<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/BKVl0y6IcuhxKk3TUx92PU28yVHSnHUlBpW3G1Ob-2-3266147984.jpg" alt="Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan dalam acara peringatan Tragedi Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan dalam acara peringatan Tragedi Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengenang peristiwa Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996, sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan wong cilik dan kebangkitan demokrasi di Indonesia. Menurut dia, peristiwa tersebut merupakan simbol kekuatan rakyat yang tidak bisa ditekan atau dibungkam. "Peristiwa 27 Juli itu menunjukkan bahwa wong cilik itu bersatu, meskipun dia ditekan, dihantam, dia akan balik lagi, dia akan melawan. Dia tidak akan pernah mati, itu yang disebut Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) sebagai akar rumput," kata Djarot dalam acara peringatan Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7). Djarot menyebut, kemenangan PDI Perjuangan dalam tiga kali pemilu berturut-turut tidak lepas dari kedekatan dan perjuangan bersama rakyat.&nbsp; "PDI Perjuangan bisa menang 3 kali berturut-turut karena bersatu dengan rakyat, karena bergotong royong dengan rakyat, karena memahami berjuang bersama rakyat dan tidak meninggalkan rakyat," ucapnya. Ia menyebut bahwa tragedi Kudatuli bukan sekadar kerusuhan, tapi tragedi demokrasi yang menggambarkan betapa brutalnya kekuasaan ingin merebut kedaulatan secara paksa. "Peristiwa Kudatuli, kerusuhan 27 Juli atau disebut juga tragedi 27 Juli, itu adalah peristiwa demokrasi yang luar biasa. Sepanjang sejarah politik dan demokrasi di Indonesia, baru 27 Juli itu penguasa berusaha mengambil alih, mengkudeta, bukan hanya melalui rekayasa politik tipu muslihat, tapi juga melalui kekerasan yang sangat-sangat vulgar," jelasnya. Djarot mengungkapkan, penyerangan terhadap kantor DPP PDI yang kala itu dipimpin Megawati Soekarnoputri menewaskan lima orang, dan ratusan lainnya mengalami nasib tragis.&nbsp; "Dengan menyerbu kantor ini dan tercatat lima orang meninggal dunia, yang hilang ada 200, ada 100, ada 20, masih belum jelas betul," paparnya. Ironisnya, lanjut Djarot, justru para korban dan yang bertahan di kantor PDI kemudian dipenjara, sementara pelaku penyerangan bebas tanpa tersentuh hukum. "Yang ditangkap itu ada ratusan. Justru yang diserang itu menjadi terpidana dan ditangkap. Yang menyerang bebas merdeka dan menikmati penyerangan itu, berpesta pora di atas penderitaan dan air mata," cetusnya. Lebih lanjut, Djarot menyatakan semangat dari peristiwa Kudatuli harus terus dijaga dan diwariskan sebagai inspirasi perjuangan melawan kezaliman.&nbsp; "Semangat wong cilik itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan sebesar apapun. Itulah yang terus hidup dalam perjuangan PDI Perjuangan hingga hari ini," pungkasnya.

Djarot menyebut, kemenangan PDI Perjuangan dalam tiga kali pemilu berturut-turut tidak lepas dari kedekatan dan perjuangan bersama rakyat.

Kenang Tragedi 27 Juli 1996, Djarot Saiful Hidayat Sebut Tragedi Kudatuli jadi Semangat Wong Cilik dan Bikin PDIP Menang Pemilu 3 Kali Berturut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/hasto-kris-2107961471.jpg" alt="Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/7)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meyakini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak akan menganggap tragedi penyerangan ke kantornya pada 27 Juli 1996 alias Kudatuli sebagai pelanggaran HAM biasa. Menurut Hasto, peristiwa tersebut harusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Meskipun Komnas HAM menyatakan hanya ada lima korban, tetapi dalam suatu komunikasi spiritual yang kami lakukan sebagai bangsa yang punya cara-cara untuk berkomunikasi dalam arus spiritual itu, paling tidak ada 104 korban hilang," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto mengatakan, seharusnya aktor intelektual dan pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi Kudatuli bisa diungkap. Sehingga, bangsa ini bisa belajar dari kejadian masa lalu dan tidak ada lagi kekuasaan yang menindas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena itulah menjadi momentum yang penting. 27 Juli, suka tidak suka, itu jadi gerbang demokratisasi di Indonesia," tegas Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, lanjut Hasto, PDIP terus memperjuangkan pengungkapan tragedi Kudatuli. Ia meyakini, pemegang kekuasaan saat itu yakni era Orde Baru punya andil dalam peristiwa ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak pernah berhenti menyuarakan campur tangan kekuasaan terhadap pelanggaran HAM pada 27 Juli '96, meskipun kita menghadapi tembok yang sangat tebal sekali pun, yang mencoba menutupi sisi gelap masa lalu. Kami terus berjuang, tidak pernah menyerah," pungkas Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kami tidak pernah berhenti menyuarakan campur tangan kekuasaan terhadap pelanggaran HAM pada 27 Juli '96," ujar Hasto.

Sekjen PDIP Kembali Ungkit Peristiwa Kudatuli, Yakin Penguasa Era Orde Baru Punya Andil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Upacara-Kudatuli.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bersama seluruh jajaran partainya dari tingkat pusat hingga ranting, melakukan upacara secara virtual, memperingati Tragedi 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli.  Kali ini, mayoritas peserta acara tersebut mengenakan baju serba hitam. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kadernya untuk merenungi tragedi kudatuli yang memakan korban jiwa ratusan orang itu. Bahwa untuk memperjuangkan keadilan butuh pengorbanan yang sangat berat.  Acara renungan Tragedi Kudatuli itu diselenggarakan secara virtual. Dari Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, hadir Sekjen Hasto Kristiyanto, Wasekjen Sadarestuwati, serta dua Ketua DPP, yakni Eriko Sotarduga dan Djarot Saiful Hidayat.  Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Elite partai berlambang banteng moncong putih juga hadir virtual, di antaranya Prananda Prabowo, Puan Maharani, Olly Dondokambey, Rudianto Tjen, Utut Adianto, Komaruddin Watubun, Ahmad Basarah, dan Mindo Sianipar.  Ada juga Wiryanti Sukamdani, Nusyirwan Sudjono, Made Urip, Bambang Wuryanto, Rokhmin Dahuri, Sri Rahayu, Said Abdullah, dan Ribka Tjiptaning. Kader dan pengurus daerah PDIP dari seluruh Indonesia turut mengikuti acara secara daring.  Hasto mengatakan, PDIP berakar sejak Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927. Partai yang mengadopsi gagasan, ide, dan pemikiran Bung Karno itu juga pernah diluluhlantakkan saat rezim Orde Baru. Partai yang masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pada 27 Juli 1996, mendapat tekanan.  "Kantor DPP ini menjadi saksi bagaimana demokrasi mencoba dibungkam oleh kekuasaan," kata Hasto.  Hasto juga menjelaskan, di Kantor DPP ini, mimbar demokrasi dibangun untuk menyuarakan perjuangan demi menegakan demokrasi bersama dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, kantornya itu diserang.  "Kita tahu begitu banyak korban atas peristiwa tersebut dan ini menjadi menjadi momentum demokrasi yang sangat penting di dalam rekam jejak demokrasi Indonesia," katanya.  "Karena itulah, pada hari ini, kami memperingati Peristiwa Kudatuli tersebut secara khusus, sekaligus oleh Ibu Megawati Soekarnoputri kami diminta untuk mengkhidmati, untuk merenungkan agar seluruh spirit perjuangan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya yang telah diperjuangkan tidak mudah, penuh pengorbanan khususnya oleh Bung Karno dapat terus kami lanjutkan," tambahnya.  Politikus asal Yogyakarta itu juga menyampaikan keinginan Megawati agar dibangun Monumen 27 Juli di Kantor DPP PDIP sebagai pengingat bahwa kekuatan partai itu berasal rakyat itu sendiri. Monumen juga ditujukan agar setiap kader PDIP tidak lupa sejarah Tragedi Kudatuli. Dalam acara ini, para kader juga diminta merenung dan mendoakan para korban.  "Tidak hanya mendoakan arwah korban 27 Juli, tetapi juga bagi kemajuan bangsa Indonesia, agar seluruh perjuangan para pahlawan tersebut tidak sia-sia," jelasnya.  Doa lalu dipanjatkan yang dipimpin oleh Ketua DPP PDIP Hamka Haq, yang juga Ketua Umum DPP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).  &nbsp;  \

Upacara Tragedi Kudatuli, Hasto Ingatkan Demokrasi yang Dibungkam