<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/c0SY4LP7AqO0MVhqlLsbq55OoKOFQri1e9bNyXlt-1028057800.jpg" alt="Grab umumkan fitur AI yang semakin canggih. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Grab umumkan fitur AI yang semakin canggih. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan transportasi daring dan pengiriman makanan, Grab, tengah berupaya mencapai kesepakatan untuk mengambil alih pesaingnya yang lebih kecil, GoTo, pada kuartal kedua 2025. Seperti dilansir dari Reuters, informasi ini berasal dari dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.&nbsp; Kedua sumber tersebut membeberkan, Grab yang berkantor pusat di Singapura telah merekrut penasihat untuk mengerjakan kesepakatan yang diusulkan. Kesepakatan tersebut pun tunduk pada ketentuan seperti pembiayaan, yang saat ini sedang didiskusikan Grab dengan pihak bank. Sementara itu, dalam pengajuan bursa saham pada Kamis (8/5), GoTo mengatakan belum membuat keputusan apa pun terkait proposal apa pun yang diterimanya. Kesepakatan tersebut dapat menilai GoTo sekitar USD 7 miliar, menurut sumber terpisah yang mengetahui masalah tersebut. Bahkan, saham GoTo yang tercatat di Bursa Efek Jakarta telah naik 20 persen tahun ini, sehingga nilai pasarnya menjadi sekitar USD 5,8 miliar.&nbsp;Sementara, saham Grab di Nasdaq naik 2,4 persen sepanjang tahun ini, sehingga nilai pasarnya hampir USD 20 miliar. GoTo diketahui akan menjual unit internasionalnya. Di Indonesia, GoTo akan menjual seluruh operasinya kecuali divisi keuangannya kepada Grab. Syarat-syarat kesepakatan belum final dan dapat berubah, karena kedua perusahaan masih dalam negosiasi, sumber-sumber tersebut memperingatkan.&nbsp;Grab, yang didukung oleh Uber menawarkan layanan pengiriman, mobilitas, dan keuangan, antara lain, menurut situs webnya. GoTo, yang investornya termasuk SoftBank dan Taobao China Holding, menggambarkan dirinya sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan e-commerce dan perbankan, ditunjukka oleh situs webnya. Pembicaraan merger antara Grab dan GoTo telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hanya saja, belum menghasilkan kesepakatan. Terutama karena kekhawatiran persaingan atas kerja sama antara dua pemain utama di Asia Tenggara. Penggabungan antara keduanya akan menciptakan raksasa dalam industri transportasi daring di kawasan tersebut yang mendominasi sekitar 85 persen dari pasar senilai USD 8 miliar. "Entitas gabungan tersebut akan menguasai pangsa pasar lebih dari 91 persen di Indonesia, dan hampir 90 persen di Singapura," kata David Zhang, manajer wawasan pembayaran dan pinjaman Euromonitor International di Asia. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Grab tengah berupaya mengakuisisi GoTo, menciptakan raksasa transportasi daring di Asia Tenggara, berdampak bagi pasar.

Grab Mau Akuisisi GoTo di Kuartal Kedua 2025, Ciptakan Raksasa Transportasi Daring di Asia Tenggara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ojol.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online tengah melihat order yang masuk dari pelanggan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Makassar mulai memberlakukan hari transportasi daring (Ojol Day) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Makassar. Baik saat ke kantor maupun setelah kembali ke rumah masing-masing.  Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, ojol day sudah mulai diberlakukan setiap Selasa. Setiap ASN maupun laskar pelangi (pegawai kontrak) mengikuti imbauan tersebut.  ”Mulai hari ini (20/9), semua ASN maupun laskar pelangi sudah menyukseskan program ojol day. Tidak ada sanksi, tetapi ini lebih kepada integritas, apakah pegawai dan pejabat bisa taat aturan atau tidak,” ujar Ramdhan Pomanto.  Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan, ojol day merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk menekan inflasi akibat instrumen energi dengan mengurangi penggunaan bahan bakar. Salah satu indikator penyumbang inflasi di Makassar adalah penggunaan bahan bakar minyak.  ”Karena itu, demi meminimalisir penggunaan BBM yang berlebih, seluruh ASN dan laskar pelangi Pemkot Makassar yang jumlahnya sekitar 22.800 orang itu, wajib menggunakan jasa ojol dan lainnya,” papar Ramdhan Pomanto.  Surat edaran yang diterbitkan dalam menguatkan program itu Nomor 51/247/S.Edar/BKPSDMD/IX/2022. Isinya tentang imbauan penggunaan jasa transportasi online (ojol) kepada ASN, laskar pelangi, dan pegawai BUMD.  Wali Kota Ramdhan Pomanto menginisiasi kegiatan itu menggunakan transportasi umum ojek online mengawali aktivitasnya menuju Balai Kota Makassar di Jalan Ahmad Yani. ”Dengan menggunakan ojol di ojol day ini besar harapan saya perputaran ekonomi bisa terlihat lebih nyata. Kita berikan ruang untuk semua kendaraan transportasi umum seperti ojol untuk digunakan ASN dan Laskar Pelangi berangkat ke kantor,” ucap Ramdhan Pomanto.  Sementara itu, Coorporate Officer Gojek Indonesia Wawan Kurniawan mengapresiasi kegiatan ojol day dengan menghadirkan program menarik bagi masyarakat untuk memberikan keringanan transportasi bagi penumpang.  ”Program ojol day ini menjadi cambuk bagi para driver agar lebih semangat mencari order. Dan sebagai bentuk apresiasi kami, Gojek memberikan potongan harga atau promo di aplikasi yang dapat digunakan saat mengorder GoRide maupun GoCar,” terang Wawan.  Tak hanya itu, Gojek juga mengeluarkan 20 unit motor listrik pada spesial ojol day dan memastikan baik pengemudi maupun kendaraan yang digunakan untuk mengantar dan menjemput penumpang dalam keadaan normal.

Pemkot Makassar Mulai Berlakukan Ojol Day bagi Seluruh ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/OJOL-FREDRIK-TARIGAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kenaikan tarif ojek online atau ojol akan berlaku hari ini, Minggu (11/9) mulai pukul 00.00 WIB. Kenaikan tarif ini telah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan pihak aplikator.  "Sesuai kesepakatan dengan aplikator berlaku 11 September pukul 00.00 WIB," kata Adita saat dikonfirmasi, Sabtu (10/9).  Sementara itu berdasarkan pantauan JawaPos.com, tarif ojol di aplikasi sudah berubah disesuaikan dengan aturan terbaru. Sebagai contoh, tarif dari Jalan Pengadegan Timur I, Pancoran, Jakarta Selatan menuju City Plaza Jatinegara berjarak 6 kilometer (km).  Pada rute tersebut, dikenakan tarif sebesar Rp 24.000 menggunakan aplikasi Grab. Tarif itu berbeda dari Minggu (4/9) pekan lalu yang dikenakan sebesar Rp 22.000.  Tarif ojol dari Jalan Pengadegan Timur I, Pancoran, Jakarta Selatan menuju Gate 1 Kuningan City, berjarak 6 kilometer (km). Dikenakan tarif sebesar Rp 24.000 menggunakan aplikasi Grab. Tarif tersebut berbeda dibanding Sabtu (27/8) sebelum kenaikan yang hanya sebesar Rp 21.000.  Sementara untuk rute yang lebih jauh, misalnya dari Gang Sadar, Pondok Melati, Kota Bekasi menuju Smesco Convention Hall berjarak 19 Km. Saat ini dikenakan tarif sebesar Rp 61.500 menggunakan aplikasi Gojek. Tarif tersebut berbeda dibanding Sabtu (10/9) sebelum kenaikan, yang hanya sebesar Rp 55.000.  Sebelumnya, kenaikan tarif ojol sudah tertunda dua kali. Berdasarkan catatan JawaPos.com, kenaikan tarif ojol pertama kali batal naik pada 14 Agustus karena masih perlu dilakukan sosialisasi. Kemudian batal naik pada 29 Agustus karena alasan kondisi ekonomi masyarakat.  Kenaikan tarif ojol dibagi berdasarkan tiga zona. Zona I meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali.  Batas bawah dari Rp 1.850 menjadi Rp 2.000, batas atas dari Rp 2.300 menjadi Rp 2.500. Sementara, tarif minimal ditetapkan sebesar Rp 8.000 sampai Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.  Sedangkan, Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengalami kenaikan. Batas bawah dari Rp 2.250 menjadi Rp 2.550.  Tarif batas atas dari Rp 2.650 menjadi Rp 2.800. Tarif minimal untuk zona II tetap sama Rp 10.200 sampai Rp 11.200.  Selanjutnya Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua, kenaikan batas bawah Rp 2.100 menjadi Rp 2.300. Tarif batas atas naik dari Rp 2.600 menjadi Rp 2.750. Tarif minimal untuk zona III adalah Rp 9.200 sampai Rp 11.000.  Kenaikan tarif ojol resmi diberlakukan. Meski begitu, aplikator hanya diizinkan Kemenhub untuk memangkas maksimal 15 persen sebagai biaya sewa aplikasi dari pengemudi ojol.

Tarif Ojol di Aplikasi Sudah Berubah, Segini Kenaikannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/akhiri-perselisihan-taksi-konvensional-gabung-angkutan-daring_m_169967.jpeg" alt="Pengemudi taksi konvensional di Banjarmasin melihat aplikasi untuk mencari penumpang." width="100%">
<figcaption>Pengemudi taksi konvensional di Banjarmasin melihat aplikasi untuk mencari penumpang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perselisihan moda transportasi di Banua, Kalsel, menemui titik terang. Dalam rapat di ruang rapat Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Selasa (21/11) pengusaha angkutan konvensional dan online menyetujui beberapa aturan. Salah satu di antaranya, angkutan konvensional akan bergabung dengan angkutan daring (online). Meski demikian, mereka menginginkan pengusaha taksi online memperlonggar aturan perekrutan dengan tidak membatasi tahun kendaraan. Kendaraan tahun berapa saja bisa menjadi angkutan online selama lulus uji KIR. Hal itu memudahkan para driver taksi konvensional yang ingin bergabung, tetapi terkendala persyaratan angkutan. Kadishub Provinsi Kalsel Rusdiansyah mengatakan, kelonggaran itu akan membuka peluang yang bagus untuk kolaborasi angkutan konvensional-online. Tentu angkutan online nanti tidak lagi dibatasi dan bisa bebas menjemput penumpang sesuai wilayahnya. ''Jika nanti ada pemesanan dari pelanggan, pihak yang terdekat akan menerimanya, entah dari taksi online maupun taksi konvensional yang bergabung dengan online,'' jelas Rusdi. Salah satu klausul yang juga disepakati adalah tarif angkutan nanti mengikuti ketetapan pemerintah. Yaitu, berdasar Per&shy;aturan Dirjen Perhubungan Darat: SK.3244/Aj.81/DJBD/2017 tentang tarif dasar atas dan dasar bawah. Yakni, batas bawah Rp 3.700/km dan batas atas Rp 6.500/km. Tarif tersebut akan diujicobakan tiga bulan. Poin-poin tersebut akan disahkan sebagai peraturan gubernur (pergub) tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (online) di wilayah Kalimantan Selatan. Pengurus Organda Provinsi Kalsel H Rustam Efendi berharap, dengan adanya rancangan pergub itu, taksi online dan konvensional tidak lagi menjadi permasalahan. ''Semua pihak sudah menyetujui dengan harapan hingga keluarnya pergub ini suasana taksi konvensional dan online berjalan aman,'' harapnya. Perwakilan taksi online Grab Ryan Adriansyah mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan tanggapan apa pun tentang kesepakatan itu. ''Hasil rapat ini masih kami sampaikan ke pusat,'' ucapnya kepada Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group). Rapat yang digelar mulai pukul 09.00 WITA itu dihadiri Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombespol E. Zulpan yang diwakili Kasubdit Gakkum AKBP Apri Darmawan, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel Gt Noor Alamsyah. Organda Provinsi Kalsel H Rustam Efendi, Organda Cabang Banjarmasin Asqolani, Organda Cabang Banjarbaru M Noor. Sementara, perwakilan Grab Ryan Adriansyah dan Aries Ramadhani, serta perwakilan online GoJek Alvita serta Ikhsan.&nbsp;

Akhiri Perselisihan, Taksi Konvensional Gabung Angkutan Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kabupaten-malang-dapat-jatah-75-taksi-online_m_167556.jpeg" alt="Aplikasi transportasi daring" width="100%">
<figcaption>Aplikasi transportasi daring</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mendapatkan jatah taksi online yang boleh beroperasi sebanyak 75 unit. Jumlah tersebut berbeda dari kuota di Kota Malang yang mencapai dua kali lipatnya. Karena memang skala kebutuhan transportasi dalam jaringan (daring) antara kota dan kabupaten jauh berbeda. "Kuota 75 (taksi online) itu belum ada surat resmi, baru informasi lisan yang saya dapatkan," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Ek Hafi Lutfi di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (9/11). Selain batasan armada, otoritas setempat juga mewajibkan taksi online untuk melakukan uji kir. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dishub Kabupaten Malang, baru 13 kendaraan yang sudah menjalani uji kir. Lutfi menegaskan, jika taksi online yang beroperasi di Kabupaten Malang tidak mengikuti uji kir maka akan ditindak. Penindaknya bukan hanya dari dishub saja, tapi juga dari kejaksaan dan kepolisian. Karena moda transportasi ini masih belum mengantongi izin legal. "Kendaraan taksi online harus ikut uji kir," tandas mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang itu.

Kabupaten Malang Dapat Jatah 75 Taksi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/lawan-transportasi-daring-awak-angkutan-konvensional-mogok-massal_m_164162.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh awak angkutan umum di Kota Medan akan menggelar mogok massal selama empat hari yang dimulai hari ini, Senin (23/10). Aksi ini bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang tidak tegas terhadap keberadaan transportasi daring (online). Koordinator Aksi Solidaritas Angkutan Umum (SATU) Soelaiman Noor mengatakan, demonstrasi dan aksi mogok operasi kali ini sebagai bentuk keresahan para sopir angkutan umum dan abang becak yang selama ini merasa 'dihantui' keberadaan angkutan berbasis aplikasi ataupun online. "Regulasi atau aturan-aturan main angkutan online belum jelas. Terkesan pemerintah seolah-olah membenturkan kami dengan para sopir taksi online," katanya seperti dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Senin (23/10). Soelaiman mengatakan, semangat revolusi mental yang didengungkan Presiden Jokowi sangat berbanding terbalik karena kebijakan pemerintah terkait operasional taksi online ini. "Makanya kami berkeinginan menghentikan operasional para sopir angkutan umum dan abang becak ini. Sebab, di samping itu pemerintah ingin menghadirkan terobosan baru di bidang transportasi. Sayangnya aturan main yang dibikin sejauh ini masih kabur," katanya. Soelaiman berpendapat, semestinya pemerintah melakukan sosialisasi yang jelas dan terukur kepada masyarakat tentang angkutan berbasis aplikasi. Setelah itu moda itu baru boleh beroperasi seperti angkutan umum lainnya. "Inikan tidak. Mereka (angkutan online, Red) itu datang seperti jailangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Kalaulah transportasi online sebagai bentuk terobosan kemajuan zaman dan teknologi, apalagi katanya memberikan lapangan pekerjaan. Berapa banyak sih sebenarnya kebutuhan itu bagi kita di sini," beber pria yang juga penarik becak ini.

Lawan Transportasi Daring, Awak Angkutan Konvensional Mogok Massal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/cara-pemprov-jabar-atasi-masalah-transportasi-daring-sangat-disesalkan_m_163473.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang melarang pelaku transportasi daring beroperasi menuai penyesalan.&nbsp;Hal itu terlihat dari petisi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 62.400 orang di change.org. Mereka menyesalkan tindakan pemerintah yang hanya mengakomodir kepentingan satu pihak. Melihat kondisi ini, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Parahyangan Asep Warlan menilai, sikap Pemprov Jabar bukanlah menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan yang timbul antara transportasi online dengan angkutan konvensional. "Persoalan antara konvensional dan online adalah berebut konsumen, ya harusnya pemerintah fokus menyelesaikan konflik. Bukannya malah menyarankan transportasi online untuk tidak beroperasi,&rdquo; tutur Asep kepada wartawan, Rabu (18/10). Menurutnya, transportasi online hadir karena adanya kebutuhan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya, pemerintah memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat tersebut. &ldquo;Kalau dilarang justru akan memunculkan sewenang-wenangan terhadap masyarakat yang telah merasakan manfaat dari transportasi online,&rdquo; tegasnya. Oleh karena itu, Asep meminta pemerintah agar mencarikan jalan keluar agar kebutuhan semua pihak termasuk transportasi daring, konvensional serta masyarakat terakomodir dengan baik. Sebelumnya ribuan sopir transportasi online baik pengemudi sepeda motor maupun pengemudi mobil di wilayah Bandung Raya, pada Senin (16/10) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka berharap jangan ada lagi kasus intimidasi dari oknum tertentu kepada sopir transportasi berbasis aplikasi. Aksi itu dilakukan sebagai respons dari sikap Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar yang mengusulkan pada pemerintah pusat untuk menutup aplikasi transportasi berbasis online. Tak hanya itu, sikap Dishub tersebut juga memancing respons dari warga Bandung yang menulis petisi dengan judul 'Jangan Kembali Renggut Kebebasan Masyarakat Jawa Barat Untuk Memilih Transportasi!!'. Petisi yang dibuat oleh akun Warga Bandung itu mempetisi Presiden Jokowi, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Kadishub Jabar Dedi Taufik Kurohman. Dalam petisi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 62.400 orang tersebut, warga menyesalkan tindakan pemerintah yang hanya mengakomodir kepentingan satu pihak.

Cara Pemprov Jabar Atasi Masalah Transportasi Daring Sangat Disesalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/polisi-dan-satpol-pp-jadi-sopir-angkot-dadakan_m_162211.jpeg" alt="Aparat kepolisian dan Satpol PP jadi sopir angkot dadakan, karena pengemudi angkutan umum mogok operasi." width="100%">
<figcaption>Aparat kepolisian dan Satpol PP jadi sopir angkot dadakan, karena pengemudi angkutan umum mogok operasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi mogok operasi yang dilakukan oleh sopir angkutan kota (angkot) dan taksi konvensional kawasan Balikpapan membuat masyarakat jadi telantar, kemarin (11/10). Mereka mogok operasi karena menolak keberadaan dari angkutan berbasis aplikasi online. Sehingga untuk menyelematkan warga yang telantar karena kesulitan mendapatkan angkutan umum, akhirnya aparat kepolisian dan Satpol PP jadi sopir "angkot" dadakan dengan mengerahkan mobil dan truk dinas masing-masing. "Saya enggak tahu ada mogok angkot. Jadi susah. Mau antar anak berobat ke RSKD, tapi tidak ada angkot lewat," ujar Asifah, warga Muara Rapak yang menunggu angkot di depan Plaza Rapak. Kebetulan saat itu ada polisi dari sektor utara yang menyiapkan mobil patroli untuk mengangkut calon penumpang angkot. Menurut Wakapolres Balikpapan Kompol Yolanda E. Sebayang, langkah itu dilakukan untuk membantu masyarakat. "Kami gunakan mobil patroli, truk, dan bus kepolisian untuk mengantar masyarakat ke tujuan," ujarnya. Selain kepolisian, pihak satpol PP turut mengerahkan kendaraan dinasnya untuk mengangkut para calon penumpang yang telantar. Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibum dan Tranmas) Satpol PP Subardiyono mengatakan, pihaknya mengerahkan satu truk dan tujuh mobil untuk mengangkut penumpang yang telantar. "Kami sudah bagi setiap kendaraan untuk rute-rutenya ke mana saja agar semua warga yang membutuhkan angkutan bisa terlayani," kata Subardiyono.&nbsp;

Polisi dan Satpol PP Jadi Sopir "Angkot" Dadakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tak-berizin-perusahaan-transportasi-online-disegel-karyawan-diusir_m_160859.jpeg" alt="Ilustrasi: Grab. (Dok. jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Grab. (Dok. jawapos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan perusahaan transportasi online di daerah banyak mendapat penolakan dari pemerintah daerah (Pemda) setempat. Bahkan kantornya disegel, sebagai bukti entitas itu tidak berhak beroperasi. Seperti yang terjadi di Kota Batam. Tim penertiban Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyegel dua kantor transportasi online, Selasa (3/10) pagi. Kantor tersebut disegel karena diduga tak memiliki izin operasi. Saat penyegelan di Kantor Gojek yang terletak di Kompleks Ruko Regency Park, Pelita, Lubuk Baja sekitar pukul 09.30 WIB mendapat perlawanan dari karyawannya. Manajemen dan puluhan karyawan gojek sempat tak terima atas penyegelan tersebut. Beberapa di antaranya sempat bertahan di dalam kantor hingga akhirnya diusir paksa oleh petugas penertibaan yang juga terdiri dari polisi. "Kami punya surat izin beroperasi," sergah seorang manajemen gojek yang mencoba bertahan di kantor tersebut. Perlawanan dari Gojek juga dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai kuasa hukum. Orang tersebut menghalang-halangi petugas memasang segel di kantor Gojek. Namun pria itu tak bisa menunjukan bukti kuasa sebagai kuasa hukum gojek. Tindakan petugas Pemko Batam itu pun disesalkan oleh driver Gojek. Supardi, salah seorang driver gojek tak terima atas penyegelan tersebut. Menurutnya tindakan tim penertibaan sangat kasar dan tak sopan dengan mengusir seluruh karyawan diluar kantor. "Kami kerja bukan mencuri. Ini masalah perut, bukan cari kekayaan. Kok tega kali dengan kami. Kalau ini ditutup, kami mau makan apa. Emang pemerintah mau kasih makan," kesal pria bertubuh kurus itu. Selain kantor Gojek, tim penertiban juga menyegel kantor Grab Online di Komplek Raffles City, Batamcenter. Namun penyegelan berlangsung tanpa adanya perlawanan seperti di Kantor Gojek. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Yusfa Hendri mengatakan, penyegelan terpaksa dilakukan karena tak ada itikad baik dari transportasi online tersebut. Padahal, pihaknya telah mewanti-wanti agar perusahaan tersebut segera mengurus izin khusus agar bisa beroperasi. "Kami sudah peringatkan dan kasih waktu untuk mereka mengurus izin. Tapi ternyata sampai sekarang, izin yang kami minta tak pernah diedahkan. Kami juga telah berkoordinasi dengan DPM Kota Batam dan Propinsi Kepri," kata Yusfa di sela penertiban. Menurut dia, penyegelan itu bermaksud agar perusahaan terkait bisa segera mengurus izin ke dinas terkait. jika izin telah keluar, maka pihaknya akan segera membuka segel tersebut. "Penyegelan sampai batas waktu yang tak ditentukan. Yang pasti, setelah mereka menggurus semua izin," tegas Yusfa.

Tak Berizin, Perusahaan Transportasi Online Disegel, Karyawan Diusir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pasca-putusan-ma-kemenhub-tak-bisa-lagi-atur-transportasi-daring_m_157461.jpeg" alt="Ilustrasi operator moda transportasi online" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi operator moda transportasi online</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Mahkamah Agung (MA) menganulir 14 poin di dalam Permenhub nomor 26/2017 terkait transportasi online, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa lagi mengatur moda angkutan publik berbasis aplikasi daring. Menurut&nbsp;Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono,&nbsp;aturan-aturan tersebut tidak bisa lagi dihidupkan oleh pemerintah meski dengan cara membuat peraturan baru. &ldquo;Kalau dibuat lagi itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap pengadilan dan mencederai prinsip negara hukum,&rdquo; ujar&nbsp;Bayu Dwi Anggono kepada wartawan, Jumat (15/9). Sebelumnya, MA menganulir 14 pasal dalam Permenhub 26/2017 lantaran dianggap bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 20/2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah dan UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keputusan tersebut sebelumnya dianggap membatalkan berlakunya Permenhub 26/2017 secara keseluruhan. Organisasi Angkutan Darat (Organda) pun mengklaim, putusan itu menimbulkan kegamangan atas status hukum terkait transportasi online. Lebih jauh Bayu menuturkan, pemerintah mestinya menaati keputusan MA yang telah menganulir 14 pasal tersebut. Oleh sebab itu dia meminta Kemenhub tidak lagi menerbitkan aturan yang substansinya sama dengan pasal-pasal tersebut. &ldquo;Hal itu sesuai dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum,&rdquo; kata Bayu. Kemenhub tidak lagi dibenarkan membuat aturan dengan substansi yang sama. Sebab Kemenhub sebagai lembaga pemerintahan wajib menaati UU nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU itu mengatur kewajiban pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan. Salah satunya adalah asas kepastian hukum yang mengatur kepatuhan terhadap putusan pengadilan. &ldquo;Intinya, bila MA mengabulkan permohonan Judicial Review, maka amar putusan menyatakan materi dalam produk hukum di bawah undang-undang itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi,&rdquo; ujar Bayu. Terkait keberadaan moda transportasi online yang dianggap tidak memiliki payung hukum, Bayu menganggap pemikiran tersebut adalah keliru. Sebab, pengaturan untuk transportasi online tetap memiliki payung hukum lantaran MA tidak membatalkan seluruh Permenhub tersebut. Dia berharap agar semua pihak menghormati keputusan MA dan tidak menafsirkan secara serampangan sesuai kepentingannya masing-masing. Adapun 14 pasal yang dianulir oleh MA secara umum mengatur seputar pengaturan tarif, wilayah operasional, kuota kendaraan operasional, domisili tanda kendaraan bermotor, STNK yang berbadan hukum, dan pengujian Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT). Dengan demikian, Kemenhub dianggap tidak perlu lagi merumuskan aturan terkait hal-hal tersebut.

Pasca Putusan MA, Kemenhub Tak Bisa Lagi Atur Transportasi Daring

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#transportasi daring

Berita Terkini