<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/IPC-TPK-3074598598.jpg" alt="ILUSTRASI Tumpukan kontainer saat proses loading di dermaga IPC TPK. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Tumpukan kontainer saat proses loading di dermaga IPC TPK. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Pelindo Terminal Petikemas membantah kabar adanya antrean kapal hingga enam hari di sejumlah terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, meskipun mengakui adanya keterlambatan layanan dalam batas tertentu. Perseroan menegaskan, operasional bongkar muat masih berjalan sesuai perencanaan dan tidak mengganggu jadwal sandar kapal secara signifikan. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, menyatakan seluruh terminal peti kemas di kawasan Tanjung Perak mulai dari TPK Lamong, TPS Surabaya, TPK Nilam, hingga TPK Berlian tetap melayani kapal berdasarkan sistem jadwal sandar atau berthing window system. Dengan skema tersebut, setiap kapal telah memiliki waktu pelayanan yang terencana sejak awal. &ldquo;Kami pastikan tidak ada kapal yang harus antre sampai enam hari untuk mendapatkan pelayanan di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Perak,&rdquo; kata Widyaswendra, Selasa (3/2). Dalam praktik operasional, ia mengatakan bahwa pelayanan kapal sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kesiapan fasilitas, keselamatan kerja, kondisi lapangan, hingga kelancaran arus kapal secara keseluruhan. Pada periode tertentu, terutama menjelang hari besar keagamaan, aktivitas terminal memang cenderung meningkat seiring melonjaknya arus barang dan kunjungan kapal. Widyaswendra menjelaskan, waktu tunggu kapal dapat terjadi akibat perbedaan waktu kedatangan, lonjakan muatan, kecepatan bongkar muat, kesiapan peralatan, hingga faktor alam seperti cuaca dan kondisi pasang surut. Namun, keterlambatan tersebut tidak berlangsung berhari-hari. &ldquo;Kalaupun ada kapal yang harus menunggu, waktu tunggunya masih berkisar antara 15 hingga 30 jam,&rdquo; tegasnya. Untuk meningkatkan kualitas layanan, Pelindo Terminal Petikemas terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada 2026 ini, TPS Surabaya dijadwalkan menerima tambahan empat unit quay container crane (QCC) dan 14 unit rubber tyred gantry (RTG). Sementara itu, TPK Berlian juga akan diperkuat dengan dua unit QCC yang ditargetkan tiba pada pertengahan tahun. &ldquo;Perbaikan pelayanan terus kami lakukan di seluruh wilayah kerja, mulai dari Belawan hingga Merauke,&rdquo; tambah Widyaswendra. Dari sisi pengguna jasa, Ketua DPC Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Surabaya, Stenven Handry Lesawengan, mengakui sempat menerima laporan keterlambatan bongkar muat di TPK Berlian akibat kesiapan alat. Meski demikian, ia menegaskan tidak pernah terjadi antrean kapal hingga berhari-hari. &ldquo;Kami sudah berkomunikasi dengan pengelola terminal. Mereka terbuka dan kooperatif mencari solusi agar kegiatan bongkar muat tetap berjalan,&rdquo; ujar Stenven. Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur, Sebastian Wibisono, mendorong percepatan peremajaan alat bongkar muat di terminal peti kemas Tanjung Perak. Ia menilai sebagian peralatan yang ada saat ini sudah tidak sebanding dengan perkembangan ukuran kapal dan meningkatnya arus peti kemas. &ldquo;Kami menyambut baik rencana kedatangan alat baru di TPS Surabaya dan berharap langkah serupa juga dilakukan di terminal lain, khususnya TPK Berlian,&rdquo; pungkas Sebastian.

Pelindo Petikemas bantah antrean kapal 6 hari di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Meski ada keterlambatan, layanan tetap teratur.

Pelindo Petikemas Bantah Antrean Kapal 6 Hari di Pelabuhan Tanjung Perak meski Ada Keterlambatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/OKUPANSI-HOTEL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Larangan mudik hari raya memaksa para pebisnis hotel dan tempat wisata tidak berekspektasi tinggi. Pembatasan mobilitas manusia membuat okupansi sulit tumbuh. Dari sisi demand atau permintaan, kondisinya tidak akan terlalu beda jauh dengan tahun lalu.  Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebutkan, tingkat okupansi hotel pada libur Lebaran 2021 berkisar 25–30 persen. Angka itu sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu. Yakni, sekitar 15 persen.  Maulana menegaskan, proyeksi kenaikan okupansi itu tidak signifikan untuk menambah pemasukan hotel. Sebab, average room rate atau tarif rata-rata harian kamar hotel masih rendah.  "Harga jual per malam tertekan sejak tahun lalu. Turun sekitar 30–40 persen. Pertumbuhan okupansi juga belum tentu menaikkan harga kamar," terangnya kemarin (16/5).  Dia menjelaskan, saat ini sektor hotel dan restoran masih berada dalam tahap bertahan. Belum memasuki tahap recovery atau pemulihan.  Sektor hotel dan restoran masih membutuhkan stimulus dari pemerintah seperti dana hibah pariwisata. "Kalau pergerakan orang tidak lagi dibatasi, pasti kami bisa kembali tumbuh," ujar Maulana.  Stagnasi juga dirasakan para pelaku usaha wisata. Khususnya pengusaha biro perjalanan wisata (BPW). Wakil Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto khawatir performa bisnis tahun ini lebih buruk ketimbang tahun lalu.  "Tahun lalu buying power untuk pariwisata masih ada. Tahun ini tidak sekuat tahun lalu karena telah satu tahun dilanda pandemi Covid-19," paparnya.  Pada masa normal, pembelian tiket melalui BPW bisa meningkat hingga dua kali lipat setiap Lebaran. Namun, tahun ini tidak ada pergerakan signifikan. "Kami berharap ada support dan stimulus dari pemerintah," tutur Budijanto.  Berdasar data terakhir Asita, 90 persen dari total 7.000 BPW tutup sementara sejak April 2020. Padahal, kontribusi BPW sangat penting bagi sektor pariwisata dan perhotelan.  Pemesanan hotel melalui BPW daring mendominasi bisnis dalam delapan tahun terakhir. Sebanyak 70 persen wisatawan juga memesan hotel melalui BPW daring.  KINERJA SEKTOR USAHA SELAMA PANDEMI  Sektor | Penurunan  Angkutan udara | 53%  Angkutan rel | 42%  Penyediaan akomodasi (hotel/travel) | 24%  Industri alat angkutan | 20%  Sumber: BPS

PHRI: Perhotelan Masih Mode 'Bertahan', Belum Recovery

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/OKUPANSI-HOTEL.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada kenaikan tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel di Jawa Timur (Jatim) pada musim liburan Desember lalu. Namun, data yang dirilis BPS Jatim kemarin itu belum bisa membuat para pelaku industri perhotelan tersenyum.  Rata-rata okupansi hotel Jatim pada Desember lalu mencapai 47,7 persen. Jika dibandingkan November, kinerja hotel naik sebanyak 2,3 persen. Namun, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim Dwi Cahyono mengatakan, angka tersebut jauh dari ekspektasi.  "Desember seharusnya kesempatan kami untuk menebus kerugian. Tapi, ternyata itu tak terjadi," ungkapnya kepada Jawa Pos Senin (1/2).  Dwi memaparkan, rata-rata hotel membutuhkan 45 persen kamar terisi untuk bisa break even point alias balik modal. Sementara itu, okupansi hotel semenjak pandemi Covid-19 tidak pernah mencapai target. Subsidi dari pemerintah pun belum bisa membuat bisnis stabil.  Menurut Dwi, okupansi Januari tergerus kebijakan PPKM. Jika direrata, okupansi Januari hanya 15–20 persen.  "Kalau PPKM diperpanjang lagi, kami jelas tidak akan kuat," ujarnya.  Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pariwisata (Asita) 1971 Jatim Nanik Sutaningtyas mengungkapkan hal yang sama. "Kalau hotel masih bisa kedatangan tamu bisnis. Tapi, kami benar-benar urusan leisure. Di mana-mana, curhatan yang saya dengar selalu tentang klien yang batalkan pemesanan," ungkapnya.  https://youtu.be/EB9oSHvfrNI

Liburan Akhir Tahun Tak Mampu Menebus Sepinya Hotel Akibat Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PHRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan hotel di Jatim kian pesat. Bukan hanya di kota-kota besar, di second city pun, pembangunan penginapan tumbuh cepat. Agar bisa survive di tengah persaingan, pengusaha dituntut untuk melakukan terobosan.  Ketua PHRI Jatim Dwi Cahyono menyatakan, jika dirata-rata, tingkat okupansi hotel di Jatim berkisar 40–50 persen. "Hotel itu punya dua musim. Yaitu, low season atau Senin–Jumat dan high season Sabtu–Minggu," tuturnya Rabu (25/12).  Ketika memasuki low season, hotel yang memiliki tingkat hunian cukup tinggi adalah daerah bisnis. Misalnya, Surabaya dan Malang. Sementara itu, kalau high season, hotel di area wisatalah yang kecipratan untung. Misalnya, Batu dan Banyuwangi.  Menurut Dwi, yang menjadi permasalahan bisnis perhotelan saat ini adalah bersaing dengan virtual hotel operator (VHO) seperti RedDoorz, OYO, dan Airbnb. "Kalau VHO bekerja sama dengan manajemen hotel, nggak masalah karena itu terdeteksi. Yang jadi problem adalah ketika VHO menggaet kos-kosan atau rumah yang mempunyai banyak kamar, lalu disewakan. Ini nggak bisa terdeteksi dan harus diatur," urainya.  Sebab, di antara penginapan-penginapan tersebut, banyak yang tidak mempunyai izin pendirian hotel atau guest house. Mereka asal menyewakan. Selain itu, lanjut Dwi, mereka bisa memberikan harga yang sangat rendah karena memang tidak ada biaya apa pun yang dikeluarkan. Beda dengan hotel yang memiliki beban operasional.  "Hal-hal seperti ini yang merugikan hotel-hotel resmi sehingga mengakibatkan tingkat hunian rendah," tegasnya.  Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, tahun depan PHRI berfokus mendorong semua anggotanya untuk bekerja sama dengan online travel agent (OTA). Sebab, anggota PHRI bukan hanya bintang lima. Namun, banyak juga yang hotel melati, guest house, dan bintang 1.  "Mulai Januari 2020, kami akan berikan pelatihan untuk mereka semua. Kami datangkan pelaku OTA. Semuanya harus menguasai OTA. Karena kasihan kalau misal pelaku hotel di daerah tidak menguasai, akan tertinggal," papar Dwi.  Untuk pemerintah, pihaknya berharap stakeholder mulai memilah-milah ciri khas pariwisata di tiap daerah. Tujuannya, meningkatkan long of stay wisatawan. Dengan demikian, pelancong yang mendatangi Jatim bisa merata di setiap daerah.  Tidak dimungkiri, kondisi yang terjadi saat ini adalah tiap local government ingin muncul sendiri-sendiri. Misalnya, Jember. Ada Jember Fashion Carnival.  Strategi Hadapi Tantangan 2020  Antisipasi VHO gandeng OTA  Petakan keunggulan pariwisata di tiap daerah  Berikan promo menarik yang berbeda dengan kompetitor  Bikin strategi akomodasi yang pas

PHRI: Bisnis Hotel Kini Bersaing dengan Virtual Hotel Operator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/segarnya-air-terjun-leuwi-hejo-dekat-jakarta-lho_m_104074.jpeg" alt="Wisatawan dari berbagai daerah menghabiskan waktu liburan di Curug Leuwi Hejo." width="100%">
<figcaption>Wisatawan dari berbagai daerah menghabiskan waktu liburan di Curug Leuwi Hejo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia sepanjang Juni 2019 sebanyak 1,45 juta kunjungan, naik 9,94 persen dibandingkan Juni 2018 (yoy), dan naik 15,48 persen dibandingkan Mei 2019 (mtm). Dengan demikian, dari Januari-Juni 2019 atau semester-I 2019 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 7,83 juta kunjungan. Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia sepanjang semester-I 2019 naik 4,01 persen dibandingkan semester-I 2018 yang sebanyak 7,53 juta kunjungan. Jumlah ini terdiri dari wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 4,52 juta kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 2,11 juta kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 1,19 juta kunjungan. "Kita masih harus berupaya menarik wisman, karena ke depan kita berharap pertumbuhan ekonomi di-drive oleh sumber-sumber yang bukan dari sumber daya alam. Salah satunya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif," kata pria yang akrab disapa Ketjuk itu saat paparan, Kamis (1/8). Lebih lanjut Ketjuk menuturkan, berdasarkan kebangsaan, wisman yang datang ke Indonesia sepanjang semester-I 2019 paling banyak berasal dari Malaysia, yang mencapai 1,60 juta kunjungan (20,47 persen). Berturut-turut setelahnya yaitu wisman dari Tiongkok sebanyak 1,05 juta kunjungan (13,43 persen), Singapura sebanyak 925.800 kunjungan (11,83 persen), Timor Leste sebanyak 608.500 kunjungan (7,77 persen), serta Australia sebanyak 607.200 kunjungan (7,76 persen). Sementara itu, tingkat penghunian kamar (TPK) pada Juni 2019 mencapai rata-rata 52,27 persen (naik 0,23 poin dibandingkan Juni 2018). TPK pada Juni 2019 juga naik 43,53 persen dibandingkan Mei 2019. "TPK posisinya kembali menggembirakan. Jika Mei agak mencemaskan, maka Juni ini mendekati kembali ke angka semula. Mei hampir satu bulan puasa. Bisa dipahami, TPK selama Ramadan turun. Sekarang kembali normal," ucap Ketjuk. Adapun TPK tertinggi tercatat di provinsi DI Jogjakarta sebesar 64,31 persen, diikuti Sulawesi Utara (60,48 persen), serta Bali (60,36 persen). Sedangkan TPK terendah tercatat di provinsi Maluku yang sebesar 30,19 persen.

Orang-orang Malaysia Paling Banyak Berkunjung ke Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#TPK

Berita Terkini

Pelindo Petikemas Bantah Antrean Kapal 6 Hari di Pelabuhan Tanjung Perak meski Ada Keterlambatan

PHRI: Perhotelan Masih Mode 'Bertahan', Belum Recovery

Liburan Akhir Tahun Tak Mampu Menebus Sepinya Hotel Akibat Pandemi

PHRI: Bisnis Hotel Kini Bersaing dengan Virtual Hotel Operator

Orang-orang Malaysia Paling Banyak Berkunjung ke Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com