<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/jVBwwmugtv8fo3mVIIOcN2ea5U4Mv7X9sxFx807R-2772879879.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam acara di PPATK pada Kamis (8/5). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam acara di PPATK pada Kamis (8/5). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) menjadi atensi Mabes Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen untuk memberantas TPPU dan TPPT. Dia juga memastikan Polri akan terus memerangi kejahatan siber seperti judi online (judol). Jenderal Sigit menyampaikan hal itu dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) TPPU dan TPPT dari kejahatan siber di Auditorium Yunus Husein, Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat (Jakpus) pada Kamis (8/5). &rdquo;Ini menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan penipuan online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia,&rdquo; kata Sigit.&nbsp; Mantan kepala Bareskrim Polri menegaskan, keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Karena itu, Sigit menekankan sinergitas antar stakeholder terkait menjadi peran penting untuk menangani kejahatan siber.&nbsp; &rdquo;Polri, PPATK, kejaksaan, hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, penyedia jasa keuangan, OJK, civil society, dan organisasi internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online,&rdquo; beber Sigit.&nbsp; Lebih lanjut, Sigit menyampaikan bahwa kehadiran ruang siber yang aman bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Polri berusaha mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana judi online (judol) ataupun penipuan.&nbsp; &rdquo;Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online,&rdquo; tandas Sigit.&nbsp;

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk memberantas TPPU dan TPPT, serta mengatasi kejahatan siber.

Polri Berkomitmen Memberantas TPPU dan TPPT, Keamanan Siber Jadi Fokus Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/1699532112139_image_repair_1699532150108-1898511338.jpg" alt="Kepala Perwakilan BI Kepri Suryono usai pertemuan dengan pelaku KUPVA BB serta penyedia jasa pembayaran layanan remitansi se-Provinsi Kepulauan Riau." width="100%">
<figcaption>Kepala Perwakilan BI Kepri Suryono usai pertemuan dengan pelaku KUPVA BB serta penyedia jasa pembayaran layanan remitansi se-Provinsi Kepulauan Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) ingatkan pelaku usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) serta penyedia jasa pembayaran layanan remitansi (PJP LR), tidak terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), menjelang Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BI Kepri Suryono saat menggelar pertemuan dengan pelaku KUPVA BB serta penyedia jasa pembayaran layanan remitansi se-Provinsi Kepulauan Riau. &rdquo;Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian BI Kepri dalam menciptakan situasi kondusif terkait transaksi pada KUPVA BB dan layanan remitansi. Terutama menjelang Pemilu 2024, risiko ini harus kami mitigasi,&rdquo; ujar Suryono seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau. Dia menjelaskan, pertemuan itu merupakan wadah koordinasi yang penting. Sebab, Provinsi Kepri berbatasan dengan negara-negara tetangga sehingga meningkatkan risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, menurut Suryono, jumlah kedua kegiatan usaha tersebut berada di urutan kedua secara nasional di bawah Provinsi DKI Jakarta yang menempati urutan pertama. Jumlah KUPVA BB di Kepri saat ini sebanyak 115 kantor dan PJP LR sebanyak 60 lembaga. Dengan begitu, lanjut dia, pencegahan dan upaya minimalisir risiko TPPU dan TPPT harus dilakukan melalui koordinasi berbagai pihak yang terlibat. Yakni pemerintah setempat, pelaku usaha, aparat penegak hukum, serta masyarakat. &rdquo;Sekarang sanksinya jelas, selain berupa teguran tertulis, administrasi dan denda, ada juga sanksi hukuman penjara. Kami berharap menjelang pesta demokrasi 2024, semuanya berjalan baik dan tidak ada pelanggaran,&rdquo; tutur Suryono. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menyebutkan, dilihat dari kondisi geografis posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, membuat risiko TPPU dan TPPT masih tergolong menengah hingga tinggi. Dia mengapresiasi BI Kepri yang telah menggelar pertemuan bersama para penyelenggara KUPVA BB serta PJP LR. Pertemuan itu diharapkan menciptakan koordinasi dan sinergi yang tepat sasaran dalam pencegahan TPPU dan TPPT. &rdquo;Diperlukan pemahaman dan saling koordinasi antara Bank Indonesia, bersama PPATK, aparat penegak hukum, asosiasi KUPVA BB dan layanan remitansi, serta pihak lain,&rdquo; ucap Doni Primanto Joewono.

Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepri ingatkan pelaku usaha penukaran valuta asing tidak terlibat TPPU dan TPPT menjelang Pemilu 2024

BI Perwakilan Kepri Ingatkan Jasa Penukaran Valas Tidak Terlibat TPPU Menjelang Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kepala-PPTK-Dian-Ediana-Rae-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu terus meningkatkan strategi dalam pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Hal ini diungkapkan Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam peluncuran penilaian indeks efektivitas kinerja PPATK.  Sehingga diharapkan menjadi tolak ukur bagi PPATK dalam menuju kesiapan sebagai anggota FATF.  ‘’Nilai Indeks Efektivitas tahun 2021 adalah 5,73 yang masuk dalam kategori efektif dan implementasi indeks efektivitas berdasarkan penilaian ultimate index adalah 6,89 yang telah berkategori efektif, namun masih diperlukan perbaikan minor pada beberapa aspeknya secara berkelanjutan," kata Dian dalam keterangannya, Rabu (20/10).  Dian menegaskan, ukuran penilaian terhadap kinerja PPATK tidak dapat dijadikan ukuran terhadap kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia. Karena PPATK hanya merupakan subsistem.  Sebagai suatu sistem, rezim TPPU/TPPT di Indonesia akan sangat tergantung dari berfungsinya subsistem lain yaitu Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Aparat Penegak Hukum. Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui PPATK memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT di Indonesia.  Terlebih, sambung Dian, PPATK telah merumuskan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dimana keberhasilan Sasaran Strategis PPATK adalah terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Kondisi keberhasilan tersebut akan diukur antara lain melalui Indeks Efektivitas Kinerja PPATK Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.  ‘’Penilaian Indeks Efektivitas kinerja PPATK 2021 merupakan bentuk monitoring dan evaluation tools secara periodik atas kinerja PPATK dalam mencapai serangkaian hasil yang ditentukan berdasarkan lingkup domestik dan internasional terhadap efektivitas implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT," ucap Dian.  Indeks ini disusun mengacu pada tugas dan pokok fungsi PPATK sebagai focal point dalam rezim APU PPT sesuai dengan Undang-undang yang dipadankan dengan standar internasional FATF. Kegiatan ini didasari oleh upaya Indonesia yang masih berstatus sebagai observer dan bermaksud dan pada saat ini sedang dalam proses untuk menjadi anggota penuh FATF sehingga mendapatkan manfaat dalam bidang ekonomi, policy making dan hubungan internasional.  Indeks ini disusun oleh perwakilan para akademisi dan konsultan dari Ernest &amp; Young serta tim dari Badan Pusat Statistik. Selama periode Agustus 2021, tim telah berhasil melakukan pengumpulan data secara nasional dengan menjangkau sekitar kurang lebih 1.269 responden dari berbagai kategori responden diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, Key Stakeholders dan 5 financial intelligent unit (FIU) Luar Negeri, di antaranya Australia, Singapura, Laos, Malaysia, dan Filipina.  "Atas keseluruhan rangkaian tersebut, tim pelaksana survei telah memperoleh pencapaian sebesar 63,4 persen dari 1.269 responden terdiri dari Pihak Pelapor, Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta Key Stakeholder lainnya, serta 11 FIU Luar Negeri dari ASEAN Plus Australia dan New Zealand dengan pencapaian response rate mencapai 77,5 persen," ungkap Dian.  Penilaian Sub Indeks Pencegahan adalah 7,16 yang sudah masuk pada kategori efektif, hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa berdasarkan kategori responden Pihak Pelapor menunjukkan bahwa Dimensi Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik merupakan dimensi dengan penilaian paling baik dengan skor 7,58 sementara Dimensi Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor skornya adalah 5,96.  Sedangkan berdasarkan kategori responden Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dimensi dengan penilaian paling rendah adalah Dimensi Tindakan Pencegahan TPPT dengan skor 5,54 yang sudah masuk kategori efektif. Kemudian, untuk Sub Indeks Pemberantasan sendiri bernilai 6,63 yang juga sudah masuk dalam kategori efektif.  "Hasil analisis selanjutnya berdasarkan kategori responden Lembaga Penegak Hukum menunjukkan bahwa Dimensi Hasil Intelijen Keuangan TPPT mempunyai skor tertinggi yaitu 8,27 sedangkan Dimensi Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi memiliki skor terendah yaitu 5,63," papar Dian.  Hasil analis efektivitas kinerja PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan karakteristik wilayah berisiko tinggi menunjukkan bahwa masih perlu upaya ekstra bagi PPATK untuk melakukan perbaikan pada Dimensi Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi yang memiliki skor 4,36 dengan kategori cukup efektif.  “Saya memberikan apresiasi atas survei indeks efektifitas yang dilakukan oleh PPATK. Jarang ada lembaga yang mau menilai dirinya sendiri, karena berisiko untuk diketahui kelemahannya oleh pihak lain” ujar Prof. Ningrum Natasya Sirait, guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang menjadi Ketua Tim Ahli dan Akademisi pelaksana indeks efektifitas kinerja PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.  Survei ini sendiri dilaksanakan oleh Indekstat Indonesia, Konsultan Pelaksana Survei. Ningrum menambahkan agar angka-angka yang hasilkan oleh survey ini jangan menjadi angka mati, ia harus dijadikan acuan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.  "Tidak hanya untuk PPATK tapi juga bagi pemangku kepentingan lainnya seperti pihak pelapor, penegak hukum, regulator dan pihak-pihak terkait lainnya," pungkasnya.

PPATK Tingkatkan Strategi Pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lakukan-pencucian-uang-pria-sembunyikan-rp-58-miliar-di-mesin-cuci_m_1543069099_261700.jpg" alt="Kepolisian Belanda menemukan sekitar $ 400.000 atau setara Rp 5,8 miliar di dalam sebuah mesin cuci di rumah seorang pria" width="100%">
<figcaption>Kepolisian Belanda menemukan sekitar $ 400.000 atau setara Rp 5,8 miliar di dalam sebuah mesin cuci di rumah seorang pria</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan koordinasi dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT) di Indonesia. Koordinasi ini dilakukan karena efektifitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT akan sangat bergantung kepada dua sistem itu.  "Perlu dibangun koordinasi dan sinergi tugas dan fungsi bersama antara PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan Indonesia dengan Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, lembaga penegak hukum, serta lembaga pengawas dan pengatur (LPP) seperti OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)," kata Ketua Kelompok Hubungan Masyatakat PPATK, M Natsir Kongah dalam keterangannya, Selasa (23/6).  Natsir menuturkan, salah satu bentuk koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh PPATK dan OJK dalam rangka pencegahan TPPU dan TPPT adalah dengan melakukan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan secara bersama antara PPATK dan OJK terhadap lembaga jasa keuangan (LJK).  Oleh karena itu, ke depannya, PPATK memandang bahwa perlu untuk terus membangun koordinasi dan sinergi yang lebih intensif dengan berbagai lembaga terkait.  "Penting sebagai upaya meningkatkan efektifitas dari setiap lembaga dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia," pungkasnya.

PPATK: Pencegahan dan Pemberantasan Efektif Terhadap TPPU dan TPPT

tppt

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tppt

Berita Terkini

Polri Berkomitmen Memberantas TPPU dan TPPT, Keamanan Siber Jadi Fokus Utama

BI Perwakilan Kepri Ingatkan Jasa Penukaran Valas Tidak Terlibat TPPU Menjelang Pemilu

PPATK Tingkatkan Strategi Pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia

PPATK: Pencegahan dan Pemberantasan Efektif Terhadap TPPU dan TPPT

Download Aplikasi JawaPos.com