<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/transmigrabn-1442421032.jpg" alt="99 transmigran asal Jateng yang menjadi korban terdampak bencana alam di Aceh dipulangkan ke daerah asal masing-masing. (DPP Perempuan Bangsa)" width="100%">
<figcaption>99 transmigran asal Jateng yang menjadi korban terdampak bencana alam di Aceh dipulangkan ke daerah asal masing-masing. (DPP Perempuan Bangsa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak kurang dari 99 korban bencana alam di Aceh menyampaikan aspirasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Sebagai transmigran asal Jawa, mereka memohon untuk dipulangkan kembali ke daerah asal pasca banjir bandang menerjang Aceh hingga porak-poranda. Aspirasi tersebut langsung didengar.&nbsp; Pada Sabtu (20/12), 99 transmigran tersebut sudah mendarat di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim). Menko Muhaimin memfasilitasi mereka untuk kembali ke daerah asal masing-masing. Politisi yang akrab dipanggil Cak Imin tersebut mengambil langkah cepat setelah dirinya melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Kedatangan puluhan korban terdampak bencana itu disambut langsung oleh Sekjen DPP Perempuan Bangsa Nur Nadlifah dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Nunung Nuryartono. Keduanya hadir secara langsung untuk mewakili Cak Imin. Kepada awak media, Nadlifah menyampaikan rasa syukur karena puluhan warga itu tiba dengan selamat. &rdquo;Saya hadir di sini mewakili Gus Ketum (Cak Imin). Beliau sebenarnya ingin langsung menyambut bapak dan ibu semua, namun berbarengan dengan kegiatan lain di Jawa Timur. Gus Ketum menitipkan salam, dan alhamdulillah kita bersyukur bapak dan ibu semua tiba dengan selamat dan dalam keadaan sehat,&rdquo; terang dia. Kepada Nadlifah, Cak Imin yang juga ketua umum (ketum) PKB menitipkan salam. Menurut dia, langkah cepat diambil agar puluhan warga korban terdampak bencana di Aceh dapat segera bertemu dengan keluarga di daerah asal masing-masing. Karena itu, dari Bandara Halim, mereka langsung dibawa pulang menggunakan 4 bus yang sudah disiapkan.&nbsp; Para transmigran tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Tengah (Jateng). Rinciannya sebanyak 54 orang asal Cilacap, 41 orang asal Brebes; Pemalang; dan Pekalongan, serta 4 orang asal Kebumen dan Grobogan. Dia berharap, puluhan warga tersebut segera tiba di kampung halaman masing-masing dan kembali berkumpul dengan keluarga. &rdquo;Gus Ketum menyiapkan armada bus untuk mengantar bapak ibu semua bisa pulang dengan aman dan nyaman. Diantar langsung hingga ke daerah dan kediaman masing-masing,&rdquo; kata dia.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Nunung Nuryartono mengungkapkan bahwa kehadiran pemerintah dalam proses pemulangan 99 transmigran itu menjadi bukti komitmen negara untuk hadir dan memberikan perlindungan serta pendampingan bagi warga terdampak bencana. &rdquo;Fasilitasi ini adalah bentuk komitmen negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan para korban bencana tidak dibiarkan menghadapi dampak musibah sendirian. Negara hadir untuk melindungi, mendampingi, dan memastikan hak-hak warga terpenuhi, termasuk dalam proses pemulangan mereka ke daerah asal,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Muhaimin Iskandar memfasilitasi pemulangan 99 korban bencana alam dari Aceh ke daerah asal mereka.

Cak Imin Pulangkan 99 Transmigran Korban Bencana Alam di Aceh Kembali ke Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/ahy-menko-infrastruktur-879376812.jpg" alt="Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono. (Dok. Kementerian ATR/BPN)" width="100%">
<figcaption>Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono. (Dok. Kementerian ATR/BPN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah lebih dari dua dekade menempati tanah tanpa kepastian hukum, status tanah 642 Kepala Keluarga (KK) transmigran di Kabupaten Sukabumi akhirnya jelas. Mereka menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) dari pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebanyak 1.120 sertipikat diserahkan ke transmigran oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan didampingi Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, Selasa (18/6). &ldquo;Tanpa kepastian hukum, tanah bisa menjadi beban. Tapi, dengan sertifikat, tanah berubah menjadi kekuatan. Ini pengakuan negara dalam bentuk dokumen hukum yang sah. Selamat kepada para penerima. Terima kasih kepada Pemda Sukabumi dan Kementerian Transmigrasi atas kolaborasinya,&rdquo; tambah Wamen Ossy dalam sambutannya dalam acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta. Para penerima sertifikat merupakan transmigran yang telah tinggal sejak 2001 di empat wilayah transmigrasi, yaitu Cimanggu, Cikopeng, Gunung Gedongan, dan Puncak Gembor. Transmigran itu berasal dari berbagai daerah, termasuk Aceh dan Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Menteri AHY menekankan bahwa kepemilikan SHM tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses masyarakat ke berbagai peluang ekonomi. &ldquo;Tanah yang sah bisa dimanfaatkan sebagai agunan ke perbankan dan menjadi modal usaha yang produktif,&rdquo; tuturnya. Sejalan dengan upaya mendaftarkan tanah di Indonesia, pada momen ini Menko IPK juga meluncurkan program unggulan inisiasi Kementerian Transmigrasi, yakni Trans Tuntas (Tuntas Lahan, Tuntas Harapan). Selaku Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, menjelaskan bahwa Trans Tuntas dirancang untuk menyelesaikan persoalan lama dalam program transmigrasi. &ldquo;Ada puluhan ribu bahkan lebih dari 100 ribu sertifikat yang belum diserahkan. Kami mengalokasikan anggaran untuk membantu proses pengukuran dan penerbitan SHM ini bersama ATR/BPN,&rdquo; ungkapnya. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman berharap, penyerahan SHM ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan agraria, memperkuat ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan transmigran yang telah puluhan tahun berjuang membangun kehidupan di daerah baru. (idr)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyerahkan 1.120 sertipikat tanah kepada transmigran di Sukabumi.

Pemerintah Serahkan 1.120 Sertipikat Tanah untuk Transmigran di Sukabumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/transmigrasi-2841373522.jpg" alt="Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Hilmi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Hilmi/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memasang target pengiriman transmigran yang besar. Selama lima tahun ke depan, dia berharap bisa mengirim sampai 100 ribu transmigran. Dia menegaskan harus ada perbaikan kesejahteraan bagi para transmigran tersebut. Target pengiriman transmigran itu disampaikan Ifitah usai bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta kemarin (16/17). Iftitah mengatakan Kementan adalah mitra strategis program transmigrasi. Nantinya pengiriman atau penempatan transmigran, didekatkan dengan lahan atau sawah program swasembada pangan. "Kebutuhannya dalam lima tahun ke depan 100 ribu orang (transmigran)," kata Iftitah. Skema teknisnya adalah Kementerian Transmigrasi menyiapkan transmigran dan huniannya. Sedangkan Kementan terkait dengan lahan garapan beserta alat atau perlengkapan tanamnya. Iftitah mengatakan, program transmigrasi orientasinya adalah pembuatan kawasan. Jadi, bukan urusan ekonomi semata. Tetapi juga peradaban. "Membawa transformasi transmigrasi. Tidak hanya memindahkan kemiskinan dari daerah asal, ke tempat baru," tuturnya. Dengan mendekatkan lokasi tinggal transmigran ke lahan garapan, diharapkan mereka lebih produktif. Apalagi didukung dengan peralatan pertanian yang nantinya disiapkan oleh Kementan. Sementara itu Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, para transmigran di sektor pertanian itu menjadi bagian dari program swasembada pangan pemerintah. Sehingga akan ditargetkan mendapatkan penghasilan minimal Rp 10 juta per bulan. "Ini penghasilan, bukan gaji," kata Amran. Program pengiriman transmigran diantaranya di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Lebih lanjut, Mentrans Iftitah mengemukakan bahwa kolaborasi dengan Kementan itu akan dimulai pada Januari 2025. Di antaranya dengan pembentukan working group antara Kementan dan Kementrans sebagai langkah awal untuk merancang implementasi secara efektif. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan pemerintah dan berbagai pihak dapat saling bahu-membahu untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amran mengungkapkan bahwa lahan yang dikelola sejalan dengan lahan yang dibangun dalam program optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah. Dengan fokus utama pada komoditas padi. "Kita siapkan 3 juta hektare. Fokus utamanya pada padi, kemudian hortikultura dan perkebunan," jelasnya.

Iftitah mengatakan, program transmigrasi orientasinya adalah pembuatan kawasan. Jadi, bukan urusan ekonomi semata.

Kementerian Transmigrasi Kirim 100 Ribu Transmigran, Targetkan Berpenghasilan Minimal Rp 10 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/13_janji-3425872027.png" alt="Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure> CALON presiden (capres) Ganjar Pranowo disambut baik dan antusias oleh ribuan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Senin (6/11). Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut datang pada acara silaturahmi yang bertajuk "Ganjar Tilik Sedulur" di Alun-Alun Desa Beju Mulyo. Warga mengaku senang dengan kedatangan Ganjar. Salah satunya Kiswo yang merupakan warga Jawa Tengah yang ikut program transmigran sejak 1982. "Senang Pak Ganjar ke sini. Sekarang menuju Pemilu 2024 dan itu presiden pilihan saya, biar Indonesia lebih maju lagi," ujarnya. Menurut Kiswo, Ganjar orangnya cerdas dan terbukti kepemimpinannya di Jawa Tengah membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, Ganjar juga tokoh nasional yang merakyat. "Pak Ganjar orangnya enak, baik, cerdas, dan merakyat. Sama-sama orang Jawa kita. Di sini juga mayoritas Jawa," ungkap pria yang berjualan di alun-alun desa tersebut. ganjar Bahagia juga dirasakan Rahayu Ningsing saat bertemu Ganjar. Dia berharap kehadiran Ganjar mampu membawa kemajuan desanya, terutama di sektor UMKM. "Pak Ganjar bagus dalam mengembangkan UMKM. Semoga UMKM di sini juga bisa maju," paparnya. Tokoh masyarakat Desa Beji Mulyo Siramidin menambahkan, warga sangat senang bisa dikunjungi Ganjar Pranowo. Bagi dia, Ganjar seperti keluarga sendiri. "Ya seperti kedatangan saudara dari kampung di Jawa," ungkapnya. Kepala Desa Bukit Jaya Jauhari dalam sambutannya mengaku tidak menyangka jika Ganjar mau berkunjung ke desanya. Bahkan, dia mengumpamakan seperti mimpi. "Ngimpi opo sampe Pak Ganjar mau datang ke sini," tuturnya. Dia menceritakan bahwa desanya banyak meraih penghargaan di tingkat nasional. Di antaranya juara dua keterbukaan informasi publik, juara dua perpustakaan desa, dan proklim peringkat ke-17 pratama. "Alhamdulillah, desa ini berprestasi di tingkat nasional," bangganya. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengapresiasi prestasi yang diraih Desa Bukit Jaya. Hal itu mampu menjadi inspirasi desa-desa di daerah lain untuk berpikir maju. "Di sini seperti pulang kampung, desanya inspiratif dan bisa menggerakkan masyarakat, sehingga semua orang memberikan dukungan yang bagus, akhirnya dapat banyak prestasi," kata Ganjar. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berdiskusi dengan warga. Ada beberapa masukan, di antaranya soal nasib dan kesejahteraan guru. "Saya sangat setuju itu sehingga nasib guru juga baik. Prestasinya juga baik, anaknya punya karakter, punya ilmu," ujar Ganjar. Di samping itu, ada anak berbakat atau atlet daerah yang perlu diperhatikan. "Bagaimana agar atlet-atlet di daerah ini bisa naik kelas dari kampung, provinsi, dan nasional. Ternyata mereka butuh akses agar bisa masuk. Kita akan carikan jalan, entah bisa lewat KONI, kementerian, apakah lewat dinas," pungkasnya. (als/c17/wir)

CALON presiden (capres) Ganjar Pranowo disambut baik dan antusias oleh ribuan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel.

Ganjar Temui Warga Transmigran di Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/25/IMG-20230624-WA0023_copy_800x492-2587527572.jpg" alt="Area Titik Nol IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Area Titik Nol IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Jogjakarta membantah informasi yang beredar terkait rencana pengiriman 6.000 transmigran ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Kepala Bidang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DI Jogjakarta Elly Supriyanti menjelaskan, 6.823 jiwa dimaksud adalah akumulasi peserta program transmigrasi Jogjakarta sejak 2008 hingga 2022. &rdquo;Itu sebenarnya yang sudah ditempatkan selama 15 tahun terakhir dan bukan hanya di Kalimantan,&rdquo; kata Elly seperti dilansir dari Antara. Menurut Elly, pemerintah pusat memiliki wacana untuk mengembangkan ketahanan pangan melalui program transmigrasi di kawasan penyangga IKN Nusantara. &rdquo;Jadi wacana itu di kawasan penyangga IKN, bukan di IKN-nya,&rdquo; ucap Elly Supriyanti. Apabila wacana tersebut pada akhirnya direalisasikan pemerintah pusat, menurut dia, Pemda Jogjakarta siap mendukung dengan menyiapkan SDM calon transmigran sesuai alokasi yang ditentukan demi mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Disnakertrans Jogjakarta pun telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kesiapan calon transmigran baru ke berbagai daerah. &rdquo;Soal alokasi penempatan Jogjakarta dapat berapa KK (kepala keluarga) itu kan kebijakan pusat,&rdquo; tutur Elly Supriyanti. Elly menyebutkan, pada 2023 Jogjakarta hanya mendapat alokasi transmigrasi sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dengan penempatan paling banyak di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Belum ada yang di kawasan penyangga IKN. &rdquo;Pada 2022 kita mendapat alokasi 51 KK dan sekarang menjadi 20 KK,&rdquo; terang Elly Supriyanti. Jumlah alokasi transmigrasi reguler untuk Jogjakarta, disebutkan Elly, mengalami tren penurunan setiap tahun. Berdasar data animo yang mendaftar di kabupaten/kota pada tahun ini telah tercatat sebanyak 311 KK. &rdquo;Sejauh ini paling banyak yang mendaftar dari Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman,&rdquo; tutur Elly Supriyanti. Dia menambahkan, Jogjakarta telah berperan serta dalam program transmigrasi lebih dari lima dasawarsa dengan daerah penempatan cukup beragam di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Dia menilai, pengalaman dan keterampilan memadai di bidang pertanian menjadi salah satu modal masyarakat Jogjakarta sukses sebagai transmigran. Selain bidang pertanian, setiap calon transmigran juga dibekali kompetensi di bidang perkebunan, kewirausahaan, dan keterampilan lain, termasuk kemampuan beradaptasi dengan sesama transmigran, lingkungan baru, serta penduduk asli di wilayah tujuan. &rdquo;Mereka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan kebiasaan-kebiasaan dan adat yang baru, serta bersikap toleran,&rdquo; ujar Elly Supriyanti.

Disnakertrans Daerah Istimewa Jogjakarta bantah informasi yang beredar terkait rencana pengiriman 6.000 transmigran ke Ibu Kota Negara (IKN)

Pemprov Daerah Istimewa Jogjakarta Bantah Informasi Rencana Kirim 6.000 Transmigran ke IKN Nusantara

Transmigran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Transmigran

Berita Terkini

Cak Imin Pulangkan 99 Transmigran Korban Bencana Alam di Aceh Kembali ke Jawa

Pemerintah Serahkan 1.120 Sertipikat Tanah untuk Transmigran di Sukabumi

Kementerian Transmigrasi Kirim 100 Ribu Transmigran, Targetkan Berpenghasilan Minimal Rp 10 Juta per Bulan

Ganjar Temui Warga Transmigran di Sumsel

Pemprov Daerah Istimewa Jogjakarta Bantah Informasi Rencana Kirim 6.000 Transmigran ke IKN Nusantara

Download Aplikasi JawaPos.com