<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada 2025 mengalami penurunan. Dalam laporan CPI 2025 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa (10/2), skor IPK Indonesia turun tiga poin dibanding tahun sebelumnya menjadi 34, dengan peringkat 109. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi kepada TII yang secara rutin mengukur persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi secara global, termasuk di Indonesia. KPK menilai penurunan IPK tersebut harus menjadi bahan introspeksi bersama. &ldquo;Kami memaknai CPI bukan sekadar angka, melainkan panggilan kuat untuk introspeksi dan akselerasi pemberantasan korupsi secara kolektif ke depan,&rdquo; kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/2). Menurut Budi, CPI merupakan cerminan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam memerangi praktik korupsi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, lanjutnya, KPK turut mendukung perwujudan ekosistem demokrasi dan politik yang berintegritas melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. KPK juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Termasuk melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas lembaga tersebut. &ldquo;Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, kami berharap setiap progres penegakan hukum oleh KPK ditindaklanjuti dengan komitmen dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan, guna memastikan praktik korupsi tidak kembali terjadi,&rdquo; tegasnya. KPK tidak memungkiri bahwa praktik rasuah masih terjadi secara masif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen perbaikan, khususnya pada aspek pencegahan, masih perlu diperkuat. Dalam upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan dan berdampak pada perbaikan sistem, KPK juga melakukan pengukuran melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Karena itu, tindak lanjut atas hasil SPI menjadi hal yang krusial. Khusus di sektor pendidikan, KPK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengukur potensi dan perilaku koruptif melalui Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). KPK berharap temuan dalam CPI, SPI, maupun IPAK dapat menjadi dasar perbaikan yang lebih serius dan kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan. &ldquo;Melalui perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan, diharapkan kualitas pelayanan publik meningkat. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat persepsi dan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam pemberantasan korupsi,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merosot pada 2025, KPK ingatkan perlu introspeksi dan kolaborasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, KPK Minta Semua Pihak Introspeksi Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/20231221151523_IMG_5309JPG-3852580422.jpg" alt="ILUSTRASI. Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono berjalan menuju mobil tahanan usai menjadi saksi dalam sidang etik, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono berjalan menuju mobil tahanan usai menjadi saksi dalam sidang etik, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com - Transparency International Indonesia menyatakan corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tidak mengalami perubahan atau stagnansi pada 2023. Deputi Program TII Wawan Suyatmiko menyatakan skor IPK Indonesia pada 2023 tetap di 34, sama seperti 2022. <div dir="auto">Menurutnya, Indonesia berada pada peringkat 115 bersama negara-negara lainnya, yakni Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. "Kalau tidak melakukan upaya yang keras untuk menaikkan itu, maka angka CPI kita tidak akan bisa bergerak maju dari angka 30an," kata Wawan dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IPK atau CPI ini dihitung dengan skala 0-100, yakni 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI sebanyak 180 negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi, meraih skor 90. Berada pada urutan kedua Finlandia yang meraih skor 87 dan New Zealand skor 85.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan menjelaskan, perlu kerja keras untuk meningkatkan IPK Indonesia agar tidak terjebak pada angka 30an. Ia menekankan, pemerintah harus bisa membenahi penegakan hukum, serta memberikam jaminan demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara polituk ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan," ucap Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan juga mengingatkan soal rentannya korupsi pada sektor politik. Ia menyebutkan, di suatu negara praktik korupsi sudah melibatkan unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pekerjaan rumah yang besar korupsi di sektor politik," pungkas Wawan.</div>

Indonesia berada pada peringkat 115 bersama negara-negara lainnya, yakni Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.

Transparency International Indonesia: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di 34

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/WhatsApp-Image-2023-08-14-at-182231-4105458899.jpg" alt="Transparency International Indonesia menilai PT SIER dan BPD Bank Jatim masuk dalam jajaran BUMD yang transparan dan menerapkan program antikorupsi." width="100%">
<figcaption>Transparency International Indonesia menilai PT SIER dan BPD Bank Jatim masuk dalam jajaran BUMD yang transparan dan menerapkan program antikorupsi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua badan usaha milik daerah (BUMD) di Jawa Timur masuk dalam jajaran BUMD yang transparan dan menerapkan program antikorupsi dalam riset yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII). Dua BUMD tersebut adalah pengelola kawasan industri PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan BPD Bank Jatim. Dua BUMD milik Pemprov Jatim itu, masuk dalam penilaian atau kategori cukup baik dalam pemeringkatan Transparency in Corporate Reporting (TRAC) TII 2023. PT SIER di peringkat 4 dan Bank Jatim di peringkat 6 dari 47 BUMD di lima provinsi yang dinilai. TRAC merupakan sebuah alat penilaian untuk mendorong transparansi kebijakan dan komitmen antikorupsi perusahaan yang telah digunakan TII sejak 2016. Menanggapi hasil penilaian TII itu, Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono mengatakan, penilaian TII yang merupakan instansi yang dikenal kritis dan independen menjadi pendorong semangat. SIER on the track dalam melaksanakan transparansi dan penerapan good corporate governance dalam menjalankan perusahaan. &rdquo;Kami sangat berterima kasih atas penilaian ini. Komitmen terhadap praktik bisnis yang bersih dan bebas korupsi akan kami terus upayakan untuk memajukan perusahaan. Melalui semangat integritas secara kolektif, kami berharap dapat menginspirasi perubahan positif dalam lingkungan bisnis secara keseluruhan. Terima kasih kepada TII menempatkan SIER dalam peringkat 4 bersama PT Trans Jakarta, PT MRT Jakarta, Bank Sumut, PT JIEP Pulogadung Jakarta, dan Bank Jatim,&rdquo; ujar Didik. Didik mengatakan, TII yang merupakan bagian dari Transparency International (TI) dalam penilaian TRAC BUMD itu terdiri atas enam dimensi atau aspek pencegahan korupsi. Yakni komitmen antikorupsi, ruang lingkup kebijakan antikorupsi perusahaan, pengungkapan kebijakan internal, pengangkatan pimpinan, pemberian donasi politik dan kebijakan program CSR, sistem pelaporan pelanggaran, perlindungan dan kerahasiaan pelapor, dan program pelatihan dan pemantauan program antikorupsi. &rdquo;Penilaian lewat wawancara dan analisis yang dilakukan pada berbagai dokumen yang dipublikasikan perusahaan. Seperti laporan keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, pedoman perilaku, kode etik perusahaan, kebijakan antikorupsi perusahaan, dan dokumen lain yang dipublikasikan perusahaan dan dapat diakses publik,&rdquo; tandas Didik Prasetiyono, Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia itu.

PT SIER dan BPD Bank Jatim masuk jajaran BUMD yang transparan dan terapkan program antikorupsi menurut Transparency International Indonesia

Transparansi SIER dan Bank Jatim Masuk Papan Atas di Skor TRAC TII 2023

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia diyakini bakal merosot pada tahun-tahun ke depan apabila kewenangan kejaksaan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor) "diamputasi". Demikian disampaikan peneliti Transparency International Indonesia (TII), Sahel Alhabsy, merespons uji materi (judicial review) wewenang " Korps Adhyaksa" menangani tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Dengan melihat kinerja kejaksaan sekarang, dikabulkannya permohonan judicial review ini jelas sangat mungkin memengaruhi (secara negatif) skor IPK ke depan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (1/6). Sahel berkeyakinan demikian karena kejaksaan lebih progresif dalam mengusut kasus korupsi daripada lembaga penegak hukum lainnya, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Penjelasannya sederhana, satu-satunya agensi yang sedang perform memberantas korupsi justru tersingkir, menyisakan dua lembaga lain (Kepolisian dan KPK) yang belakangan justru ada di tren sebaliknya," tuturnya. seorang advokat Yasin Djamaludin memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), khusus frasa &lsquo;atau Kejaksaan&rsquo;, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa &lsquo;atau Kejaksaan&rsquo;, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa &lsquo;dan/atau Kejaksaan&rsquo; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.&nbsp;Permohonan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia diyakini bakal merosot pada tahun-tahun ke depan apabila kewenangan kejaksaan diamputasi.

Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Dicabut, IPK Indonesia Bisa Merosot

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/JKT-Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-07JPG-1286362217.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika&nbsp;Johnny G Plate&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate langsung ditahan." width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika&nbsp;Johnny G Plate&nbsp;ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate langsung ditahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan, kejaksaan masih dibutuhkan dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di Tanah Air. Pangkalnya, kinerjanya tergolong moncer dalam beberapa tahun terakhir. "Apakah Kejaksaan dibutuhkan untuk mengusut kasus korupsi? Rasanya semua harus bersepakat bahwa jawabannya adalah iya," kata peneliti TII, Sahel Alhabsyi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (31/5) malam. "Ini terjelaskan otomatis jika kita mempertimbangkan kinerja Kejaksaan selama beberapa tahun terakhir dalam penindakan korupsi," sambungnya. Menurut Sahel, kinerja apik Korps Adhyaksa menangani kasus korupsi berdampak terhadap peningkatan kepercayaan publik, yang tecermin dalam berbagai hasil survei.&nbsp; "Dalam berbagai survei, masyarakat memberi kepercayaan yang tinggi pada Kejaksaan karena alasan ini, di samping juga karena 2 institusi lainnya yang juga fokus menangani korupsi (KPK dan kepolisian, red) saat ini justru menunjukan kinerja yang kurang baik," tuturnya. Oleh sebab itu, TII menyayangkan adanya gugatan atas wewenang kejaksaan mengusut kasus korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sahel pun berharap para hakim konstitusi mempertimbangkan adanya kepentingan pembelaan pemohon terhadap seorang yang sedang diproses hukum atas dugaan korupsi sebagai dasar menyusun putusan nantinya sekalipun setiap orang berhak melakukan uji materi (judicial review) sebuah undang-undang (UU). "Konteks ini tentu harus betul-betul dipertimbangkan oleh MK untuk nantinya menyimpulkan apakah masalah sebenarnya adalah masalah pertentangan norma atau masalah penegakan hukum," ujarnya. Selain itu, dia mengingatkan, dikabulkannya permohonan tersebut bakal membuat masyarakat khawatir dengan agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air ke depannya. "Jadi, jika kewenangan kejaksaan untuk mengusut kasus korupsi kemudian hapus, memang kita punya alasan untuk khawatir. Dengan itu, bisa saja agenda pemberantasan korupsi ke depan makin tertatih," tandas Sahel.

TII sangat menyayangkan adanya gugatan atas wewenang kejaksaan mengusut kasus korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

TII: Kejaksaan Masih Tetap Dibutuhkan Untuk Bongkar Korupsi Level Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Barang-Bukti-OTT-KPK-Wakil-Ketua-DPRD-Provinsi-Jawa-Timur-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Barang bukti di hadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menahan 4 tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak," width="100%">
<figcaption>Barang bukti di hadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menahan 4 tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Transparency International Indonesia (TII) merilis laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022. Indonesia kini memiliki 34 poin, turun empat poin dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 180 negara yang dilibatkan.  "CPI (Corruption Perceptions Index) Indonesia 2022 kita berada di 34, rangking 110. Dibanding tahun lalu, turun empat poin dan turun 14 rangkingnya," kata Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (31/1).  IPK Indonesia pada 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Skor berdasarkan indikator 0 sangat korup, hingga 100 yang berarti sangat bersih.  Wawan menjelaskan, di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, serta Thailand 36. Menurutnya, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin, dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012.  Ia menyebut, hal ini memperlihatkan  praktik korupsi masih berjalan, bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.  "Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995," cetus Wawan.  Secara global, Denmark dengan IPK 90 berada di puncak. Kemudian, disusul Finlandia dan Selandia Baru dengan skor IPK 87. Ia menuturkan, demokrasi yang kuat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menjadikan sejumlah negara menjadi paling damai menurut Global Peace Index. (*)

Indonesia Urutan ke-100 dari 180 Negara Paling Bersih dari Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bupati-kendal-akan-jadi-saksi-pada-sidang-korupsi-mading-elektronik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2021 mengalami kenaikan tipis satu poin, menjadi 38 dari sebelumnya pada 2020 berada pada poin 37. Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei.  "CPI Indonesia tahun 2021 berada di skor 38/100 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini naik 1 poin dari tahun 2020 lalu yang berada pada skor 37/100," kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam keterangannya, Selasa (25/1).  Wawan menjelaskan, meningkatnya satu poin yakni pada skor 38 bukan tanpa alasan. Dia berujar, skor CPI 2021 yang mengalami kenaikan satu poin ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan signifikan pada faktor risiko korupsi yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor ekonomi seperti penyuapan pada area ekspor-impor, kelengkapan penunjang, pembayaran pajak, serta kontrak dan perizinan.  "Hal ini nampak dari kenaikan tiga indikator ekonomi. Namun demikian tiga indikator yang mengalami stagnasi dan tiga indikator yang justru mengalami penurunan memperkuat bahwa korupsi politik dan penegakan hukum masih belum ada perbaikan yang signifikan," ucap Wawan.  Selain itu, sejumlah penanganan perkara korupsi besar seperti kasus mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada awal tahun 2021 lalu, hingga penangkapan Wakil Ketua DPR RI pada pertengahan tahun 2021 lalu turut mewarnai dinamika penegakan hukum antikorupsi. Termasuk di antaranya adalah penanganan skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri.  Bahkan, juga sejumlah capaian yang telah dikukan oleh Satgas BLBI yang telah berupaya melakukan penyitaan aset dari para obligor/debitor prioritas. Tentu upaya penanganan sejumlah skandal kasus korupsi besar sepanjang masa pandemi memberikan kontribusi pada kenaikan CPI tahun 2021.  Namun yang penting diperhatikan oleh Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan, lanjut Wawan, tentu tetap fokus pada upaya penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, terkait pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi.  "Di sisi lain memberikan dan menjamin ruang aspirasi dan kebebasan sipil bagi setiap pengambilan keputusan menjadi salah satu penanda bahwa Indonesia adalah dengan demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia," tandasnya. (*)  &nbsp;

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Tipis 1 Poin jadi Skor 38

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1612426081595.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan bahwa sistem tarif cukai hasil tembakau seperti yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki sisi lemah yang patut untuk diwaspadai. TII pun merekomendasikan agar pemerintah dapat menyederhanakan struktur tarif cukai demi menutup celah kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan rokok.  "Penting melakukan penyederhanaan struktur tarif cukai untuk menutup celah penghindaran pajak," katanya dalam diskusi virtual Visi Integritas bertajuk Sosialisasi Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022 Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Fokus Aksi Keuangan Negara, kemarin.  Selama ini ada kekhawatiran bahwa simplifikasi struktur tarif cukai akan mematikan perusahaan rokok kecil. Padahal, kata Danang, penyederhanaan struktur tarif cukai ini hanya akan berlaku pada perusahaan rokok besar yang memproduksi rokok mesin.  Danang berharap pemerintah dapat mengatur kembali klasifikasi industri rokok bukan lagi berdasarkan jumlah produksi batang per tahun. "Skala industri sebaiknya menggunakan undang-undang UMKM, artinya industrinya itu sama seperti sektor lain dihitung dari skalanya, bukan jumlah produksinya," ujarnya melalui keterangan tertulis Rabu (19/5).  Sebelumnya, Peneliti dari University of Illinois di Chicago Profesor Frank J. Chaloupka juga menanggapi sistem tarif cukai di Indonesia dan di beberapa negara di Asia Tenggara lainnya yang masih menggunakan sistem tarif cukai yang berjenjang.  "Ada peluang penghindaran pajak dari sistem tarif berdasar strata karena banyaknya tingkatan/golongan yang bergantung pada jumlah produksi," ujarnya dalam webinar Tobbaconomics- Asean Regional Round Table Joint bertajuk Tobbacco Tax Index and Cigarette Tax Scorecard.  Chaloupka mengatakan bahwa sistem tarif golongan ini menciptakan peluang bagi industri untuk membayar pajak yang lebih murah, misalnya dengan membentuk perusahaan rokok yang lebih kecil.  "Jadi, saya pikir itulah salah satu kelemahan dari sistem tarif cukai yang berdasarkan golongan, sistem ini menciptakan celah dan peluang bagi industri untuk mencoba menghindari pajak dengan bermain di jumlah produksi," latanya.

Tutup Celah Penghindaran Pajak, TII: Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200809_215632.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR disebut sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Hal tersebut merujuk dari hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 oleh Transparency International Indonesia (TII).  Menanggapi hal tersebut, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, sebetulnya hasil survei TII tak terlalu mengejutkan. Karena faktanya DPR masih dipersepsikan mayoritas masyarakat sebagai lembaga negara terkorup.  "Ini tak terlalu mengejutkan. Walau hampir setahun terakhir gelombang penangkapan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR nyaris tak terdengar, namun publik rupanya masih cenderung menganggap DPR sebagai lembaga terkorup," ujar Lucius kepada JawaPos.com, Jumat (4/12).  Jadi, lanjut Lucius, persepsi soal korupsi tak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penangkapan atau OTT terhadap anggota legislatif. Tetapi ada faktor lain yang membuat persepsi itu tetap melekat pada benak publik. Salah satunya faktor utama yang membuat DPR dianggap sebagai lembaga terkorup, karena lembaga legislatif ini dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas lemahnya penegakan hukum terkait korupsi melalui revisi UU KPK.  "Revisi UU KPK masih dianggap sebagai cara pelaku atau pembela koruptor mengamankan diri dan tindakan korupsi mereka," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/11/2020/formappi-uu-cipta-kerja-sarat-kepentingan-politik-dan-pesanan-sponsor/">Formappi: UU Cipta Kerja Sarat Kepentingan Politik dan Pesanan Sponsor</a></li> </ul> Oleh sebab itu, kalau belakangan tak terdengar adanya anggota DPR yang tertangkap karena korupsi, itu bisa jadi bukan karena praktik korupsi tak lagi dilakukan oleh DPR. "Tetapi lebih karena lembaga yang melakukan penindakan terhadap korupsi sudah dibuat tak berdaya oleh DPR melalui revisi UU KPK," ungkapnya.  "Maka tak mengherankan jika DPR dianggap sebagai lembaga terkorup karena biang pelemahan penegakan korupsi muncul dari DPR," tambahnya.  Alasan lain, yang menurutnya membuat DPR tetap melekat sebagai lembaga yang dianggap korup adalah karena tak ada perubahan signifikan dalam tata kelola DPR menjadi lebih transparan dan akuntabel.  "Proses pembuatan kebijakan seperti pembahasan anggaran bahkan pembuatan UU cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan partisipasi publik dan juga tanpa pertanggungjawaban kepada publik," ungkapnya.  Kemudian, proses pembahasan anggaran yang tertutup selalu terkait erat dengan potensi penyimpangan anggaran yang melibatkan DPR. Karenanya semakin DPR tertutup dalam melakukan pembicaraan kebijakan-kebijakan terkait anggaran.  "Sudah jelas mereka makin dianggap sedang melakukan kongkalingkong untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok," tuturnya.  Termasuk, dengan program-program e-parlemen, atau parlemen modern yang selalu digaungkan pimpinan DPR agar dianggap sebagai lembaga terbuka. "Tetapi faktanya itu semua hanya proyek saja. karena tidak ada budaya keterbukaan yang serius yang muncul di DPR," tuturnya.  Diketahui, hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 oleh Transparency International Indonesia (TII) menyatakan DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia. Ada 51 persen responden berpendapat demikian. TII menuturkan temuan tersebut sejalan dengan tren di Asia, di mana parlemen menjadi institusi publik yang paling korup.  Selain DPR, pihak yang dianggap korup berdasarkan survei yakni pejabat pemerintah daerah dengan persentase 48 persen, pejabat pemerintahan 45 persen, polisi 33 persen, pebisnis 25 persen, hakim/pengadilan 24 persen. Kemudian Presiden/menteri 20 persen, LSM 19 persen, bankir 17 persen, TNI 8 persen dan pemuka agama 7 persen.  Survei GCB 2020 di Indonesia ini berdasarkan wawancara melalui telepon dengan menggunakan metode Random Digital Dialing (RDD) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel dengan margin of error +/- 3.1 persen.  Survei melibatkan 1.000 responden rumah tangga, usia di atas 18 tahun dengan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi yang beragam. Ada pun periode pengambilan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020.

DPR Dianggap Lembaga Terkorup, Formappi: e-Parlemen Cuman Proyek Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_PRESKON-OTT-KUDUS_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). KPK" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang senilai Rp170 juta hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019 saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang diluncurkan Transparency International Indonesia (TII), menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dari 17 negara Asia mengenai tingkat suap layanan publik. Indonesia berada pada persentase 30 persen berada di bawah India 39 persen dan Kamboja 37 persen terkait suap pada pelayanan publik.  "Tingkat suap di Indonesia tertinggi ketiga dari 17 negara Asia yang disurvei," kata peneliti TII Alvin Nicol, Kamis (3/12).  Alvin menjelaskan, pengalaman suap masyarakat paling tinggi terjadi pada layanan kepolisian dengan persentase 41 persen. Menurutnya hal ini jauh di atas rata-rata Asia dengan persentase 23 persen.  Suap pada layanan kepolisian tahun ini meningkat dibandingkan data GCB 2017 dengan 25 persen. Selain di kepolisian, pengalaman suap untuk layanan di Sekolah dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga naik dibandingkan dengan GCB 2017.  "Pengalaman suap untuk layanan di Kepolisian, Dukcapil dan Sekolah kembali dibandingkan GCB 2017," ujar Alvin.  Bahkan dalam survei, masyoritas warga berusia muda mengaku pernah melakukan suap dalam satu tahun terakhir, tercatat pada usia 18-24 terhitung 45 persen dan 25-34 tercatat 30 persen. Hal ini pun jauh di atas rata-rata angka Asia, masing-masing hanya 22 persen dan 19 persen.  "Rumah sakit/Puskesmas merupakan layanan dengan suap terendah hanya 19 persen," beber Alvin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/12/2020/edhy-prabowo-akui-belanja-berbagai-barang-mewah-saat-di-amerika/">Edhy Prabowo Akui Belanja Berbagai Barang Mewah Saat di Amerika</a>  Terpisah, Managing Partner VISI INTEGRITAS Law Office, Febri Diansyah, mempertanyakan tingginya angka suap di Indonesia yang mencapai 30 persen atau berada urutan ketiga pada negara-negara di Asia.  "Tingkat Suap Indonesia dengan angka 30 persen dalam layanan publik di Indonesia, ini menimbulkan pertanyaan yang serius tentang efektifitas pencegahan korupsi yang telah dilakukan pada pelayanan publik," ucap Febri.  Oleh karena itu, mantan juru bicara KPK ini meminta Pemerintah harus menangani lebih serius untuk menangani angka korupsi di Indonesia.  "Upaya yang lebih serius membersihkan korupsi di pelayanan publik sangat dibutuhkan," pinta Febri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HHWGSRzudo4

Tingkat Suap di Indonesia Tertinggi Ketiga Diantara 17 Negara Asia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#transparency international indonesia

Berita Terkini