<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/semesta-1801436996.png" alt="MENYATU STASIUN KA: Kawasan hunian vertikal Samesta Mahata Margonda Depok saat diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 April 2023." width="100%">
<figcaption>MENYATU STASIUN KA: Kawasan hunian vertikal Samesta Mahata Margonda Depok saat diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 April 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 jumlah backlog kepemilikan hunian di Indonesia mencapai 12,7 juta rumah. Di wilayah DKI Jakarta, misalnya, hanya 35 persen rumah tangga yang memiliki hunian yang layak, dan 37,71 persen menyewa/kontrak tempat tinggal. Pemerintah melalui Kementerian BUMN tidak tutup mata akan permasalahan yang terjadi. Pembangunan kawasan hunian transit oriented development (TOD) yang digagas Menteri BUMN Erick Thohir dianggap bisa menjawab pemenuhan kebutuhan hunian yang terintegrasi dengan transportasi umum di tengah kota. Salah satu proyek percontohan TOD milik BUMN adalah Samesta Mahata Margonda Depok yang telah selesai dibangun oleh Perum Perumnas. Proyek hunian TOD ini menawarkan one-stop solution terhadap berbagai permasalahan mulai dari kebutuhan hunian hingga kemacetan. &ldquo;Masalah hunian yang disinergikan dengan transportasi umum bisa menjadi solusi untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi agar kemacetan bisa dikurangi,&rdquo; ujar Erick Thohir. Dia juga menyebut hunian TOD ini memiliki persentase minat yang cukup tinggi, bahkan saat peresmian Hunian Milenial untuk Indonesia di Pondok Cina Depok pada 13 April 2023 lalu bersama Presiden Jokowi, sebanyak 65 persen dari unit yang tersedia di Samesta Mahata Margonda sudah laku. Selain di Depok, hunian Perumnas pun tersebar di lokasi Serpong Tangerang Selatan, Tanjung Barat dan Cengkareng Jakarta, Karawang, Dramaga dan Parung Panjang Bogor. &ldquo;Selain di Pondok Cina, Perumnas memiliki dua proyek vertikal lain yang terintegrasi langsung dengan stasiun, yaitu Samesta Mahata Serpong yang terkoneksi langsung dengan stasiun Rawa Buntu dan Samesta Mahata Tanjung Barat yang terintegrasi dengan stasiun Tanjung Bara,&rdquo; ucap Dirut Perumnas Budi Saddewa Soediro. Kedua proyek TOD tersebut hingga saat ini sedang dalam proses pembangunan, dimana berdasarkan paparan Dirut Perumnas, progres fisik pembangunan Samesta Mahata Tanjung Barat sudah mencapai 80 persen dan Samesta Mahata Serpong mencapai 76 persen. Tidak hanya hunian vertikal, Perumnas juga memiliki hunian tapak yang terintegrasi dengan transportasi KRL Jabodetabek di Samesta Parayasa, Bogor. Hunian strategis di barat Serpong ini akan menghadirkan stasiun baru Parayasa yang berada di dalam kawasan perumahan tersebut. &ldquo;Perumnas bertekad untuk menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia, pembangunan proyek-proyek TOD ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pengurangan angka backlog di Indonesia sekaligus menjadi benchmark pembangunan hunian terintegrasi transportasi di kota-kota lain&rdquo;, ucap Budi. Senior Associate Director Colliers Indonesia, Ferry Salanto mengatakan bahwa hunian berkonsep TOD makin diminati di tengah persoalan kenaikan harga BBM dan pajak kendaraan bermotor, pembatasan plat ganjil/genap dan rencana penerapan ERP di beberapa jalan. &ldquo;Peluang hunian TOD di DKI Jakarta menjelaskan bagaimana pengembangkan konsep TOD didorong oleh tren pembangunan sarana transportasi massal,&rdquo; jelas Ferry. Pengamat properti sekaligus Excecutive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda juga sepakat hunian TOD perlu terus dikembangkan. Pasalnya, harga tanah yang terus meningkat, sehingga pemerintah serta tanah-tanah BUMN harus diamankan dan dibangun TOD. &ldquo;Diperlukan terobosan dalam hal penyediaan hunian yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya seperti pengembangan TOD yang dipelopori Perum Perumnas,&rdquo; pungkasnya.

Salah satu proyek percontohan TOD milik BUMN adalah Samesta Mahata Margonda Depok yang telah selesai dibangun oleh Perum Perumnas.

Harga Tanah Makin Mahal, BUMN Kebut Tujuh Proyek TOD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230222-presiden-tinjau-tol-ikn-01.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan wujud pembangunan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) sesungguhnya. Dengan TOD memudahkan mobilitas masyarakat dari hunian ke tempat kerja.  ”Kalau ada yang menyampaikan bahwa IKN adalah TOD yang sesungguhnya, hal itu memang benar adanya. Ini harus kita bangun dan wujudkan secara terarah,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto seperti dilansir dari Antara.  Iwan menambahkan, salah satu key performance indicator (KPI) dari pembangunan IKN adalah masyarakat bisa 10 menit berjalan kaki dari hunian ke area perkantoran dan publik. ”Caranya adalah dengan melakukan penataan ruang IKN itu dengan orientasi konsep TOD,” ujar Iwan Suprijanto.  Menurut Iwan, IKN menjadi solusi karena pemindahan IKN ke Kalimantan Timur harus dimulai dengan pembangunan konsep baru. Hal itu supaya tidak terjadi masalah-masalah di kemudian hari.  ”Ini bertujuan supaya bagaimana konsep pembangunan IKN sudah bisa mengakomodir konsep TOD tersebut,” tutur Iwan Suprijanto.  Sebelumnya, konsultan properti Knight Frank Indonesia mengungkapkan, proyek pembangunan hunian vertikal yang terintegrasi di IKN Nusantara dapat menjadi arahan untuk membangun kota secara terpadu (compact city) bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia.  Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan, tujuan akhir dari pembangunan kota terpadu adalah efisiensi dari kota tersebut. Sehingga, mobilitas dapat dikendalikan, di mana ruang-ruang yang terintegrasi antara fungsi permukiman dengan komersial serta fungsi-fungsi pendukung.  ”Konsep pembangunan perumahan di IKN mengikuti rencana fungsi tata ruang yang meliputi kawasan fungsi campuran (mixed-used) dan heterogenitas demografi di IKN Nusantara,” terang Syarifah Syaukat.  Dia menambahkan, kawasan fungsi campuran mengacu pada penciptaan berbagai kegiatan dan fungsi dalam satu area lingkungan binaan (built environment). Heterogenitas demografi mengacu pada penciptaan percampuran penduduk berdasar karakteristik, seperti usia, pekerjaan, pendapatan, etnis, dan ras.

Kementerian PUPR Sebut IKN Wujud Konsep Pembangunan TOD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/terminal-joyoboyo-1.jpg" alt="DILARANG NGETEM DI LUAR TERMINAL: Angkot dan Suroboyo Bus keluar dari TIJ. Hari pertama uji coba banyak penumpang yang tak tahu bila harus naik angkot dari dalam terminal. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DILARANG NGETEM DI LUAR TERMINAL: Angkot dan Suroboyo Bus keluar dari TIJ. Hari pertama uji coba banyak penumpang yang tak tahu bila harus naik angkot dari dalam terminal. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembenahan sistem transportasi tidak bisa hanya menjalankan satu perubahan moda. Persiapan harus dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu. Pakar transportasi menyebut pengembangan sistem transportasi massal harus dilakukan sepaket agar fungsinya bisa segera dirasakan masyarakat.  Pakar transportasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Putu Rudy Setiawan mengatakan, ada beberapa alasan transportasi berbasis rel sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga.  Salah satunya, transportasi itu sudah memiliki jalur sendiri sehingga fungsinya sebagai moda perpindahan tempat lebih efisien. Di satu sisi, kapasitas angkutan itu juga besar, sekali jalan bisa mengangkut puluhan hingga ratusan orang.  ’’Transportasi berbasis rel lebih efisien daripada jalan. Walaupun moda ini menggunakan satu trek yang tidak berpindah. Namun, itu sudah diatasi dengan adanya double track, sekali jalan bisa dua arah,’’ katanya.  Namun, kereta api tidak bisa berhenti di sembarang titik. Karena itu, butuh moda lain untuk masyarakat bisa berpindah menuju lokasi tujuan mereka. Hal tersebut bisa diatasi dengan penyediaan feeder.  ’’Pembangunan transportasi perlu memperhatikan konsep transit oriented development (TOD) juga. Pemilihan titik penumpang memperhatikan bangkitan ekonomi yang ada di sana. Dengan begitu, load factor kendaraan bisa terpenuhi,’’ ucapnya.  Saat ini sudah ada Suroboyo Bus dan Trans Semanggi. Namun, fungsinya belum maksimal karena waktu tempuhnya lama. Putu menyebut permasalahan itu justru membuat masyarakat memandang transportasi massal tidak efisien dan tidak sesuai kebutuhan mereka.  ’’Solusinya, harus ada jalur khusus untuk moda transportasi ini. Percuma bila naik bus, ternyata juga harus mengantre macet di jalan. Waktu tempuh singkat yang diharapkan malah tidak terpenuhi,’’ jelasnya.  Kepala Dinas Perhubungan Tundjung Iswandaru mengatakan, saat ini sudah ada beberapa skenario terkait transportasi yang berkelanjutan dan saling menyambung di Surabaya. Termasuk light rail transit atau lintas rel terpadu (LRT).  Berdasar konsep transportasi jangka panjang, LRT akan melewati Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ). Tundjung menuturkan, di bagian lantai atas terminal telah disiapkan khusus untuk LRT. Dia mengakui, biaya untuk investasi LRT tidak murah.  ’’Biaya investasi dan subsidi perlu dipikirkan supaya proyek transportasi berkesinambungan tidak berhenti,” tuturnya.  Selain mempersiapkan halte sebidang untuk menunjang transportasi terintegrasi dengan kota tetangga, Tundjung menyampaikan bahwa pihaknya juga bakal menyediakan feeder. Ada 36 feeder yang disiapkan tahun ini. Dia mengklaim bahwa seluruh kebutuhan feeder sudah terpenuhi. Mulai armada hingga sopir. Semua feeder mengoptimalkan lin.  Wajah lin yang digunakan sebagai feeder akan diubah. Salah satu perubahannya, ada pendingin ruangan di dalam feeder. ’’Supaya lebih nyaman. Untuk biaya, nanti dibicarakan lebih detail,” imbuh Tundjung.  Selain feeder yang siap mengaspal, rencananya metropolis mendapatkan tambahan jenis transportasi lain. Yaitu, bus listrik.  MENDAMBAKAN TRANSPORTASI PUBLIK YANG EFISIEN  - Light rail transit (LRT) beroperasi di dalam Kota Surabaya.  - Autonomous rail rapid transit (ART) beroperasi antardaerah di sekitar Surabaya. Rutenya menghubungkan Pelabuhan Kamal–Stasiun Bangkalan–Stasiun Surabaya Pasar Turi.  - Komuter akan menambah rute dan jam perjalanan setelah double track rampung.  Rencana Transportasi Surabaya Raya  Rute Trans Jatim: Sidoarjo–Surabaya (exit Tol Romokalisari)–Gresik  Rute Trans Semanggi Suroboyo: Lidah Kulon–Karang Menjangan–ITS (PP)  Rute Suroboyo Bus: Terminal Purabaya–Rajawali (PP), MERR–Kenjeran Park (PP)  Kereta komuter: Surabaya–Sidoarjo–Pasuruan (Bangil), Surabaya–Sidoarjo, Sidoarjo–Surabaya–Gresik (Indro)

Terminal Joyoboyo Disiapkan untuk Light Rail Transit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Serpong-Garden-.jpg" alt="Hunian berkonsep transit oriented development (TOD) yangd ekat dengan sarana transportasi publik jadi pilihan konsumen karena bisa mengatasi masalah kemacetan yang banyak dialami masyarakat kota besar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Hunian berkonsep transit oriented development (TOD) yangd ekat dengan sarana transportasi publik jadi pilihan konsumen karena bisa mengatasi masalah kemacetan yang banyak dialami masyarakat kota besar. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan pengembang yang gencar mengembangkan konsep kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta, PT Adhi Commuter Properti (ADCP) berencana untuk menerbitkan surat utang sebesar Rp 500 miliar. Hal ini dilakukan seiring kawasan TOD yang sudah diincar banyak orang sebagai tempat tinggal yang ideal.  “Dana hasil Penawaran Umum Obligasi I Adhi Commuter Properti tersebut akan dipakai untuk belanja menambah land bank dan pendanaan sejumlah proyek,” kata Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti, Rizkan Firman dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/4) kemarin.  Rizkan mengatakan, rencana aksi korporasi tersebut muncul seiring mulai meredanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2021 ini. Sehingga, perseroan memperkirakan pasar akan kembali normal mulai tahun ini.  “ADCP pun sudah mencanangkan proyeksi bisnis untuk lima tahun ke depan dengan pertumbuhan yang sangat signifikan untuk segmen usaha high rise, landed housing, dan commercial area,” tuturnya.  Dalam lima tahun ke depan tersebut, lanjutnya, pihaknya akan melakukan serah terima pada hampir seluruh Tower 1 dan Tower 2 dari proyek-proyek yang berjalan di tahun 2020-2021. “Perseroan optimistis akan meraih pertumbuhan marketing sales dalam lima tahun ke depan akan melaju tumbuh sebesar 59,4 persen,” imbuhnya.  Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM ADCP Mochammad Yusuf mengungkapkan, terdapat dua seri surat utang yang ditawarkan, yakni seri A dan seri B. Adapun masa tenor kupon obligasi tersebut, untuk seri A dengan masa 1 tahun dan seri B dengan masa 3 tahun.  "Dengan tenor seri A 9,5 persen sampai 10 persen, kemudian yang tiga tahun rangenya 10,5 persen sampai 11 persen," ucapnya.  Yusuf menambahkan, untuk keperluan akuisisi lahan, perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan pinjaman dana ke perbankan. Oleh karena itu, agar tidak menghambat proses tersebut, ADCP memutuskan untuk mencara dana dari penerbitkan surat utang atau obligasi.  PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan rating idBBB (Triple B) untuk obligasi yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tersebut.  PT Sucor Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi memperkirakan jadwal penawaran umum obligasi PT Adhi Commuter Properti yaitu pada 14 April adalah pemberian ijin publikasi prospektus ringkas dari OJK, 15 - 26 April proses bookbuilding, dan 7 Mei 2021 mendapat pernyataan efektif dari OJK.  Sementara penawaran umum diperkirakan dilaksanakan pada 11 dan 17 Mei 2021, 18 Mei penjatahan, 20 Mei distribusi obligasi, dan 21 Mei pencatatan obligasi di BEI.

Adhi Commuter Properti Akan Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/modernland.jpg" alt="Gerbang Modernland Cilejit yang langsung terhubung dengan stasiun kereta kommuter. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gerbang Modernland Cilejit yang langsung terhubung dengan stasiun kereta kommuter. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Modernland Realty Tbk menawarkan hunian skala kota dengan konsep TOD (Transit Oriented Development) di barat Jakarta, tepatnya di dekat Stasiun Kereta Cilejit, Tangerang. Perumahan Modern Cilejit yang dikembangkan di atas lahan 1.000 hektare ini bakal dilengkapi sejumlah fasilitas layaknya sebuah kota mandiri.  “Saat kondisi kurang baik seperti saat ini, kami kembangkan strategi agar masyarakat tetap tertarik membeli properti dengan tawaran yang memudahkan dan menguntungkan konsumen ," ujar Helen Hamzah, Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk di Jakarta, Senin (13/4).  Menurutnya, penerapan konsep TOD pada proyek Modernland Cilejit membuat penghuni tidak perlu menghabiskan banyak waktu di jalan. "Dukungan transportasi masal membuat perjalanan dari perumahan menuju tempat beraktivitas menjadi lebih singkat sehingga bisa meningkatkan produktivitas," ucap Helen Hamzah.  Guna menarik calon konsumen, PT Modernland Realty Tbk. memberikan promo menarik berupa, setiap pembelian hunian di Modernland Cilejit, pembeli akan mendapatkan subsidi bunga hingga Rp 17 jutaan dan akan diberikan suku bunga fix 4,45% selama 2 tahun pertama. Untuk mewujudkan itu, PT Modernland Realty Tbk telah menjalin kerjasama dengan Bank CIMB Niaga, Bank BTN, Bank BNI, dan SFK Multifinance.  “It's Time to Buy. Selain ada ada subsidi suku bunga, harga properti Modernland Cilejit juga terus meningkat seiring progress pembangunan dan fasilitas yang dibangun,” kata Helen Hamzah.  Modernland Cilejit menawarkan hunian dengan harga yang terjangkau Terdiri atas hunian tipe Rumah Sederhana (RS), hunian tipe Real Estate (RE), Ruko RE &amp; Rumah Usaha (RU). Hunian tipe RS dirangkum dalam 2 cluster yaitu Lintang &amp; Pasai yang ditawarkan dalam beberapa tipe yang dipasarkan seharga mulai dari Rp 186 juta untuk tipe RS.  Selain itu, dalam cluster ini juga dipasarkan Ruko RE seharga Rp 704 juta dan Rumah Usaha seharga Rp 625 juta serta hunian tipe Real Estate (RE) yang dipasarkan seharga mulai dari Rp 308 juta untuk tipe 27/72.  Sebagaimana diketahui, akhir tahun 2019 lalu, Modernland Cilejit sukses memasarkan tahap pertama dan kedua (sold out 100%) dengan penjualan mencapai 2.000 unit. Di awal tahun 2020 ini PT Modernland Realty Tbk. kembali memasarkan tahap ketiga kota baru Modernland Cilejit.  Untuk tahap awal, proyek Modernland Cilejit akan dikembangkan seluas 100 Hektare, yang terdiri dari 40 hektare Hunian berkonsep cluster, Ruko dan Rumah Usaha, sisanya untuk Central Park, Water Park, American Boulevard dan fasilitas lainnya. Hunian yang dikembangkan di tahap awal berupa enam cluster yang terdiri atas hunian Real Estat (RE) dan Rumah Sederhana (RS).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GeGgoXWzpg0  https://www.youtube.com/watch?v=WH8A8Pv8liU  https://www.youtube.com/watch?v=uNgvu6V5vhw

Usung Konsep TOD, Modernland Bangun Hunian Skala Besar di Cilejit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kemacetan-Imbas-Pelebaran-Trotoar-Cikini-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Antrian sejumlah kendaraan bermotor yang tersendak macet disepanjang Jalan Cikini, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Kemacetan terjadi imbas dari pelebaran trotoar cikini yang dilebarkan hingga 3 meter. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Antrian sejumlah kendaraan bermotor yang tersendak macet disepanjang Jalan Cikini, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Kemacetan terjadi imbas dari pelebaran trotoar cikini yang dilebarkan hingga 3 meter. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ibu Kota DKI Jakarta terkenal dengan kemacetan lalu lintasnya yang parah. Dengan begitu, konsep Transit Oriented Development (TOD) merupakan solusi yang efektif untuk Jakarta dengan mengintegrasikan proyek perumahan kepadatan tinggi dengan jaringan transportasi umum kota.  Head of Research and Consultancy Savils Research Anton Sitorus mengatakan bahwa Jakarta sebagai pusat ekonomi di Indonesia banyak menarik orang dari seluruh penjuru negeri. Hal itu pun membuat kota-kota sekitar Jakarta juga mengalami peningkatan.  Sebagai ibu kota Indonesia (kemungkinan sampai 2024, Red), Jakarta juga memegang status sebagai pusat keuangan dan perusahaan utama. Dengan pengakuan seperti itu, kota terus berlanjut menarik orang dari seluruh penjuru negeri.  Bahkan, saat ini jumlah warga di wilayah Jabodetabek ada sekitar 30 juta jiwa. Dengan populasi besar, permintaan perumahan di Jabodetabek pun juga tinggi. "Permintaan tahunan sekitar 100.000 unit per tahun, berasal dari pertumbuhan dan kebutuhan rumah tangga baru," terangnya, Senin (9/12).  Di sisi lain, pertumbuhan pasokan jauh dari yang diharapkan, kelangkaan tanah dan meningkatnya harga dipandang sebagai hambatan utama. Sebagai hasilnya, permintaan pembangunan rumah tetap tumbuh dari waktu ke waktu.  "Kota ini juga dihadang memburuknya kemacetan lalu lintas karena peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang signifikan. Ini yang membuat upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta menjadi lebih sulit dan kompleks," tambahnya.  Berdasarkan data TomTom Traffic Index 2019, Jakarta menempati urutan ke-7 sebagai kota termacet di dunia. Atas hal itu, Bank Dunia melaporkan bahwa kemacetan lalu lintas menelan biaya hampir USD 4 miliar per tahun dan sekitar USD 2,6 miliar terbuang untuk konsumsi bahan bakar di Jakarta.  Untuk mengatasi masalah ini, beberapa pengembang mengembangkan produk, seperti apartemen di kota yang menargetkan keluarga muda dan pekerja yang mencari rumah di dekat tempat kerja mereka. Akan tetapi, kelangkaan lahan dan kenaikan harga tanah telah menghambat pengembang untuk membangun lebih banyak proyek perumahan yang terjangkau di dalam kota.  Dengan kompleksitas dan tantangan seperti itu, Jakarta membutuhkan pendekatan yang lebih baik untuk mengatasi masalah perumahan dan masalah lalu lintas secara efektif. Dalam pandangan kami, pengembangan perumahan masa depan di Jakarta harus diintegrasikan dengan publik jaringan transportasi untuk meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi.  Adanya konsep TOD yang menghubungkan perusahaan perumahan dan komersial dengan jaringan transportasi, membuat orang mudah untuk bergerak di sekitar kota dengan nyaman dan efisien. Pertama adalah TOD tidak memerlukan pengembangan baru, yakni hanya menggunakan hub yang ada seperti stasiun kereta, terminal bus.  "TOD memaksimalkan penggunaan hub transportasi saat ini dengan fungsi yang lebih luas dan lebih vital. Sebagian besar hub transportasi yang ada memiliki luas lahan yang luas untuk menghasilkan pengembangan skala besar. Hub yang ada terletak di area strategis, ini akan memberikan perkembangan yang jauh lebih besar makna," tuturnya.  Pihaknya juga optimis, konsep TOD dapat diadopsi sebagai bagian integral dari perencanaan kota Jakarta dan diimplementasikan secara luas dalam berbagai perkembangan.  "Itu akan berdampak besar pada upaya untuk meringankan masalah lalu lintas Jakarta dan pada saat yang sama, memasok lebih banyak stok perumahan yang berkualitas untuk mengisi simpanan dan mengakomodasi permintaan untuk populasi yang meningkat," tutupnya.

Ibu Kota Padat dan Macet, TOD Bisa Jadi Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Serpong-Garden-.jpg" alt="Hunian berkonsep transit oriented development (TOD) yangd ekat dengan sarana transportasi publik jadi pilihan konsumen karena bisa mengatasi masalah kemacetan yang banyak dialami masyarakat kota besar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Hunian berkonsep transit oriented development (TOD) yangd ekat dengan sarana transportasi publik jadi pilihan konsumen karena bisa mengatasi masalah kemacetan yang banyak dialami masyarakat kota besar. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kemacetan ibu kota dan tingginya harga rumah di sekitar Jabobetabek, mendorong naiknya permintaan hunian apartemen yang mudah diakses dengan transportasi pubik. Menangkap peluang itu, pengembang properti PT Hutama Anugrah Propertindo -perusahaan kolaborasi PT Harapan Inti Persada Indah (HIPI) dan Karya Cipta Group- memulai pembangunan tower ketiga Serpong Ganden Aparement yang berlokasi di kawasan Cisauk – Serpong, Tangerang.  Direktur PT Hutama Anugrah Propertindo Stanislas Hartanto, mengatakan Serpong Garden Apartemen memulai pembangunan tower ketiga menyusul tingginya pemintaan hunian apartemen yang mudah diakses transportasi publik. Pembangunan tower ketiga yang mulai dibangun diharapkan bisa diserahterimakan pada konsumen akhir 2021 atau awal 2022.  “Prosesi ground breaking ini sekaligus menunjukkan bukti komitmen kami kepada konsumen yang telah membeli maupun calon pembeli di proyek Serpong Garden Apartment,” ujar Stanislas Hartanto disela acara peletakan batu pertama pembangunan tower ketiga Serpong Garden Apartemen di Tangerang, Sabtu (02/11).  Mengusung konsep transit oriented development (TOD), Serpong Garden Apartment dikembangkan di atas lahan seluas 2,7 hektare dan terdiri dari 5 tower apartemen dengan total luas bangunan mencapai 171.000 m2. Apartemen yang merangkum sebanyak 5.000-an unit dengan perkiraan total investasi sebesar Rp 1,2 triliun ini dibangun dalam beberapa tahapan dengan masa pengembangan selama lima tahun.  Senada dengan Stanislas Hartanto, Clements Papin Iswara, GM Marketing Serpong Garden Apartment mengatakan, saat ini kawasan apartemen Serpong Garden sudah terintegerasi langsung dengan kawasan Stasiun Commuterline Cisauk dan dihubungkan langsung oleh jembatan Skybridge. Integrasi ini juga memudahkan penghuni menuju ke sentral bisnis di Jakarta, Sudirman, dan CBD dengan waktu tempuh hanya sekitar 45 menit.  “Serpong Garden Apartment merupakan pengembangan berorientasi TOD yang memaksimalkan fasilitas hunian, bisnis dan hiburan yang dapat diakses dengan mudah karena terintegrasi dengan layanan trasnportasi umum stasiun, terminal dan pasar modern,” jelas Clements.  Clements menjelaskan, sebagai tahapan pertama telah dipasarkan tower Cattleya yang merupakan tower pertama dan Bellerosa, tower kedua. Ditawarkan dengan harga awal terendah mulai dari Rp 200 jutaan hingga Rp 300 jutaan, kedua tower ini berhasil terjual hanya dalam waktu singkat.  “Keberhasilan penjualan unit-unit di Serpong Garden Apartment tersebut membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap hunian berkonsep TOD seperti Serpong Garden Apartment sangat tinggi,” imbuh Clements.  Lukas Bong, Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) mengatakan kawasan Serpong tetap menjadi salah satu pilihan para pembeli hunian baik landed maupun apartemen karena pertumbuhan kawasan ini sangat bagus.  Menurut Lukas Bong, minat masyarakat sangat tinggi terhadap hunian di Serpong karena memiliki banyak keunggulan, seperti, wilayahnya yang sangat strategis dan sudah menjelma menjadi urban city.

Banyak Diincar Konsumen, Pengembang Pilih Bangun Apartemen TOD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tarif-normal-mulai-berlaku-senin-tol-jakarta-surabaya-rp-660500_m_.jpg" alt="Tol Trans-Jawa segmen Malang Pandaan. (Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tol Trans-Jawa segmen Malang Pandaan. (Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk menargetkan bisa meraup dana segar dari penjualan aset senilai Rp 500 miliar. Aksi divestasi dilakukan khusus untuk proyek yang sudah selesai atau beroperasi seperti jalan tol.  Direktur Keuangan PT PP Agus Purbianto menyatakan, salah satu proyek yang akan dijual adalah tol Pandaan-Malang, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, serta Pelabuhan Kuala Tanjung.  ''Divestasi kami lakukan untuk aset kami yang kepemilikannya lebih dari 20 persen,'' ujarnya. Di tol Pandaan-Malang, kepemilikan PP mencapai 35 persen. ''Ini mau dioperasikan, mungkin dalam beberapa hari karena sudah selesai. Seksi 1, 2, dan 3, bahkan seksi 4 sudah mau selesai,'' lanjutnya.  Rencananya, kepemilikan saham PP dikurangi hingga tinggal 15 persen atau dijual 20 persen. Jalan tol Pandaan-Malang terdiri atas lima seksi dengan total panjang 38 km. Seksi 1 meliputi Pandaan-Purwodadi sepanjang 15 km, seksi 2 Purwodadi-Lawang (8 km), seksi 3 Lawang-Singosari (7 km), seksi 4 Singosari-Pakis (4 km), dan seksi 5 Pakis-Malang (4 km). Selain itu, PP berencana menjual kepemilikan saham di Pelabuhan Kuala Tanjung. ''Target kami tahun ini sudah terjual. Uangnya bisa digunakan untuk investasi lagi karena capex (capital expenditure) tahun ini Rp 9 triliun,'' terangnya.  Komposisi capex 30 persen didapatkan dari internal dan sisanya, 70 persen, berasal dari pinjaman. Mayoritas belanja modal tersebut masih dikucurkan untuk sektor energi Rp 3,3 triliun dan infrastruktur Rp 2,4 triliun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengusaha-angkutan-logistik-minta-tarif-tol-trans-jawa-diturunkan_c_283375.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tol Trans-Jawa segmen Malang Pandaan. (Galih Cokro/Jawa Pos)  Perseroan saat ini memang membutuhkan banyak dana guna melanjutkan pembangunan sejumlah proyek. Masih ada sekitar 150 jenis proyek yang harus dibangun PP. Selain proyek infrastruktur, PP terjun di bisnis properti dengan membangun sejumlah apartemen maupun TOD (transit oriented development) di beberapa kota seperti Jabodetabek dan Surabaya. Misalnya, TOD Pasar Tanah Abang, Manggarai, Juanda, dan Stasiun Gubeng.  Sepanjang tahun ini, PP menargetkan dapat meraup kontrak baru Rp 50 triliun. Namun, untuk semester I, PP diharapkan bisa membukukan laba Rp 20 triliun. ''Biasanya, semester I dapat 40 persen,'' kata Agus.  Pada kuartal I 2019, perusahaan mendapat kontrak baru Rp 9,5 triliun. Angka itu memang diakui melambat lantaran faktor pemilu.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengusaha-angkutan-logistik-minta-tarif-tol-trans-jawa-diturunkan_c_283375.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

PT PP Jual Ruas Tol Pandaan-Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tod-ciracas-rawan-disalahgunakan-1600-warga-terancam-tergusur_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Pengembangan kawasan TOD" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pengembangan kawasan TOD</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengembangan kawasan berorientasi transit atau&nbsp;Transit Oriented Development&nbsp;(TOD) di Ciracas Jakarta Timur berpotensi menimbulkan masalah. Salah satunya yakni rawan disalahgunakan oleh pengembang PT Adhi Commuter Properti, yang merupakan anak perusahaan PT Adhi Karya, Tbk. Pasalnya, kompleks apartemen yang disebut &ldquo;LRT City&rdquo; di sepanjang koridor rel LRT Jabodebek itu tak menjalankan prinsip utama konsep TOD. Yakni bauran penggunaan (mixed use) dan bauran pendapatan (mixed income). Dengan adanya&nbsp;pengembang ini berpotensi menggusur sekitar 1.600 warga Kampung Sayur, Ciracas, Jakarta Timur. Warga yang telah menempati lahan sejak 1980-an terancam digusur demi melapangkan jalan bagi pembangunan LRT City Urban Signature, kompleks apartemen menengah-atas yang kabarnya bakal dilego mulai dari Rp 400 jutaan per unit. &ldquo;Kenyataan tersebut tak sesuai prinsip kawasan TOD yang harus menerapkan bauran penggunaan atau&nbsp;mixed use&nbsp;dan bauran pendapatan atau&nbsp;mixed income,&rdquo;&nbsp;kata Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP) Rusmin Effendy di Jakarta, Selasa (5/3). &ldquo;Prinsip itu berarti kawasan TOD harus menampung beragam aktivitas dan orang, menawarkan hunian terjangkau bagi warga miskin, dan tak menggusur warga yang sudah ada lebih dulu di dalam kawasan,&rdquo; ucapnya. Selain itu, BPKP juga menemukan sejumlah kompleks apartemen yang dipasarkan PT Adhi Commuter Properti sebagai kawasan TOD, belum mengantongi rekomendasi teknis aspek transportasi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Bahkan belum diadopsi dalam peraturan tata ruang. "Hanya LRT City di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat, yang telah memperoleh rekomendasi teknis BPTJ," ujarnya. Padahal, sesuai aturan Kepala&nbsp;BPTJ Nomor 377 Tahun 2017 menyatakan bahwa pengembangan kawasan TOD harus memperoleh rekomendasi teknis aspek transportasi dari BPTJ. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 juga menyatakan kawasan TOD harus ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Melihat dari persoalan tersebut, BPKP meminta pemerintah untuk mencegah penggusuran paksa warga yang telah menempati lahan TOD. Selain itu, juga memastikan mereka mendapatkan hak atas tanah karena telah menempati lahan tersebut selama lebih daripada 20 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurutnya pemerintah harus mengkaji ulang semua peraturan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan TOD. Terutama untuk memastikan penerapan prinsip&nbsp;mixed use&nbsp;dan&nbsp;mixed income&nbsp;dalam kawasan TOD. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperolah hunian terjangkau. &nbsp;&ldquo;Jangan menjadikan konsep TOD semata sebagai strategi bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Harusnya konsep itu digunakan sebagai upaya perbaikan tata ruang di perkotaan,&rdquo; kata Rusmin. BPKP juga meminta pemerintah untuk memeriksa dan mengawasi pemasaran kawasan TOD yang tengah gencar belakangan ini. Tujuannya untuk memastikan kawasan itu telah sesuai dengan peraturan tata ruang di daerah tersebut. "Serta memastikan kawasan itu telah memperoleh rekomendasi teknis BPTJ dalam aspek transportasi," tandasnya.

TOD Ciracas Rawan Disalahgunakan, 1.600 Warga Terancam Tergusur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sentilan-jokowi-ke-anak-buah-program-tod-jangan-saling-lempar_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Percepatan program pembangunan hunian dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) sebagai solusi masalah transportasi menjadi proyeksi Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah kemacetan di Jabodetabek. Selain itu program TOD bisa jadi stimulus proyek-proyek transportasi seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Menurut Jokowi, TOD merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota sehingga mendesak untuk lebih cepat dilaksanakan. Sayangnya program TOD, kata dia, selama ini masih terganjal karena terjadi saling lempar kewenangan antara kota atau wilayah yang menguasai. "TOD juga berpuluh tahun ini enggak bisa bergerak. Sebab pengelolaannya ada di berbagai tempat. Ada di DKI, Jawa Barat, Banten, dan Kementerian lain," tukasnya dalam rapat terbatas bersama para menteri di Istana Negara, Selasa (8/1). Dengan adanya integrasi antar wilayah, kata dia, keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang bisa bersinergi. Salah satunya dengan peningkatan akses angkutan umum dan teknologi yang ada. "Serta harus ada penyederhanaan dalam manajemen sistem transportasi," jelasnya. Dia berharap masalah realisasi TOD tidak lagi menjadi saling lempar kewenangan masing-masing daerah untuk mewujudkannya. Program itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat komuter. "Sehingga gampang dirancang, dimulai dan tak saling lempar antar institusi lainnya," tegasnya. (ika/Marieska)

Sentilan Jokowi ke Anak Buah: Program TOD Jangan Saling Lempar!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#transit oriented development

Berita Terkini