yang digelar sore tadi (7/3) di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Salah seorang mantan agen, Muhammad Taufik mengungkapkan, dia udah menyetor sekitar Rp 4,6 miliar kepada First Travel. "Calon jamaah yang saya rekrut ada 260 orang," ujar dia ketika bersaksi. Namun apes, para calon jemaah yang direkrutnya itu nyatanya tak kunjung diberangkatkan. Padahal, mereka telah dikenakan tambahan carter pesawat senilai Rp 2,5 juta/orang, dari harga promosi sekitar Rp 14 jutaan. "Total yang kami setorkan ada lebih dari Rp 4.316.000.000. Itu ditransfer ke First Travel. Sesuai dengan iklan promo akan diberangkatin Mei 2016, ternyata tidak berangkat," beber dia. Taufik menamnbahkan kalau dirinya bergabung sebagai agen First Travel sejak 2015. Awalnya dia adalah jamaah dan sempat menikmati umrah di First Travel pada tahun 2013. Karena pengalamannya itu, Taufik pun tidak ada kesulitan untuk menggaet calon jamaah. "Jamaah tertarik sendiri dari website dan media sosial yang mulia," lanjut Taufik. Tak tinggal diam, Taufik pun telah berulang kali mencoba menanyakan ke pihak perusahaan, namun tidak ada tanggapan. "Komunikasi susah sekali, akhirnya lapor polisi," pungkasnya.

Setor Rp 4,3 Miliar, Kabar Keberangkatan Jamaah Tak Kunjung Datang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-didesak-berlakukan-sertifikasi-untuk-biro-travel_m_193618.jpeg" alt="(Kiri ke kanan) Tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel, Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan, dan Andika Surrachman ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/2)." width="100%">
<figcaption>(Kiri ke kanan) Tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel, Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan, dan Andika Surrachman ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat haji dan umrah, Ade Marfuddin menyampaikan terjadinya penipuan yang menimpa masyarakat, lantaran menjamurnya jumlah travel di Indonesia. "Jumlahnya di atas 1.000 travel loh, mereka tahu ini usaha bisa berpeluang menghimpun dana dari masyarakat. Makanya travel berdiri, diberikan izin oleh pemerintah, kelengkapan juga mereka penuhi," terang Ade kepada JawaPos.com, Senin (5/2). Dikarenakan travel baru semakin banyak, ada semacam persaingan harga. Maka, dimunculkanlah harga promosi yang harganya di bawah standar, inilah yang berpeluang memikat masyarakat untuk mendaftar. "Nah, hal ini tidak sebanding antara jumlah travel umrah yang dikeluarkan izinnya dengan proses pembinaan oleh pemerintah. Pengawasannya rendah, banyaknya travel tidak diawasi dengan ketat," tegasnya. "Jadinya apa? Travel bermain semaunya, karena tidak ada peraturan batas minimum maksimum harga. Akibatnya jamaah jadi korban. Pengawasannya itu harus terus menerus," tambahnya. Ade menjelaskan Kemenag seharusnya memperbaiki sistem pengawasan lewat sertifikasi dan akreditasi. "Begitu awal mengajukan izin bisa saja gedung bagus, AC ada, fasilitasnya, pekerja layak, ya hari itu. Begitu izin dipegang, dia pindah ke tempat yang beda dari pertama. Hal seperti ini yang seharusnya diawasi benar," jelasnya. Pentingnya akreditas, jelas Ade, untuk menjaga tingkat penyelenggaraan umroh yang amanah dan profesional. Lalu mewujudkan grade travel, agar grade meningkat dari C ke B bisa dengan memperbaiki hal yang kurang. "Dengan akreditasi, travel jadi diberikan peluang untuk membangkitkan nilai kepercayaan di masyarakat, ada kepastian untuk berangkat," pungkasnya.

Pemerintah Didesak Berlakukan Sertifikasi untuk Biro Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tekor-diteror-hingga-dituduh-tukang-tipu_m_193475.jpeg" alt="(Kiri ke kanan) Tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel, Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan, dan Andika Surrachman ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/2)" width="100%">
<figcaption>(Kiri ke kanan) Tiga terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel, Kiki Hasibuan, Anniesa Hasibuan, dan Andika Surrachman ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehidupan para mantan Agen First Travel rupanya jauh dari kata tenang. Maksud hati mendulang rupiah dari fee merekrut para calon jamaah, mereka justru terlilit banyak persoalan. Ya, semua bermuara gara-gara batalnya keberangkatan ribuan para calon jamaah ke Tanah Suci. Mereka sudah kadung menyetor sejumlah duit ke para agen. Alih-alih menjadi tamu Allah, ribuan nasib calon jamaah kini tak jelas. Jangankan untuk berangkat, kejelasan soal pengembalian uang alias refund masih sumir. Salah seorang agen, Dewi, kini harus menanggung beban sekitar 350 calon jamaah yang gagal berangkat. Saban hari, kediamannya didatangi para jamaah. Mereka terus mempertanyakan seputar kejelasan nasib keberangkatannya ke Makkah. "Hidup saya gak nyaman lagi, tekanan sosial yang saya terima begitu besar," ujar Dewi sambil sesegukan ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (5/3). Dewi tak habis pikir, niatannya membantu para calon jamaah justru malah sebaliknya. Dia kini dituding sebagai penipu gara-gara kasus First Travel. "Padahal sepeser pun saya gak makan itu uang. Semua saya transfer ke rekening PT Firts Travel," tambah dia diiringi isak tangis. Lantaran tak kuat menahan cercaan serta makian, Dewi sedikit mengalah. Dia terpaksa menalangi uang sejumlah calon jamaah First Travel. "Sekitar Rp 150 juta," cetus Dewi. "Saya bahkan sempat memohon, minta langsung ke Bu Anniesa agar jamaah segera diberangkatkan. Tapi itu tadi, hanya janji-janji saja," tutup Dewi. Hal serupa juga terjadi pada Tri Suherni. Gara-gara kasus biro travel milik Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman ini, hubungan keluarga dan tetangganya sedikit renggang. Tri merasa serba salah harus bersikap seperti apa. Disatu sisi, dia pun merasa dirugikan karena memang merasa ditipu First Travel. "Sementara calon jamaah mendesak, terus bertanya soal kejelasan keberangkatnnya. Saya sudah habis sekitar Rp 70 juta buat nalangin," jelas Tri di persidangan. Seperti diketahui, total jamaah yang menjadi korban First Travel mencapai 63 ribu lebih. Senin pekan lalu, pihak terdakwa dalam hal ini Anniesa Hasibuan, Andika Surrachman, serta Kiki Hasibuan, telah meminta seluruh asetnya dijual untuk para jamaah. Adapun selain menghadirkan tiga saksi, dalam <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/05/193411/tiga-saksi-blakbakan-dari-soal-fee-sampai-janji-keberangkatan" target="_blank">sidang hari ini</a> (5/3) turut hadir para terdakwa yang notabene owner First Travel. Mereka adalah Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman, serta Direktur Keuangan Kiki Hasibuan yang tak lain adik Anniesa. Sidang sendiri bakal dilanjutkan lusa mendatang (7/3).

Tekor, Diteror, hingga Dituduh Tukang Tipu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-saksi-blakbakan-dari-soal-fee-sampai-janji-keberangkatan_m_193411.jpeg" alt="Tiga orang mantan agen Firts Travel ketika bersaksi dalam Sidang Kasus Firts Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (5/3)." width="100%">
<figcaption>Tiga orang mantan agen Firts Travel ketika bersaksi dalam Sidang Kasus Firts Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (5/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT First Travel rupanya tak mengucurkan fee untuk para agen yang berhasil merekrut jamaah. Hal itu terungkap dalam persidangan yang digelar hari ini (5/3) di Pengadilan Negeri (PN), Depok, Jawa Barat. Tiga mantan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/26/191637/bos-first-travel-serahkan-semua-asetnya-buat-jamaah" target="_blank">Agen First Travel</a> yang dihadirkan sebagai saksi, yakni Tri Suhemi, Martono, dan Dewi mengatakan jika pencairan fee mengalami masalah sejak 2017. Dewi misalnya, dari sekitar 671 jamaahnya, 321 sejatinya sudah diberangkan First Travel. Hanya saja, bonus yang dijanjikan tak kunjung turun. "Setiap kali ditanyakan, tak ada kejelasan. Kami hanya berkomunikasi dengan CS (Customer Service)," ujar Dewi ketika memberikan keterangan. Sebagai informasi, Paket Promo 2017 umrah First Travel dibanderol sekitar Rp 14.300.000 plus PPN 1 persen dari total harga. Adapun besaran fee yang dijanjikan kepada agen sekitar 200-300 ribu per jamaah. Sementara, Martono mengatakan jamaah yang dipegangnya terus mengalami penundaan, hingga akhirnya tak kunjung diberangkatkan. Dia mengaku jamaah yang direkrutnya sekitar 300 orang. Mereka ini mengambil paket promo 2017. Hanya saja, ketika para calon jamaah sudah membayar, pihak First Travel tak kunjung memberikan kabar keberangkatan. "Yang ada kami diminta tambah Rp 2,5 juta untuk keberangkatan Mei 2017. Alasannya untuk biaya mencarter pesawat," beber dia di depan Majelis Hakim yang diketahui bernama Soebandi itu. "Cuma yang bersedia membayar sekitar 90 orang. Dijanjikan (berangkat) 23 Mei 2017," sambungnya. Pun dengan Tri Suherni. Dia bahkan harus menanggung malu kepada para jamaahnya. Sekitar 174 jamaah yang sudah membayar fee tambahan Rp 2,5 juta, justru mendapat kabar tak mengenakan. "Tiga hari sebelum jadwal berangkat tiba-tiba di-cancel&nbsp;First Travel. Tadinya berangkat 16 April, cuma batal," kata dia. Selanjutnya pada Mei, lagi-lagi jamaahnya diminta untuk membayar biaya tambahan jika ingin segera berangkat. "Katanya paket Ramadan, bayar Rp 2,5 sampai Rp 3 juta, yang ikut 70 orang," pungkas dia. Selain menghadirkan tiga saksi, turut hadir para terdakwa yang notabene owner First Travel, Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman, serta Direktur Keuangan Kiki Hasibuan yang tak lain adik Anniesa.

Tiga Saksi Blakbakan, dari Soal Fee sampai Janji Keberangkatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenag-segera-tetapkan-biaya-referensi-umrah-segini-besarannya_m_192884.jpeg" alt="Ilustrasi Jamaah Haji" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jamaah Haji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program umrah murah yang belakangan berujung pada proses hukum, tak lama lagi bakal dihilangkan. Berkaca pada kasus First Travel, Abu Tour, Hannien Tour, dan sejumlah travel bermasalah lainnya, Kementerian Agama tengah menggodok regulasi penetapan biaya referensi umrah. Pelaksana Kepala Sub Direktorat Perizinan Akreditasi Bina PPIU (Program Penyelenggaraan Ibadah Umrah) Kemeterian Agama, Zakaria Anshori mengatakan, estimasi biaya referensi umrah dari kementeriannya sekitar Rp 20 juta. "Tapi bukan harga minimum ya. Beda dengan harga referensi," jelas dia kepada JawaPos.com ditemui di kantornya, Jumat (2/3). "Untuk penetapan harga referensi masih meunggu Permenag (Peraturan Menteri Agama), belum disahkan," lanjut dia. Dijelaskan Zakaria, harga referensi ini nantinya menjadi semacam patokan bagi para biro perjalanan umrah. "Sedangkan harga minimal itu ditetapkan sendiri oleh para pelaku usaha, bercermin dari harga referensi Kemenag," jelas dia. Keputusan harga referensi ini, terang Zakaria, dibuat sesuai dengan kajian standar pelayanan minimal umrah. Harga ini akan menjadi acuan bagi biro perjalanan umrah untuk menghindari penipuan dan penelantaran&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/02/192862/travel-bodong-marak-jumlah-yang-umrah-makin-melonjak" target="_blank">calon jamaah.</a> "Setelah dikaji dan hasil perbincangan kita menetapkan Rp 20 juta. Tapi ya untuk harga pastinya, nanti. Sekarang masih disosialisasikan harga referensi," katanya. Berdasar informasi, Kemenag tengah merevisi Permenag Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. "Jika tidak ada halangan, ya Insya Allah bulan ini. Tinggal tunggu kata sah dari Menteri Agama," pungkas Zakaria.

Kemenag Segera Tetapkan Biaya Referensi Umrah, Segini Besarannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#travel bodong

Berita Terkini