<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/JKT_Target-Penumpang-LRT-Jabodebek_Salman-Toyibi7-78068476.jpg" alt="Kereta LRT Jabodebek melintas di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kereta LRT Jabodebek melintas di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; LRT Jabodebek secara resmi mengumumkan promo Pilkada dengan memberikan diskon tarif untuk rute terjauh sebesar Rp 10.000, dari biasanya maksimal Rp 20.000. Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menyampaikan, kebijakan ini diambil untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan hak pilih mereka dengan memanfaatkan moda transportasi massal yang terjangkau. &ldquo;Dengan tarif maksimal hanya Rp 10.000, kami ingin memastikan LRT Jabodebek menjadi pilihan masyarakat pada hari libur nasional," ujar Mahendro dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Selasa (26/11). "Kami berharap langkah ini tidak hanya mendukung mobilitas yang nyaman dan aman, tetapi juga meringankan masyarakat yang bepergian selama Pilkada,&rdquo; sambungnya. Sebagai informasi, tarif maksimal Rp 10.000 ini merupakan tarif LRT Jabodebek pada saat weekend. Sedangkan pada hari kerja (weekday), tarif yang berlaku mulai dari Rp 5.000 hingga maksimal Rp 20.000.&nbsp; Sejalan dengan itu, LRT Jabodebek akan mengoperasikan pola weekend dengan 270 perjalanan, serta tarif yang lebih terjangkau&mdash;mulai dari Rp 5.000 hingga maksimal hanya Rp 10.000. Lebih lengkap, berikut jadwal keberangkatan pertama pada relasi LRT Jabodebek selama libur nasional Pilkada serentak, 27 November 2024: <ul> <li>Dukuh Atas BNI&ndash;Harjamukti: pukul 06.28 WIB</li> <li>Dukuh Atas BNI&ndash;Jatimulya: pukul 06.21 WIB</li> <li>Harjamukti&ndash;Dukuh Atas BNI: pukul 05.35 WIB</li> <li>Jatimulya&ndash;Dukuh Atas BNI: pukul 05.25 WIB</li> </ul> Sementara keberangkatan terakhir selama libur nasional Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut: <ul> <li>Dukuh Atas BNI&ndash;Harjamukti: pukul 22.39 WIB</li> <li>Dukuh Atas BNI&ndash;Jatimulya: pukul 22.31 WIB</li> <li>Harjamukti&ndash;Dukuh Atas BNI: pukul 21.46 WIB</li> <li>Jatimulya&ndash;Dukuh Atas BNI: pukul 22.13 WIB</li> </ul> &nbsp;

LRT Jabodebek secara resmi mengumumkan promo Pilkada dengan memberikan diskon tarif untuk rute terjauh sebesar Rp 10.000.

Promo Pilkada 2024, Naik LRT Jabodebek Paling Mahal Rp 10.000, Layani penumpang yang Manfaatkan Libur Pilkada Serentak 2024.   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230213_173902.jpg" alt="Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Pertigaan Jalan Pelajar Pejuang-Halimun, Kota Bandung, Senin (13/2). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Pertigaan Jalan Pelajar Pejuang-Halimun, Kota Bandung, Senin (13/2). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menyebut Kota Bandung berpotensi kolaps apabila tidak ada gerakan yang masif untuk menangani masalah transportasi yang menimbulkan kemacetan.  Menurut dia, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan gerakan yang sangat masif untuk bisa membuat masyarakat beralih ke transportasi publik. Kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di Bandung cukup sulit untuk dilakukan.  ”Kan sekarang masyarakat ada yang punya mobil atau motor lebih dari satu. Enggak mungkin Dishub Bandung melarang orang beli mobil, naik mobil, menaikkan pajak juga enggak boleh,” kata Sony seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (13/2).  Dia menejlaskan, fakta dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang membeberkan bahwa jumlah kendaraan nyaris satu banding satu dengan jumlah penduduk menjadi faktor kemacetan tak terhindarkan. Jika hal tersebut dibiarkan, akhirnya jumlah kendaraan pun bisa melebihi dari jumlah penduduk.  ”Dishub mencatat ada 2,2 juta kendaraan di Bandung, sedangkan jumlah populasi sebanyak 2,3 juta jiwa. Bahkan mungkin bisa lebih, bisa satu banding satu, atau bahkan 1,5 banding satu,” ujar Sony Sulaksono.  Dia tak menampik di Kota Bandung kini sudah banyak transportasi umum seperti angkutan kota, bis, hingga angkutan online. Namun penggunaannya, belum optimal.  ”Menurut saya itu karena tidak ada konsistensi untuk mendorong masyarakat beralih pakai angkutan umum,” tutur Sony Sulaksono.  Guna mengatasi hal tersebut, menurut dia, memerlukan proses yang tidak sebentar. Kuncinya, pemerintah harus serius menggencarkan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat.  ”Tidak bisa, sekarang ditata, tahun depan beres, Angkutan umum itu suatu proses perubahan perilaku,” ucap Sony.  Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, Pemprov Jabar telah memulai upaya untuk mengatasi kemacetan di wilayah Bandung Raya. Yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.  ”Jadi poinnya mengatasi masalah itu (kemacetan di Bandung Raya) kami sudah memulai belum memanen. Jadi kalau ditanya masih banyak, masih jawabannya tapi bahwa apakah sudah dilakukan upaya, sudah dilakukan upaya cuma masih bertahap dan tutup,” terang Ridwan Kamil.  Dia menyatakan, Pemprov Jabar bukan tanpa upaya menyikapi masalah kemacetan. Saat ini baru terbentuk Badan Cekungan Bandung sebagai wadah untuk berkoordinasi menyelesaikan masalah lintas wilayah termasuk transportasi masal.  ”Kemudian BRT sudah dimulai yang berproses,” tambah Ridwan Kamil.  Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyatakan, jumlah kendaraan di Kota Bandung mendekati angka populasi penduduk Kota Kembang. Data Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebut, jumlah kendaraan saat ini mencapai 2,2 juta unit, sementara populasi penduduk Kota Bandung berjumlah 2,3 juta jiwa.  Artinya setiap orang di Kota Bandung memiliki satu kendaraan dan situasi tersebut menyebabkan kepadatan kendaraan di Kota Bandung kian meningkat.

Pengamat Sebut Kota Bandung Bisa Kolaps jika Tak Benahi Transportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/teman-bus-BTS_1-1.jpg" alt="Teman Bus melalui program Buy The Service (BTS) Trans Semanggi Suroboyo. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Teman Bus melalui program Buy The Service (BTS) Trans Semanggi Suroboyo. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Setahun Trans Semanggi Surabaya (TSS) wara-wiri dan mengaspal di Surabaya. Namun, hingga kini, masih ada sederet PR yang perlu dituntaskan.  Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya William Wirakusuma meminta agar operator TSS memperbaiki sistem transportasi masal tersebut. Beberapa catatan dari politikus PSI itu antara lain, penumpang masih menunggu lama akibat kedatangan TSS yang tidak sesuai jadwal di aplikasi, bus yang bertumpuk sehingga ditemukan ada 2-3 bus berjalan bersamaan khususnya pada malam hari, serta sikap sopir yang ugal-ugalan saat mengemudi.  ”Itu yang perlu diperhatikan sopir Trans Semanggi Surabaya khususnya menjaga laju kendaraannya untuk kenyamanan penumpang,” papar William.  Selain itu, ada permasalahan lain yang sering kali terjadi. Seperti tarif yang lebih mahal dari Suroboyo Bus, belum terintegrasi antara TSS dengan Suroboyo Bus, aplikasi yang tidak stabil termasuk jadwal yang tidak tepat, dan yang terakhir minim informasi bagi para penumpang.  ”Saya harap Trans Semanggi Surabaya dan Suroboyo Bus serta Bus Listrik perlu duduk bersama agar tidak ada perbedaan tarif. Kemudian Trans Semanggi harus ikut Surabaya Integrated Urban Transport System (SIUTS). Tujuannya agar Trans Semanggi Surabaya dan Suroboyo Bus terintegrasi untuk memastikan ketepatan waktu transit. Manajemen Trans Semanggi pun harus lebih responsif agar segala informasi cepat disampaikan ke masyarakat,” jelas William.  Saat ini, tarif TSS Rp 6.200 lebih mahal dibandingkan Suroboyo Bus. Selisihnya Rp 1.200 sekali perjalanan. Tarif Suroboyo Bus hanya Rp 5.000 bahkan berlaku untuk 2 (dua) jam. Dengan demikian, ongkos transportasi yang dirogoh warga Surabaya Timur lebih mahal dibandingkan Surabaya Selatan-Utara.  ”Selama setahun ini saya sering sekali menyampaikan keluhan-keluhan penumpang maupun pengguna jalan lainnya, namun tidak ada perubahan sama sekali. Kemenhub harus memberikan sanksi berupa pemotongan pembayaran jasa layanan,” tambah William Wirakusuma.

Setahun Mengaspal, Ini Sederet PR Trans Semanggi Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Pedestrian-Kota-Tua-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebagai kota metropolis, Pemkot Surabaya tak hanya dituntut menyediakan transportasi masal yang layak. Namun, pemkot pun dituntut memberikan fasilitas publik yang layak juga. Salah satunya jalur sepeda.  Sub Koordinator Penyedia Perlengkapan Jalan, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Surabaya Prasetyo Prabayanto mengatakan, tahun ini, dishub bakal menambah jalur sepeda baru. Lokasinya di sepanjang Jalan Diponegoro.  Totalnya lebih kurang lima kilometer. Mengapa di Jalan Diponegoro? Prasetyo Prabayanto menjelaskan, di jalan tersebut relatif steril hambatan samping atau parkir.  ”Jalannya juga relatif lebar dan aspalnya masih bagus,” kata Prasetyo Prabayanto.  Jika sesuai usul yang disusun dishub, ada 21 jalur sepeda anyar. Puluhan jalur itu bertahap untuk direalisasikan. Usul-usul itu sesuai kajian bersama beberapa pihak. Termasuk rekomendasi dari komunitas sepeda.  Prasetyo Prabayanto menjelaskan, dari 21 jalur tersebut beberapa di antaranya yakni, Jalan Blauran, Bubutan, Pahlawan, hingga Tunjungan. Panjang jalurnya juga bervariasi. Jalan Tunjungan, misalnya. Jalur yang diusulkan di Jalan Tunjungan sekitar 800 meter.  Lantas, berapa total jalur sepeda yang sudah direalisasikan pemkot hingga kini? Pras menyebutkan, ada 23 jalur dan titik jalan yang sudah dibuatkan jalur sepeda. Totalnya 35 kilometer.  Salah satu jalurnya ada di Jalan Mayjen Sungkono dengan panjang 5,8 kilometer. Lalu, ada juga di jalur penyangga Ahmad Yani sepanjang 4,2 kilometer.  ”Kami berupaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pesepeda,” papar Prasetyo Prabayanto.

Pemkot Surabaya Tambah Jalur Sepeda di Jalan Diponegoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/penumpang-suroboyo-bus.jpg" alt="TAMBAH RUTE: Sejumlah warga Surabaya memanfaatkan penambahan rute Suroboyo Bus hingga TOW (Terminal Osowilangun) dari Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAH RUTE: Sejumlah warga Surabaya memanfaatkan penambahan rute Suroboyo Bus hingga TOW (Terminal Osowilangun) dari Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Transportasi umum seharusnya bisa mengakomodasi mobilitas warga ke tempat-tempat umum yang strategis. Misalnya, rumah sakit hingga tempat wisata. Sayangnya, di Surabaya ini belum semua tempat mampu dijangkau moda transportasi umum konvensional.  Salah satunya, akses transportasi umum menuju ke RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) di Jalan Kendung, Kecamatan Benowo. Hingga saat ini, belum ada kendaraan umum yang memiliki trayek menuju rumah sakit pelat merah di kawasan Surabaya Barat tersebut. Lokasi RSUD BDH memang sedikit masuk. Jarak antara Jalan Raya Sememi ke depan rumah sakit di Jalan Kendung itu sekitar 2 kilometer.  Namun, lagi-lagi tidak ada transportasi umum yang melintasi Jalan Kendung. Rata-rata hanya lewat Jalan Raya Sememi. ”Kalau dari Terminal Osowilangun, turun di pertigaan Margomulyo, lalu oper lin Z warna merah ke depan Jalan Kendung. Lha, masuknya itu bisa naik ojek karena memang tidak ada (transportasi umum yang ke RSUD BDH, Red),” ujar Koordinator Tata Terminal TOW Hery Isbiyanto.  Dulu ada lin Z1 yang melewati depan rumah sakit dari Perak. Namun, jumlah armadanya semakin sedikit. Bahkan, kabar terakhir, angkutan umum itu tidak beroperasi lagi karena sepi penumpang.  Bukan hanya di RSUD BDH, di RSUD dr Mohamad Soewandhie juga demikian. Tidak ada akses langsung untuk menuju ke sana. Warga harus mengalah dengan jalan kaki untuk sampai ke rumah sakit dari pemberhentian angkutan terdekat.  Akhirnya, warga seperti Elin Novelinda memilih untuk menaiki kendaraan pribadi atau ojek online. Biaya ekstra pun harus dia keluarkan. Perempuan 36 tahun tersebut merupakan warga Jalan Tambak Segaran, Simokerto. ”Nggak hanya ke sini (RS Soewandhie), pergi ke mana-mana juga lebih suka motoran sendiri. Kalau jaraknya jauh, paling order ojol. Jarang naik bemo (angkot),” ucap Elin di Jalan Tambak Rejo Rabu (21/9).  Untuk akses ke tempat wisata, beberapa angkutan umum masih bertahan. Hanya, penumpangnya begitu sedikit. Misalnya, angkot yang melintas di THP Kenjeran dan Sentra Ikan Bulak (SIB). Rute itu dilintasi lin R2. Jika tidak ada penumpang, sopir memilih putar balik menuju Jembatan Merah Plaza (JMP).  Sehari, Muhari sudah dua putaran dengan membawa total 13 penumpang, termasuk Jawa Pos. Dia menyatakan, daerah wisata dan bus kota, termasuk Suroboyo Bus, secara tidak langsung telah terkoneksi dengan lin dari beberapa trayek. Dia mencontohkan lin R yang melintas dari Terminal Kenjeran menuju JMP melalui jalur luar.  Lin R melewati titik poin pemberangkatan Suroboyo Bus di Kenjeran Park. Termasuk lin P dan S yang secara trayek juga melewati jalur bus kota atau Suroboyo Bus di Jalan Kenjeran dekat Kenjeran lama. ”Tapi, ya itu, mendorong naik angkot ini kok susah sekali. Padahal, dulu ramai,” ungkap sopir lin yang sudah 11 tahun bekerja tersebut.  Kesulitan berganti moda dan kurang efisien juga dirasakan pengguna transportasi berbasis rel. Azmi Fadlillah, misalnya. Dia mengakui bahwa konektivitas transportasi belum semudah dan terjangkau jika dibandingkan dengan kota lainnya. Dia lebih memilih menaiki ojek online setelah turun dari Stasiun Gubeng.  Angkot pun dirasa tidak praktis karena sering kali berjalan lambat untuk mencari penumpang. ”Suroboyo Bus juga kurang efisien. Waktu tempuhnya berapa lama kan enggak tahu. Kalau dibutuhkan sewaktu-waktu, bagaimana?” katanya.  PERMASALAHAN TRANSPORTASI UMUM  - Jumlah armada angkutan umum konvensional kian menurun.  - Angkutan tidak tertib trayek sehingga banyak yang mengira tidak aktif.  - Headway dan waktu tempuh lambat karena kejar setoran.  - Halte pemberhentian jauh dari objek vital sehingga kurang efisien.  - Slot trayek yang mati tidak segera diisi pemkot.  - Pilihan transportasi massal masih minim.

Ke RSUD BDH Harus Jalan Kaki atau Ngojek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/eri-cahyadi-1.jpg" alt="BANTU LANGSUNG: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut mengeruk lumpur dari saluran air di Sidotopo Sekolahan 1 saat kerja bakti massal untuk mencegah demam berdarah dan banjir di Kota Surabaya, Minggu (30/1). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BANTU LANGSUNG: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut mengeruk lumpur dari saluran air di Sidotopo Sekolahan 1 saat kerja bakti massal untuk mencegah demam berdarah dan banjir di Kota Surabaya, Minggu (30/1). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sejumlah rencana besar untuk transformasi atau perubahan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, di masa depan, dalam rangka memperingati Hari jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729.  Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (31/5), mengatakan, sejumlah rencana besar tersebut di antaranya terkait dengan pelayanan publik, dimana masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor perangkat daerah (PD) atau kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perizinan.  "Jadi tidak ada lagi orang itu perlu datang. Kenapa sekarang ini saya memberikan penanggung jawab (PNS) di setiap RW. Jadi fungsinya adalah itu," kata Eri.  Eri menjelaskan, meski Surabaya telah bertransformasi menjadi "Kota Metropolitan", namun tidak semua warganya paham terhadap teknologi (IT). Makanya, dia ingin agar administrasi kependudukan (adminduk) dapat diakses warga melalui Balai RW. "Bagaimana pelayanan di Surabaya itu masyarakat tidak perlu kesulitan, tidak perlu masyarakat itu datang ke mana-mana. Cukup ke Balai RW-nya selesai," ujar dia.  Lebih jauh lagi, Eri juga menginginkan terkait pelayanan adminduk, bisa didapatkan warga cukup dari rumah, misalnya ketika ada seorang ibu yang melahirkan, maka untuk akta kelahiran beserta perubahan KK (Kartu Keluarga) diantar petugas ke rumahnya. "Jadi sudah berubah dan dikirim ke rumahnya. Itu yang saya inginkan," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.  Demikian pula ketika ada warga yang meninggal dunia, Eri menginginkan, agar pada saat keluarga almarhum mengurus akta kematian, maka sudah sekaligus mendapatkan semua perubahan adminduk. "KK dapat, akta kematian dapat, perubahan-perubahan lainnya semua juga dapat. Itu yang saya inginkan," kata dia.  Selain kemudahan pelayanan publik, Eri juga menginginkan, Surabaya ke depan memiliki transportasi massal. Bahkan, dia mengatakan, pada tahun 2023, konsep transportasi massal itu bakal direalisasikan. "Insya Allah transportasi massal itu akan saya lakukan di tahun 2023. Bayangin tidak banyak lagi motor, tidak banyak lagi mobil, tapi ada transportasi massal yang membuat nyaman, bersih, dan tepat waktu," ujar dia.  Berbagai kemudahan pelayanan publik hingga transportasi massal itu sekarang menjadi fokus Wali Kota Eri Cahyadi. Kemudahan dalam pelayanan publik ini diharapkan dapat membuat masyarakat di Kota Surabaya merasa lebih nyaman. "Jadi, urus kesehatan, pendidikan tidak perlu lagi datang, tapi sudah tercover," kata Eri. (*)

Eri Cahyadi Siapkan Sejumlah Rencana Besar untuk Transfomasi Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/teman-bus-BTS_1-1.jpg" alt="Teman Bus melalui program Buy The Service (BTS) Trans Semanggi Suroboyo. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Teman Bus melalui program Buy The Service (BTS) Trans Semanggi Suroboyo. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengajak warga Kota Pahlawan, Jawa Timur, menggunakan transportasi masal berupa Teman Bus Trans Semanggi Suroboyo. Transportasi masal itu mulai beroperasi pada 1 Februari.  ”Untuk saat ini teman bus melayani koridor dua dengan rute Lidah Wetan dan Karang Menjangan hingga ITS,” kata Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Jumat (4/2).  Dia mengatakan, sekitar 17 armada diterjunkan di rute koridor dua dengan jeda keberangkatan setiap 12 menit. Saat ini, bus masih gratis, namun harus tetap tap kartu E-money, Brizzi, BNI, dan Tap Cash BCA.  ”Kami ingin animo masyarakat untuk menggunakan transportasi umum meningkat, dengan rute yang sering dilalui dan jadwal keberangkatan yang jelas serta teratur,” ujar Armuji.  Teman Bus Trans Semanggi Suroboyo melalui program Buy The Service (BTS) diluncurkan Pemerintah Kota Surabaya dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Angkutan Jalan di Balai Kota Surabaya, pada 29 Desember 2021. Total 104 armada Teman Bus Trans Semanggi Suroboyo beroperasi di enam rute layanan mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. saat ini, masih dioptimalkan di koridor dua.  Selain itu, Armuji menambahkan, dengan dioperasikan bus itu bisa menekan tingkat kemacetan di Kota Surabaya.

Wakil Wali Kota Surabaya Ajak Warga Gunakan Teman Bus Trans Semanggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/TRANS-SEMANGGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bus Trans Semanggi Suroboyo (TSS) hingga kini belum juga beroperasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengevaluasi layanan transportasi tersebut. Salah satunya terkait dengan penentuan tarif.  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Surabaya Tundjung Iswandaru menyatakan, ada beberapa penyebab penundaan operasi TSS. Pertama, soal besaran tarif. Sejauh ini, Kemenhub masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Harga yang dikenakan harus mempertimbangkan daya beli masyarakat di wilayah yang mendapat program angkutan buy the service (BTS) tersebut.  ”Kita tunggu regulasi yang mengatur tarif BTS. Sehingga saat operasional nanti sudah ada (tarif, Red),” kata Tundjung kemarin (6/1).  Telaah lainnya mengenai penyesuaian dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. Sebab, sebelumnya dilakukan lewat pelelangan umum. Saat ini pengadaan melalui e-katalog. ”Ini memberi kepastian layanan dan efisiensi dalam pengadaan,” tuturnya.  Selain itu, lanjut dia, ada perubahan kebijakan soal pengadaan melalui e-katalog. Awalnya, pengadaan BTS untuk Surabaya dilakukan melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018. Namun berubah menjadi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. ”Sehingga harus dilakukan penyesuaian kembali agar sesuai regulasi,” jelasnya.  Faktor lain yang memicu penundaan operasi TSS adalah usulan kontrak multiyears bagi operator BTS. Selain itu, diharuskan ada jaminan layanan jangka panjang sehingga bisa memberikan iklim investasi yang lebih potensial bagi operator.  Berbagai evaluasi itu, tutur Tundjung, membutuhkan waktu cukup lama. ”Kalau dishub sih prinsipnya sudah siap semua. Termasuk kesiapan SDM dan penentuan rute,” jelasnya.

Maju-Mundur Pengoperasian Bus Trans Semanggi Suroboyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Abdi-Yasa-2021-4.jpg" alt="Eri Cahyadi bersama salah satu driver di Terminal Joyoboyo Surabaya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Eri Cahyadi bersama salah satu driver di Terminal Joyoboyo Surabaya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemkot Surabaya akan mendapatkan hibah 126 bus dari pemerintah pusat. Untuk itu, pemkot akan menggaet dan menyiapkan warga untuk menjadi driver dan kru lainnya.  ”Tentunya, ke depan pemkot membutuhkan pengemudi dan helper untuk mengoperasikan bus tersebut. Insya Allah kita bakal ada bantuan 126 unit bus dari pemerintah pusat. Nanti mungkin warga bisa dipekerjakan di sana menjadi driver dan helper. Diambil yang teladan,” tutur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu (7/4).  Eri memaparkan, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. PAD itu harus dapat bermanfaat untuk warga Surabaya. Namun, karena pandemi, otomatis PAD Surabaya juga ikut menurun. Karena itu, dia ingin agar pemanfaatan PAD ini diutamakan dulu untuk meningkatkan kesejahteraan warga.  ”Biarkan masa pandemi terlewati dahulu. Pemkot tirakat, proyek dikurangi. Apa yang bisa kita berikan kepada warga kita dulu. Insya Allah, setelah pandemi berakhir, proyek kita jalan,” ujar Eri.  Dia berharap agar seluruh pihak, terutama Dinas Perhubungan Surabaya mampu memasifkan pendataan driver. Sehingga, driver atau pengemudi di Surabaya bisa segera mendapatkan intervensi dari pemkot. Terutama mereka yang pendapatannya terdampak karena pandemi Covid-19.  ”Semoga kalau ini data selesai dihitung, kalau memang ada yang perlu di-split, kita akan split. Semoga, harapan saya pribadi, kalau uangnya ada, sopir bisa langsung disentuh semua. Mohon doanya,” kata Eri.  Intervensi yang dimaksud Eri adalah pemberdayaan dari bantuan yang diberikan Pemkot Surabaya. Pemkot akan membantu memberdayakan warga terdampak itu agar pendapatan setiap bulan layak. Dia berharap agar pendapatan warga minimal sebesar UMK Surabaya.  ”Misal nelayan kita kasih pekerjaan di Perahu Kali Mas. Ada yang di mangrove, kita pekerjakan di sana. Jadi, tidak tambahan uang serta merta yang kita berikan. Tapi bagaimana mereka menambah pekerjaan dan kita memberikan sesuatu,” papar Eri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/acjHz4d8qwU

Bakal Terima 126 Bus, Eri Siapkan Warga Jadi Driver

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/krl.jpg" alt="Ilustrasi KRL Jogjakarta&ndash;Solo. Andreas Fitri Atmoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KRL Jogjakarta&ndash;Solo. Andreas Fitri Atmoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Kereta Rel Listrik (KRL) Jogjakarta–Solo yang diresmikan pada Senin (1/3), dapat memudahkan mobilisasi masyarakat maupun barang dan jasa. Dengan begitu, KRL dapat meningkatkan pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lainnya.  ”Kita harapkan ini bisa membantu, baik mobilisasi orang maupun barang dari Jogjakarta ke Solo, Solo ke Jogjakarta. Juga bisa meningkatkan pariwisata dan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara saat meresmikan pengoperasian KRL Lintas Jogjakarta–Solo di Jogjakarta, Senin (1/3).  Dalam peresmian itu Presiden Jokowi didampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.  Presiden Jokowi mengapresiasi KRL Jogjakarta–Solo yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dia meminta ke depannya agar seluruh moda transportasi di Indonesia selalu menggunakan teknologi ramah lingkungan.  ”Yang paling penting kereta listrik ini ramah lingkungan. Saya kira moda transportasi di negara kita, ke depan harus semuanya mengarah kepada kereta, transportasi masal, yang ramah lingkungan, juga kendaraan-kendaraan semuanya harus ramah lingkungan yaitu listrik,” tutur Presiden Jokowi.  Dengan beroperasinya KRL Jogjakarta–Solo, menurut presiden, waktu tempuh antara dua kota yang memiliki banyak potensi pariwisata itu menjadi lebih pendek.  ”KRL ini lebih cepat dibanding Prameks (Prambanan Express), terpaut kira-kira 10 menit lebih cepat, kemudian dari sisi biaya operasi jauh lebih murah,” ucap Presiden Jokowi.  Berdasar informasi di situs resmi PT Kereta Commuter Indonesia, KRL Jogjakarta–Solo dapat melayani 20 perjalanan KRL setiap hari setelah beroperasi penuh. KRL tersebut pada masa normal dapat melayani 1.600 orang dalam satu kali perjalanan. Namun dalam masa pandemi ini, KAI Commuter mengatur kapasitas pengguna sebanyak 74 orang per kereta. Kecepatan maksimal perjalanan KRL ini mencapai 90 km/jam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=51P-KxEbz48

Presiden Harapkan KRL Jogja–Solo Dongkrak Ekonomi dan Pariwisata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#transportasi masal

Berita Terkini