<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/JKT_Nilai-Tukar-Rupiah-Menguat-Tipis-Terhadap-Dolar-AS_SALMAN-TOYIBI-2-3134883001.jpg" alt="ILUSTRASI. Isu Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Oktober 2025, Taspen Tegaskan Hoaks. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Isu Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Oktober 2025, Taspen Tegaskan Hoaks. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan dana Transfer Ke Daerah (TKD) senilai Rp 43,8 triliun untuk disalurkan tanpa syarat kepada sejumlah daerah yang terdampak bencana Sumatera.&nbsp; Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).&nbsp; Suahasil menyampaikan TKD 2026 yang akan disalurkan tanpa syarat kepada pemda itu dilakukan agar bisa digunakan untuk segala kebutuhan secara cepat.&nbsp; "Untuk tahun 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur, karena kita memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat dana tersedia dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur total TKD tahun 2026 Rp 43,8 T," kata Suahasil.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan membuat penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara otomatis tanpa syarat bagi provinsi, kabupaten, dan kota, yang terdampak bencana Sumatera.&nbsp; Salah satu alasan dari kebijakan itu karena hingga saat ini pemerintah daerah yang terdampak bencana masih mengalami kesulitan. Nanti TKD disalurkan secara otomatis ke daerah-daerah terdampak bencana.&nbsp; Untuk diketahui, Kemenkeu mencatat total pagu TKD 2025 adalah sekitar Rp 919,9 triliun, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp 848,52 triliun setelah efisiensi. Hingga Februari 2025, realisasi TKD mencapai Rp 136,6 triliun, atau 14,9 persen dari pagu dan di sepanjang Semester I-2025 mencapai Rp 400,6 triliun.&nbsp; Pasca efisiensi sejumlah daerah mencatat penurunan alokasi, seperti yang disalurkan ke KPPN Magelang bahwa realisasi TKD mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp 127 miliar atau -0,43 persen jika dibandingkan penyaluran dengan periode yang sama pada 2024 yang mencapai Rp 3,2 triliun atau 76.78 persen dari pagu Rp 4 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan dana Transfer Ke Daerah (TKD) senilai Rp 43,8 triliun untuk disalurkan tanpa syarat.

Pemerintah Siapkan Dana TKD Rp 43,8 Triliun untuk Daerah Terdampak Bencana, Tanpa Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/Screenshot_2024-11-08-19-43-44-264_comgoogleandroidgm-edit-1658824192.jpg" alt="Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta memangkas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 sebesar Rp14,97 triliun. Pemangkasan itu dilakukan menyusul turunnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Awalnya, RAPBD 2026 DKI disusun sebesar Rp95,35 triliun. Namun, setelah adanya surat resmi dari Kementerian Keuangan pada 23 September 2025 yang menetapkan penurunan TKD, nilai anggaran direvisi menjadi Rp 81,29 triliun. "Penurunan transfer ini cukup signifikan, terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali. Marullah menyebutkan, Pemprov langsung melakukan reposturing RAPBD guna menyesuaikan dengan arahan fiskal pusat dan menjaga keberlangsungan program prioritas. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menambahkan, pemangkasan itu bersifat penyesuaian internal dan belum mengubah angka resmi RAPBD 2026 yang telah disepakati sebelumnya. "Nilai postur yang dihasilkan dari proses penyesuaian sementara adalah Rp 81,29 triliun. Ini yang menjadi bahan kerja bersama DPRD DKI," katanya. Dari sisi belanja, sejumlah efisiensi dilakukan. Di antaranya, belanja pegawai dipangkas Rp695,7 miliar, belanja barang dan jasa turun Rp4,1 triliun, serta belanja subsidi dan bansos masing-masing turun Rp828 miliar dan Rp166 miliar. Meski begitu, Michael menegaskan bahwa anggaran wajib tetap dijaga. &ldquo;Belanja pendidikan masih 26,29 persen, kesehatan di atas 20 persen, dan belanja infrastruktur 41,79 persen,&rdquo; ujarnya. Ia juga memastikan tidak ada pengurangan gaji dan tunjangan kinerja ASN. Belanja pegawai juga disebutkannya masih dibawah batas maksimal 30 persen, yakni 27,2 persen. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atikah Nur Rahmania menuturkan, penyesuaian ini merupakan konsekuensi dari dinamika fiskal nasional. Dia juga menyampaikan, penurunan TKD tidak hanya berdampak jangka pendek, namun bisa berlanjut hingga lima tahun ke depan. "Dari sisi perencanaan, kami memandang penurunan TKD ini bukan sekadar peristiwa sementara, tetapi dinamika jangka panjang yang berpotensi berlanjut dalam lima tahun mendatang," jelasnya. Oleh karena itu, mereka perlu menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama. Yakni, perubahan perilaku belanja (spending behavior), agar lebih efisien dan terukur dan eksplorasi kapasitas fiskal baru (exploring new fiscal capacity), untuk menemukan sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar APBD murni.

Pemprov DKI Jakarta melakukan pemangkasan RAPBD 2026 sebesar Rp 14,97 triliun akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah.

Pasca TKD Disunat, Pemprov Lakukan Reposturing, RAPBD DKI 2026 Direvisi jadi Rp 81,29 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/pramonooooo22-958875093.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Pramono Anung angkat suara terkait informasi pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat ke Jakarta. Yakni, dari yang sebelumnya sebesar Rp 26 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026, akan dipotong Rp 15 triliun menjadi sebesar Rp 11 triliun.&nbsp; Rencana pemotongan dana transfer yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) itu disampaikan langsung Ketua DPRD DKI Khoirudin beberapa waktu lalu. Dampak pemotongan itu, KUA-PPAS APBD 2026 yang disepakati sebesar Rp 95,53 triliun, turun menjadi Rp 79 triliun. Padahal, tahun ini, nilai APBD DKI sebesar Rp 91,86 triliun. "Jadi, secara resmi, kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan," terang Pramono. Menurut Pramono, dalam kondisi apapun, Pemprov DKI akan terus mempersiapkan diri untuk pembangunan Jakarta yang lebih baik.&nbsp;"Kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan, harus ada creative financing yang dilakukan," tambahnya. Namun begitu, politisi PDI Perjuangan itu masih menunggu informasi dari Kementerian Keuangan terkait rincian pemotongan dana transfer tersebut. "Jadi, saya masih menunggu berapa jumlahnya yang nanti secara formal Jakarta akan dipotong. Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu, kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta," jelasnya. Saat ditanyakan Jakarta tidak masalah dengan adanya pemotongan itu, Pramono tidak menjawab secara lugas. Dia menyebutkan, Jakarta masih bergantung terhadap pemerintah pusat. "Kita kan ada hal yang bergantung dengan pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil. Maka, kami sedang menunggu itu," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi rencana pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat, Kemenkeu.

Gubenur DKI Jakarta Pramono Tunggu Kementerian Keuangan Terkait Pemotongan DBH sebesar Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/BANGGAR-19-3006490916.jpg" alt="Pengurus Apkasi melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (18/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengurus Apkasi melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (18/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Langkah Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 diapresiasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Meski belum mencapai jumlah yang diusulkan, kenaikan anggaran mampu meredam kegelisahan daerah akibat pemotongan belanja di tahun sebelumnya. Dalam Rapat Kerja antara Banggar DPR RI dan Pemerintah pada Kamis (18/9/2025), disepakati penambahan anggaran TKD dari semula Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun. Keputusan ini diambil setelah berbagai masukan dari komisi-komisi DPR dan gejolak yang muncul di daerah, salah satunya terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan secara drastis oleh beberapa pemerintah daerah. Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyatakan apresiasinya atas kenaikan tersebut. "Meskipun jumlah ini masih jauh dari ideal yang diharapkan Apkasi sebesar Rp 150 triliun, tambahan Rp 43 triliun ini sudah sangat membantu," ujar Bursah bersama 20 pengurus Apkasi usai audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (18/9). Bursah menjelaskan, pemotongan TKD sebesar 30% pada tahun sebelumnya dikhawatirkan menghilangkan banyak pos anggaran yang menyangkut kebutuhan dasar, strategis, dan mandatori, terutama bagi daerah dengan APBD di bawah Rp1 triliun. Kondisi ini sempat menimbulkan kegelisahan di kalangan pemerintah kabupaten. Bupati Lahat Bursah juga menambahkan jika nanti kebijakan TKD disalurkan melalui banpres atau inpres, Apkasi berharap dibuka ruang dialog agar inpres ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan di daerah kabupaten. "Sayang kalau ada inpres tapi tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah, karena manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat langsung," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin, menyoroti jika memang TKD angkanya sudah fix dan tidak bisa dinego lagi, yang perlu mendapat perhatian adalah skema penyaluran anggaran yang diharapkan tidak memberatkan daerah. Bupati Trenggalek ini mengusulkan agar penambahan dana disalurkan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU) non earmark. "Dengan sistem DAU non earmark, daerah bisa lebih fleksibel dalam mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mendesak di lapangan," kata Nur Arifin. Ia mencontohkan, anggaran yang semula untuk RS Kemenkes agar tidak terkonsentrasi di wilayah kota, justru akan lebih bermanfaat jika disalurkan ke Puskesmas di daerah yang membutuhkan sistem rujukan cepat. Selain itu, Bupati Trenggalek Nur Arifin juga menyampaikan efek dari penururan TKD yang cukup drastis, bisa dipastikan fiskal daerah akan menjadi sangat terbatas. "Untuk itulah Apkasi berharap agar pemerintah kabupaten yang akan melakukan pinjaman daerah bisa difasilitasi dengan khusus, agar kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak terhambat," tegasnya. Beberapa pengurus Apkasi dalam kesempatan tersebut juga menyingung masalah lain yang cukup krusial dihadapi oleh daerah, yakni beban belanja pegawai yang membengkak akibat pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga paruh waktu. Apkasi berharap kondisi daerah ini bisa diringankan bebannya dengan menarik ke pusat terkait anggarannya. Usai pertemuan dengan Mendagri, Apkasi berencana menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tujuannya adalah memastikan pelayanan dasar di daerah dapat berjalan normal melalui penguatan anggaran lintas kementerian/lembaga. Hasil kesepakatan Banggar DPR RI dan Pemerintah tentang postur APBN 2026, termasuk penambahan TKD, dijadwalkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Raker Banggar DPR RI dan Pemerintah Kamis (18/9/2025) menyepakati penambahan anggaran TKD dari semula Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Apkasi Apresiasi Langkah Pemerintah dan Banggar DPR RI Tingkatkan Alokasi Transfer ke Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8882_26405_Rupiah-ditumpuk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Pemerintah dan DPR telah memberikan persetujuan bersama atas Rancangan Undang-Undang APBN 2016. Salah satu poin penting dalam RAPBN 2016 yang disetujui dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/10) malam itu adalah dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 47 triliun. Angka untuk dana desa itu naik dua kali lipat dibandingkan pada APBN 2015 yang dipatok Rp 20,7 triliun. Kenaikan itu tentu saja membuat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ahmad Erani Yustika gembira. Pasalnya, angka itu terbilang wah. &quot;Kalau menyangkut desa, kami senang. Tahun ini kenaikan paling besar untuk transfer ke daerah,&quot; kata Ahmad dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (31/10). Namun, Ahmad menyebut di balik kenaikan anggaran untuk desa itu juga terdapat tantangan bagi Kementerian Desa. Pasalnya, dalam APBN 2016 itu ada beberapa indikator dan asumsi yang telah disepakati terkait desa.&nbsp; Yakni, pengangguran yang diminta dikurangi menjadi 5,2 hingga 5,5 persen dan angka kemiskinan di kisaran 9-10&nbsp; persen. Menurutnya, kenaikan anggaran untuk desa akan sangat membantu Kementerian Desa untuk mengejar target di APBN 2016. &quot;Akan sangat membantu,&quot; kata Ahmad. (put/jpg)

Tambahan Dana Desa di APBN 2016 Semangati Kemendes Berantas Kemiskinan di Perdesaan