<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/OK-kemen-Pangan-4169049745.jpg" alt="Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Rabu (19/3). (KEMENKO PANGAN)" width="100%">
<figcaption>Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Rabu (19/3). (KEMENKO PANGAN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menangani sampah di Jakarta. Saat ini sebagian sampah yang bermuara di Tempat Pembuangan Sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang berhasil diolah menjadi bahan lain, yaitu menjadi bahan baku sumber energi pabrik semen. Secara khusus Menko Pangan Zulkifli Hasan meninjau pengolahan sampah di Bantar Gebang kemarin (19/3). Dia mengatakan sampah yang diolah secara efisien mampu menjadi sumber energi baru. Dia mengapresiasi karena TPST Bantar Gebang sudah menerapkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Ketua Umum PAN itu mengatakan, teknologi tersebut mampu menyulap sampah menjadi bahan bakar bagi industri semen. Pada tahapan pertama, sampah-sampah harus diolah terlebih dahulu. "Sudah ada kemajuan pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Ini pakai RDF karena ada pabrik semen jadi ada yang nampung," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu. Dia menyatakan, sebelum diubah menjadi sumber energi ramah lingkungan, sampah diolah terlebih dahulu dengan cara dicacah dan dikeringkan. Proses ini bertujuan agar kadar air mampu berkurang hingga 25 persen. Menurutnya, proses tersebut hingga menjadi sumber energi baru bermanfaat dalam mengurai masalah sampah. Pasalnya teknologi tersebut mampu mengurangi sampah hingga 2.000 ton per hari. Serta sisanya dari proses RDF bisa dimanfaatkan untuk industri batu bata. "Ini 2.000 ton satu hari sampahnya sebagian dipisah bisa disuplai ke pabrik semen. Yang lain jadi batu bata," ungkapnya. Zulhas mengungkapkan, untuk memaksimalkan potensi tersebut mereka bakal menyempurnakan aturan yang sudah ada. Serta mengajak pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi dalam mengatasi masalah sampah. "Nanti pemerintah daerah cukup menyiapkan lahan," tuturnya. Menurut Zulhas, kalau pemda sudah menyiapkan lahan maka investor akan masuk untuk meningkatkan SDM. "Lahan (yang disiapkan pemda), investor bisa langsung ke SDM beri izin langsung kontrak dengan PLN. Jadi Lebih singkat," tutupnya. (wan/ali)

Tempat Pembuangan Sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang berhasil mengolah sampah menjadi bahan baku sumber energi pabrik semen.

TPST Bantar Gebang Sulap 2.000 Ton Sampah Jadi Sumber Energi Pabrik Semen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/TPST-Bantar-Gebang-Dery-Ridwansah-10-2246435763.jpg" alt="Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan memberlakukan retribusi sampah terhadap warga mulai awal tahun 2025 mendatang. Besaran retribusi sampah ini bervariasi tergantung pada status masyarakat.&nbsp; <div dir="auto">Kepala DLH&nbsp;DKI Jakarta Asep Kuswanto menerangkan, bagi warga miskin dengan klasifikasi daya listrik 450-900 VA tidak dikenakan retribusi sampah. Kemudian, warga kelas bawah dengan daya listrik 1.300-2.200 maka akan dikenakan retribusi sampah perbulan Rp 10.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya berpikir gini, Rp 10.000 dibagi 30 hari (buat bayar retribusi) berapa sih? Paling cuma Rp 300 perak, nyampah setiap hari," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep melanjutkan, bagi warga kelas menengah atau sedang dengan daya listrik 3.500-5.500 VA, maka pihaknya menarik retribusi Rp 30.000. Adapun bagi warga kelas atas dengan daya listrik 6.600 VA dikenakan biaya retribusi paling besar, yaitu Rp 77.000 per bulannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menerangkan, bagi warga yang ingin terbebas dari retribusi maka harus memilih sampah dan kemudian menyerahkan ke bank sampah satu bulan dua kali. "Sedangkan untuk retribusi fasilitas masyatakat (fasmas) kecil 220 VA dikenakan Rp 150 ribu perton sampah, fasmas sedang 6600-200 kVA Rp 215.000 perton dan fasmas besar 200 kVA Rp 298.000," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep melanjutkan bagi warga yang punya bisnis kecil dengan daya listrik 450-5.500 VA dikenakan tarif retribusi Rp 165.000 perton sampah. Sedangkan bisnis sedang 6.600-200 kVA dikenakan retribusi sampah Rp 238.000 perton dan bisnis besar 200 kVA Rp 325.000 perton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk industri kecil dengan daya listrik 450 VA-14 kVA Rp 168.000 perton, industri sedang 14 kVA-200 kVA dikenakan Rp 265.000 perton, dan industri besar Rp 200 kVA Rp 355.000," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun bagi industri atau bisnis yang produksi sampahnya tidak sampai berton-ton, maka ada hitungannya sendiri. Asep mencontohkan, industri atau bisnis yang hanya hasilkan sampah 2 kilogram, maka pihaknya akan menghitung berat dengan rumus yang telah disiapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dia sampai satu ton Rp 150.000 kalau dia cuma satu kilo ya Rp 1.000. Enggak berat kan," pungkasnya.</div>

"Kalau saya berpikir gini, Rp 10.000 dibagi 30 hari (buat bayar retribusi) berapa sih? Paling cuma Rp 300 perak, nyampah setiap hari".

DLH DKI Jakarta Berlakukan Retribusi Sampah Mulai Tahun 2025, Lihat Besaran Tarifnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/walkot-bekasi-ingin-bantar-gebang-ada-itf-begini-tanggapan-anies_m_.jpg" alt="Wali Kota Bekasi harap TPST Bantar Gebang dibangun ITF" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bekasi harap TPST Bantar Gebang dibangun ITF</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Intermediate Treatment Facilities (ITF) menjadi salah satu jalan untuk mengatasi sampah di ibu kota. Dengan cara itu pengelolaan sampah dapat diubah menjadi listrik yang bisa lebih bermanfaat. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengapresiasi langkah Pemprov DKI untuk pengadaan ITF di Sunter. Namun, ia tidak memungkiri bahwa Bantar Gebang pun butuh ITF. "Gubernur kalau pasang ITF di sini kan berarti mengulangi volume sampah, karena tadi pak Isnawa bilang sampah DKI 7.400 ton per hari, jadi masih butuh banyak, tapi kan besar anggarannya," jelas pria yang akrab disapa Pepen di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Selasa (15/1). Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyatakan Bantar Gebang memang perlu dibangun ITF. Anies mengakui setiap wilayah memang memerlukan ITF namun semua masih perlu kajian. "Kemungkinan selalu ada tapi kami membangun atau tidak harus menggunakan perencanaan studi kelayakan jadi bukan keputusan politik. Perlu diluruskan, seluruh kota membutuhkan ITF supaya sampah itu tidak ditimbun," terangnya. Namun, Anies menyatakan walaupun semua wilayah butuh tetapi harus ada prioritas dalam pengadaan ITF. Diharapkan kota-kota atau wilayah lain dapat mengikuti sistem pengolahan canggih ITF. "Jakarta sudah memulai nanti mudah-mudahan semua kota di Indonesia bisa memiliki fasilitas itu," tandasnya.

Walkot Bekasi Ingin Bantar Gebang Ada ITF, Begini Tanggapan Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tambah-5-unit-anies-pinjamkan-55-truk-sampah-untuk-bekasi_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tambah pinjaman lima unit truk sampah untuk Pemkot Bekasi" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tambah pinjaman lima unit truk sampah untuk Pemkot Bekasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta terus menjalin kerja sama terkait Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang dengan Pemerintah Kota Bekasi. Kali ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali meminjamkan truk sampah. Perjanjian kerja sama itu disahkan dalam penandatanganan serah terima pinjam-pakai truk sampah kepada Pemerintah Kota Bekasi. Anies menyatakan sampai saat ini sudah 55 Truk yang dipinjamkan ke TPST Bantar Gebang. "Tahun ini kami ada penggantian 55 truk compactor," tutur Anies di lokasi, Selasa (15/1). Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)&nbsp;DKI&nbsp;Jakarta,&nbsp;Isnawa&nbsp;Adji&nbsp;menjelaskan&nbsp;sudah&nbsp;bertahun-tahun kerja&nbsp;sama&nbsp;lewat&nbsp;peminjaman&nbsp;truk&nbsp;ini&nbsp;dilakukan. Sehingga, hari&nbsp;ini&nbsp;Pemprov DKI&nbsp;akan&nbsp;menambah lagi untuk&nbsp;memaksimalkan&nbsp;kinerja pengangkutan sampah. "Ya jadi begini, sejak tiga tahun yang lalu kami Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan yang kini jadi Dinas LH meminjamkan untuk Bekasi ini ada 55 truk," jelasnya. Isnawa berharap agar bantuan truk tersebut dapat menjaga dan mempertahankan kualitas pelayanan TPST Bantar Gebang. Sehingga 55 truk yang dipinjamkan pun dapat dirawat dengan baik. "Sebelumnya 50 truk yang sudah kami pinjam pakaikan ke Bekasi ini. Ditambah yang baru lagi lima jadi sekarang sudah 55 untuk Bekasi. Diharapkan terjaga dengan baik," tandasnya.

Tambah 5 Unit, Anies Pinjamkan 55 Truk Sampah untuk Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resmikan-tempat-cuci-truk-di-bantar-gebang-anies-tak-puas_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tempat pencucian truk sampah di TPST Bantar Gebang" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tempat pencucian truk sampah di TPST Bantar Gebang</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Kali ini, Pemprov DKI Jakarta meresmikan tempat pencucian truk sampah untuk mendukung kinerja Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, bantuan ini untuk membuat truk dapat selalu bersih, khususnya setelah mengangkut sampah. Sebab, saat ini pembersihannya masih sekadarnya. "Selama ini pembersihannya rutin tapi fasilitasnya amat sederhana, masih manual, konvensional," tuturnya di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Selasa (15/1). Walau begitu, Anies masih kecewa atas alat penyemprotan yang masih belum sesuai harapannya. Sebab, semprotan untuk membersihkan truk masih untuk jarak yang dekat. "Penyemprotan masih belum bagus. Alat semprotnya itu untuk jarak dekat, sementara kalau dari atas ke bak jaraknya jauh. Pada saat itu airnya menyebar, lebih seperti membasuh," jelas Anies. Sehingga, ke depan Anies akan mengganti agar alat penyemprotnya dapat lebih kuat, fokus dan bisa menyemprot untuk jarak yang panjang. Untuk penggunaan air pun akan digunakan air biasa dan bukan busa. "Sekali membersihkan bisa 16 truk bersamaan. Masa pencucian kira-kira tiga menit, paling maksimal lima menit lah," tandasnya.

Resmikan Tempat Cuci Truk di Bantar Gebang, Anies Tak Puas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-syarat-terima-uang-bau-dari-anies_m_.jpg" alt="TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan uang kompensasi atau uang bau kepada warga di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh warga untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Camat Bantar Gebang Asep Gunawan mengatakan pihaknya terus melakukan pembaharuaan data warga yang berhak menerima uang bau tersebut. Sehingga diharapkan uang bau yang diberikan tepat sasaran. "Untuk bisa mendapatkan uang bau itu syarat utamanya warga harus memiliki KK (kartu keluarga). Karena penerima bantuan buka dihitung dari KTP melainkan KK," kata Asep, kepada JawaPos.com, Kamis (25/10). Di Kecamatan Bantar Gebang ada tiga kelurahan yang mendapatkan uang bau ini. Ketiga kelurahan itu yakni Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu. Dari tiga kelurahan tersebut tercatat ada 18.024 KK yang menerima uang baru. Masing-masing KK mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Namun uang bau itu ditransfer ke rekening masing-masing setiap tiga bulan sekali. "Jadi mereka terima itu Rp 600 ribu per tiga bulan. Uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing yang sudah terdaftar, jadi tidak tunai," ucapnya. Asep menegaskan bagi warga yang tidak memiliki KK, mereka tidak akan mendapatkan kucuran dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Walaupun mereka tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang. "Yang (tinggal) ngontrak, dan tidak memiliki KK enggak masuk pendataan. Karena Camat hanya mengusulkan per KK saja," pungkas Asep Gunawan.

Ini Syarat Terima Uang Bau dari Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/groundbreaking-akhir-tahun-bangun-itf-butuh-waktu-2-tahun_m_.jpg" alt="TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta tengah bersiap untuk membangun tempat pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa akhir tahun 2018 akan dilakukan groundbeaking. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan, bahwa pembangunan ITF Sunter paling cepat memakan waktu 2 tahun. Sehingga, dirinya memprediksikan sampah dapat diolah di ITF Sunter pada 2021. "ITF itu tidak sebentar butuh waktu paling cepat itu 2 tahun jadi kalau sekarang 2018 dari 2019 mulai baru selesai 2021," ujar Isnawa di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/10). Walau begitu, Isnawa meyakinkan adanya ITF tidak membuat kerjasama kedua Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta berhenti. Malahan, koordinasi antar kedua pimpinan harus lebih baik lagi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, ITF akan mampu menampung 2 ribu ton sampah perhari, sedangkan jumlah sampah di DKI Jakarta berkisar dari 6-7 ribu ton per harinya. Dia pun menyatakan ada kemungkinan sampah dapat meningkat lebih pada tahun 2021. "ITF baru selesai 2 tahun lagi, kan nggak tahu mungkin tahun 2021 bukan 7 ribu ton lagi mungkin bisa 8 ribu ton jadi masih ada sekitar 5.700 sampai 6 ribu ton sampah liar di ITF itu yang harus ditanganin," pungkasnya.

Groundbreaking Akhir Tahun, Bangun ITF Butuh Waktu 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/camat-bantar-gebang-klaim-sudah-transfer-uang-bau-ke-warga_m_.jpg" alt="TPST Bantar Gebang, Bekasi." width="100%">
<figcaption>TPST Bantar Gebang, Bekasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan uang bau atau dana kompensasi untuk warga di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, sempat timbulkan polemik serius. Bahkan dua pemerintah daerah yakni Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi sempat bersitegang terkait hal ini. Camat Bantar Gebang Asep Gunawan mengatakan di kecamatannya ada&nbsp;18.024 KK yang menerima uang bau. Jumlah tersebut tersebar di tiga kelurahan,&nbsp;yakni Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Ciketing Udik. "Untuk tahun ini tidak ada lagi penambahan. Di tahun 2019 dilakukan lagi pendataan, bisa ada penambahan, bisa ada pengurangan, atau tetap sama. Tergantung hasil pendataan lagi," kata Asep, pada JawaPos.com&nbsp;Selasa (23/10). Menurut Asep uang bau dikirim ke warga melalui rekening masing-masing setiap tiga bulan sekali. Mereka mendapatkan dana kompensasi sebesar Rp 200 ribu per bulan. Artinya setiap tiga bulan akan menerima sebesar Rp 600 ribu. "Setiap tiga bulan sekali warga terima Rp 600 ribu dan langsung diterima warga melalui transfer ke nomor rekening masing-masing," jelas Asep. Menurutnya untuk tahun ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menunaikan kewajibannya membayarkan uang bau tersebut.&nbsp;Bahkan dana tersebut sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) Kota Bekasi. Dana yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 194 miliar. "Dana kompensasi enggak ada masalah untuk tahun ini. Bahkan dananya sudah ada di APDB Kota Bekasi," ungkap Asep.

Camat Bantar Gebang Klaim Sudah Transfer Uang Bau ke Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/8-tahun-tinggal-di-tpst-bantar-gebang-tari-tak-pernah-terima-uang-bau_m_.jpg" alt="Warga yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang tak semua menerima uang bau." width="100%">
<figcaption>Warga yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang tak semua menerima uang bau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengucurkan uang bau untuk warga yang tingga di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Sayangnya tak semua warga menerima uang bau tersebut. Seperti Tari, 33, warga yang tinggal Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat&nbsp;itu mengaku tidak mendapatkan uang bau tersebut. Padahal dirinya sudah delapan tahun tinggal dan memulung di TPST Bantar Gebang. "Saya punya KTP sini tapi enggak dapat (uang bau).&nbsp;Nggak pernah dapat sekali juga," kata Tari saat ditemui di Jalan Narogong, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, pada JawaPos.com Senin (22/10). Tari mengaku, Ketua RT tempat dirinya tinggal menjanjikan Tari dan keluarga akan mendapatkan uang bau tersebut. Namun janji tersebut tak segera terealisasi hingga saat ini. "Kata RT tahap selanjutnya. Tapi tergantung, kalau RT-nya yang rajin ya dapat," ucap Tari. Padahal, tetangga Tari yang KTP-nya sudah mati ada yang mendapatkan uang bau tersebut. Dirinya pun heran apa kriteria dan syarat untuk bisa mendapatkannya. "Semua tergantung RT sih. Tetangga saya saya KTP-nya mati, tapi tetap dapat uang itu," ujar Tari. Sementara warga lainnya, Atma Jaya, 55, mengatakan dirinya mempunyai KTP Bekasi, amun sudah tidak lagi aktif. Sehingga dirinya tidak mendapatkan uang baru tersebut.&nbsp;"Punya (KTP Bekasi), cuma sudah mati dua tahun lalu," jelas Atma. Meski tak mendapatkan uang baru, namun dirinya sering menerima&nbsp;bantuan berupa sembako dan nasi bungkus dari orang yang sengaja datang ke TPST Bantar Gebang. Namun bantuan tersebut bukan dari Pemerintah Kota Bekasi. "Sembako atau nasi bungkus, itu doang dapatnya," imbuhnya. Atma berharap agar ke depan bisa menerima uang bau seperti tetangga lainnya. Sehingga bisa meringankan beban hidupnya. "Kalau saya berharap agar bisa dapat uang bau itu, karena lumayan," tandasnya.

8 Tahun Tinggal di TPST Bantar Gebang, Tari Tak Pernah Terima Uang Bau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bekasi-minta-dana-rp-2-triliun-m-taufik-ini-bukan-uang-emaknya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: DPRD DKI Jakarta kritik usulan permintaan dana Rp 2 triliun oleh Pemkot Bekasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: DPRD DKI Jakarta kritik usulan permintaan dana Rp 2 triliun oleh Pemkot Bekasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menilai usulan dana sebesar Rp 2 triliun oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemprov DKI masih membingungkan. Diketahui, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Bekasi. Taufik menyatakan usulan tersebut harus dibicarakan dan dipelajari secara menyeluruh. Pemprov DKI harus kritis dalam mendengarkan dan menelaah usulan dana yang dinilai fantastis itu. "Begini ya. Itu kan mesti ada pengkajiannya Rp 2 triliun itu buat apa? Ini kan kami DPRD belum terima," jelas Taufik saat dihubungi, Senin (22/10). Politisi Gerindra itu pun meminta anggaran sebesar Rp 2 triliun harus dikaji sebab alokasinya menggunakan APBD DKI Jakarta. Terlebih, soal penahanan truk sampah yang dinilai tidak etis. "Itu kan mesti masuk di APBD, kalau APBD nya nggak ada bagaimana? Yang ketiga, jangan pakai nyetoplah. Massa pakai-pakai setop truk. Kan tidak elok," tuturnya. Lebih lanjut, Taufik menyatakan Pemprov DKI Jakarta telah membayar kewajiban sesuai dengan kesepakatan kerja sama terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi. "Iya kan sudah dibayar perjanjian itu. Saya kebetulan Badan Anggaran, kata Gubernur itu terealisasi ya. Terus masa tiba-tiba minta tambahan Rp 2 triliun. Inikan bukan uang emaknya, tapi uang rakyat. Jadi harus ada kajian dulu dong," tegasnya. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi mengajukan dana kemitraan atau hibah sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Oktober ini. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, dana itu diajukan untuk pengerjaan beberapa proyek di Bekasi pada tahun 2019. "Pada tanggal 15 Oktober, Bekasi bersurat untuk mengajukan proposal (proyek) flyover Cipendawa,&nbsp;flyover&nbsp; Rawapanjang, kemudian Jalan Siliwangi, besarannya kurang lebih Rp 2 triliun," kata Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (21/10) malam.

Bekasi Minta Dana Rp 2 Triliun, M Taufik: Ini Bukan Uang Emaknya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpst bantar gebang

Berita Terkini