<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/GG_InDriver_010209-3263510164.jpg" alt="ILUSTRASI: Pengemudi ojek online InDrive saat melayani penumpang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pengemudi ojek online InDrive saat melayani penumpang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-inDrive, aplikasi transportasi online yang banyak digunakan di Indonesia, resmi meluncurkan inDrive Ads, sebuah platform periklanan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan sekaligus menjaga keterjangkauan layanan bagi pengguna dan komisi yang tetap rendah bagi pengemudi. &ldquo;Produk ini merupakan upaya kami untuk mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang,&rdquo; ujar Communication Manager inDrive, Wahyu Ramadhan. Ia menambahkan, sebagian ruang iklan juga akan dialokasikan untuk program sosial dan inisiatif komunitas internal agar dapat menjangkau audiens lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Saat ini, inDrive Ads telah hadir di 20 negara utama dan menjangkau sebagian besar basis pengguna aktif bulanan. Sepanjang tahun ini, inDrive menargetkan perluasan layanan inDrive Ads ke seluruh negara tempat perusahaan beroperasi. Kehadiran inDrive Ads diharapkan dapat memperkuat ekosistem platform dengan menghadirkan sumber pendapatan baru. Strategi ini memungkinkan inDrive untuk mempertahankan tingkat komisi atau take rate yang tetap kompetitif dan termasuk paling rendah di industri ride-hailing Indonesia. Respons pasar terhadap inDrive Ads menunjukkan tren yang positif. Permintaan dari pengiklan tercatat tumbuh hingga dua kali lipat setiap bulan. Uji coba awal juga memperlihatkan minat berulang yang kuat dari berbagai brand lintas sektor, mulai dari e-commerce, fesyen, ritel, hingga perbankan dan layanan keuangan. Tak hanya sebagai media promosi, inDrive Ads juga berperan sebagai penghubung antara perusahaan fintech dan pengguna dalam penyaluran layanan keuangan. Di Kolombia, fintech Monet telah menyalurkan lebih dari 1.200 pinjaman tunai kepada pengguna melalui platform inDrive. Sementara di Filipina, Skyro mencatat penyaluran lebih dari 200 pinjaman, dan kerja sama serupa di Meksiko juga telah menjangkau ratusan pengguna. Iklan inDrive Ads akan ditampilkan di berbagai titik strategis dalam aplikasi, mulai dari halaman beranda, proses pemesanan perjalanan, hingga setelah perjalanan selesai. Format iklan hadir dalam bentuk banner multi-dimensi dengan tampilan grafis dan animasi, serta dilengkapi sistem pengukuran performa yang transparan untuk memantau efektivitas kampanye secara real time. Founder dan CEO inDrive Arsen Tomsky, menilai diversifikasi bisnis melalui lini bermargin tinggi seperti iklan menjadi langkah penting bagi keberlanjutan perusahaan mereka. &ldquo;Inisiatif ini memberi kami fleksibilitas lebih besar untuk terus menghadirkan layanan yang terjangkau dalam skala luas,&rdquo; ujarnya. Senada dengan itu, Chief Growth Business Officer inDrive, Andries Smit, menegaskan bahwa prinsip keadilan dan akses tetap menjadi fondasi utama dalam pengembangan produk. (*)

Platform iklan digital terbaru diperkenalkan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem transportasi online yang berkelanjutan, sekaligus menjaga

Platform Iklan Digital Diperkenalkan untuk Perkuat Ekosistem Transportasi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alasan-dishub-belum-menindak-driver-online_m_184269.jpeg" alt="Pengemudi transportasi online saat gelar demo beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Pengemudi transportasi online saat gelar demo beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 1 Tahun 2018, tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau angkutan dalam jaringan (daring/online) telah diterbitkan pada Jumat 19 Januari 2018 lalu. Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Amran mengatakan, Pergub Nomor 1/2018 baru masuk ke dalam lembaran daerah pada terhitung Senin (22/1). Pekan depan, pihaknya akan segera memulai mensosialisasikan peraturan tersebut para pihak terkait dalam forum lalu lintas. "Kendaraan yang selama ini beroperasi sebagai kendaraan angkutan daring harus mendaftarkan diri dan menyesuaikan diri dengan Pergub itu. Segala persyaratannya akan kami sampaikan Selasa depan," kata Amran pada sejumlah wartawan di Padang, Jumat (26/1). Mengingat Pergub tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 158 Tahun 2017 tentang angkutan sewa khusus, Amran menilai, peraturan tanggal tidak mesti mengacu ke dalam aturan yang ada dalam Permenhub tersebut. "Dalam Permenhub itu berlakunya mulai 1 Februari tahun ini. Tentu tidak mungkin kita adopsi itu seluruhnya karena memberi kabar saja kita belum. Sosialisasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan. Tahapan itu ada aturannya. Bisa saja kita memberi waktu pemberlakukan Pergub itu paling cepat dua bulan setelah terbit," terang Amran. Jika melihat pada aturan dalam Permenhub, Amran menyebutkan, pihaknya belum akan melakukan penindakan per 1 Februari mendatang sesuai Permenhub tersebut. Sebab, untuk melakukan pendaftaran itu pun, pemilik kendaraan juga butuh waktu. Meski pun tidak menjelaskan sepenuhnya hal-hal yang diatur dalam Pergub, Amran di antaranya menyebutkan bahwa setiap kendaraan roda empat yang beroperasi sebagai angkutan daring mesti memenuhi kewajiban seperti, tergabung dalam perusahaan atau koperasi, melalui uji KIR, pengemudi menggunakan SIM tertentu, penyesuaian tipe kendaraan, dan penyesuaian tarif sesuai Pergub yang berlaku. "Unitnya ditetapkan 400 untuk wilayah operasional di Sumbar. Bagi kendaraan roda empat yang ingin beroperasi secara online itu, harus menyesuaikan. Di luar itu berarti ilegal. Sementara untuk roda dua, belum ada undang-undang yang mengaturnya, kami tidak bisa bertindak di luar aturan yang berlaku," tutupnya

Alasan Dishub Belum Menindak Driver Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tak-berizin-perusahaan-transportasi-online-disegel-karyawan-diusir_m_160859.jpeg" alt="Ilustrasi: Grab. (Dok. jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Grab. (Dok. jawapos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan perusahaan transportasi online di daerah banyak mendapat penolakan dari pemerintah daerah (Pemda) setempat. Bahkan kantornya disegel, sebagai bukti entitas itu tidak berhak beroperasi. Seperti yang terjadi di Kota Batam. Tim penertiban Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyegel dua kantor transportasi online, Selasa (3/10) pagi. Kantor tersebut disegel karena diduga tak memiliki izin operasi. Saat penyegelan di Kantor Gojek yang terletak di Kompleks Ruko Regency Park, Pelita, Lubuk Baja sekitar pukul 09.30 WIB mendapat perlawanan dari karyawannya. Manajemen dan puluhan karyawan gojek sempat tak terima atas penyegelan tersebut. Beberapa di antaranya sempat bertahan di dalam kantor hingga akhirnya diusir paksa oleh petugas penertibaan yang juga terdiri dari polisi. "Kami punya surat izin beroperasi," sergah seorang manajemen gojek yang mencoba bertahan di kantor tersebut. Perlawanan dari Gojek juga dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai kuasa hukum. Orang tersebut menghalang-halangi petugas memasang segel di kantor Gojek. Namun pria itu tak bisa menunjukan bukti kuasa sebagai kuasa hukum gojek. Tindakan petugas Pemko Batam itu pun disesalkan oleh driver Gojek. Supardi, salah seorang driver gojek tak terima atas penyegelan tersebut. Menurutnya tindakan tim penertibaan sangat kasar dan tak sopan dengan mengusir seluruh karyawan diluar kantor. "Kami kerja bukan mencuri. Ini masalah perut, bukan cari kekayaan. Kok tega kali dengan kami. Kalau ini ditutup, kami mau makan apa. Emang pemerintah mau kasih makan," kesal pria bertubuh kurus itu. Selain kantor Gojek, tim penertiban juga menyegel kantor Grab Online di Komplek Raffles City, Batamcenter. Namun penyegelan berlangsung tanpa adanya perlawanan seperti di Kantor Gojek. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri mengatakan, penyegelan terpaksa dilakukan karena tak ada itikad baik dari transportasi online tersebut. Padahal, pihaknya telah mewanti-wanti agar perusahaan tersebut segera mengurus izin khusus agar bisa beroperasi. "Kami sudah peringatkan dan kasih waktu untuk mereka mengurus izin. Tapi ternyata sampai sekarang, izin yang kami minta tak pernah diedahkan. Kami juga telah berkoordinasi dengan DPM Kota Batam dan Propinsi Kepri," kata Yusfa di sela penertiban. Menurut dia, penyegelan itu bermaksud agar perusahaan terkait bisa segera mengurus izin ke dinas terkait. jika izin telah keluar, maka pihaknya akan segera membuka segel tersebut. "Penyegelan sampai batas waktu yang tak ditentukan. Yang pasti, setelah mereka menggurus semua izin," tegas Yusfa.

Tak Berizin, Perusahaan Transportasi Online Disegel, Karyawan Diusir