<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/Jalur-Sepeda-Dipasangi-Bendera-Partai-Dery-Ridwansah-4JPG-1721801525.jpg" alt="Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Transaksi janggal dari luar negeri yang mengalir ke rekening 21 bendahara partai politik (parpol) menjadi sorotan. Selain berpotensi jadi pelanggaran pidana, aliran uang dari sumber-sumber yang tidak jelas itu dapat merusak kredibilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.</p> <p>Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, aliran dana mencurigakan itu berpotensi menjadi pelanggaran hukum pemilu berat.</p> <p>Apalagi jika kemudian terbukti uang-uang tersebut berasal dari sumber ilegal. &rdquo;Ini (dana ilegal untuk pemilu, Red) pelanggaran terhadap asas jujur dan adil,&rdquo; kata Titi kepada Jawa Pos kemarin (13/1).</p> <p>Titi mendorong aparat penegak hukum (APH) dan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas laporan yang bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu. Sebab, dana ilegal pada pemilu sangat berisiko melanggengkan praktik korupsi dalam tata kelola pemilu. &rdquo;Karena pasti akan diikuti oleh tindakan transaksional dan koruptif lainnya ketika mereka terpilih,&rdquo; terangnya.</p> <p>Investor politik atau pihak yang mendistribusikan dana ilegal kepada parpol, lanjut Titi, dipastikan akan meminta kompensasi kepada mereka yang menang pemilu. &rdquo;Program dan anggaran negara sangat mungkin jadi bancakan sebagai kompensasi itu,&rdquo; kata dia.</p> <p>Titi menambahkan, laporan PPATK harus terus dikawal agar mendapatkan tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Selama ini, kata dia, laporan semacam itu hanya beredar di ruang gelap tanpa tindak lanjut dari APH dan pihak terkait. &rdquo;Hasil analisis PPATK diharapkan makin meneguhkan komitmen negara dalam mencegah manipulasi pembiayaan politik dan pemilu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Temuan PPATK yang mencerminkan realitas pesta demokrasi di Indonesia sejatinya bukan hal baru. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan studi mengenai benturan kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam kajian tersebut, dana ilegal yang disetor kepada aktor politik di partai tertentu tidak dilaporkan dalam laporan dana partai atau dana kampanye.</p> <p>Hal tersebut, kata Titi, menunjukkan bahwa pesta demokrasi rentan dibayangi peredaran dana ilegal. Hal itu diperparah dengan ketiadaan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. UU tersebut sejatinya bisa menjadi senjata penegak hukum dalam mengawasi aliran dana ilegal melalui transaksi tunai. &rdquo;Karena banyak sekali uang yang beredar itu secara tunai,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, PPATK menemukan transaksi dari luar negeri kepada bendahara 21 partai politik dalam dua tahun terakhir. Tidak disebutkan secara terperinci partainya. Namun, menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, bendahara yang dimaksud tidak hanya bendahara umum, tapi juga bendahara di berbagai wilayah. Pada 2022, penerimaan dananya Rp 83 miliar, kemudian meningkat pada 2023 menjadi Rp 195 miliar.</p> <p>Selain menemukan transaksi fantastis bendahara parpol, PPATK mengendus penerimaan dana dari luar negeri kepada caleg yang tercatat dalam daftar calon tetap (DCT). Angkanya mencapai Rp 7 triliun.</p> <p class="class-paragraph">Terpisah, Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyampaikan, dalam agenda Refleksi Kinerja PPATK Tahun 2023 pada Selasa (10/1) lalu, pihaknya menunaikan tanggung jawab institusi kepada publik. Semua data dan informasi yang disampaikan dalam kesempatan tersebut dipastikan tidak bermuatan politik atau bersifat politis. &rdquo;PPATK tidak memiliki motif apa pun selain semata-mata melaporkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kepada publik,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Menurut Natsir, PPATK memandang pemilu serentak yang sedang berlangsung harus terhindar dari praktik politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi.</p> <p>Terkait transaksi keuangan yang terdeteksi menjelang waktu pencoblosan pada 14 Februari, PPATK juga telah menyampaikan laporan hasil analisisnya kepada KPU dan Bawaslu. &rdquo;Kami tidak mengarah pada substansi politiknya, tapi lebih pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme yang potensinya juga ada pada kontestasi politik,&rdquo; kata dia. <strong>(tyo/syn/gal/c6/fal)</strong></p>

Transaksi janggal dari luar negeri yang mengalir ke rekening 21 bendahara partai politik (parpol) menjadi sorotan.

Transaksi Janggal Berpotensi Langgar Pidana, Penegak Hukum Didorong Usut Aliran Uang dari Luar Negeri ke Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/JKT-MK-MAHKAMAH-KEKUASAAN-FED-5JPG-4274262025.jpg" alt="Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah)." width="100%">
<figcaption>Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak menindaklanjuti temuan PPATK memantik keprihatinan. Dengan cara pandang tersebut, upaya untuk menciptakan pemilu bersih kian sulit dilaksanakan. Sebab, sumber pendanaan gelap akan memengaruhi kredibilitas pemilu.</p> <p>Sebagaimana diberitakan, Bawaslu memutuskan hanya menjadikan temuan PPATK untuk memvalidasi laporan dana kampanye. Bawaslu beralasan data PPATK memiliki disclaimer bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum.</p> <p>Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini menuturkan, data PPATK semestinya bisa dijadikan rujukan untuk mengambil tindakan lanjutan. Sebab, jika pengawasan yang bisa dieksekusi Bawaslu hanya berbasis pada rekening yang didaftarkan, itu tidak akan terjadi.</p> <p>&rdquo;Sebab, pelanggaran yang dilakukan itu menggunakan rekening di luar rekening resmi peserta pemilu,&rdquo; ujarnya. Sementara rekening yang didaftarkan biasanya hanya mencantumkan transaksi yang wajar.</p> <p>Titi menyatakan, yang dibutuhkan adalah komitmen, konsistensi, dan progresivitas Bawaslu. Mestinya temuan PPATK bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan apakah yang dilaporkan dalam rekening dana kampanye adalah yang sesungguhnya atau tidak.</p> <p>UU Pemilu, tambah Titi, sejatinya mengatur ketat akuntabilitas dana kampanye. Pasal 496 dan 497 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, setiap peserta pemilu atau orang yang menyampaikan laporan dana kampanye tidak benar akan dikenai ketentuan tindak pidana.</p> <p>Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menambahkan, menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan dalam pemilu sebetulnya mudah. Sebab, data PPATK itu sudah setengah matang. Bukan data mentah.</p> <p>Data mentah, misalnya, data dari perbankan ke PPATK. Sementara itu, data dari PPATK itu telah dianalisis. &rdquo;Kalau tidak ditindaklanjuti, justru membuat masyarakat curiga,&rdquo; katanya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin.</p> <p>Yenti menyarankan agar Bawaslu berkoordinasi dengan penyelidik dan penyidik untuk menindaklanjuti temuan PPATK itu. Dalam kasus tersebut bisa jadi ada dua perkara: terkait kepemiluan dan uang berasal dari tindak pidana. &rdquo;Jangan sampai calon pemimpin kita didanai dari uang tambang ilegal, judi online, atau kejahatan lainnya,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Sementara itu, organisasi masyarakat sipil Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap laporan awal dana kampanye (LADK). &rdquo;Untuk melihat lebih jauh, kami mencermati laporan awal dana kampanye yang dipublikasikan oleh KPU,&rdquo; kata Program Officer Perludem Heroik Pratama kemarin.</p> <p class="class-paragraph">Perludem ingin melihat besaran dan sumber penerimaan dana kampanye di LADK. Heroik menyebutkan, ada batasan yang diatur. Misalnya, perseorangan dibatasi memberikan dana kampanye maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal dibolehkan memberikan sumbangan Rp 25 miliar. &rdquo;Dokumen LADK yang ditampilkan di Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) berbeda,&rdquo; katanya.</p> <p>Di sisi lain, Perludem juga menemukan adanya iklan di media sosial dari perusahaan Meta Platforms yang dilakukan oleh akun pendukung. Heroik menyebutkan, itu jumlahnya lebih banyak. Iklan tersebut tidak masuk dalam laporan. &rdquo;Seharusnya masuk sumber penerimaan tidak langsung atau barang dan jasa, baik pihak lain atau paslon,&rdquo; imbuhnya.</p> <p><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/012944803/kpu-wajibkan-peserta-pemilu-buat-laporan-sumber-dana-kampanye">KPU Wajibkan Peserta Pemilu Buat Laporan Sumber Dana Kampanye</a></strong></strong></p> <p>Peneliti Perludem Kahfi Adlan menyatakan, paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menandatangani LADK pada 1 Desember. Setelah diteliti, dokumen itu merupakan dokumen perbaikan yang dimungkinkan bisa diperbaiki hingga 2 Desember. Sementara paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menandatangani LADK pada 27 November.</p> <p>&rdquo;Yang menjadi konsen kami, KPU perlu menyampaikan LADK itu sesuai jadwal atau tidak. Melihat dokumen itu ditandatangani di akhir penyerahan,&rdquo; ucapnya. Sebab, LADK wajib diserahkan maksimal 27 November.</p> <p>Kahfi memerinci adanya perbedaan pada LADK dengan Sikadeka. Temuannya, untuk paslon nomor 1, LADK disebutkan tidak ada penerimaan atau Rp 0. Lalu, paslon 2 memiliki penerimaan dari Prabowo dan Gibran sebesar Rp 2 miliar dan dari partai politik Rp 29 miliar. Dari parpol, tidak didetailkan apakah dalam bentuk uang, barang, atau jasa. &rdquo;Paslon 3 ada penerimaan dari pasangan calon Rp 25 juta dan gabungan dari partai politik Rp 2,9 miliar,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Jika dibandingkan dengan Sikadeka, penerimaan sudah muncul. Misalnya, dari paslon 1 total penerimaan dana pribadi Anies dan Muhaimin adalah Rp 1 miliar. Kemudian, paslon 2 belum ada perbedaan. &rdquo;Paslon nomor 3 dari Rp 2,9 miliar jadi Rp 23 miliar,&rdquo; katanya. Menurut Kahfi, harus disampaikan alasan perbedaan tersebut.</p> <p>Selain itu, Kahfi mengkritisi paslon perlu memerinci sumbangan dana kampanye tersebut dalam bentuk barang dan jasa yang harus dipublikasikan. Yang janggal adalah pada paslon 2, sumbangan dalam bentuk jasa yang diberikan partai politik jumlahnya Rp 28 miliar. &rdquo;Kita perlu pahami jasa apa yang sebesar itu agar memahami transparansi dalam kampanye,&rdquo; ungkap dia. <strong>(far/idr/lyn/elo/syn/c9/fal)</strong></p>

Sikap Bawaslu yang tidak menindaklanjuti temuan PPATK memantik keprihatinan. Dengan cara pandang itu, upaya untuk menciptakan pemilu bersih.

Soal Transaksi Janggal Masa Kampanye, Bawaslu Diminta Progresif Tindak Lanjuti Temuan PPATK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4924JPG-4043325568.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ihwal transaksi janggal dana kampanye masuk juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu kini tengah mendalami temuan tersebut.</p> <p>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menerima laporan hasil analisis (LHA) PPATK pada Selasa (19/12). &rdquo;Kami rencanakan tindak lanjutnya. Membahasnya bersama pimpinan KPK,&rdquo; ujarnya kemarin (20/12).</p> <p>Alex (sapaan Alexander Marwata) sudah mendisposisi laporan itu untuk dipelajari. Namun, dia tidak mau membocorkan detailnya. Sebab, laporan PPATK tersebut masuk dalam informasi intelijen.</p> <p>KPK berjanji akan ikut menelisik aliran transaksi mencurigakan bernilai triliunan rupiah yang diduga terkait dengan ribuan caleg itu. Khususnya untuk menemukan adanya tindak pidana korupsi. Dengan mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. &rdquo;Di pasal itu kan nggak hanya terkait penyelenggara negara,&rdquo; ucapnya. KPK akan mempelajari sumber uang dari laporan yang diserahkan PPATK tersebut.</p> <p>Sementara itu, sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak menindaklanjuti temuan PPATK memantik keprihatinan. Dengan cara pandang tersebut, upaya untuk menciptakan pemilu bersih kian sulit dilaksanakan. Sebab, sumber pendanaan gelap akan memengaruhi kredibilitas pemilu.</p> <p>Sebagaimana diberitakan, Bawaslu memutuskan hanya menjadikan temuan PPATK untuk memvalidasi laporan dana kampanye. Bawaslu beralasan data PPATK memiliki disclaimer bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum.</p> <p>Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini menuturkan, data PPATK semestinya bisa dijadikan rujukan untuk mengambil tindakan lanjutan. Sebab, jika pengawasan yang bisa dieksekusi Bawaslu hanya berbasis pada rekening yang didaftarkan, itu tidak akan terjadi. &rdquo;Sebab, pelanggaran yang dilakukan itu menggunakan rekening di luar rekening resmi peserta pemilu,&rdquo; ujarnya. Sementara rekening yang didaftarkan biasanya hanya mencantumkan transaksi yang wajar.</p> <p>Titi menyatakan, yang dibutuhkan adalah komitmen, konsistensi, dan progresivitas Bawaslu. Mestinya temuan PPATK bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan apakah yang dilaporkan dalam rekening dana kampanye adalah yang sesungguhnya atau tidak.</p> <p>UU Pemilu, tambah Titi, sejatinya mengatur ketat akuntabilitas dana kampanye. Pasal 496 dan 497 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, setiap peserta pemilu atau orang yang menyampaikan laporan dana kampanye tidak benar akan dikenai ketentuan tindak pidana.</p> <p>Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menambahkan, menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan dalam pemilu sebetulnya mudah. Sebab, data PPATK itu sudah setengah matang. Bukan data mentah.</p> <p>Data mentah, misalnya, data dari perbankan ke PPATK. Sementara itu, data dari PPATK itu telah dianalisis. &rdquo;Kalau tidak ditindaklanjuti, justru membuat masyarakat curiga,&rdquo; katanya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011226272/146-organisasi-datangi-bawaslu-protes-keras-penghilangan-laporan-dana-kampanye">146 Organisasi Datangi Bawaslu Protes Keras Penghilangan Laporan Dana Kampanye</a></strong></p> <p>Yenti menyarankan agar Bawaslu berkoordinasi dengan penyelidik dan penyidik untuk menindaklanjuti temuan PPATK itu. Dalam kasus tersebut bisa jadi ada dua perkara: terkait kepemiluan dan uang berasal dari tindak pidana. &rdquo;Jangan sampai calon pemimpin kita didanai dari uang tambang ilegal, judi online, atau kejahatan lainnya,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Sementara itu, organisasi masyarakat sipil Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap laporan awal dana kampanye (LADK). &rdquo;Untuk melihat lebih jauh, kami mencermati laporan awal dana kampanye yang dipublikasikan oleh KPU,&rdquo; kata Program Officer Perludem Heroik Pratama kemarin.</p> <p>Perludem ingin melihat besaran dan sumber penerimaan dana kampanye di LADK. Heroik menyebutkan, ada batasan yang diatur. Misalnya, perseorangan dibatasi memberikan dana kampanye maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal dibolehkan memberikan sumbangan Rp 25 miliar. &rdquo;Dokumen LADK yang ditampilkan di Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) berbeda,&rdquo; katanya.</p> <p>Di sisi lain, Perludem juga menemukan adanya iklan di media sosial dari perusahaan Meta Platforms yang dilakukan oleh akun pendukung. Heroik menyebutkan, itu jumlahnya lebih banyak. Iklan tersebut tidak masuk dalam laporan. &rdquo;Seharusnya masuk sumber penerimaan tidak langsung atau barang dan jasa, baik pihak lain atau paslon,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Peneliti Perludem Kahfi Adlan menyatakan, paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menandatangani LADK pada 1 Desember. Setelah diteliti, dokumen itu merupakan dokumen perbaikan yang dimungkinkan bisa diperbaiki hingga 2 Desember. Sementara paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menandatangani LADK pada 27 November.</p> <p>&rdquo;Yang menjadi konsen kami, KPU perlu menyampaikan LADK itu sesuai jadwal atau tidak. Melihat dokumen itu ditandatangani di akhir penyerahan,&rdquo; ucapnya. Sebab, LADK wajib diserahkan maksimal 27 November.</p> <p>Kahfi memerinci adanya perbedaan pada LADK dengan Sikadeka. Temuannya, untuk paslon nomor 1, LADK disebutkan tidak ada penerimaan atau Rp 0. Lalu, paslon 2 memiliki penerimaan dari Prabowo dan Gibran sebesar Rp 2 miliar dan dari partai politik Rp 29 miliar. Dari parpol, tidak didetailkan apakah dalam bentuk uang, barang, atau jasa. &rdquo;Paslon 3 ada penerimaan dari pasangan calon Rp 25 juta dan gabungan dari partai politik Rp 2,9 miliar,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Jika dibandingkan dengan Sikadeka, penerimaan sudah muncul. Misalnya, dari paslon 1 total penerimaan dana pribadi Anies dan Muhaimin adalah Rp 1 miliar. Kemudian, paslon 2 belum ada perbedaan. &rdquo;Paslon nomor 3 dari Rp 2,9 miliar jadi Rp 23 miliar,&rdquo; katanya. Menurut Kahfi, harus disampaikan alasan perbedaan tersebut.</p> <p>Selain itu, Kahfi mengkritisi paslon perlu memerinci sumbangan dana kampanye tersebut dalam bentuk barang dan jasa yang harus dipublikasikan. Yang janggal adalah pada paslon 2, sumbangan dalam bentuk jasa yang diberikan partai politik jumlahnya Rp 28 miliar. &rdquo;Kita perlu pahami jasa apa yang sebesar itu agar memahami transparansi dalam kampanye,&rdquo; ungkap dia. <strong>(far/idr/lyn/elo/syn/c9/fal)</strong></p>

Temuan PPATK ihwal transaksi janggal dana kampanye masuk juga ke KPK. Pihak KPK menerima laporan hasil analisis PPATK pada Selasa (19/12).

KPK Telisik Transaksi Janggal Masa Kampanye Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/JKT-2-LOGISTIK-PEMILU-SIAP-SESUAI-JADWAL-FED-3JPG-3643496827.jpg" alt="Jajaran Komisioner KPU (dari kiri); Mochammad Afifuddin, August Mellaz, Hasyim Asy?ari (ketua), Yulianto Sudrajat, dan Idham Holik memberikan keterangan pers tentang logistic Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/09/2023)." width="100%">
<figcaption>Jajaran Komisioner KPU (dari kiri); Mochammad Afifuddin, August Mellaz, Hasyim Asy?ari (ketua), Yulianto Sudrajat, dan Idham Holik memberikan keterangan pers tentang logistic Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/09/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - KPU RI membenarkan telah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan temuan transaksi janggal peserta Pemilu 2024. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, dalam surat itu diungkapkan bahwa PPATK menemukan transaksi keuangan janggal sampai ratusan miliar milik salah satu bendahara partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," kata Idham kepada wartawan, Senin (18/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, PPATK tidak menjelaskan secara rinci sumber dan penerima transaksi keuangan itu. Data itu hanya diberikan dalam bentuk global dan hanya berupa jumlah total transaksi keuangan perbankan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013608886/resmi-dikukuhkan-bukan-14-maret-1933-ternyata-ini-hari-jadi-persib-bandung-yang-benar">Resmi Dikukuhkan Bukan 14 Maret 1933, Ternyata Ini Hari Jadi Persib Bandung yang Benar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi dengan demikian, KPU pun tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut," ucap Idham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Idham, PPATK juga melakukan pemantauan atas ratusan ribu Safe Deposit Box (SDB) pada periode Januari 2022 hingga 30 September 2023, terhadap bank swasta maupun bank BUMN. Dalam data PPATK penggunaan uang tunai yang diambil dari SDB itu akan menjadi sumber dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan, jika KPU tak melakukan pelarangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idham menekankan, KPU akan terus mensosialisasikan tentang aturan penggunaan dana dalam kampanye.</div> <div dir="auto">Menurutnya, pelanggaran aturan dana kampanye akan dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur dalam undang-undang pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena jika hal tersebut dilanggar oleh peserta pemilu sudah pasti akan terkena sanksi pidana Pemilu," tegasnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya mengakui, transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. PPATK mencatat, pihaknya menerima kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses Pemilu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita dapati transakai terkait pemilu ini masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikannya lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan segala macam," ungkap Ivan di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013608857/klopp-sayangkan-liverpool-gagal-menangi-big-match-lawan-mu">Klopp Sayangkan Liverpool Gagal Menangi Big Match Lawan MU</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ivan menjelaskan, rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang sudah disiapkan justru tidak mengalami peningkatan. Padahal, RKDK itu seharusnya menjadi tempat penampungan dana kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kan beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita, RKDK rekening khusus dana kampanue itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik, ya itu cenderung plat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya," ucap Ivan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ivan menduga, ada ketidaksesuaian perolehan maupun penggunaan dana kampanye. Karena itu, ia mempertanyakan RKDK itu cenderung tak bergerak transaksinya, khawatir ada sumber yang salah dari pembiayaan kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana, kalau RKDK-nya tidak bergerak kan. Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang apa mendapatkan sumber dari hasil ilegal, dipakai untuk membantu," ujar Ivan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, Ivan memastikan pihaknya telah menyerahkan analisis transaksi dana kampanye itu ke KPU dan Bawaslu. Ia tak memungkiri, jumlah dugaan transaksi mencurigakan itu nilainya fantastis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah sampaikan ke KPU dan Bawaslu beberapa transaksi yang angka-angka nilainya luar biasa besar. Kita masih menghitung," pungkas Ivan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPU RI membenarkan telah menerima surat dari PPATK terkait dugaan temuan transaksi janggal peserta Pemilu 2024.

KPU Benarkan Terima Data Transaksi Janggal dari PPATK Bernilai Miliaran Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-160401055.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapatkan temuan terkait dugaan transaksi mencurigakan dalam kampanye Pemilu 2024. Transaksi tersebut meningkat sejak tiga bulan terakhir.</p> <p>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya menemukan peningkatan transaksi secara masif dan mencurigakan.</p> <p>Khususnya pada pihak-pihak yang kini berkontestasi dan namanya tercatat dalam daftar calon tetap (DCT) di KPU. &rdquo;Kami sudah ikuti mengenai transaksi yang terkait dengan pemilu ini,&rdquo; papar Ivan setelah kegiatan Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, kemarin (14/12).</p> <p>PPATK bahkan mencatat kenaikannya mencapai lebih dari 100 persen dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Laporan masyarakat mengenai masalah tersebut juga banyak masuk ke PPATK.</p> <p>Timbulnya kecurigaan itu bermula saat PPATK melihat rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang terpantau flat (statis) atau tidak mengalami pergerakan. Padahal, seharusnya di masa mendekati pemilu ada pergerakan transaksi dari rekening tersebut. Sebab, ada dana yang harus dikeluarkan parpol dan diambilkan dari rekening tersebut.</p> <p>Sebaliknya, PPATK menemukan adanya pergerakan transaksi dari pihak lain. Khususnya para calon yang tercatat dalam DCT. PPATK telah melakukan pemantauan sejak awal tahun ini. Namun, pergerakan transaksi meningkat pesat tiga bulan terakhir.</p> <p>Dari temuan itu, kata Ivan, lantas timbul pertanyaan. &rdquo;Kalau di RKDK-nya tidak bergerak, lalu pembiayaan tersebut dari mana?&rdquo; ucapnya.</p> <p>Sumber-sumber pendanaan di luar RKDK itulah yang membuat PPATK melakukan analisis. Utamanya terkait potensi dana yang mengalir, apakah termasuk dana ilegal.</p> <p>PPATK telah menyampaikan temuan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait sejumlah transaksi yang angkanya luar biasa besar. Ivan mengaku tidak hafal total persisnya. Yang jelas, temuan itu ada pada ribuan nama dalam DCT.</p> <p>Disinggung nama partai secara khusus, Ivan mengatakan bahwa semua parpol peserta pemilu telah dicek. Tidak ada pembeda. Hal itu dilakukan sebagai bentuk PPATK melaksanakan tugas untuk membantu mengawal pemilu.</p> <p class="class-paragraph">Terpisah, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil meminta Bawaslu untuk segera berkoordinasi dengan PPATK. Khususnya mengecek beberapa temuan itu. &rdquo;Apa benar aliran tersebut masuk ke calon legislatif yang terdaftar,&rdquo; katanya.</p> <p>Yang kedua, lanjut dia, soal aliran uang ke calon anggota legislatif. Setiap caleg memang diperbolehkan menerima sumbangan, baik dari perorangan ataupun badan hukum. Namun, itu harus tetap dilaporkan dan asal sumbangan tersebut jelas. Tidak dari tindak kejahatan.</p> <p>Untuk RKDK, Fadli mengatakan, sebenarnya pengecekannya gampang jika Bawaslu ingin serius melakukan audit. Yakni, dengan cara mengecek laporan awal dana kampanye semua partai politik, lalu dibandingkan dengan besaran dana alat peraga dan pertemuan-pertemuan parpol. &rdquo;Bawaslu bisa melakukan appraisal sederhana untuk menemukan ketidakcocokan itu,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Sementara itu, ditemui di kantor KPU RI tadi malam, Komisioner KPU RI August Mellaz belum bisa berkomentar terkait surat dari PPATK. Alasannya, pihaknya masih akan mencermati informasi temuan transaksi mencurigakan tersebut. &rdquo;Surat sedang dicek,&rdquo; ujarnya singkat.</p> <p>Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Lolly Suhenty yang dikonfirmasi secara terpisah juga menyampaikan hal serupa. Dia mengakui sudah mendapat pemberitahuan dari PPATK terkait hal itu. Saat ini Bawaslu tengah mempelajari data tersebut. &rdquo;Masih kami dalami,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Karena itu, Lolly mengaku belum bisa memberikan respons lebih jauh. &rdquo;Memang belum ada yang bisa kami sampaikan karena masih dilakukan pendalaman,&rdquo; imbuhnya. <strong>(elo/far/c7/fal)</strong></p>

PPATK mendapatkan temuan terkait dugaan transaksi mencurigakan dalam kampanye Pemilu 2024. Transaksi tersebut meningkat sejak tiga bulan.

PPATK Temukan Transaksi Janggal Triliunan Rupiah dalam Kampanye Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1JPG-1502552824.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Suhartanto yang diduga memiliki transaksi mencurigakan senilai Rp 300 miliar, pernah menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Mardani Maming. Dugaan transaksi mencurigakan itu berdasarkan laporan hasil analisa (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mantan penyidik KPK yang berasal dari Polri tersebut (Tri Suhartanto) merupakan satgas yang langsung menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi Mardani Maming Bupati di Kalimantan Selatan, yang saat ini perkaranya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengklaim, dugaan transaksi janggal ini tak ada kaitannya dengan tugas Tri selama di KPK. Menurutnya, transaksi itu diduga terkait dengan bisnis pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011720560/whatsapp-sedang-mengerjakan-fitur-berbagi-video-berkualitas-tinggi">WhatsApp Sedang Mengerjakan Fitur Berbagi Video Berkualitas Tinggi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dari penjelasan yang bersangkutan, bisnis pribadi, seperti jual beli mobil dan lain-lain. Tetapi sekali lagi kebenaran tentang itu kan yang bersangkutan yang bisa menjelaskan. Kami hanya menkonfirmasi saja kepada yang bersangkutan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan transaksi janggal Tri Suhartanto sebelumnya diungkap Novel Baswedan dalam kanal Youtube pribadinya. Novel&nbsp;mengungkapkan terdapat transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 miliar, yang diduga dilakukan pegawai di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Laporan PPATK itu terhadap seorang pegawai KPK di penindakan dan itu nilai transaksinya Rp 300 miliar, dan saya duga lebih, ada yang katakan hampir Rp 1 triliun bahkan," ungkap Novel dalam kanal Youtube miliknya berjudul 'Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK' dikutip Senin (3/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Novel secara lantang menyebut transakai mencurigakan itu diduga dilakukan Tri Suhartanto, mantan Kasatgas Penyidikan yang telah dikembalikan ke Polri pada 1 Februari 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan mengundurkan diri. Kok bisa mengundurkan diri terus dibiarkan. Apakah pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tidak ingin tahu kebenarannya? Dan bila benar, apakah ada orang lain di internal yang terlibat? Atau memang mereka sudah tahu tapi tidak ingin diketahui orang?," ujar Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, temuan PPATK itu tidak berjalan optimal. Novel menduga, Tri Suhartanto tidak bermain sendir dalam memuluskan aksinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya meyakini atau menduga kuat, dia ini enggak bekerja sendiri. Ada level-level struktural, bisa jadi yaa. Tapi itu harus diperiksa. Ketika enggak diperiksa bagaimana bisa dipastikan, masa iya sih level penyidik berani sampai (menerima transaksi) sebesar itu?," pungkas Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Eks penyidik KPK Tri Suhartanto yang diduga memiliki transaksi mencurigakan pernah menangani kasus dugaan korupsi Mardani Maming.

Eks Penyidik KPK Tri Suhartanto yang Diduga Lakukan Transaksi Janggal Pernah Tangani Kasus Mardani Maming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220524_203807.jpg" alt="Ilustrasi uang. Yudhi Mahatma/Antara " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang. Yudhi Mahatma/Antara </figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Tim Komite TPPU untuk memisahkan kembali perkara yang di dalamnya terkait transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp 349 triliun. Sebab, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut telah menindaklanjuti temuan transaksi janggal triliunan rupiah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mana yang sudah inkrah selesai, mana yang masih berproses, mana yang masih dalam penyelidikan. Ada tiga nih muaranya nih, kalau dia yang sudah inkrah, sudah selesai berapa nilainya masing-masing berapa nilainya juga, supaya kita bisa tahu nanti Rp 349 triliun ini masih full atau sudah berkurang," kata Taufik Basari saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim Komite TPPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, jika sudah ada yang inkrah, maka angka Rp 349 triliun itu bisa dikurangkan dari nilai yang berpolemik saat ini. Sebab, polemik terkait transaksi janggal itu untuk memulihkan keuangan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482017/38-masjid-jakarta-jadi-korban-penempelan-qris-palsu-ini-daftarnya">38 Masjid Jakarta Jadi Korban Penempelan QRIS Palsu, Ini Daftarnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Inkrah baik itu pidana maupun mungkin nonpidana, karena ternyata bisa dikurangkan karena clear," ucap Taufik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Taufik menuturkan, pemilahan data dapat membantu proses penelusuran berapa nilai uang yang perlu diusut dari bagian Rp 349 triliun. Termasuk untuk memastikan dan diverifikasi benar atau tidaknya keseluruhan transaksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ternyata juga misalnya selesai dalam bentuk <em>clearance</em> kan yang namanya transaksi mencurigakan ketika diverifikasi dia bisa berujung pada penegakan hukum, dia bisa masih penelusuran lebih lanjut, bisa juga ternyata transaksinya wajar. Nah kalau wajar kemudian disepakati para pihak ditetapkan bahwa ini wajar berarti dikeluarkan juga <em>clearance</em> juga," ujar Taufik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Tim Komite TPPU untuk mengeluarkan data terkait pemilahan dalam hal yang sudah tindak lanjut. "Berapa surat yang sudah ditindaklanjuti dengan bentuknya apa, akhirnya apa, berapa nilai dari tindaklanjut tersebut," tegas Taufik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mrngakui, sebanyak 193 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian yang dipimpinnya telah dijatuhkan sanksi. Hal ini setelah adanya dugaan transaksi janggal senilai lebih dari Rp 349 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai," ungkap Sri Mulyani yang juga anggota Komite TPPU saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, hukuman disiplin itu tidak hanya terjadi pada 2023 setelah ramainya dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun. Tetapi, berdasarkan periode 2009 sampai dengan 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait tindakan administratif terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (pegawai negeri sipil)," ujar Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani menyebut, pihaknya mengambil langkah itu lantaran mendapat 200 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, ada 186 surat yang sudah ditindaklanjuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian Keuangan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal dan TPPU sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum terkait," pungkas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Tim Komite TPPU diminta untuk memisahkan kembali perkara yang di dalamnya terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, DPR Minta Pemisahan Data yang Sudah Diusut dan Belum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gerindra-ke-kpu-usulan-psi-tak-perlu-digubris-hanya-buang-buang-uang_m_.jpg" alt="Ketua Umum PSI Grace Natalie berharap KPU, masyarakat sipil, maupun media massa memfasilitasi debat antarparpol." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Grace Natalie berharap KPU, masyarakat sipil, maupun media massa memfasilitasi debat antarparpol.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menantang DPR untuk membentuk Panitia Khusus terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Alasannya karena temuan tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar jejaring praktik pencucian uang oleh aparatur negara.</p> <p>Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan, pembentukan Pansus ini sangat mendesak. Sebab berdasarkan penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD, setidaknya ada 491 ASN di Kemenkeu, 13 ASN kementerian/lembaga lain dan 570 pihak non-ASN terlibat.</p> <p>&ldquo;Dugaan kasus transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementrian keuangan bisa jadi pintu masuk untuk membongkar jejaring pencucian uang oleh aparatur negara yang melibatkan banyak sekali pejabat kementerian,&rdquo; kata Grace dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (3/4).</p> <p>Dia menerangkan, salah satu dugaan tindak pidana pencucian uang kemungkinan melibatkan pihak Bea Cukai. Di mana impor emas batangan yang mahal, hanya dicatat sebagai emas mentah yang nilainya lebih kecil.</p> <p>&ldquo;Ini jelas pelanggaran, namun tidak diperiksa oleh pejabat berwenang di Kementrian Keuangan,&rdquo; tegasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Untuk menutupi kasus ini, Grace mengungkapkan, bawahan Menteri Keuangan bahkan diduga tidak menyampaikan laporan PPATK kepada Sri Mulyani.</p> <p>&ldquo;Tahun 2017, Kepala PPATK memberikan langsung data temuan kepada sejumlah pejabat Kementerian Keuangan antara lain Dirjen Bea Cukai dan Inspektur Jenderal. Namun laporan ini nampaknya tidak sampai ke Bu Sri Mulyani. Jika benar demikian masalah ini sangatlah serius,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Untuk itu, PSI meminta DPR segera membentuk Panitia Khusus atau Pansus. Jika kasus ini melaju tanpa pengawalan spesial atau memperlihatkan kesungguhan sebagai elite politik, dia khawatir, upaya memberantas tindak pidana pencucian uang akan sulit dilakukan.</p> <p>&ldquo;Bola kini ada di tangan Wakil Rakyat di Senayan,&rdquo; terangnya.</p> <p>Grace menduga, kasus ini tidak hanya melibatkan uang jumbo Rp349 triliun, melainkan juga dugaan sindikat pencucian uang yang melibatkan banyak pejabat Kementrian Keuangan dan Kementrian lain. Sehingga pembentukan Pansus untuk kasus ini merupakan sebuah keharusan.</p> <p>&ldquo;Sekali lagi, PSI minta segera dibentuk Pansus DPR terkait kasus dugaan transaksi janggal Rp349 triliun. Rakyat sedang menunggu niat baik DPR,&rdquo; pungkasnya.</p>

pembentukan Pansus ini sangat mendesak. Sebab berdasarkan penjelasan Mahfud MD, setidaknya ada 491 ASN di Kemenkeu, 13 ASN kementerian lain.

PSI Tantang DPR Bentuk Pansus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait perbedaan nilai transaksi mencurigakan di Kemenkeu.<br /> <br /> "Kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menkopolhukam, dan Kepala PPATK untuk menyinkronkan hasil laporan yang dimiliki Pak Menko sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Ibu Menkeu, karena ada perbedaan sangat jauh," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Rabu (29/3) malam.<br /> <br /> Menurut Sahroni, laporan terkait adanya transaksi mencurigakan yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani sangat berbeda. Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai Rp 349 triliun, sedangkan Sri Mulyani menyebutkan hanya sekitar Rp 189 triliun sepanjang 2017-2019.<br /> <br /> "Kalau dari Rp 349 triliun ada yang disampaikan PPATK tadi, ada Rp 189 triliun yang dua kali terjadi laporan, di antara pelaporan pertama Rp 180 triliun dengan Rp 189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut," ujar Sahroni.<br /> <br /> Sebelumnya, Mahfud MD menyebut ada 491 entitas aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlibat dalam dugaan TPPU senilai Rp 349 triliun.<br /> <br /> "Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang," kata Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3) malam.<br /> <br /> Dia mengungkapkan bahwa 491 entitas ASN Kemenkeu itu terdiri dari tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA). Menurut Mahfud, kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp 35 triliun dengan melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu.<br /> <br /> Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Nilai transaksi dari kategori kedua di atas adalah Rp 53 triliun dengan jumlah entitas ASN Kemenkeu yang terlibat sebanyak 30 orang.<br /> <br /> Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut.<br /> <br /> Untuk kategori yang terakhir, jumlah transaksinya mencapai Rp 260 triliun dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenkeu. Mahfud menegaskan bahwa jangan melibatkan Rafael Alun dengan kasus dugaan TPPU ini karena Rafael terlibat dalam kasus berbeda.<br /> <br /> "Rafael sudah ditangkap, selesai. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafael, itu kan pidana, bukan TPPU" ujar Mahfud MD.

DPR Bakal Pertemukan Mahfud MD dan Sri Mulyani Terkait Perbedaan Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Rapat-Dengan-DPR-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku kaget saat mengetahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tiba-tiba mengungkap soal dugaan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sri Mulyani mengaku, ia mengetahui informasi tersebut justru dari media, bukan dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana seharusnya.<br /> <br /> "Mahfud MD menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun. Kami kaget karena mendengarmya dalam bentuk berita di media, kami cek kepada Pak Ivan (Yustiavandana, Kepala PPATK) tidak ada surat di tanggal 8 Maret ke Kemenkeu," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3).<br /> <br /> Menindaklanjuti hal tersebut, Sri Mulyani kemudian meminta penjelasan ke PPATK terkait dana mencurigakan itu. Namun, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan.<br /> <br /> Padahal, kata Srimul, sapaan akrabnya, dirinya baru menerima surat tersebut pada Kamis, 9 Maret 2023. Meskipun tanggal titimangsa yang tercatat di surat per tanggal 7 Maret 2023.<br /> <br /> "Kamis tanggal 9 Maret 2023, Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III Tahun 2023. Surat itu tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima <em>by hand</em> tanggal 9 Maret," terang Sri Mulyani.<br /> <br /> Sri Mulyani menjelaskan, surat itu memuat 36 halaman lampiran. Isinya berupa 196 surat yang pernah dikirim PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023.<br /> <br /> Namun, kata Srimul, dalam surat tersebut tidak ada data mengenai nilai uang yang heboh di media. Surat yang dikirim hanya berisi kompilasi surat yang pernah dikirimkan PPATK terkait penyelidikan, berikut tanggal dan nama orang-orang yang diduga terlibat.<br /> <br /> "Sehingga kami juga bingung, tanggal 9 Maret terima surat, tapi nggak ada angkanya (nominalnya). Saya meminta kepada Pak Ivan, suratnya yang ada angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar," jelas Sri Mulyani.<br /> <br /> Kemudian, dirinya baru menerima surat yang berisi nominal dugaan transaksi mencurigakan pada Senin, 13 Maret 2023.<br /> <br /> "Kepala PPATK mengirimkan surat Nomor SR/3160/AT.01.01/III Tahun 2023 ke Menteri Keuangan. Surat yang memuat 43 halaman lampiran itu berisi daftar 300 surat yang pernah dikirimkan PPATK ke sejumlah pihak. Dalam surat itu, disebutkan angka Rp 349 triliun," ujarnya.<br /> <br /> Meski begitu, kata Srimul, nominal Rp 349 triliun yang tercantum dalam surat tidak seluruhya menyangkut transaksi pegawai Kementerian Keuangan. Dalam paparannya, ia merinci ada 65 surat terkait transaksi Rp 253 triliun berupa data transaksi debit-kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi.<br /> <br /> Bahkan, nominal tersebut, kata dia, tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu, namun berhubungan dengan fungsi pajak dan bea cukai.<br /> <br /> "Jadi Rp 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi Rp 74 triliun adalah surat PPATK ke APH sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami ini menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu itu ada 153 surat nilainya Rp 22 Triliun. Sebanyak Rp 18,7 triliun itu menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Kemenkeu. Yang benar-benar ada hubungannya dengan kemenkeu itu Rp 3,3 T ini 2009-2023 ini 15 tahun," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan bahwa ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun yang merupakan akumulasi sejak 2009 yang melibatkan sebanyak 460 orang.<br /> <br /> “Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi, sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun,” kata Mahfud di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang, Sleman, Rabu (8/3).<br /> <br /> Temuan tersebut, kata Mahfud, merupakan laporan sejak 2009 terkait transaksi janggal itu tidak segera mendapat respons hingga akhirnya menumpuk. Temuan itu juga di luar transaksi Rp 500 miliar dari rekening mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan PPATK.

Sri Mulyani Akui Kaget Mahfud MD Beberkan Transaksi Janggal Rp 300 T

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#transaksi janggal

Berita Terkini