<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/Distribusi-Surat-Suara-Calon-Legislatif-Dery-Ridwansah-4JPG-3831228191.jpg" alt="Pekerja memindahkan kardus berisi surat suara Pemilu 2024 dari kontainer saat pendistribusian di gudang KPU Jakarta Timur, Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Pekerja memindahkan kardus berisi surat suara Pemilu 2024 dari kontainer saat pendistribusian di gudang KPU Jakarta Timur, Kawasan Industri Pulogadung (JIEP) Jakarta Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu 2024 dilaksanakan kepolisian dengan melibatkan banyak pihak. Di antaranya, menggandeng profesi satuan pengamanan (satpam). Di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) khusus, peran satpam nanti cukup penting. Pelibatan satpam dalam penyelenggaraan pemilu itu disampaikan Dirbinpotmas Baharkam Polri Brigjen Edy Murbowo. Dia menegaskan, satpam saat ini menjadi sebuah profesi. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan. &rdquo;Satpam adalah profesi yang mengemban fungsi kepolisian terbatas,&rdquo; katanya seusai tabur bunga dalam rangka HUT Ke-43 Satpam Nasional di TMP Kalibata kemarin (30/12). Edy menjelaskan, Polri dan personel satpam akan berkolaborasi menyukseskan Pemilu 2024. Terutama pada TPS-TPS khusus. Misalnya, rumah sakit. Nanti petugas KPPS berkeliling ke sejumlah rumah sakit. Dengan begitu, masyarakat yang sedang dirawat tetap bisa menyalurkan hak suaranya. Untuk kelancaran pemungutan suara di TPS khusus di rumah sakit itu, petugas KPPS akan didampingi personel kepolisian. Selain itu, berkoordinasi dengan satpam di setiap rumah sakit. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia (Apjasi) Leonard Abdul Aziz mengatakan, satpam memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Polri menciptakan kondisi aman dan tertib di area kerjanya. &rdquo;Khususnya saat pemilu,&rdquo; katanya. Dia mengatakan, asosiasi sudah mengeluarkan instruksi bahwa seluruh personel satpam harus bersifat netral menyambut Pemilu 2024. Dia menuturkan, secara resmi jumlah satpam yang terdaftar sekitar 860 ribu orang. Tetapi, satpam yang belum terdaftar mencapai lebih dari satu juta. (far/idr/wan/c19/oni)

Upaya menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu 2024 dilaksanakan kepolisian dengan melibatkan banyak pihak. Di antaranya Satpam.

Kawal TPS Khusus, Polri Libatkan Satpam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20220823_165125.jpg" alt="Ilustrasi KPU Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara bakal menyiapkan TPS (tempat pemungutan suara) khusus bagi pekerja proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berasal dari luar daerah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  ”Pada Pemilu 2024 akan disiapkan TPS khusus pekerja IKN dari luar daerah,” ujar anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tono Sutrisno seperti dilansir dari Antara, Senin (12/12).  Pekerja pembangunan IKN Nusantara dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kalimantan Timur, bisa menyalurkan hak suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Pekerja pembangunan IKN Nusantara warga Kalimantan Timur, tetapi KTP (kartu tanda penduduk) bukan domisili Kabupaten Penajam Paser Utara bisa menyalurkan hak suara untuk pemilihan calon anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.  ”Sedangkan warga Kabupaten Paser karena satu daerah pemilihan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, bisa salurkan suara untuk calon anggota DPRD Kalimantan Timur,” terang Tono Sutrisno.  Dia menjelaskan, jumlah pemilih sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara hasil pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sebanyak 126.094 jiwa. Dari jumlah tersebut, pemilih sementara di Kecamatan Sepaku yang ditetapkan sebagai kawasan inti IKN Nusantara sebanyak 27.402 jiwa. Jumlah pemilih sementara di Kecamatan Penajam sebanyak 58.777 jiwa, Kecamatan Waru sebanyak 13.413 jiwa, dan Kecamatan Babulu sebanyak 26.502 jiwa.  ”Daftar pemilih masih bisa mengalami perubahan, daftar pemilih akan ditetapkan tiga bulan sebelum pencoblosan,” ucap Tono Sutrisno.  Namun warga pendatang yang bekerja pada proyek pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, menurut dia, dipastikan tidak akan berdampak besar terhadap DPT (daftar pemilih tetap) Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilu 2024.  ”Kendati banyak warga luar yang masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk bekerja dalam pembangunan IKN Nusantara tidak memengaruhi jumlah pemilih di daerah Benuo Taka itu, karena tidak pindah administrasi kependudukan,” papar Tono Sutrisno.  ”KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menyediakan TPS khusus, agar pekerja pembangunan IKN Nusantara yang berasal dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menyalurkan hak suara pada Pemilu 2024,” tambah dia.

KPU Penajam Siapkan TPS Khusus Pekerja IKN Nusantara dari Luar Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-04-at-11.42.21-AM.jpeg" alt="Proses pemungutan suara saat Pemilukada di Lapas Sidoarjo tahun lalu. Humas Kanwil Kemenkum HAM Jatim" width="100%">
<figcaption>Proses pemungutan suara saat Pemilukada di Lapas Sidoarjo tahun lalu. Humas Kanwil Kemenkum HAM Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu 2019 kurang dua minggu lagi. Kanwil Kemenkum HAM Jatim berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan 78 Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus lapas dan rutan se-Jatim.  Kasubid Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Alzuarman menjelaskan, TPS khusus lapas dan rutan paling banyak berada di Malang. "Jumlahnya bervariasi setiap lapas atau rutan. Paling banyak lapas Malang yakni 11 TPS, lalu lapas Porong dan rutan Medaeng masing-masing 6 TPS. Sisanya 3, 2, atau 1 TPS saja, tergantung jumlah penghuninya," terang Alzuarman dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (4/4).  Sebelumnya, Kasubid Bimbingan dan Pengentasan Anak Sukir mengungkapkan, ada sekitar 14.116 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)  yang terdafatar sebagai DPT. Mayoritas WBP masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPT b). “Jumlah tersebut masih bisa bertambah,” tutur Sukir.  Kanwil Kemenkum HAM Jatim hingga saat ini masih mengupayakan perekaman e-KTP. KPU memberikan kebijakan penetapan DPT dan DPT b. Yang seharusnya sebulan sebelum pencoblosan harus sudah fix, tapi ada kelonggaran sampai hari H. “Sepanjang surat suara masih ada dan identitas jelas, serta terdaftar di DPT asal, maka akan diizinkan menyalurkan hak suaranya,” terang Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono  Alasannya, sampai saat ini, jumlah WBP di Jatim lebih dari 27 ribu orang. Dari jumlah itu, ada yang tidak punya hak pilih seperti anak dan WNA. Tapi jumlahnya tidak signifikan.  Di sisi lain, sirkulasi WBP sangat dinamis karena setiap hari ada perubahan. Ada yang pindah, bebas, atau meninggal dunia. “Saat ini yang kami gencarkan adalah koordinasi dengan Dispendukcapil. Apalagi saat ini WBP sudah bisa memilih, walau hanya memiliki surat keterangan (suket) saja,” lanjutnya.  Selain itu, mekanisme pemungutan suara juga berbeda. Lantaran pemilih sebagian besar DPT b, maka seluruh pemilik suara bisa menyalurkan haknya sejak awal TPS dibuka. Tidak 1 jam terakhir. “Karena sangat jarang tempat penahanan dan domisili sesuai identitas WBP sama,” tandas Pargiyono.

78 TPS Khusus akan Didirikan di Lapas dan Rutan Se-Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-ada-tps-khusus-pemilih-di-rumah-sakit-dapat-sisa-surat-suara_m_223686.jpeg" alt="Ilustrasi Pilkada Serentak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Serentak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada Serentak 2018 yang berlangsung, Rabu (27/6) kemarin diwarnai dengan sejumlah kekurangan. Mulai dari pemilih di rumah sakit yang tidak berkesempatan mencoblos, hingga ada tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak didatangi saksi. Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Jatim Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro belum menyatakan solusi apa yang akan dilakukan KPU pada Pilkada serentak selanjutnya. Dia berharap, ada solusi berupa regulasi baru yang memperbolehkan KPU Provinsi sebagai penyelenggara, membuka TPS khusus di rumah sakit. "Kami hanya dapat berharap KPU (pusat) membuat regulasi yang mengatur kepada penyelenggara agar diperbolehkan mendirikan TPS khusus di rumah sakit," kata Gogot diwawancara JawaPos.com di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Kamis (28/6). Gogot mengakui, memang banyak pemilih di rumah sakit yang tidak berkesempatan mencoblos. Karena, pihaknya tidak menyediakan TPS khusus Pilgub Jatim tahun ini. "Karenanya, kami langsung menginstruksikan TPS yang lokasinya dekat dengan rumah sakit. Supaya dapat mengakomodir tenaga medis, pasien, dan keluarganya," jelas Gogot Namun lanjutnya, karena bukan TPS khusus, penyediaan atau alokasi jumlah surat suaranya berbeda. Jika pemilih mencoblos di TPS, surat suara yang tersedia memang sudah dialokasikan sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan pemilih di rumah sakit (tenaga medis, pasien, dan keluarganya), mencoblos surat suara sisa. Yakni, sisa surat suara dari DPT yang tidak hadir di TPS. Akibatnya, banyak pemilih yang sudah mengantongi A5, tidak berkesempatan menggunakan hak pilihnya. Karena jumlah surat suaranya terbatas. Alokasi surat suara cadangan pun hanya 2,5 persen dari jumlah total. Kemudian, Gogot juga mengomentari adanya TPS yang tidak dihadiri saksi. Alasannya, karena kekurangan sumber daya manusia. Menurutnya, kehadiran saksi di TPS memang tidak mutlak diperlukan. Proses pemungutan suara akan tetap dilakukan hingga tahap rekapitulasi suara di tingkat kabupaten maupun provinsi. Karena, kehadiran saksi di TPS adalah hak dari masing-masing pasangan calon (paslon). Meski, saksi juga dapat menjadi "kepanjangan tangan" tiap paslon. "Tapi tanpa saksi pun, masih ada badan pengawas pemilu (bawaslu)," katanya.

Tak Ada TPS Khusus, Pemilih di Rumah Sakit Dapat Sisa Surat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-jateng-siapkan-ribuan-tps-khusus-difabel_m_203853.jpeg" alt="ILUSTRASI Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyiapkan 63.974 tempat pemungutan suara yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang bagi kaum difabel." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyiapkan 63.974 tempat pemungutan suara yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang bagi kaum difabel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyiapkan 63.974 tempat pemungutan suara yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang bagi kaum difabel. Template khusus kali ini akan digunakan sebagai pengganti huruf braile. Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo mengungkapkan digunakannya template khusus ini untuk lebih memudahkan kaum difabel, utamanya tuna netra dalam berpartisipasi pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng tahun ini. "Para tuna netra kita buatkan template, nanti surat suara dimasukan di dalamnya, mereka tinggal menentukan pilihannya dengan bantuan template itu. Menggunakan template adalah yang paling mudah," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (12/4). Sebagai persiapan, ia mengaku sudah menyebar template khusus tersebut di seluruh TPS. Ia beralasan pengadaan fasilitas itu secara massif untuk mengantisipasi apabila ada difabel yang nantinya memilih untuk pindah TPS. Joko menambahkan, fasilitas bagi penyandang tuna daksa juga telah disiapkan. Alat coblosan akan disiapkan khusus bagi tuna daksa yang menggunakan tangan maupun kaki. Lebih lanjut, ia berani memastikan keberadaan TPS akan ramah difabel. Bentuk TPS nantinya dibuat lebih rendah agar para difabel yang menggunakan kursi roda tidak kesulitan saat masuk ke dalam. "Penetapan jumlahnya nanti baru tanggal 20 April, dari situ kita baru dapat datanya," tegasnya. Terakhir, Joko turut mengimbau kepada tiap kelurahan maupun kecamatan agar membuat TPS dengan desain serupa. Ia menegaskan bahwasanya para difabel memiliki hak sama untuk menyalurkan suara memilih calon gubernur, walikota maupun bupati.&nbsp;

KPU Jateng Siapkan Ribuan TPS Khusus Difabel

tps khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tps khusus

Berita Terkini

Kawal TPS Khusus, Polri Libatkan Satpam

KPU Penajam Siapkan TPS Khusus Pekerja IKN Nusantara dari Luar Daerah

78 TPS Khusus akan Didirikan di Lapas dan Rutan Se-Jatim

Tak Ada TPS Khusus, Pemilih di Rumah Sakit Dapat Sisa Surat Suara

KPU Jateng Siapkan Ribuan TPS Khusus Difabel

Download Aplikasi JawaPos.com