<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/fadli-3805533387.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menuai kecaman dari berbagai pihak setelah menyebutkan tidak ada bukti kasus pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Pernyataan Fadli Zon berpotensi melukai hati keluarga korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016152107/singgung-etika-beragama-menpora-dito-yakin-timnas-indonesia-tak-dizalimi-meski-babak-keempat-digelar-di-arab-saudi-dan-qatar">Singgung Etika Beragama, Menpora Dito Yakin Timnas Indonesia Tak Dizalimi Meski Babak Keempat Digelar di Arab Saudi dan Qatar</a></strong>&nbsp;</p> <p>Fadli juga mengklaim informasi soal peristiwa pemerkosaan Mei 1998 hanya rumor yang tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.</p> <p>"Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian kepada wartawan, Selasa (17/6).</p> <p>Karena itu, Pimpinan Komisi X DPR itu mengingatkan Kemenbud untuk berhati-hati dalam menyusun fakta-fakta penulisan ulang sejarah. Ia tak menginginkan, penulisan ulang sejarah itu mengaburkan fakta dan melukai hati rakyat.</p> <p>Sebab, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.</p> <p>"Itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Jangan menghapus jejak kekerasan seksual yang nyata dan telah diakui oleh masyarakat luar. Komnas Perempuan juga sudah melaporkan," tutur Lalu.</p> <p>Legislator Fraksi PKB itu menyebut, penyangkalan terhadap fakta terjadinya kekerasan seksual dalam insiden 1998, sama saja merendahkan martabat para korban. Serta dapat menghambat proses pemulihan serta rekonsiliasi yang seharusnya terus diberikan.</p> <p>"Menutupinya maka sama saja kita merendahkan martabat para korban dan tidak membuka ruang untuk pemulihan nama baik mereka," ujarnya.</p> <p>Lalu pun mengingatkan, sejarah Indonesia tidak boleh direduksi menjadi narasi tunggal milik kekuasaan. Ia menegaskan, sejarah harus ditulis secara jujur, inklusif, dan partisipatif bukan untuk menyenangkan penguasa.</p> <p>"Sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan fondasi jati diri bangsa. Maka ketika ada upaya penulisan ulang sejarah, yang perlu kita pastikan bukan siapa yang menulis, tetapi mengapa dan untuk siapa sejarah itu ditulis," jelas Lalu.</p> <p class="class-paragraph">Ia memastikan akan melakukan pengawasan terhadap penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dalam proses Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, penulisan sejarah menyangkut kepentingan kolektif bangsa, bukan hanya domain kementerian.</p> <p>"Sejarah bukan milik kementerian, tapi milik rakyat. DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif," urainya. (*)</p>

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadapi kecaman setelah pernyataannya tentang kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998.

Fadli Zon Tuai Kecaman, DPR Ingatkan Penulisan Ulang Sejarah Tak Lukai Hati Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/828DE4D9-C977-4D91-8E1B-137AD365475C-347815994.jpeg" alt="Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)" width="100%">
<figcaption>Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. (Instagram Yusril Ihza Mahendra)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah resmi bekerja sejak Minggu (20/10). Namun, baru dua hari bekerja, sejumlah menteri di Kabinet Prabowo sudah melakukan hal kontroversial.&nbsp;</p> <div dir="auto">Dalam kurun waktu dua hari kerja, setidaknya ada dua pernyataan dan kelakuan kontroversial yang dilakukan menteri yang ditunjuk Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan kontroversial itu pertama disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut bahwa peristiwa berdarah tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan kelakuan kontroversial dari menteri Prabowo yang kedua adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT). Ia membuat surat resmi dari kementerian, tetapi untuk acara tasyakuran pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015226380/inspeksi-cibubur-youth-elite-sport-center-wapres-gibran-tempat-latihan-sudah-cukup-tinggal-genjot-prestasinya">Inspeksi Cibubur Youth Elite Sport Center, Wapres Gibran: Tempat Latihan Sudah Cukup, Tinggal Genjot Prestasinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut adalah rangkumannya:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Pernyataan kontroversial Yusril</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai dilantik sebagai Menko, Yusril menyebut kasus 1998 bukan termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, beberapa tahun belakangan ini tidak pernah terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk kasus 1998.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak (kasus 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat)," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril mengaku, dulu saat mendukung Menteri Hakim dan HAM, dirinya mengikuti sidang di PBB soal kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, tetapi tidak terkait kasus dugaan pelanggaran HAM Berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi menteri hakim dan HAM, saya tiga tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," ucap Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015226341/orang-yang-menemukan-tujuan-hidup-sejati-di-usia-70-an-dan-lebih-biasanya-memiliki-8-kebiasaan-sehari-hari-ini">Orang yang Menemukan Tujuan Hidup Sejati di Usia 70-an dan Lebih Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Sehari-hari Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan kontroversial Yusril itu kemudian menuai respons negatif karena dinilai tak berempati pada perasaan keluarga korban 98 yang hingga saat ini masih mencari keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menyatakan, tidak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia (HAM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, dari pejabat yang salah satu urusannya soal legislasi bidang HAM. Itu tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar, khususnya pengertian pelanggaran HAM yang berat pada penjelasan Pasal 104 Ayat (1) dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun Pasal 7 UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usman menegaskan, pernyataan Yusril mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pada masa lalu, yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genosida dan pembersihan etnis," kata Usman kepada wartawan, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, pernyataan Yusril pun tidak dibenarkan oleh Komnas HAM yang justru sejak lama telah menyimpulkan bahwa peristiwa 98 termasuk pada pelanggaran HAM berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama terkait dengan pernyataan Pak Yusril, saya ingin menegaskan bahwa Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kerusuhan Mei 98 pada tahun 2003, hasil penyelidikan tersebut menemukan bahwa terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Kerusuhan Mei 98," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah kepada JawaPos.com, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Yandri diduga gunakan jabatan menteri untuk urusan pribadi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015226348/paul-munster-ungkap-teror-media-sosial-usai-kekalahan-pertama-persebaya-surabaya-di-mana-mereka-saat-kita-menang">Paul Munster Ungkap Teror Media Sosial Usai Kekalahan Pertama Persebaya Surabaya: Di Mana Mereka saat Kita Menang?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kontroversi yang ditimbulkan politisi PAN ini bermula dari unggahan mantan Menko Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud Md yang menyoroti adanya surat undangan untuk menghadiri acara haul keluarga Yandri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masalahnya, undangan itu justru menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipimpinnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2," tulis Mahfud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Yandri mengucapkan terima kasih ke Mahfud dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa di kemudian hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Baru dua hari bekerja, sejumlah menteri di Kabinet Prabowo sudah melakukan hal kontroversial yang menjadi perhatian publik.

2 Kontroversi Menteri Prabowo yang Baru 2 Hari Kerja, Dari Yusril Soal Tragedi 1998 dan Yandri Soal Penyalahgunaan Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT-1-KOMNAS-HAM-PERIKSA-PAGUYUBAN-SUPORTER-TIMNAS-FED-7.jpg" alt="Ketua Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro terkait tragedi Kanjuruhan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (17/10/2022). Ketua PSTI Ignatius Indro menyampaikan, sepihak suppoter hanyamenjadi objek pendulang keuntungan, namun minim edu" width="100%">
<figcaption>Ketua Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro terkait tragedi Kanjuruhan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (17/10/2022). Ketua PSTI Ignatius Indro menyampaikan, sepihak suppoter hanyamenjadi objek pendulang keuntungan, namun minim edu</figcaption>
</figure><strong>SELAIN</strong> bermain sepak bola, Ketua Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro bermain musik. Genrenya <em>rock</em> dan <em>heavy metal</em>. Dia mengakui, musik yang disukai adalah yang ”keras”. Seperti yang dimainkan Metallica dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/megadeth/">Megadeth</a>. ”Saya dengerinnya itu,” ujar Ignatius Indro.<br /> <br /> Tidak hanya mendengarkan, Ignatius Indro juga memiliki satu klip sendiri. Judulnya Hitam. ”Ini waktu saya masih suka main band,” paparnya. Klip itu bercerita soal <a href="https://www.jawapos.com/tag/tragedi-1998/">Tragedi 1998</a> yang diambil dari pengalaman pribadinya sebagai aktivis. ”Lagunya keras pokoknya,” tutur Ignatius Indro.<br /> <br /> Untuk saat ini, kata dia, di dunia indie memang banyak band rock yang cukup bagus. Namun, yang mainstream hingga sekarang belum bermunculan. ”Indie lumayan bagus lho kayak Oracle, Lucretia, Dead Squad, dan Seringai,” tutur Ignatius Indro.

Ignatius Indro, si Penggemar Musik Keras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/erin-mcleod-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Kericuhan yang terjadi di Jakarta pasca pengumuman hasil Pilpres 2019 mengingatkan banyak orang pada kerusuhan 1998. Atlet putri asal Kanada Erin MecLeod rupanya pernah jadi bagian dari kengerian peristiwa yang dipicu oleh krisis moneter Asia 1997 yang berujung kerusuhan hebat pada Mei 1998 itu.<br /> <br /> Dilansir dari <em>theplayerstribune.com</em>, Erin yang merupakan kiper timnas sepak bola putri Kanada menceritakan bahwa ia masih ingat betul betapa mencekamnya suasana saat itu.<br /> <br /> Erin menceritakan, ia sempat hijrah ke Jakarta bersama orangtuanya pada 1997. Ayah Erin, Doug McLeod merupakan pengusaha minyak yang dituntut untuk berpergian ke luar negeri, termasuk ke Indonesia.<br /> <br /> Kala kerusuhan terjadi, Erin masih berusia 14 tahun. Meski masih terbilang sangat muda, Erin masih bisa mendeskripsikan rasa takutnya kala itu. Ia masih ingat bagaimana massa yang tidak terkendali melakukan perusakan dan penjarahan terhadap sejumlah pusat perbelanjaan dan toko-toko.<br /> <br /> Meski tidak menjadi korban, namun kejadian itu menimbulkan trauma sendiri di benak Erin.<br /> <br /> "Saya takut. Sangat, sangat takut. Seluruh kota mengalami pemberontakan, kerusuhan dan demonstrasi di mana-mana," ujar Erin.<br /> <br /> Menurut Erin, untuk melarikan diri dari Indonesia bersama keluarganya, ia bahkan sampai harus menyelinap agar bisa keluar dari hotel tempat ia menginap. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, Erin juga melihat sejumlah tank berbaris di jalan.<br /> <br /> "Saya ingat pada jam 2 dini hari kami keluar dari hotel dengan sembunyi-sembunyi. Kami pergi ke sebuah bandara kecil (Bandara Halim Perdanakusuma, Red) karena bandara utama (Bandara Soekarno-Hatta, Red) telah ditutup," ujar Erin.<br /> <br /> Di timnas sepak bla putri Kanada, Erin tercatat sudah 118 kali memegang ban kapten. Sejumlah prestasi sudah ditorehkan sepajang karirnya, mulai dari juara Cyprus Cup hingga meraih medali perunggu Olimpiade 2012.

Erin McLeod, Atlet Kanada Yang Pernah Rasakan Kengerian Tragedi 1998

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengenang-reformasi-lewat-pameran-foto_m_210839.jpeg" alt="Seorang pengunjung memperhatikan foto-foto sejarah 1998 yang dipajang di Kampus AMIK MBP, Selasa (8/5)." width="100%">
<figcaption>Seorang pengunjung memperhatikan foto-foto sejarah 1998 yang dipajang di Kampus AMIK MBP, Selasa (8/5).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Pameran foto digelar di kampus AMIK MBP Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Ratusan foto terpajang di partisi yang disusun di dalam lobi dan lorong kampus.</p><br /> <p>Foto-foto itu menggambarkan tentang peristiwa reformasi pada 1998 silam. Ada foto yang menunjukkan aksi unjuk rasa di Jakarta. Saat itu para mahasiswa yang tergabung dalam lintas organisasi menuntut agar pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto lengser.</p><br /> <p>Beberapa wajah tokoh gerakan 1998 menghiasi bingkai-bingkai berwana hitam berukuran 12 inchi. Para mahasiswa dan undangan melihat secara detail dan mencoba mencari tahu sejarah peristiwa berdarah pada 20 tahun silam.</p><br /> <p>Foto-foto tersebut memang sengaja di pasang sebagai bagian dari pameran yang digelar Persatuan Nasional Aktivis (Pena) '98. Ada sekitar 300 foto yang terpajang.</p><br /> <p>Jika diresapi lebih dalam, foto-foto itu bikin merinding siapa pun yang melihatnya. Dari beberapa foto menggambarkan bagaimana kelompok mahasiswa berhadapan langsung dengan TNI-Polri kala itu.</p><br /> <p>"Ya, cukup mengerikan juga. Kami harus belajar dari perjuangan mahasiswa dulu. Bagaimana mereka secara masif melakukan unjuk rasa untuk menggulingkan rezim," kata Jafar, seorang pengunjung, Selasa (8/5).</p><br /> <p>Presidium Nasional PENA'98 Nicodemus Sitanggang menjelaskan, pameran foto ini memang sengaja digelar. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa sejarah reformasi adalah tonggak perubahan luar biasa di Indonesia.</p><br /> <p>Tidak hanya mahasiswa, pameran juga ditujukan untuk masyarakat agar terus mengingat peristiwa reformasi. "Secara khusus untuk pemerintah. Hingga saat ini kami terus mempertanyakan komitmen dalam penanganan kasus 98 yang menewaskan puluhan mahasiswa," ujarnya.</p><br /> <p>Bagi PENA'98, efek nyata dari gerakan tersebut adalah kebebasan yang dirasakan langsung masyarakat. Kini, masyarakat memiliki kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan juga mengkritik pemerintah tanpa adanya ketakutan akan mendapat intimidasi.</p><br /> <p>"Kami menegaskan untuk alasan apapun, kami tak mau kembali ke Orde Baru. Cita-cita reformasi belum sepenuhnya tercapai. Sehingga harus terus diawasi dan dikawal," tegasnya.</p><br /> <p>Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Foto Sadam Husein Simatupang mengatakan Pameran foto di AMIK MBP akan digelar hingga 21 Mei 2018. Mereka berharap foto-foto ini dapat menggugah semangat masyarakat untuk tetap mengawal cita-cita reformasi yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. "Kami ingin pengorbanan para mahasiswa tetap dikenang dan tidak dilupakan," harapnya.</p><br /> <p>Seperti diketahui, unjuk rasa yang digelar para mahasiswa pada 1998 berhasil menggulingkan rezim Orde Baru. Presiden Soeharto mengumukan pengunduran dirinya pada Kamis, 21 Mei 1998. Pengumuman disampaikan Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB. Wakil Presiden B.J Habibie menjadi Presiden Indonesia.</p>

Mengenang Reformasi Lewat Pameran Foto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wiji-thukul-rekam-hubungan-intim-sebelum-menghilang_m_210732.jpeg" alt="Menunggu: Dyah Sajirah atau Sipon, 50, istri Wiji Thukul saat ditemui di rumahnya, Selasa (8/5)." width="100%">
<figcaption>Menunggu: Dyah Sajirah atau Sipon, 50, istri Wiji Thukul saat ditemui di rumahnya, Selasa (8/5).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Tragedi Mei 1998 masih membekas di hati Dyah Sujirah. Perempuan 50 tahun yang akrab disapa Sipon itu merupakan istri dari seniman asal Solo, Wiji Widodo alias Wiji Thukul.</p><br /> <p>Sipon tinggal di Jagalan, Jebres, Solo, Jawa Tengah (Jateng). Dia belum bisa melupakan suaminya. Meski tragedi penculikan atau penghilangan paksa itu sudah terjadi 20 tahun silam.</p><br /> <p>Sipon ingat benar terakhir kali bersama suaminya. Ada hal yang berbeda dengan gelagat maupun kebiasaan suaminya. Bahkan saat itu sekitar akhir 1997, Sipon merasa bahwa Wiji Thukul adalah orang lain dan bukan suaminya.</p><br /> <p>"Bahkan dia sempat mengabadikan hubungan intim kami dengan <em>handycam.</em> Saya merasa dia bukan suami saya saat itu," terang Sipon saat ditemui <em>JawaPos.com</em> di kediamannya, Selasa (7/5).</p><br /> <p>Ibu dua anak itu juga mempunyai firasat dan rasa ketakutan berlebih waktu itu. Mengingat, Wiji Thukul yang dikenal vokal dalam mengkritik pemerintah berpamitan kepadanya. Namun, Sipon waktu itu tidak berpikir semua akan berakhir seperti ini.</p><br /> <p>Wiji Thukul seakan lenyap ditelan bumi tanpa kabar sampai sekarang. "Dia bilang tolong jaga anak-anak. Nanti kalau sudah aman saya akan kembali. Tapi dia tidak menjelaskan akan pergi ke mana," ujar Sipon menirukan pesan Wiji Thukul.</p><br /> <p>Waktu itu, dua anak Sipon dan Wiji Thukul masih sangat kecil. Si sulung Fitri Kantiwani masih berusia sekitar 8 tahun. Sedangkan si bungsu Fajar Merah masih berusia sekitar empat tahun.</p><br /> <p>Sipon mengatakan, kondisi di Solo memang sangat mencekam saat tragedi Mei 1998. Tak jarang rumahnya didatangi aparat kepolisian. Meski Sipon sendiri sudah kehilangan jejak sang suami yang tidak tahu pergi entah ke mana.</p><br /> <p>Hingga akhirnya ada yang menyebutkan bahwa Wiji Thukul menjadi korban penghilangan paksa. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya surat dari Komnas HAM RI tertanggal 3 November 2011.</p><br /> <p>Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Wiji Thukul merupakan korban pelanggaran hak asasi berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa pada kurun waktu 1997-1998. Hal itu berdasarkan penyelidikan yang dilakukan <em>pro-justicia</em> nasional hak asasi manusia.</p><br /> <p>Sampai saat ini, Sipon masih berharap adanya kejelasan terkait nasib suaminya. Ia pun tidak berharap muluk-muluk. Sipon hanya ingin ada kepastian dari pemerintah terkait nasib suaminya.</p><br /> <p>Jika sudah meninggal, di mana kuburannya atau jasadnya. Tapi jika masih hidup, di mana posisinya. "Sampai sekarang sudah berapa kali ganti presiden? Tetapi tidak juga ada kejelasan mengenai suami saya. Saya cuma ingin adanya kejelasan saja," harap Sipon.</p><br /> <p>Sejak keluarnya surat kepastian sebagai korban penghilangan paksa, Sipon seolah sudah pasrah. Hasratnya untuk menemukan keberadaan suaminya sudah sirna. Terlebih selama 20 tahun ini dirinya sudah berupaya untuk menemukan kepastian tersebut.</p><br /> <p>Sipon tidak sendiri. Dia juga bersama dengan orang tua korban tragedi 1998 silam. Tetapi hasilnya juga tidak ada. "Sejak surat itu keluar, ya sudah. Berarti kan sudah ada pengakuan dari pemerintah kalau suami saya dihilangkan secara paksa," tandasnya.</p>

Wiji Thukul Rekam Hubungan Intim sebelum Menghilang

tragedi 1998

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tragedi 1998