<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/INpgbPSOTMR1AbDBtvC4tNoqvrt1NtIF6oc1jVlA-1279900483.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemangkasan TKD berdampak signifikan pada belasan kabupaten/kota di Jatim. Salah satunya Lumajang. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemangkasan TKD berdampak signifikan pada belasan kabupaten/kota di Jatim. Salah satunya Lumajang. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemangkasan Transfer Daerah pada APBD 2026 berdampak pada belasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi perhatian serius Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebagai informasi, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memangkas dana transfer daerah di APBN 2026 menjadi Rp 693 triliun.&nbsp; Meskipun meningkat dari usulan awal Rp 649,99 triliun, namun jika dibandingkan dengan alokasi TKD di APBN 2025, yakni Rp 848 triliun, tetap saja turun signifikan hingga sekitar Rp 155 triliun. "Jadi dana transfer daerah di Jatim bukan hanya Pemprov, tetapi termasuk semua kabupaten/kota. Totalnya Rp 16,7 triliun. Secara nasional, Jatim turun Rp 2,8 triliun," tutur Khofifah di Surabaya, dikutip Jumat (10/10). Nilai penurunan TKD yang mencapai Rp 2,8 triliun tersebut belum termasuk pengurangan dari sektor pajak kendaraan. Yakni Rp 4,8 triliun dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). "Kami dengan Pak Purbaya sudah berkomunikasi. Ini penurunan yang signifikan karena adanya perubahan skema opsen pajak PKB dan BBNKB antara Pemprov dengan kabupaten/kota,&rdquo; imbuhnya. Khofifah menyebut, dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur, sebanyak 14 daerah mengalami penurunan cukup signifikan. Meski tak merinci, namun kondisi paling berat menurut Khofifah dialami oleh Kabupaten Lumajang. "Lumajang itu untuk operasional rutin gaji pegawai mungkin cukup sampai Agustus atau September (2025). Jadi hal-hal yang seperti ini, beliau (Purbaya) sangat terbuka dan menerima masukan," ujar Khofifah.&nbsp; Bahkan, tutur Khofifah, dari kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur, hanya Kabupaten Sumenep yang dana Transfer Daerahnya justru bertambah atau naik menjadi sekitar Rp 20 miliar. Sebagai tindak lanjut,&nbsp;Purbaya meminta Pemprov Jawa Timur untuk menyiapkan catatan resmi mengenai dampak penurunan TKD untuk dipelajari lebih lanjut di tingkat nasional. Bagi Khofifah, penurunan TKD berpotensi mengganggu belanja wajib (spending mandatory) daerah, terutama dalam hal layanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. "Setelah pertemuan itu (dengan Purbaya di Gedung Keuangan Negara Surabaya), saya sampaikan, ini kalau kita hitung-hitung ulang, kita khawatir itu akan masuk pada pengurangan spending mandatory," tambahnya. Karena itu, Khofifah mengusulkan agar pemerintah pusat menaikkan porsi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), dari 3 persen menjadi 10 persen untuk menutup defisit fiskal daerah. &ldquo;Saya bilang opsinya adalah DBHCHT. Kalau dana transfer daerahnya berkurang, tolong porsi DBHCHT dinaikkan dari 3 persen ke 10 persen, sehingga kebutuhan dasar kabupaten/ kota masih bisa tercover," pungkasnya.

Pemangkasan dana transfer ke daerah di APBD Jatim 2026 berdampak pada belasan kabupaten/kota di Jatim, termasuk Lumajang.

Imbas Transfer Daerah untuk Jatim Turun, Khofifah: Gaji Pegawai di Lumajang hanya Cukup Sampai September 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/JKT_PEMBUATAN-MURAL-WAJAH-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_11092025-3-850915953.jpg" alt="Petugas PPSU melukis mural wajah Gubernur DKI di kolong flyover Bintaro, Pondok Pinang, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas PPSU melukis mural wajah Gubernur DKI di kolong flyover Bintaro, Pondok Pinang, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Setelah legawa menerima pemotongan dana transfer, jajaran Pemprov DKI mulai meninjau ulang program yang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Beberapa program yang tidak prioritas akan diefisiensi anggarannya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menuturkan, upaya efisiensi saat ini sedang difinalisasi melalui forum asisten sekretaris daerah Jakarta.&nbsp;"Jadi, dua hari ini lagi kami lakukan forum asisten untuk lihatin satu-satu (mana yang diefisiensi, Red)," ujar Michael kepada Jawa Pos. Meski masih dibahas dalam forum asisten, Michael menyebutkan beberapa program yang akan terdampak pemotongan dana transfer tersebut. Di antaranya, makan minum, perjalanan dinas, hingga kendaraan dinas operasional (KDO). "Kami inventarisir agar penganggarannya lebih tepat. Misalnya, ketika merencanakan persediaan, belanja barang, itu yang sesuai kebutuhan, nggak berlebih dan sebagainya," jelasnya. Senada dengan Pramono, Michael juga mengakui adanya penundaan pembangunan gedung milik pemerintah. Termasuk, pembangunan ataupun rehab sekolah.&nbsp;"Sekolah kami lihat prioritasnya, kalau memang harus segera diperbaiki, maka dialokasikan. Tapi kalau gedungnya masih bagus, ya mungkin dipertahankan dulu," tambahnya. Demikian juga untuk perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Pemprov DKI memutuskan untuk moratorium tahun depan. "Yang ada saat ini itu tetap. Tapi, untuk tahun depan, kan biasanya setiap tahun ada penambahan, nah itu yang dimoratorium," jelasnya. Sementara untuk perekrutan aparatur sipil negara (ASN), Michael menyebutkan, Pemprov DKI juga disebutkannya akan tetap dengan kondisi saat ini. Lebih lanjut, Michael mengakui, pemotongan dana transfer yang mencapai Rp 15 triliun itu berdampak terhadap banyak program di Jakarta. Namun, ada beberapa yang ditegaskannya tidak diganggu. Di antaranya, bantuan KJP Plus, KJMU, hingga penanganan banjir. "Penanganan banjir itu kan masalah prioritas. Tapi, seperti pengadaan tanah yang besar-besar, misalnya untuk taman, itu kami tunda dulu," katanya. Di lokasi yang sama, dampak pemangkasan itu, Gubernur DKI Pramono Anung mengakui, ada banyak perubahan program di Jakarta. Dia memisalkan, perekrutan PJLP yang dilaksanakan besar-besaran tahun ini dan dijanjikannya berlanjut tahun depan. Di antaranya, perekrutan 1.100 PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) dan 1.000 petugas Damkar (Pemadam Kebakaran). "Kemarin itu kan damkar itu kami buka seribu, pasukan putih 500 orang, karena pengurangan ini mungkin tahun depan, peluang itu juga akan berkurang. Tetapi, yang tahun ini, tahun 2025, semuanya tidak mengalami perubahan," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta melakukan peninjauan ulang program APBD 2026 setelah pemotongan dana transfer sebesar Rp 15 triliun.

Dampak Pemangkasan Dana Transfer 2026, Pemprov Moratorium Penerimaan PJLP, Termasuk PPSU dan Damkar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/InShot_20240214_213451146-1060406814.jpg" alt="Kemendagri terus mendorong pemanfaatan KKPD ke sejumlah wilayah termasuk DOB baru." width="100%">
<figcaption>Kemendagri terus mendorong pemanfaatan KKPD ke sejumlah wilayah termasuk DOB baru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Provinsi Papua Tengah. Dalam kegiatan itu, Kemendagri terus konsisten dengan komitmennya dalam mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah. Salah satu upayanya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Penatausahaan Keuangan Daerah, Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dan Cash Management System (CMS). Pada acara tersebut, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. "Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pemerintah daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah," katanya di Hotel Swiss-bellin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, penggunaan KKPD telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KKPD dalam Pelaksanaan APBD. Peraturan ini sebagai perwujudan dari gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). &ldquo;Dalam implementasi KKPD, Pemda diwajibkan menggunakan kartu kredit minimal 40 persen dari Uang Persediaan (UP) dalam pembayaran pengadaan barang/jasa melalui UP, dengan memprioritaskan Produk Dalam Negeri. Jenis kartu kredit saat ini yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah berupa KKI yang diterbitkan oleh masing-masing Bank Penempatan RKUD atau Bank kerja sama RKUD (co-Branding),&rdquo; terangnya. Maurits menekankan, Kemendagri berkomitmen dalam percepatan dan perluasan KKPD karena memiliki berbagai manfaat bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Penggunaan KKPD merupakan prasyarat dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2024 secara berjenjang. Oleh karena itu, Kemendagri meminta Pemda menggunakan KKPD dan melakukan monev terhadap implementasinya. &ldquo;Penggunaan KKPD pada Pemda memiliki berbagai manfaat. Adapun manfaat tersebut antara lain dapat mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa melalui e-payment, efisiensi biaya administrasi, fleksibilitas dengan jangkauan belanja yang luas, transaksi yang aman, mengurangi idle cash, dan potensi fraud, serta meningkatkan akuntabilitas pembayaran tagihan,&rdquo; tuturnya. Selain itu, Maurits juga memaparkan progres penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang KKPD pada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh Ditjen Bina Keuda per tanggal 12 Januari 2024. &ldquo;Sebanyak 172 Daerah (32 persen) telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang KKPD. Berikutnya, 178 Pemda (33 persen) dalam proses penyusunan Perkada. Kemudian, 190 Pemda (35 persen) belum menyusun dan menetapkan Perkada,&rdquo; ungkapnya. Guna mendorong percepatan pengimplementasian KKPD, Maurits mengatakan perlu dilakukan percepatan dan perluasan transaksi KKPD. Adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain melaksanakan integrasi SIPD dengan sistem pembayaran pada Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian, mendorong Bank RKUD untuk meningkatkan kerja sama dengan para penyedia jasa pembayaran dalam penyediaan kanal dan instrumen pembayaran nontunai. &ldquo;Berikutnya, mendorong seluruh pemerintah daerah menggunakan KKPD dalam transaksi belanja daerah dalam APBD. Selanjutnya, meningkatkan sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah mengenai manfaat bertransaksi digital,&rdquo; tandasnya.

Adapun manfaat tersebut antara lain dapat mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa melalui e-payment, serta efisiensi biaya administrasi.

Dorong Penggunaan Kartu Kredit Pemda sekaligus Monev Realisasi APBD, Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/sleman-2471860613.jpg" alt="Sleman dapat insentif fiskal Rp18,9 miliar dari Kemenkeu karena dinilai mampu tingkatkan kesejahteraan masyarakat." width="100%">
<figcaption>Sleman dapat insentif fiskal Rp18,9 miliar dari Kemenkeu karena dinilai mampu tingkatkan kesejahteraan masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa intensif fiskal total senilai Rp 18,9 miliar atas kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden&nbsp;Ma'ruf Amin dan diterima oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama beberapa pimpinan daerah lainnya dalam kegiatan rapat koordinasi nasional percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden RI, Jumat. Kabupaten Sleman mendapat intensif fiskal dalam tiga kategori yaitu kinerja penghapusan kemiskinan ektrem sebesar Rp 6,8 miliar, penurunan stunting sebesar Rp 6 miliar, dan percepatan belanja daerah sebesar Rp 6,1 miliar. Kustini Sri Purnomo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam program percepatan penurunan stunting, dan mendukung upaya Pemkab Sleman dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sleman. "Alhamdulillah hari ini Kabupaten Sleman mendapat penghargaan dalam bentuk alokasi intensif fiskal Rp18,9 miliar yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden," kata Kustini, Jumat (6/10). Menurut dia, Sleman menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan ini karena dinilai berkontribusi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting dan percepatan belanja daerah. "Pemberian penghargaan kepada Kabupaten Sleman dalam bentuk bantuan intensif fiskal ini menjadi bukti komitmen Pemkab Sleman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat," katanya. Kustini mengatakan, alokasi intensif fiskal sebesar Rp 18,9 miliar ini nantinya akan digunakan untuk memaksimalkan berbagai program terkait penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan percepatan belanja daerah.

Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan diterima oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Dinilai Sukses Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Sleman Dapat Insentif Fiskal Rp 18,9 Miliar dari Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/bambrodj-igman.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk DAU pada APBN 2018 lalu telah mencapai Rp 401.5 triliun.  Belum maksimalnya realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal-II 2019 menjadi evaluasi pemerintah. Sedianya pemerintah berharap ekonomi juga digenjot dari aktivitas daerah.  Misalnya saja, efektifnya penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Pada tahun lalu, pemerintah menggelontorkan hingga Rp 401,5 triliun untuk DAU.  Sayangnya, belanja daerah dinilai masih kurang produktif dan kurang berkualitas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyayangkan, banyak pemerintah daerah (pemda) yang justru menggunakan DAU untuk belanja rutin seperti belanja pegawai.  "Saya tahu persis DAU itu harapannya untuk kegiatan daerah, bukan hanya kegiatan rutin. Idealnya satu paket program untuk daerah, prioritas kegiatannya. Tapi, kadang daerah juga pinter akalnya, dia baca DAU untuk kebutuhan rutin untuk pegawai," kata Bambang dalam kegiatan seminar di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).  Padahal, kata Bambang, seharusnya DAU digunakan untuk pembangunan ekonomi dalam berbagai bentuk. Entah pembangunan irigasi, pembangunan jalan, ataupun program prioritas pemerintah daerah lainnya. Yang terpenting, pembangunan tersebut bisa berdampak langsung terhadap makro ekonomi Indonesia.  "Kalau DAU masih terikat belanja pegawai itu susah. Kalau belanja modalnya untuk membeli alat kantor, perbaikan gedung, dan beli mobil dinas, beli komputer itu sama sekali tidak ada urusannya dengan belanja berkualitas. Kita harus lebih hati-hati dan cermat," terangnya.  Berdasarkan kajian Bappenas, belanja Kementerian/Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah masih belum efektif mendongkel pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal harapannya, 11 persen belanja K/L dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,66 persen. Namun kenyataanya, hanya mampu mengerek 0,24 persen saja (Kajian Belanja Negara 2017-2018).  "Berarti selisihnya 0,42 persen itu adalah belanja yang belum tepat sasaran, belanja yang belum mempunyai efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus punya dampak efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Bambang Brodjonegoro Kecewa, Belanja Daerah Kurang Berkualitas

transfer daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#transfer daerah

Berita Terkini

Imbas Transfer Daerah untuk Jatim Turun, Khofifah: Gaji Pegawai di Lumajang hanya Cukup Sampai September

Dampak Pemangkasan Dana Transfer 2026, Pemprov Moratorium Penerimaan PJLP, Termasuk PPSU dan Damkar

Dorong Penggunaan Kartu Kredit Pemda sekaligus Monev Realisasi APBD, Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah

Dinilai Sukses Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Sleman Dapat Insentif Fiskal Rp 18,9 Miliar dari Kemenkeu

Bambang Brodjonegoro Kecewa, Belanja Daerah Kurang Berkualitas

Download Aplikasi JawaPos.com