<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/JKT_PEMILU-2024_ali6-916827707.jpg" alt="Ilustrasi KPPS bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPPS bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":14n" class="ii gt"> <div id=":14o" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bawaslu DKI Jakarta mengungkapkan terdapat 54 TPS di DKI Jakarta yang rawan terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan. 54 TPS tersebut ditetapkan berdasarkan pengalaman saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2024 yang mempertemukan capres Anies Baswedan vs Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemetaan ini berdasarkan pengalaman pilkada 2017 dan pemilu 2024 kemarin," ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Burhanuddin saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (20/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ekstra terhadap 54 TPS rawan tersebut. Sehingga, apa yang terjadi pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2024 lalu tidak terulang kembali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sudah kita petakan maka itu akan menjadi fokus pengawasan," tegas Burhanuddin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015336372/rk-mengaku-sudah-bertemu-ketum-the-jakmania-dicky-soemarno-cuma-kenalan-aja">RK Mengaku Sudah Bertemu Ketum The Jakmania, Dicky Soemarno: Cuma Kenalan Aja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Munandar Nugraha mengungkapkan sejumlah strategi yang akan dilakukan Bawaslu dalam menghadapi sejumlah TPS rawan yang telah dipetakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis," ujar Munandar, Rabu (20/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terhadap TPS rawan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan melakukan enam langkah strategis dalam melakukan pencegahan. Yakni, melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, dan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, sambung Munandar, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif. Serta menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan ke enam Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih," jelas Munandar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015336376/ramalan-shio-hari-ini-21-november-2024-untuk-naga-ular-kuda-dan-kambing">Ramalan Shio Hari Ini, 21 November 2024 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Munandar mengatakan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau KPU DKI Jakarta untuk memberikan arahan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arahan tersebut diantaranya, melakukan antisipasi kerawanan di TPS serta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS. Baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat," terang Munandar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun Bawaslu DKI Jakarta membagi TPS kerawanan pemilu ke dalam 25 indikator. Terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 13 indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 256 kelurahan/desa di 44 Kecamatan se-Provinsi DKI Jakarta yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 hingga 15 November 2024," terang Munandar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015336371/ramalan-shio-hari-ini-21-november-2024-untuk-tikus-kerbau-macan-dan-kelinci">Ramalan Shio Hari Ini, 21 November 2024 untuk Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 25 indikator hasil pemetaan Bawaslu DKI Jakarta&nbsp; adalah sebagai berikut:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 7 (Tujuh) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1) 2.513 TPS terdapat jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2) 1.025 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3) 803 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa, dll).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4) 199 TPS didirikan dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5) 150 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat/TMS (Meninggal dunia, Alih Status TNI/Polri).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6) 145 TPS terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih berdomisili di luar TPS tempatnya bertugas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7) 117 TPS terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015336366/ramalan-zodiak-gemini-dan-cancer-21-november-2024-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 21 November 2024: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 13 Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1) 93 TPS didirikan di wilayah konflik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2) 54 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3) 38 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4) 38 TPS di Lokasi Khusus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5) 36 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6) 35 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7) 34 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8) 22 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9) 19 TPS terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10) 17 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11) 16 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">12) 15 TPS terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">13) TPS memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 5 Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1) 9 TPS terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2) 9 TPS terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3) 5 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H- 1) pada saat pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4) 3 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5) 1 TPS terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Bawaslu DKI Jakarta mengungkapkan terdapat 54 TPS di DKI Jakarta yang rawan terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.

Berkaca Pilkada 2017 dan Pemilu 2024, Bawaslu Tetapkan 54 TPS Rawan Intimidasi ke Penyelenggara Pemilihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/JKT_BAWASLU-PETAKAN-TPS-RAWAN_MIFTAHUL-HAYAT-04-2991779804.jpeg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan terkait Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan terkait Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan potensi kerawanan di 409.612 tempat pemungutan suara (TPS).</p> <p>Mulai rawan disusupi money politics hingga potensi terserang bencana alam. KPU diminta melakukan langkah antisipasi dini untuk mencegah berbagai kerawanan tersebut.</p> <p>Temuan TPS rawan yang jumlahnya hampir separo dari total TPS (820.161 TPS) itu didasarkan pada 7 variabel dan 22 indikator yang diperoleh dari 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi. Namun, pemetaan itu belum termasuk TPS di wilayah Papua dan Maluku Utara yang merupakan daerah otonom baru (DOB). Bawaslu menyebut belum bisa menyampaikan pemetaan dua DOB itu lantaran ada keterbatasan jaringan internet saat pengiriman laporan oleh petugas di masing-masing wilayah tersebut.</p> <p>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerangkan, pengambilan data TPS rawan itu dilakukan selama enam hari. Sejak 3 hingga 8 Februari. Berdasar pemetaan, ada tiga klaster yang dipetakan. Pertama, TPS rawan yang paling banyak terjadi. Kemudian, TPS rawan yang banyak terjadi. Terakhir, TPS rawan yang tidak banyak terjadi, tapi tetap harus diantisipasi.</p> <p>Anggota Bawaslu Totok Hariyanto menambahkan, ada tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 371.248 TPS. Indikatornya, antara lain, terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. Lalu, terdapat pemilih tambahan (DPTb) dan kendala jaringan internet.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/JKT-1-KPPS-PERSIAPKAN-LOGISTIK-PEMILU-FED-2JPG-1660233153.jpg" alt="Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang didampingi anggotanya di wilayah Kecamatan Cempaka Putih melakukan setting packing logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di GOR Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (6/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang didampingi anggotanya di wilayah Kecamatan Cempaka Putih melakukan setting packing logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di GOR Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (6/2/2024).</figcaption>
</figure> <p>Indikator lainnya adalah rawan banjir, tanah longsor, dan gempa. Khusus untuk indikator tersebut, ada 10.794 TPS yang terpetakan. Ada pula kerawanan yang didasarkan pada lokasi TPS berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu. Jumlahnya mencapai 21.947 TPS.</p> <p>Totok juga memaparkan 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 37.550 TPS. Beberapa indikator yang dimaksud, antara lain, kendala aliran listrik di lokasi TPS. Jumlahnya sebanyak 8.099 TPS. Ada pula indikator kerawanan karena TPS sulit dijangkau. Jumlahnya 4.211 TPS.</p> <p>TPS rawan yang banyak terjadi juga didasarkan pada indikator praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS. Jumlahnya mencapai 3.875 TPS. Kemudian, ada 2.299 TPS yang punya riwayat kekerasan.</p> <p>Untuk indikator TPS rawan yang tidak banyak terjadi, jumlahnya 814 TPS. Indikator yang digunakan adalah terdapat praktik menghina atau menghasut pemilih terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di sekitar lokasi TPS.</p> <p>Atas dasar pemetaan itu, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS agar melakukan antisipasi. Bawaslu juga menyarankan KPU agar berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun tokoh masyarakat.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/arsitektur-dan-desain/014150325/kerennya-rumah-gunakan-atap-mansard-ala-eropa-dengan-view-padang-golf">Kerennya Rumah Gunakan Atap Mansard ala Eropa dengan View Padang Golf</a></strong></p> <p>Dari Semarang, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memutuskan memindah TPS-TPS yang berada di daerah rawan banjir. &rdquo;Ada beberapa daerah yang saat ini terdampak banjir, termasuk di Demak ada 30 desa. Kami sudah berkoordinasi dengan bupati, KPU kabupaten, dan KPU provinsi. Kita memang harus memindahkan TPS-TPS yang terdampak banjir,&rdquo; kata Nana di sela tinjauan kejadian banjir di Demak, Sabtu (10/2).</p> <p>Logistik pemilu, lanjut dia, dalam kondisi aman. Sebab, logistik pemilu masih berada di kantor kabupaten. Belum didistribusikan ke TPS. &rdquo;Tinggal nanti koordinasi dengan KPUD untuk memindahkan lokasi TPS ke dekat penampungan pengungsi,&rdquo; katanya seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang.</p> <p>Di sisi lain, setelah kampanye terakhir pada 10 Februari lalu, kini masuk masa tenang. Masa tenang berlangsung hingga besok. Untuk memanfaatkan waktu tenang itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma&rsquo;ruf Amin mengimbau masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif.</p> <p>&rdquo;Wapres juga menyampaikan bahwa kita sudah pada tahap akhir pemilu. Untuk itu, Wapres menginginkan pemilu tidak sekadar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur, dan adil,&rdquo; kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. <strong>(tyo/lum/lyn/c7/oni)</strong></p>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan potensi kerawanan di 409.612 tempat pemungutan suara (TPS). Mulai rawan disusupi money politics.

Bawaslu Ungkap 409.612 TPS Rawan Ancaman Money Politics hingga Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/Distribusi-Logistik-Pemilu-2024-di-Jakarta-Dery-Ridwansah-4-1618807018.jpg" alt="MULAI DIDISTRIBUSIKAN: KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 berupa kotak suara, bilik suara, alat coblos, dan bantalan." width="100%">
<figcaption>MULAI DIDISTRIBUSIKAN: KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 berupa kotak suara, bilik suara, alat coblos, dan bantalan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 100 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar) berada di sekitar daerah rawan erupsi Gunung Marapi. Ke-100 TPS tersebut tersebar 11 nagari (desa) dan 8 kecamatan.</p> <p>Ketua KPU Tanah Datar Dicky Andrika menyadari ke-100 TPS itu sangat rawan. Jika terjadi erupsi Gunung Marapi pada hari pencoblosan, maka pihaknya menyiapkan beberapa langkah alternatif. Di antaranya menunda pencoblosan atau melakukan pemilihan ulang.</p> <p>&ldquo;Hal itu tergantung pada situasi lokasi yang terimbas. Bisa jadi pencoblosan ulang atau penundaan pencoblosan, &ldquo; terang Dicky seperti dilansir Padang Ekspres/ Padek pada Kamis (1/2).</p> <p>Sebelumnya, KPU Tanah Datar menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan hasil rekapitulasi di daerah rawan bencana erupsi Gunung Marapi pada Rabu (31/1). Simulasi itu untuk menyikapi potensi bencana erupsi Gunung Marapi. Simulasi itu berlangsung di Jorong Guguak Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan.</p> <p>Simulasi itu dihadiri Bawaslu, PPK, PPS, KPPS itu juga menunjukkan tata cara dalam pencoblosan surat suara hingga alur yang harus diikuti oleh pemilih jika kemungkinan terjadinya bencana. Tidak sampai di sana, KPU juga mensosialisasikan penggunaan aplikasi Sirekap.</p> <p>Dicky Andrika menjelaskan penggunaan aplikasi Sirekap yang merupakan alat bantu yang digunakan dalam penghitungan suara secara cepat hingga hasilnya bisa dilihat dengan cepat. &ldquo;Penggunaan aplikasi Sirekap ini merupakan alat bantu dalam melakukan penghitungan suara secara cepat,&rdquo; katanya.</p> <p>Lebih lanjut dikatakan Dicky, dipilihnya Jorong Guguak Pariangan sebagai tempat diselenggarakannya simulasi, karena daerah tersebut masih rendah untuk partisipasi pemilihanya. Apalagi jorong itu berada di kawasan imbas bencana letusan Marapi.</p> <p>&ldquo;Sebetulnya KPU memilih tempat ini sebagai lokasi simulasi, karena menurut data yang kami miliki, daerah ini masih rendah dalam partisipasi pemilih dalam mengikuti pemilu,&rdquo; katanya. <strong>(*)</strong></p>

Sebanyak 100 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar berada di sekitar daerah rawan erupsi Gunung Marapi.

100 TPS Berada di Kawasan Rawan Erupsi Marapi, Begini Langkah KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-15-at-4.19.44-PM.jpeg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edy Pramono. Wildan Ibnu Walid/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edy Pramono. Wildan Ibnu Walid/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamanan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019 akan menjangkau hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edy Pramono.<br /> <br /> Pengamanan akan dilakukan secara intensif oleh kepolisian agar pemilu berjalan aman dan lancar. Sehingga diharapkan warga yang akan menggunakan hak pilihnya tidak ada yang merasa khawatir terancam dengan pilihannya.<br /> <br /> Gatot menjelaskan, mengenai titik lokasi TPS potensi terjadi kerawanan keributan, dirinya belum mendapatinya di Jakarta. "Hingga saat ini, kami belum mendapati potensi kerawanan yang dapat mengganggu situasi ke amanan," di Polda Metro Jaya, Senin (15/4).<br /> <br /> Kendati demikian, Polda Metro Jaya terus berkomunikasi dengan TNI dan BIN terkait hal ini. Pihaknya pun tetap melakukan langkah-langkah mendeteksi sebagai antisipasi potensi kericuhan.<br /> <br /> Gatot mengatakan, patroli gabungan terus akan dilakukan hingga pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres usai. Patroli gabungan akan dilakukan sampai ke tingkat Polsek atau kelurahan.<br /> <br /> Patroli gabungan sendiri sudah dilakukan secara rutin sejak sebulan lalu. Upaya itu dilakukan untuk mendeteksi adanya potensi kerawanan di wilayah DKI Jakarta. Serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat untuk datang ke TPS menunaikan hak pilihnya.<br /> <br /> "Upaya ini akan dilakukan terus, disamping itu tentunya petugas kami sudah ditempatkan di TPS mau pun yang mendekati TPS," tutupnya.

Jelang Pemungutan Suara, Patroli Gabungan Diintensifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pasokan-solar-di-batam-ditambah_m_.jpg" alt="Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Polresta Barelang sudah siap untuk mengamankan proses Pemilu 2019. Bersama KPU, Bawaslu, dan Polda Kepri, pihaknya telah memetakan kawasan rawan.<br /> <br /> Total ada 2.790 TPS yang tersebar di berbagai lokasi. Total ada 742 polisi yang disiagakan untuk pengamanan pemilu di Batam. Pola pengamanannya, dua personel kepolisian mengamankan 8 TPS. Mereka akan dibantu 16 petugas linmas.<br /> <br /> Di Batam, geografis menjadi pertimbangan utama. Beberapa TPS di wilayah pesisir masuk ke dalam kategori sangat rawan.<br /> <br /> "Tantangannya (di wilayah pesisir, Red) adalah alur pengiriman logistik. Kami juga harus melewati laut untuk sampai ke TPS, sehingga dikategorikan sangat rawan," kata Kapolresta Barelang Kombespol Hengki, Jumat (12/4).<br /> <br /> Oleh sebab itu, pengamanan di dua kecamatan yang ada di pesisir akan menjadi salah satu prioritas. Yakni Kecamatan Galang dan Bulang. Di sana, polisi akan bersiaga hingga hari pemungutan suara selesai.<br /> <br /> Selain itu, Korps Bhayangkara juga akan memberi perhatian pada TPS yang pada pemilu sebelumnya mengalami gejolak.<br /> <br /> "Kami pastikan pemungutan suara berjalan baik. Untuk daerah yang sebelumnya terjadi masalah, juga jadi perhatian kami," imbuhnya.

Dua Kecamatan di Pesisir Batam Masuk Kategori Sangat Rawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/96-tps-di-palembang-rawan-kriminalitas_m_186799.jpeg" alt="Kapolresta Palembang Kombes Wahyu Bintono HB (kiri) didampingi Wali Kota Palembang Harnojoyo (tengah) dan Ketua DPRD Palembang Darmawan (kanan) saat memimpin rapat Forkopimda." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Palembang Kombes Wahyu Bintono HB (kiri) didampingi Wali Kota Palembang Harnojoyo (tengah) dan Ketua DPRD Palembang Darmawan (kanan) saat memimpin rapat Forkopimda.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Polresta Palembang telah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan terjadinya kriminal dan pelanggaran.</p><br /> <p>Berdasarkan pendataan yang dilakukan, dari total 2.827 TPS yang ada di Palembang, 96 diantaranya masuk dalam kategori rawan.</p><br /> <p>Kapolresta Palembang Kombes Wahyu Bintono Hari Bawono mengatakan, pemetaan ini dilakukan untuk mengelompokkan zona keamanan di setiap Polsek. Hal ini, dilakukan untuk menjaga kondisi keamanan jelang dan setelah tahapan Pilkada.</p><br /> <p>"Tahapan yang paling krusial adalah, pada tahapan pemungutan suara. Untuk itu, kami mulai membangun pola keamanan melalui pengelompokan di setiap Polsek," katanya saat ditemui di usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Palembang di Pemkot Palembang, Selasa (6/2).</p><br /> <p>Pembagian kelompok ini katanya, dibagi jadi tiga, TPS aman; TPS Rawan kategori satu dan TPS Rawan kategori dua. Untuk TPS aman, akan ada satu petugas Polisi dan dua Linmas untuk suatu wilayah.</p><br /> <p>Kemudian, untuk TPS rawan kategori satu dijaga dua petugas kepolisian dan empat linmas. Khusus untuk dua TPS dimana jumlah TPS nya mencapai 79 TPS. Sedangkan TPS rawan kategori kedua, akan dijaga dua polisi dan dua linmas untuk satu TPS nya. Dimana jumlah TPS yakni sebanyak 17 TPS.</p><br /> <p>"Semua metode ini akan kami terapkan karena tidak ingin kecolongan," terangnya.</p><br /> <p>Sejauh ini menurutnya, Kota Palembang masih masuk kategori aman dan kondusif. Hal ini berdasarkan data dari Mabes Polri. "Kami harap nantinya pelaksanaan Pilkada ini lancar dan aman," harapnya.</p><br /> <p>Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengakui, memang saat ini suasana di Kota Palembang cukup kondusif dan siap menghadapi dua even penting yakni Asian Games dan Pilkada.</p><br /> <p>"Kami harap upaya yang dilakukan ini mampu mempertahankan suasana kondusifitas keamanan di Kota Palembang," tutupnya.</p>

96 TPS di Palembang Rawan Kriminalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/jaga-tps-rawan-polisi-gunakan-pola-pengamanan-2-4-4_m_109514.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Polda Metro Jaya siap mengamankan Pilgub DKI yang bakal digelar besok. Terdapat sebanyak 417 TPS dikategorikan sebagai TPS berkategori rawan. Plus 26 TPS yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sedangkan 22.872 TPS berkategori aman yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. <br /><br />&rdquo;Jadi totalnya ada 23.315 TPS untuk Pilkada DKI Jakarta, sebanyak 417 TPS masuk ke dalam kategori Rawan I,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/2).<br /><br />Dia mengatakan, untuk pengamanan TPS terbagi dalam kategori aman dan rawan. Untuk TPS berkategori aman dijaga 2 polisi, 4 anggota Linmas untuk 8 TPS atau berpola 2-4-8. Sedangkan untuk kategori TPS rawan digunakan pola 2-4-4, artinya 2 anggota polisi ditambah 4 anggota Linmas untuk menjaga 4 TPS. <br /><br />Nah, untuk TPS Rawan I pola pengamanannya 2-2-4 yakni 2 polisi, 2 petugas KPPS, 4 anggota Linmas. Selain itu ditambah beberapa anggota polisi yang standby dan berpatroli dari masing-masing polsek dan polres. "Jadi semua tercover begitu masyarakat membutuhkan kami sudah siap. Jadi untuk kriteria TPS dari TPS aman, rawan I dan rawan II sudah ada pola-pola pengamanannya,&rdquo; tutur Argo.<br /><br />TPS kategori aman yang dimaksud itu adalah&nbsp; TPS yang jarak tempuh dari kantor polisinya relatif dekat atau jarak tempuhnya tidak lebih dari setengah jam (untuk di perkotaan). Kemudian, tidak pernah atau jarang terjadi konflik horizontal serta masyarakatnya kooperatif, tingkat partisipatif dan gangguan kamtibmasnya rendah. <br /><br />Sedangkan Kategori TPS Rawan I ini memiliki jarak tempuh dari kesatuan Polri terdekat agak jauh dan sulit dijangkau (satu sampai dua jam jarak tempuh), pernah terjadi konflik vertikal dan horizontal namun sudah mereda, masyarakatnya kurang kooperatif, tingkat partisipatif dan gangguan kamtibmasnya sedang. <br /><br />Selain itu, di lingkungan TPS tersebut terdapat tokoh-tokoh di lingkungan yang cenderung menentang kebijakan pemerintah, partisipasi parpol di lingkungan tersebut berimbang dan saling berseberangan idealisme politiknya serta kepedulian masyarakat terhadap politik tinggi dan cenderung fanatik.<strong> (ind/yuz/JPG)</strong></p>

Jaga TPS Rawan, Polisi Gunakan Pola Pengamanan 2-4-4

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/jelang-pencoblosan-polda-metro-petakan-tps-rawan_m_107999.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sepekan jelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, Polda Metro Jaya mulai memetakan TPS (Tempat Pemungutan Suara) rawan. Itu dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya potensi ricuh, &nbsp;&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo; (TPS rawan) lagi kita data, update. Jajaran polres update yang rawan di mana, yang rawan nanti kita tambah, apa perlu pasukan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa (7/2).</p><br /> <p>Menurut Argo, TPS rawan adalah yang berada di dekat tempat ibadah dan kediaman calon. Karenanya, TPS-TPS dengan kategori ini perlu pengamanan khusus.&nbsp;</p><br /> <p>Pendataan ini, kata dia, ditargetkan selesai sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga nantinya dapat dipersiapkan berapa personel yang dibutuhkan.&nbsp;</p><br /> <p>Namun dia enggan membeberkan berapa kisaran personel yang ditempatkan di TPS kategori rawan dan berapa yang di kategori biasa saja."Setiap kegiatan TPS kita mengamankan. Ada linmas, polisi, dan saksi serta masyarakat. Kita juga ada beberapa TPS ada patroli untuk meng-cover TPS itu," tegasnya.<strong>(elf/JPG)</strong></p>

Jelang Pencoblosan, Polda Metro Petakan TPS Rawan

tps rawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tps rawan

Berita Terkini