<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/TPST-Bantargebang-Diprediksi-Overload-Pada-Tahun-2021-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/8/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola sampah di dalam kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi TPST Bantargebang, Bekasi, yang" width="100%">
<figcaption>Suasana TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/8/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola sampah di dalam kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi TPST Bantargebang, Bekasi, yang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar) merupakan tempat pembuangan sampah akhir DKI Jakarta. Kondisi Bantargebang begitu penuh sampah yang sudah menggunung. Sejatinya sampah sebelum dibuang, mulai dari tempat pembuangan sementara hingga tempat pembuangan akhir melewati proses pemilahan. Proses pilih dan pilah itu bisa membuat sampah bisa menjadi barang berguna lagi. Semua itu harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Menyadari pentingnya pilah pilih tersebut, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Barat menggandeng komunitas pecinta lingkungan. Yaitu, Waste Revive dan Berkah Jaya Sentosa untuk sentra pengolahan sampah di Area Darsa Kalideres, Jakarta Barat. Sentra pengolahan sampah ini diharapkan bisa memilah dan mengolah sampah sebelum dibuang TPST Bantargebang. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta H Abdul Azis Suaedy menuturkan, semua pihak perlu berperan untuk mengurangi pasokan sampah ke TPST Bantargebang. Sebab, saat ini kapasitas tampung TPST Bantargebang terus berkurang. Pengolahan sejak dini juga penting guna mendukung daya saing Jakarta menuju kota modern. Apalagi Jakarta akan menjadi bagian dari Kawasan Aglomerasi yang akan jadi pusat finansial global. "Strategi redistribusi sampah ini penting dilakukan di Daerah Khusus Jakarta, karena sebagai bagian dari Kawasan Aglomerasi yang akan jadi pusat finansial global," Aziz. Secara akumulatif, sambungnya, kawasan aglomerasi itu akan memiliki timbulan sampah 20 ribu ton per harinya. Volume sebanyak itu berpotensi menjadi penghambat misi kawasan Jakarta sebagai pusat bisnis berdaya saing global. Sebelumnya pada Kamis (7/8), Abdul Azis Suaedy hadir di Kalideres, Jakarta Barat, dalam peresmian Pengelolaan Sampah oleh PCNU Jakbar di Area Darsa, Kalideres. Aziz mengungkap fakta soal sampah di Jakarta. Setiap harinya Jakarta memproduksi 8.500 ton sampah. Sebanyak 80 persen di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Baru 10 persen saja yang mampu didaur ulang. Fakta ini membuat penumpukan sampah di TPST Bantargebang terus meningkat. Bahkan lambat laun area penumpukan sampah di TPST Bantargebang semakin berkurang. Bahkan kini di Bantargebang sampah menumpuk hingga 40 meter yang setara dengan ketinggian Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Lambat laun area TPST Bantargebang yang seluas 115 hektar itu tidak bisa lagi melayani sampah dari Jakarta. Aziz mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menggandeng dan menfasilitasi semua pihak untuk berperan dalam rangka pengolahan sampah di Jakarta. Pihaknya akan terus bekerja sama dengan Pemporv Jakarta serta menggandeng komunitas dan warga untuk mengolah sampah agar tidak semuanya dibuang percuma. &ldquo;Kami mengapresiasi berbagai ikhtiar Pemprov Jakarta yang terus melakukan pengurangan volume sampah di Bantargebang, maupun pasokannya dari Jakarta saat ini. Kami memaknai upaya pengurangan pasokan sampah ke TPA sebagai cara untuk meredistribusi sampah Jakarta,&rdquo; jelas Aziz. Aziz menambahkan bahwa pihaknya bersama komunitas pecinta lingkungan telah menawarkan 3 konsep yaitu partisipasi masyarakat dengan teknologi sederhana memiliki efek ekonomi sirkular, tidak mencemari lingkungan dan polusi serta beroperasi dilahan terbatas sekitar 200 meter persegi, sehingga mudah diterapkan di perkotaan seperti Jakarta.

Sejatinya sampah sebelum dibuang, mulai dari tempat pembuangan sementara hingga tempat pembuangan akhir melewati proses pemilahan.

Gandeng Komunitas, NU Ajak Masyarakat Jakbar Pilah Sampah sebelum Dibawa ke TPST

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/271-4132436733.jpg" alt="Lokasi TPA di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri." width="100%">
<figcaption>Lokasi TPA di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri melakukan revitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih dan Sekoto, Kecamatan Badas. Itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengolahan sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri Arman Fuadi mengatakan, pemkab sudah mengajukan kepada pemerintah pusat terkait revitalisasi TPST Branggahan dan rencana pembangunan TPST Sekoto. Kedua tempat tersebut didesain menjadi tempat pengolahan sampah di wilayah Kediri bagian selatan dan utara. &rdquo;Kami masih mengupayakan minta pendanaan dari pemerintah pusat terkait revitalisasi TPST Branggahan dan rencana membangun TPST di Sekoto,&rdquo; kata Arman Fuadi seperti dilansir dari Antara di Kediri. Arman mengungkapkan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbeda konsep dengan TPST. Jika TPA menjadi tempat pembuangan sampah, TPST lebih diprioritaskan sebagai tempat pengolahan sampah. &rdquo;Kabupaten Kediri mempunyai TPA di Desa Sekoto, Kecamatan Badas. Setiap hari puluhan ton sampah masuk ke lokasi TPA tersebut,&rdquo; terang Arman Fuadi. Dia menjelaskan, TPA itu melebihi kapasitas. Pemkab berencana membangun TPA&nbsp;regional di wilayah barat Sungai Brantas, sehingga dapat menopang kinerja TPA Sekoto. Selama ini, kata Arman Fuadi, guna menekan agar tidak terlalu melebihi kapasitas di TPA, pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri dilakukan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) yang tersebar di beberapa titik. TPS3R antara lain melakukan pengolahan sampah menjadi kompos, memfilter resapan lindi TPA, serta pembakaran sampah. &rdquo;Untuk itu, kami usulkan untuk TPST Sekoto dan Branggahan, nanti ada teknologi pengolahan sampah. Harapannya bisa mengolah dan mengurangi sampah di Kabupaten Kediri,&rdquo; papar Arman Fuadi. Dia menambahkan, dalam mengatasi soal sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, melainkan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan permasalahan sampah, sehingga berkontribusi dalam mengatasi volume sampah yang semakin meningkat, termasuk meminimalisasi penggunaan sampah plastik. &rdquo;Masyarakat harus sadar dan peduli terhadap upaya-upaya pengurangan sampah di lingkungan masing-masing. Karena masalah penanganan sampah kewenangannya lebih ke pemerintah, kalau masyarakat bagaimana upaya mengurangi sampah,&rdquo; tutur Arman Fuadi. Sementara itu, Mandor TPA Sekoto Iswanto mengatakan, pengelolaan sampah di TPA Sekoto masih terus berlangsung. Yakni dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Untuk sampah organik seperti daun diolah melalui tahap pemotongan, pengeringan, penggilingan, pembusukan, fermentasi, hingga menjadi komposting. Kemudian pengolahan sampah berjenis kain dengan pembakaran melalui mesin eskalator, pembakaran ranting-ranting pohon, dan pengolahan melalui kolam lindi sebagai sistem penahanan yang dirancang untuk mengumpulkan resapan cairan dari lokasi TPA. &rdquo;Dari 3R yang masuk sebagian sudah diolah, tapi masih banyak yang belum terurai. Jadi tetap ditumpuk, ditata, dipadatkan di TPA,&rdquo; ucap Iswanto. Pemkab juga membangun lagi TPA di dekat TPA lama yakni TPA Sekoto baru. Lokasi itu diresmikan sejak 2021 dengan luas empat hektare dan berkapasitas kurang lebih 525.000 meter kubik. Dengan itu, TPA Sekoto baru diharapkan mampu menampung sampah selama lebih kurang lima tahun sejak diresmikan.

Pemkab Kediri merevitalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Branggahan dan Sekoto sebagai upaya meningkatkan pengolahan sampah

Pemkab Kediri Revitalisasi Dua TPST di Branggahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/WhatsApp-Image-2024-02-29-at-185241-1350233968.jpg" alt="Bupati Fandi Akhmad Yani meresmikan TPST di Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Kamis (29/2)." width="100%">
<figcaption>Bupati Fandi Akhmad Yani meresmikan TPST di Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Kamis (29/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, di bawah nakhoda Bupati Fandi Akhmad Yani. Terbaru, Bupati Yani meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Kamis (29/2). Bupati Yani mengatakan, TPST itu menjadi tonggak penting dalam penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Gresik sejak zaman kemerdekaan. Sebelumnya, sampah dari berbagai wilayah di Kabupaten Gresik dikirim ke TPA Ngipik di tengah kota. Penanganan sampah semacam itu dirasa sangat tidak efektif. Selain memerlukan biaya pengiriman juga menyebabkan TPA Ngipik overload atau kelebihan kapasitas tampung. &rdquo;Kita ketahui bersama, jumlah penduduk di kawasan Gresik Selatan ini sangat besar. Saat ini kita bangun TPST di wilayah Gresik Selatan dengan tujuan agar sampah-sampah dari wilayah selatan (Kedamean, Wringinanom, dan Driyorejo) bisa ditangani di sini tanpa perlu harus ke TPA Ngipik,&rdquo; terang Fandi Akhmad Yani. Di samping itu, lanjut dia, saat ini penanganan sampah di Kabupaten Gresik memasuki babak baru. Yakni dengan tersedianya mesin Refused Derived Fuel (RDF) yang dipasang di TPA Ngipik dan juga TPST Belahanrejo. Dengan mesin tersebut, lanjut dia, sampah bisa diolah untuk kemudian menjadi komoditas yang bermanfaat. Di antaranya briket untuk bahan bakar, fluff anorganik, juga olahan organik yang bisa digunakan sebagai media budi daya maggot. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/WhatsApp-Image-2024-02-29-at-185240-337583145.jpg" alt="Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menjelaskan TPST Belahanrejo memiliki mesin Refused Derived Fuel (RDF)." width="100%">
<figcaption>Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menjelaskan TPST Belahanrejo memiliki mesin Refused Derived Fuel (RDF).</figcaption>
</figure> &rdquo;Mesin RDF ini sudah di-install di TPA Ngipik, dan hari ini bisa kita saksikan bersama sudah siap beroperasi juga di TPST Belahanrejo. Dengan mesin ini berkapasitas 2,5 ton/jam ini, sampah yang masuk bisa diolah dan menghasilkan 8 ton olahan RDF setiap hari,&rdquo; jelas Fandi Akhmad Yani. Apresiasi terkait berdirinya TPST itu juga disampaikan Direktur Penanganan Sampah Ditjen PSL B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya Vir Katrin. &rdquo;Pengelolaan sampah saat ini sudah tidak bisa dilakukan secara konvensional. Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengolahan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Karena itu, adanya TPST Belahanrejo ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani sampah di Kabupaten Gresik,&rdquo; ungkap Vir Katrin. Penanganan sampah di Kabupaten Gresik sudah masif dilakukan baik lewat program pemerintah daerah yang tecermin pada Program Nawa Karsa Gresik Lestari, maupun atas inisiasi pemerintah desa. Seperti halnya yang dilakukan di Kecamatan Menganti. Desa-desa menginisiasi dana bersama untuk membangun hangar penampungan sampah. Berikutnya, hal yang sama juga akan dibangun di Gresik Wilayah Utara dan Kepulauan Bawean. Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan PT Semen Indonesia. Dengan kerja sama itu, olahan RDF yang dihasilkan TPST akan ditampung PT Semen Indonesia sebagai bahan bakar pembuatan semen. Hadir dalam peresmian itu di antaranya Direktur Operasi PT Semen Indonesia Reni Wulandari, SVP Of Production PT Semen Indonesia Beni Ismanto, General Manager of Energy Management PT Semen Indonesia Otto Andri Priyono. Kemudian, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Kamis (29/2)

Diresmikan Bupati Fandi Akhmad Yani, TPST Belahanrejo Jadi Bukti Serius Pemkab Gresik Tangani Sampah dari Hulu hingga Hilir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bayi-dibuang-di-perumahan-taman-malibu-indah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: bayi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: bayi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bayi perempuan ditemukan dalam keadaan meninggal di tumpukan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Sukorejo, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/1). Kaur Kesra Pemerintah Desa (Pemdes) Sukorejo Ahmad Zaenuri mengatakan, jenazah bayi itu ditemukan seorang petugas pemilah sampah sekitar pukul 07.00. &rdquo;Jadi awalnya sekitar jam 9 ada petugas TPST melaporkan kantor desa terkait ada jenazah bayi di TPST. Kita cek ke lokasi ternyata memang benar telah ditemukan sosok bayi kayaknya baru dilahirkan dan dibuang tempat sampah TPST,&rdquo; kata Zaenuri. Dari laporan petugas pemilah sampah yang kali pertama menemukan jenazah bayi tersebut, lanjut dia, petugas melihat ada kresek merah. Kemudian, petugas memeriksa kresek itu. Setelah dibuka, ternyata kresek itu berisi daster. &rdquo;Dasternya warna merah. Kemudian, kami buka curiga kayak muncul kepala bayi. Kemudian dibuka sama petugas sampah itu ternyata bayi yang sudah meninggal beneran,&rdquo; ujar Ahmad Zaenuri. Zaenuri mengungkapkan, kondisi jenazah bayi itu diduga baru dilahirkan. Berdasar pengamatan, kondisi bayi malang tersebut ari-arinya masih tertempel di tubuhnya. &rdquo;Dalam plastik tidak ada pesan. Kondisi baru lahir kalau dilihat ya beberapa jam, masih ada ari-arinya juga. Lalat pada ngerubungin,&rdquo; jelas Ahmad Zaenuri. Jenazah bayi telah diserahkan ke Polsek Buduran dan Polresta Sidoarjo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bayi perempuan ditemukan dalam keadaan meninggal di tumpukan sampah di TPST Buduran, Sidoarjo, Rabu (24/1)

Kronologis Penemuan Bayi Perempuan di Tempat Pembuangan Sampah Sidoarjo, Banyak Lalat dan Dibungkus Kresek Merah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Sampah-TPA-1.jpg" alt="TPA Suwung Kota Denpasar." width="100%">
<figcaption>TPA Suwung Kota Denpasar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mencanangkan komitmen bersama terkait pengelolaan sampah di sumbernya. Itu dilakukan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah secara tepat. Dilansir dari Antara pada Minggu (26/11), Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan, dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat diharapkan dapat mengurangi sampah yang dibawa ke tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir. &rdquo;Sampah merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perkotaan. Sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemangku kepentingan saja, melainkan juga dibutuhkan peran aktif masyarakat,&rdquo; tuturnya Wakil Wali Kota Agus Arya di Denpasar saat menghadiri acara pencanangan komitmen bersama tersebut, pada Minggu (26/11). Arya Wibawa menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat agar mulai memilah sampah dari sumbernya. Misalnya mulai dari lingkungan rumah tangga, perkantoran, dunia usaha, dan tempat umum. Dia menyerukan kepada masyarakat untuk selalu mendukung usaha pemerintah dalam mewujudkan tata kelola sampah yang optimal. Diharapkan dengan adanya pemahaman masyarakat mengenai tata kelola sampah, tentu permasalahan sampah yang ada bisa diselesaikan dari hulu hingga ke hilir. &rdquo;Kami mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam memilah dan mengolah sampah berbasis sumber, sehingga sampah tidak seluruhnya dikirim ke TPST dan TPA, dengan pola ini tentu kami berharap sampah di Kota Denpasar bisa ditangani dengan baik,&rdquo; ujar I Kadek Agus Arya Wibawa. Dalam kesempatan yang sama, acara juga dilanjutkan dengan sosialisasi tata cara pengolahan sampah yang dipimpin Arya Wibawa bersama Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar IB Putra Wirabawa menekankan agar sampah harus dipilah antara sampah organik dan non-organik, sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. &rdquo;Dengan adanya pemilahan sampah dari sumber yang memisahkan organik dan non-organik di masing-masing rumah tangga diharapkan dapat mempermudah dalam pengelolaan sampah baik di tempat pembuangan sampah reuse-reduce-recycle (TPS 3R), TPST maupun di TPA,&rdquo; tutur IB Putra Wirabawa. Wirabawa menjelaskan, keberadaan sampah non organik dapat diolah menjadi barang yang mempunyai nilai lebih, seperti kaleng, besi, plastik, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. &rdquo;Dengan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, kami berharap mampu menggugah kesadaran dan muaranya adalah mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA,&rdquo; terang Wirabawa.

Pemkot Denpasar canangkan komitmen bersama terkait pengelolaan sampah di sumbernya guna menumbuhkan kesadaran masyarakat

Pemkot Denpasar Canangkan Komitmen dalam Pengelolaan Sampah Secara Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/WhatsApp-Image-2023-11-10-at-1027041-1953331036.jpg" alt="TPST Mekar Sari, Desa Kureksari Waru, dibangun dari dana bantuan keuangan (BK) Pemkab Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>TPST Mekar Sari, Desa Kureksari Waru, dibangun dari dana bantuan keuangan (BK) Pemkab Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Mekar Sari, Desa Kureksari Waru, dibangun dari dana bantuan keuangan (BK) Pemkab Sidoarjo. Dari pelaporan yang masuk ke pemerintah daerah, TPST tersebut belum berfungsi maksimal, sehingga Wakil Bupati Sidoarjo Subandi melakukan sidak. &rdquo;TPST ini akan dilakukan pembenahan-pembenahan biar tidak ricuh lagi. Pembakaran sampahnya masih manual. Bantuan alat pengelolaan sampah tidak dijalankan dan tidak sesuai dengan spesifikasi pengelolaan sampah,&rdquo; jelas Subandi. Dia menegaskan, penanganan TPST tersebut harus segera dibenahi sesuai arahan dari OPD terkait dalam hal ini DLHK. Nanti, dia koordinasi dengan Paguyuban RW di Deltasari, maupun pengelolanya. Setiap desa akan dianjurkan memiliki TPST yang terkelola dengan baik untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni Sidoarjo Zero Waste. &rdquo;Mari kita benahi terus, sesuai arahan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Langkah apa saja yang harus kita laksanakan. Mumpung ini belum musim hujan. Coba kalau musim hujan pasti baunya akan menyengat,&rdquo; ucap Subandi. Dia menambahkan, pada Desember, TPST dikelola dengan sistem yang baru dan hasilnya akan lebih bagus. Harapannya dengan dilakukan sidak sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo telah diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Sidoarjo, harus diterapkan. Wabup Subandi meminta kalau bisa sampah di TPST dibuang ke TPA itu nol persen atau 20 persen dan tidak bau. Mengingat TPST di lingkungan padat penduduk. &rdquo;Aturannya ini harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai keberadaan TPST di tengah permukiman warga, mengganggu kesehatan warga dengan polusi yang ditimbulkan,&rdquo; ujar Subandi.

TPST Mekar Sari Sidoarjo yang dibangun dari dana bantuan keuangan Pemkab Sidoarjo belum berfungsi maksimal.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi Berharap Sampah Masuk TPA Nol Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/sampah-radar-jog-359482118.jpg" alt="Tumpukan sampah di Jogja." width="100%">
<figcaption>Tumpukan sampah di Jogja.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, Jogjakarta, akhirnya kembali dibuka setelah sempat ditutup karena tak mampu lagi menampung sampah. Namun, pembukaan TPST Piyungan ini hanya bersifat sementara, dengan adanya pembatasan setoran sampah dari setiap wilayah Jogjakarta. Dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kamis (7/9), Kabupaten Sleman hanya bisa menyetor sampah sebanyak 135 ton per hari. Sementara dari Kabupaten Bantul sendiri dibatasi sebanyak 90 ton saja per hari. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012600497/kualitas-udara-jogjakarta-memburuk-efek-penutupan-tpst-piyungan">Kualitas Udara Jogjakarta Memburuk, Efek Penutupan TPST Piyungan</a> Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman, Epiphana Kristyani, mengatakan bahwa secara keseluruhan TPST Piyungan hanya diatur untuk menerima 27 truk sampah setiap harinya. Kesemuanya itu, sudah termasuk angkutan sampah milik pemerintah dan swasta. Mendukung kebijakan itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola angkutan sampah agar membuat jadwal penyetoran sampah dari warga dan&nbsp;mengolah sampahnya secara mandiri terlebih dahulu, sebelum kemudian disetor ke TPST Piyungan. &ldquo;Karena TPST Tamanmartani juga sudah ditutup, sehingga (untuk pembuangan, Red) kita hanya dapat memanfaatkan kuota di TPA Piyungan," &nbsp;kata Epiphana. Imbauan untuk mengelola sampah secara mandiri, juga diutarakan oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Sejauh ini, pihaknya sudah membangun beberapa TPS di Bantul. Meski TPST Piyungan sudah dibuka, namun pembangunan TPS baru yang tengah berjalan tidak akan dihentikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011798345/mulai-besok-tpa-piyungan-ditutup-sampai-september-2023">Mulai Besok, TPA Piyungan Ditutup Sampai September 2023</a> Menurut Halim, sampah di Jogja tidak bisa hanya bergantung pada penampungan TPST Piyungan saja, di mana selama ini masih menggunakan cara lama yakni sanitary landfill. &ldquo;Di mana sampah hanya ditumpuk, lama kelamaan akan penuh. Pada akhirnya akan ada darurat sampah lagi kalau kita hanya menggunakan TPST Piyungan,&rdquo; tandasnya. Adapun beberapa TPS baru yang tengah dibangun tersebar di Modolan, Niten, hingga Mutigading. Dengan adanya TPST tersebut, maka sampah-sampah akan bisa dikelola oleh desa saja. &ldquo;Dari pada kita menggantungkan metode sanitary landfill yang pasti akan menggunung, lebih baik kita belajar membuat suatu budaya baru pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, lebih permanen dan memiliki masa depan,&rdquo; pungkasnya.

Kepala DLH Sleman, Epiphana Kristyani, mengatakan bahwa secara keseluruhan TPST Piyungan hanya diatur untuk menerima 27 truk sampah sehari.

TPST Piyungan Kembali Dibuka, Setoran Sampah Tiap Wilayah Dibatasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/WhatsApp-Image-2023-05-16-at-1519491-1514509225.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor temui pengelola sampah di Pendopo Delta." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor temui pengelola sampah di Pendopo Delta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116-118 Tahun 2022 tentang perhitungan biaya pengelolaan persampahan dikeluhkan paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang menemui sejumlah perwakilan paguyuban TSPT mendengarkan satu per satu keluhan yang disampaikan para pengelola sampah. Para pengelola sampah di TPST/TPS 3R merasa keberatan dengan penetapan tarif pada Selasa (16/5) di Pendopo Delta Wibawa. Tarif yang ditetapkan untuk warga desa dan permukiman Rp 25 ribu-Rp 35 ribu per bulan yang tertuang dalam Perbup Nomor 116, 117, dan 118, Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan. Kemudian tarif sampah yang dikirim ke TPA Jabon per ton Rp 150.000 dan biaya angkut truk sampah dari TPST ke TPA Jabon Rp 165.000. Latar belakang dibuatnya perbup sampah tersebut untuk mengurangi volume sampah di TPA Jabon. Sampah yang dikirim di TPA Jabon saat ini sudah overload, mencapai 600 ton per hari. Bila hal itu dibiarkan terus, umur TPA Jabon diprediksi hanya mampu bertahan 5 tahun. &rdquo;Pertemuan untuk mencari titik temu win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. Pemkab mendapat solusi jalan keluar mengatasi sampah dan paguyuban pengelola TPST tidak merasa dirugikan. Tujuan kita semua duduk di sini mencari jalan keluar. Jangan sampai anak cucu kita mendapat warisan sampah jika sampah yang ada sekarang tidak dikelola dengan baik,&rdquo; ujar Gus Muhdlor. Pada pertemuan tersebut disepakati Perbup Sampah akan direvisi terkait penetapan tarif yang dinilai memberatkan. Sedangkan para pengelola TPST diminta berkomitmen mengelola sampah di TPST sehingga sampah yang dikirim ke TPA Jabon berkurang. &rdquo;Tidak ada menang-menangan, semua duduk bersama mencari solusi terbaik mengatasi masalah sampah Sidoarjo. Saya minta pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban TPST berkomitmen untuk mengelola sampah di TPS masing-masing paling tidak yang dikelola capai 60 persen dan sisanya yang sudah tidak bisa dikelola dikirim ke TPA Jabon,&rdquo; terang Gus Muhdlor. Bupati Gus Muhdlor meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan segera duduk bersama dengan para perwakilan paguyuban untuk membahas besaran retribusi sampah di TPA Jabon. &rdquo;Perbup sampah yang mengatur tarif akan direvisi. Saya minta DLHK dan perwakilan paguyuban duduk bersama membahas kesepakatan tarif ini,&rdquo; jelas Gus Muhdlor.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116-118 Tahun 2022 tentang pengelolaan persampahan dikeluhkan paguyuban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Volume Sampah di Sidoarjo Capai 600 Ton Per Hari, Bupati Lakukan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pemulung-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pemulung memilah sampah di Pintu Air Manggarai, Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin di September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang atau 200 ribu jiwa dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta ora" width="100%">
<figcaption>Pemulung memilah sampah di Pintu Air Manggarai, Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin di September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang atau 200 ribu jiwa dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta ora</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dalam 2 tahun terakhir sudah masif. Dari 80 TPST pada akhir 2020 sekarang sudah mencapai 170 TPST. Menurut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dikebutnya pembangunan TPST tersebut agar pengelolaan sampah bisa lebih optimal dilakukan di hulu. Sehingga, di hilir, sampah yang dikirim ke TPA Jabon yaitu jenis sampah yang sudah tidak bisa dikelola lagi. &rdquo;Tiap tahun kita bangun TPST. Dari 80 titik, dalam dua tahun ini sudah bertambah menjadi 170 titik TPST. Ini terus kita dorong TPST lebih diperbanyak lagi agar pengelolaan sampah tiap desa bisa lebih maksimal,&rdquo; terang Ahmad Muhdlor. Sementara itu, Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amiq menyampaikan, pertemuan dengan para perwakilan akan dilakukan secepatnya. Amiq menjadwalkan Jumat (19/5) pertemuan dilakukan di kantor DLHK. &rdquo;Lebih cepat lebih baik kita agendakan. Nanti dibahas bersama dengan para perwakilan 7 orang,&rdquo; terang Bahrul Amiq. Dia berharap pertemuan tersebut tercapai kesepakatan yang bisa menjadi jalan keluar mengatasi persoalan sampah di Sidoarjo. Per hari, sampah yang masuk di TPA Jabon 600 ton. Setelah ada komitmen diharapkan sampah berkurang jadi 400 ton. &rdquo;Yang kita pikirkan sekarang ini bagaimana mencari formula agar sampah yang dikirim ke TPA Jabon bisa berkurang. Dari 600 ton per hari berkurang jadi 400 ton. Jadi per hari, paling tidak berkurang 200 ton,&rdquo; ujar Bahrul Amiq. &rdquo;Dan untuk bisa ke sana harus ada komitmen bersama kalau pemkab saja tidak mungkin bila pengelola di TPST tidak ada komitmen,&rdquo; tambah dia. Koordinator paguyuban TPST Hadi Purnomo mengaku, pihaknya lega dengan revisi peraturan bupati terkait sampah. Dia menyatakan siap menjalankan komitmen bersama para pengelola sampah yang tergabung dalam paguyuban. &rdquo;Kami siap komitmen ikut mendukung menuntaskan masalah sampah dengan maksimal mengelola di TPST. Jangan sampai TPA Jabon cepat penuh sampah,&rdquo; terang Hadi.

Pemkab Sidoarjo bangun banyak Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) agar pengelolaan sampah dilakukan di hulu

Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Sidoarjo Terus Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/insinerator-damarsi-siap-beroperasi-kurangi-95-persen-volume-sampah_m_114247.jpeg" alt="SEMAKIN LENGKAP: Shodikun mengoperasikan tungku insinerator yang dibangun atas bantuan DLHK di TPST Desa Damarsi, Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>SEMAKIN LENGKAP: Shodikun mengoperasikan tungku insinerator yang dibangun atas bantuan DLHK di TPST Desa Damarsi, Sidoarjo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Keberatan dengan tarif yang ditetapkan pemkab, paguyuban pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Sidoarjo bercenana menggelar demo hari ini (2/2). Namun, rencana itu batal setelah mereka bertemu dengan camat, Kades, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo kemarin (1/2) sore.  Paguyuban ingin menyuarakan keberatan atas besaran tarif dasar pengelolaan sampah yang harus dibayar warga desa dan permukiman. Yakni, Rp 25 ribu–Rp 35 ribu per bulan. Kebijakan itu tertuang dalam Perbup Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Pengelolaan Persampahan  Selain itu, keberatan utama mereka adalah tarif sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di Jabon. Sebelum aturan itu, tarif TPA Jabon hanya Rp 2 ribu per KK. Bukan berdasar berat sampah. Kini dihitung berdasar berat sampah, yakni Rp 500 per kilogram. Artinya, semakin banyak sampah yang dibawa ke Jabon, maka tarifnya makin tinggi.  Ketua Paguyuban Hadi Purnomo menyebut pihaknya keberatan dengan hitungan Rp 500 per kilogram. Inginnya, tarif tetap Rp 2 ribu per KK. ’’Kami ingin perbup baru itu bisa dicabut. Karena itu, kami berencana demo,’’ katanya.  Kepala DLHK Sidoarjo M. Bahrul Amig menyebutkan, sesuai hasil pertemuan kemarin, demo ditunda. Setidaknya hingga perayaan Harlah Seabad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo selesai dilangsungkan pada 7 Februari nanti.  ’’Besok (hari ini, Red) batal demo. Rencananya, ada agenda pertemuan lagi dengan paguyuban antara tanggal 13 sampai 17 Februari. Sementara itu, layanan tetap jalan seperti biasa,’’ katanya. Selama belum ada kesepakatan, maka belum ada proses penghitungan atau pembayaran retribusi.  Pada prinsipnya, DLHK tidak akan membatasi pengelola untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, Amig menegaskan Perbup tersebut tetap akan jadi pedoman.

Paguyuban Pengelola TPST di Sidoarjo Minta Perbup Iuran Sampah Dicabut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpst

Berita Terkini