<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/DY1zJwO6sNZe5sgj91loGqNKbSZWGeBGLOUo96m3-181758716.jpg" alt="Pemerintah Kota Jakarta Timur secara resmi mengembalikan fungsi lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota Jakarta Timur secara resmi mengembalikan fungsi lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Kota Jakarta Timur secara resmi mengembalikan fungsi lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan tambahan sekitar 2.500 petak makam baru sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta. Penegasan mengenai pengembalian fungsi lahan tersebut disampaikan oleh Walikota Jakarta Timur Munjirin, setelah menggelar apel pengembalian fungsi TPU Kebon Nanas di Kantor Lurah Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara. Acara yang berlangsung pada hari ini menjadi titik temu untuk menyatakan bahwa pengembalian fungsi lahan TPU merupakan solusi konkret dalam menghadapi krisis lahan makam yang tengah dihadapi ibu kota. &nbsp; Menurut Munjirin, proses pengembalian ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Sekda Nomor 89 Tahun 2025 tentang percepatan normalisasi untuk pemanfaatan lahan makam yang diokupasi oleh masyarakat. "Jadi sesuai dengan Instruksi dari Sekda Nomor 89 Tahun 2025 tentang percepatan normalisasi untuk pemanfaatan lahan makam yang diokupasi oleh masyarakat, di TPU Kebon Nanas ini sudah dilaksanakan proses itu semua," terang Munjirin, kemarin (27/1).&nbsp; &nbsp; Sebelumnya, sebanyak 103 Keluarga (KK) telah meninggalkan area TPU Kebon Nanas. Dari total jumlah tersebut, 74 KK memilih untuk dipindahkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang disediakan oleh pemerintah, sementara sisanya memutuskan untuk mengontrak rumah secara mandiri atau kembali ke daerah asal masing-masing. &nbsp; "Ini adalah kegiatan lanjutan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Kegiatan pagi hari ini adalah apel dalam rangka pengosongan bangunan, perobohan, maupun pembersihan yang nantinya langsung bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum oleh masyarakat. Jadi, tahapan sebelumnya sudah kita laksanakan, dari mulai relokasi warga ke Rusun," jelas Munjirin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/017118873/6-shiomemeluk-kemakmuran-mulai-28januari-2026-keberuntungan-menyelimuti-sepanjang-hari">6 Shio&nbsp;Memeluk Kemakmuran Mulai 28&nbsp;Januari 2026, Keberuntungan Menyelimuti Sepanjang Hari</a> &nbsp; Dalam pelaksanaan pengembalian fungsi lahan ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengerahkan pasukan pelangi yang terdiri dari personel dari berbagai dinas terkait, antara lain Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, pasukan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Satpol PP, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Suku Dinas Sosial. Dukungan juga diberikan oleh TNI dan Polri untuk memastikan proses berjalan lancar. Selain itu, digunakan dua unit alat berat untuk membersihkan dan meratakan area yang sebelumnya ditempati oleh kurang lebih 103 bangunan permanen dan semi permanen. (Ygi)&nbsp;

Pemerintah Kota Jakarta Timur mengembalikan fungsi lahan TPU Kebon Nanas untuk menambah kapasitas pemakaman sebanyak 2.500 petak makam.

Kembalikan Fungsi Lahan TPU Kebon Nanas, Siapkan 2.500 Petak Makam Baru di Jakarta Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/2jVnkXKTfXAO9f9wIWLiDGmccqj18UdtwzqxK3dT-1-1308676445.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan kunci rumah susun kepada warga yang direlokasi dari area TPU Kebon Nanas Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Pemprov DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan kunci rumah susun kepada warga yang direlokasi dari area TPU Kebon Nanas Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Pemprov DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lahan pemakaman yang ada di Jakarta semakin terbatas. Padahal, upaya menyiasati hal itu dengan sistem tumpang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan ruang pemakaman. Lantaran lahan pemakaman belum juga cukup, Pemprov DKI Jakarta mulai memindahkan warga yang menempati lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) ke flat atau rumah susun (rusun). Setelah warga TPU Menteng Pulo II dipindahkan, kali ini giliran warga TPU Kebon Nanas, Jakarta Timur yang direlokasi demi lahan pemakaman.&nbsp; Ada sebanyak 103 kepala keluarga (KK) yang direlokasi dari area TPU Kebon Nanas tersebut untuk menambah luasan makam. &rsquo;&rsquo;Dari 103 KK, sebanyak 73 KK bersedia dipindahkan ke rumah susun, 30 warga yang akan mencari tempat tinggal sendiri. Tentunya, ini diberikan kebebasan untuk itu,&rsquo;&rsquo; terang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (12/1).&nbsp; Selama ini, 103 KK itu menempati lahan seluas 3.754 meter persegi di area TPU Kebon Nanas. Setelah relokasi warga, lahan itu akan kembali difungsikan secara optimal sebagai lahan pemakaman. &lsquo;&rsquo;Nantinya, sekitar 3.000 (meter persegi) lahan tadi bisa menampung 1.000 makam baru,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu mengakui bahwa relokasi warga itu menjadi program Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi keterbatasan lahan. Sebab, dari 80 TPU di Jakarta, 69 TPU sudah penuh dan tidak bisa menampung pemakaman secara normal atau hanya bisa sistem makam tumpang. &rsquo;&rsquo;Ini (relokasi) sebenarnya memang menjadi program pemprov DKI Jakarta sebelum nantinya mempunyai lahan baru yang cukup luas untuk dikembangkan sebagai TPU baru. Sebagai gubernur Jakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada warga 103 (KK) yang mau dipindahkan,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp; Warga TPU Kebon Nanas yang bersedia direlokasi ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pulo Gebang, Jatinegara, Jakarta Timur juga diberikan beberapa kemudahan. kemudahan itu salah satunya gratis sewa rusunawa selama enam bulan. Sementara untuk lansia, diberikan kebijakan khusus, yakni gratis seumur hidup. &rsquo;&rsquo;Kenapa kemudian selama enam bulan kami bebaskan, karena memang rata-rata mereka selama ini mata pencariannya kan di tempat lokasi di mana mereka berada,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Pramono juga mengakui, untuk memindahkan warga dari lahan TPU itu bukan hal yang mudah. Terlebih, banyak warga &nbsp;tersebut sudah tinggal puluhan tahun di area tersebut. <h2>Mudahkan Warga Pascarelokasi</h2> Beberapa kebijakan kemudahan kepada warga yang direlokasi dinilai cukup membantu pasca mereka pindah ke rusunawa. &rsquo;&rsquo;Saya meyakini dengan waktu enam bulan, apalagi untuk lansia diberikan gratis selamanya, ini akan sangat membantu bagi warga yang dipindahkan. Dan mudah-mudahan mereka juga bisa segera beradaptasi,&rsquo;&rsquo; ujarnya.&nbsp; Saat penyerahan kunci rusun kepada warga relokasi TPU Kebon Nanas, Pramono juga sempat bercanda serta menanyakan pengalaman selama tinggal di TPU. Salah satunya, ia berbincang dengan warga yang kebetulan baru menikah dan masih menggemakan pakaian pengantin.&nbsp; &lsquo;&rsquo;Saya sebagai gubernur Jakarta ikut mendoakan, mudah-mudahan menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah, rukun, tentram dan ayem,&rsquo;&rsquo; katanya.

Pemprov DKI Jakarta melakukan relokasi terhadap warga dari TPU Kebon Nanas untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman.

Gubernur Pramono Anung Relokasi Warga TPU Kebon Nanas Jaktim untuk Atasi Keterbatasan Lahan Pemakaman

TPU Kebon Nanas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TPU Kebon Nanas

Berita Terkini

Kembalikan Fungsi Lahan TPU Kebon Nanas, Siapkan 2.500 Petak Makam Baru di Jakarta Timur

Gubernur Pramono Anung Relokasi Warga TPU Kebon Nanas Jaktim untuk Atasi Keterbatasan Lahan Pemakaman

Download Aplikasi JawaPos.com