<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/thumb_73_5_mitigasi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dinamika inflasi terus dimitigasi agar tak mengalami lonjakan. Kemarin (20/2) pemerintah menggelar high level meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Begitu juga daerah-daerah yang mengadakan pertemuan TPID.  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah menargetkan inflasi mencapai 3 plus minus 1 persen pada 2023. "Beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai target tersebut di 2023 sebagaimana diatur dalam APBN adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Senin (20/2).  Hal itu sekaligus upaya menjaga harga pangan tidak bergejolak, terutama pada hari besar keagamaan. Airlangga menjamin seluruh pihak terkait akan berupaya menjaga ketersediaan beras, memperkuat ketahanan pangan lewat akselerasi lumbung pangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah agar memastikan ketersediaan bahan pangan.  Sejauh ini, inflasi RI memang masih terkendali. Sepanjang 2022 mencapai 5,51 persen. Jumlah itu tercatat lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain.  Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3 persen. "Sinergi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.  Menurut dia, tingkat inflasi turun lebih cepat dari yang diperkirakan. Tecermin dari angka akhir tahun lalu di level 5,51 persen YoY yang di bawah consensus forecast sebesar 6,5 persen YoY. Apalagi setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022.  Penurunan berlanjut pada IHK Januari 2023 di posisi 5,28 persen YoY. Didorong oleh inflasi inti dan administered prices yang menurun serta harga bahan pangan bergejolak (volatile food) yang terjaga.  Sementara itu, upaya pengendalian inflasi juga dilakukan di tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim). Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, perlu penguatan sistem intervensi bahan pokok.  Salah satunya, sistem cadangan beras pemerintah (CBP). Dia meminta agar Perum Bulog benar-benar aktif dalam menjaga stok beras tak kurang dari 1,2 juta ton.  "Jangan samakan inflasi karena bahan pokok seperti beras di Jakarta dan Jatim. Jatim adalah lumbung pangan yang menyuplai 20 provinsi di Indonesia Timur. Jadi, kita seharusnya tidak terganggu dengan hal tersebut," paparnya pada High Level Meeting TPID Jatim di Surabaya kemarin.  Dia mengatakan, di Jatim akan ada stok beras yang mencapai 1,50 juta ton. "Jadi, sekarang bagaimana distribusinya digencarkan sehingga tidak ada kekosongan di masing-masing pasar. Apalagi 23 Maret nanti Ramadan, kita lakukan persiapan stok logistik," tuturnya.  Khofifah juga meminta seluruh kabupaten/kota untuk menggelar operasi pasar yang dilakukan sewaktu-waktu bila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga. Pemprov Jatim telah menyiapkan subsidi ongkos angkut guna menekan harga komoditas tertentu yang dapat menyebabkan inflasi.  ---  LANGKAH STRATEGIS TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT  -Perkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi  -Jaga inflasi komponen volatile food, terutama pada masa hari besar keagamaan nasional  -Perkuat ketahanan pangan domestik  -Perkuat ketersediaan data pangan  -Perkuat sinergi komunikasi guna mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat  Sumber: High-level meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Komitmen Jaga Inflasi, Pemprov Jatim Siapkan Subsidi Ongkos Angkut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/publikasi_1676881622_63f32ed65d2f1.jpeg" alt="High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, Senin (20/2). (Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, Senin (20/2). (Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam kisaran sasaran 3,0 persen ±1 persen pada 2023. Kelima langkah strategis tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.  Kesepakatan ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomin Airlangga Hartarto dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, Senin (20/2).  "HLM TPIP merupakan agenda strategis untuk mencapai capaian 2023 terutama menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran dan Idul Fitri 2023. Beberapa hal juga dilakukan untuk mencapai 3,0 persen ±1 persen pada tahun 2023 sesuai dengan APBN," kata Airlangga dalam konferensi pers usai HLM TPIP di Jakarta, Senin (12/2).  Airlangga membeberkan, langkah strategis yang pertama adalah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0 persen-5,0 persen.  Ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.  "Kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat," jelas Airlangga.  Lebih lanjut, TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024. Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi.  Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dengan tema 'Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan'.  "Dari anggaran ketahanan pangan, tadi disampaikan Ibu Menteri Keuangan ada Rp 104,2 triliun ada di K/L maupun di non-K/L. Kemudian ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, mendorong sinergi agar inflasi IHK tetap dalam sasaran 2023. Tentunya, ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi (yang kuat) untuk perekonomian di tahun 2023," tandas Airlangga.

Pemerintah dan BI Sepakati 5 Langkah Strategis Kendalikan Inflasi HBKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Presiden-Jokowi-kunjungan-di-Balikpapan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengendalian inflasi dibahas dan dievaluasi setiap pekan. Ini dilakukan agar penanganannya bisa sama seperti saat pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.  Pernyataan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi dan Belanja Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (5/10). "Bapak Presiden ingin agar penanganan inflasi ini ditangani dengan mekanisme seperti pandemi, tiap minggu, yakni dibahas, dievaluasi. Sehingga kita semua tetap aware, tetap peduli, dan menjadi fokus, dan menjadi skala prioritas," kata Tito.  Ia menjelaskan, pengendalian inflasi yang dilakukan setiap pekan ini akan berpengaruh bagi masyarakat. Sebab, menurutnya soal kenaikan harga barang dan jasa merupakan isu yang sangat erat dengan rakyat.  "Ini menyangkut masalah perut rakyat, kenaikan harga barang jasa akan sangat langsung berdampak kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu terus kita kendalikan, apalagi di tengah situasi global yang mungkin ditahun ke depan juga tidak ringan," jelasnya.  Meski demikian, mantan Kapolri ini optimistis bahwa angka inflasi Indonesia akan terus turun. Ini terlihat dari angka inflasi yang terus menurun, seperti pada Oktober 2022 sebesar 5,71 persen kemudian turun menjadi 5,42 persen pada November 2022.  Terlebih, kata Tito, jika dibandingkan dengan negara anggota G20, Indonesia merupakan negara kedua dengan inflasi terendah setelah Jepang. "18 negara G20 baik Amerika, kemudian Eropa semua di atas angka kita," tukas dia.  Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan laju inflasi pada November 2022 mencapai 5,42 persen secara tahunan atau Year-on-Year (YoY). Angka tersebut tercatat turun dibandingkan dengan pada Oktober 2022 sebesar 5,71 persen.  BPS mengungkapkan, inflasi dipicu oleh kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dalam catatannya, BPS menyebut Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,85. Adapun penyumbang terbesar pada inflasi November 2022 ialah sektor transportasi sebesar 15,45 persen.  Adapun sektor penyumbang lainnya, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,87 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,24 persen.  Lalu, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,90 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,90 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,76 persen.  Kemudian, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,59 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,48 persen.

Presiden Perintahkan Evaluasi Pengendalian Inflasi Tiap Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Kebutuhan-Pokok-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Pedagang memilah daging di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2022). Harga bahan pokok seperti telur, daging, minyak goreng, ayam potong, cabe masih mengalami fluktuasi harga di pasar rakyat. .-FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>Pedagang memilah daging di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2022). Harga bahan pokok seperti telur, daging, minyak goreng, ayam potong, cabe masih mengalami fluktuasi harga di pasar rakyat. .-FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suhartini Eliawati mengatakan bahwa pelaksanaan program pangan murah bersubsidi diperuntukkan kalangan tertentu saja. Menurut Eli, sapaan akrabnya, program pangan murah hanya diperuntukkan bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta, penyandang disabilitas, penghuni rumah susun, guru honorer, Pegawai Rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) dengan koefisien 1,1.  "Demikian juga dengan guru-guru yang bekerja di DKI Jakarta dengan koefisiennya 1,1. Semuanya mendapatkan pangan murah bersubsidi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (21/9).  Untuk diketahui, paket subsidi pangan yang diberikan kepada warga Jakarta terdiri dari beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, ikan, dan susu. Namun begitu, Eli menyatakan bahwa khusus subsidi susu, tidak diberikan kepada semua penerima subsidi.  "Kecuali untuk KJP, anak-anak pemegang KJP itu ditambahkan dengan susu, lainnya tidak," imbuh Eli.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan, ada 22 ribu guru honorer yang mendapatkan paket subsidi tersebut, 14 ribu penyandang disabilitas, buruh dengan 45 ribu penerima, PJLP 46 ribu penerima, lansia 104 ribu penerima, dan KJP 480 ribu penerima.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung pelaksanaan penyaluran pangan murah bersubsidi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Program pangan murah bersubsidi ini diberikan Pemprov DKI kepada 1,1 juta penerima yang dibagikan melalui 312 lokasi di seluruh Jakarta.  Anies memaparkan, paket subsidi pangan yang diberikan kepada warga Jakarta terdiri dari beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, ikan, dan susu. "Masyarakat kalau membeli di luar nilainya Rp 402 ribu. Tapi mereka hanya bayar lewat program ini Rp 126 ribu. Jadi, subsidi hampir 70 persen," ujarnya di lokasi, Kamis (22/9).

Ibu-ibu, Begini Cara Dapat Bahan Pangan Murah Bersubsidi di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Airlangga-Hartarto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan membeberkan faktor inflasi di daerah yang bisa menyumbang kenaikan inflasi di pusat. Hal itu akan disampaikan pada rapat koordinasi terkait inflasi yang akan digelar hari ini, Rabu (14/9) di Surabaya, Jawa Timur.  Menurut Airlangga yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), terkait inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah akan berupaya menjaga kestabilan harga pada dua hal. Yakni, inflasi dari harga bahan pangan dan transportasi.  "Besok (hari ini) akan ada rapat inflasi, rapat koordinasi (rakor) daerah dan pusat di Surabaya mengenai inflasi. Nah, kita akan beberkan apa faktor inflasi di masing-masing daerah," kata Airlangga usai mengikuti rapat mengenai Persiapan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9).  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan inflasi dampak kenaikan BBM. Ia memprediksi inflasi akan bertambah 1,8 persen.  "Dan ini yang tidak mau. Oleh sebab itu saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat Covid-19. Sehingga inflasi tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5 persen," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9).  Ia menyebut ada sejumlah kabupaten/kota yang masih menyumbang tinggi terhadap inflasi, antara lain Kota Luwuk, Sulawesi Tengah 7,8 persen; Kota Jambi 7,7 persen; Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 7,6 persen; Kota Sampit, Kalimantan Tengah 7,5 persen; dan Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara 7,4 persen.  Selain itu, ada juga 10 provinsi yang memiliki tingkat inflasi tertinggi, antara lain Jambi 7,7 persen; Sumbar 7,1 persen; Kalimantan Tengah 6,9 persen; Maluku 6,7 persen; Papua 6,5 persen; Bali 6,4 persen; Bangka Belitung 6,4 persen; Aceh 6,3 persen; Sulawesi Tengah 6,2 persen; dan Kepulauan Riau 6 persen.  Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah setempat segera melakukan intervensi agar inflasi serta dampaknya pada kemiskinan dapat ditekan. Salah satunya dengan mengintervensi kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang melonjak, seperti beras.  "Jadi, hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian itu naik. Meski hanya Rp 200 atau Rp 500 perak, itu segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota, provinsi yang Bapak Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," ujar Presiden.

Airlangga akan Beberkan Faktor Inflasi Masing-masing Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menkeu-1.jpg" alt="Sumber foto: Tangkapan Layar YT Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: Tangkapan Layar YT Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah pusat akan memberi insentif Rp 10 miliar kepada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi lebih rendah di bawah level nasional. Dana itu akan diberikan melalui skema Dana Insentif Daerah (DID).  "Kita mungkin akan melihat, kemungkinan memberikan sekitar Rp 10 miliar ya bagi masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan (inflasi). Top 10 paling rendah, top 10 di provinsi, kabupaten/kota," kata Sri Mulyani usai rapat terkait Persiapan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9).  Ia menjelaskan, pemerintah juga terus berkomitmen untuk menekan inflasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya, dengan menginstruksikan Pemda untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pengendali inflasi. Untuk mencapai itu, peran Pemda menjadi salah satu yang sangat penting.  "Seperti yang kemarin Bapak Presiden sampaikan ya mengenai masalah pengendalian inflasi terutama di daerah-daerah di mana peranan dari para gubernur, wali kota, bupati itu menjadi sangat penting, mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga terutama yang berasal dari pangan, angkutan, dan lain-lain," jelasnya.  Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan pemerintah juga telah memberikan payung hukum dalam menggunakan instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di mana 2 persennya, kata Sri Mulyani, bisa digunakan untuk meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah.  Menurutnya, dana tersebut bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari membantu transportasi di daerah masing-masing berupa bantuan sosial. Selain itu bisa untuk intervensi langsung pada distribusi ketersediaan atau pun jumlah dari suplainya barang-barang pangan.  Berdasarkan catatannya mengenai penggunaan Dana Tidak Terduga, itu masih ada sekitar Rp9,5 triliun. Sementara dana dari transfer umum yaitu DAU dan DBH itu sekitar Rp2,7 triliun.  Ani, sapaan Sri Mulyani, berharap pemerintah daerah bisa menggunakan secara cepat, tepat, dan akuntabel untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga. "Itu yang diharapkan dari para pimpinan daerah. Makanya nanti akan kontinyu terus dilihat dalam minggu-minggu ke depan ini pemerintah daerah kesigapan mereka dalam menggunakan APBD-nya," pungkasnya.

Pemda yang Sukses Tekan Inflasi Bakal Diberi Insentif Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/pedagang-cabai.jpg" alt="MAKIN PEDAS: Sario memilah cabai dagangannya di Pasar Keputran, Surabaya, Minggu (26/12). Menjelang akhir 2021, harga sejumlah barang kebutuhan pokok naik. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MAKIN PEDAS: Sario memilah cabai dagangannya di Pasar Keputran, Surabaya, Minggu (26/12). Menjelang akhir 2021, harga sejumlah barang kebutuhan pokok naik. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah pada tanggal 3 September 2022 di Istana Negara telah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Hal ini berimplikasi pada perekonomian nasional yang salah satunya adalah meningkatnya inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Penanganan dampak inflasi kali ini didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan adanya penganggaran belanja perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.  "Pemerintah juga memberikan bantalan yang dilakukan oleh daerah, melalui earmarking Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil), Pemda ini diberikan kewenangan untuk membuat program sehingga dampak dari inflasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan tentunya ini juga menggunakan data-data yang telah teruji sebelumnya," jelas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Prima Bhakti dalam keterangan resmi, Kamis (7/9)  Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi ketika pengumuman kenaikan BBM bersubsidi bahwa uang negara harus diprioritaskan untuk melindungi masyarakat kurang mampu. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.  Implementasi kebijakan dimaksud diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022. Dengan adanya PMK ini, maka Pemda berkontribusi memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) di luar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya.  Adapun belanja wajib perlindungan sosial ini dipergunakan untuk, pertama, pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan. Kedua, penciptaan lapangan kerja. Dan atau ketiga pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.  Besaran DTU yang dihitung sebesar penyaluran DAU bulan Oktober-Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib perlindungan sosial tidak termasuk belanja wajib 25 persen dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.  Penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau Laporan Realisasi Anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.  "Daerah wajib menyampaikan laporan yang sekaligus menjadi persyaratan penyaluran DAU dan DBH PPh Pasal 25/29 (bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah," jelas Astera.  Laporan terdiri dari pertama, laporan penganggaran belanja wajib, paling lambat pada tanggal 15 September 2022. Kedua, laporan realisasi belanja wajib, setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya. Ketiga, laporan disampaikan dalam bentuk PDF melalui e-mail resmi DJPK.  Dengan adanya sinergi penanganan untuk perlindungan sosial antara pusat dan daerah, masyarakat yang terdampak akibat inflasi di bidang energi dapat terbantu. "Di samping itu, uang negara dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan," ungkap Astera.  Efektivitas atas pelaksanaan bantuan sosial juga sangat diperlukan. Untuk itu, pengelolaan dan pemantauan atas pelaksanaan belanja wajib dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan juga diawasi pelaporannya oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Harga BBM Naik, Pemda Wajib Belanjakan 2 Persen DTU untuk Perlinsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Tim-pengendali-inflasi-pusat-saat-konpres.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) meminta kepala daerah baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota di seluruh Indonesia untuk ikut menurunkan inflasi daerah. Terutama wilayah yang masih mengalami inflasi di atas 4,69 persen.  "Bapak ibu gubernur, bupati, wali kota, yang angka (inflasinya) di atas nasional diminta menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan (menjadi) di bawah 5 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi secara daring, Kamis (1/9).  Ia mengatakan, masih ada 27 daerah yang masih mengalami inflasi di atas nasional. Sementara 66 dari 69 kabupaten/kota telah mengalami deflasi.  Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Pengendalian Inflasi Pusat menyebut sejumlah daerah masih mengalami inflasi di atas 5 persen. Diantaranya, Jambi (7,7 persen), Sumatera Barat (7,1 persen), Riau (5,8 persen), Bangka Belitung (6,37 persen), Aceh 6,33 persen, Sumatera Selatan (5,45 persen), dan Kalimantan Tengah (6,94 persen).  Airlangga menyebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan guna menekan inflasi. Seperti perluasan kerja sama antar daerah terutama untuk daerah surplus atau defisit guna menjaga suplai komoditas.  "Pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Pemanfaatan platform pedagang digital untuk memperlancar distribusi," ujar Airlangga.  Lalu, pemberian subsidi ongkos angkut untuk dukungan memperlancar distribusi, percepatan implementasi tanaman pangan di pekarangan masing masing. "Misalnya cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi terutama menuju akhir tahun," imbuhnya.  Terakhir, Airlangga yang didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta daerah membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas di wilayah masing-masing.  Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepada wali kota dan bupati di setiap daerah untuk tidak cuek menghadapi persoalan terkait inflasi. Menurut Tito, sudah seharusnya inflasi menjadi isu prioritas untuk dikendalikan.  "Kunci utama dalam pengendalian inflasi, jadikan isu ini prioritas. Tidak cuek, karena cueknya daerah tingkat dua itu akan jad beban provinsi,” kata Mendagri dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring, Selasa (30/8).  Kendati demikian, dalam penanganan inflasi ini, ia mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam berkomunikasi supaya tidak membuat publik panik. Ia mengatakan, pemerintah daerah harus membuat masyarakat tetap tenang dan meyakini bahwa situasi tetap terkendali.  "Karena sentimen panik masyarakat itu akan bisa men-trigger yang kontraproduktif, misalnya terjadinya panic buying, ramai-ramai membeli kemudian menyetok barang karena takut kenaikan harga dan lain-lain," pungkasnya.

Kepala Daerah Diminta Turunkan Inflasi jadi di Bawah 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tito-karnavian.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspdai potensi inflasi. Salah satunya dengan memastikan rantai pasok pangan dan kebutuhan lainnya tidak terganggu.  Tito mengingatkan, rantai distribusi pangan menjadi salah satu hal yang harus dijaga Pemda. Jangan sampai, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.  "Mungkin ada yang nimbun, ya itu nggak boleh. Karena akan mengurangi rantai, mengganggu rantai distribusi, akibatnya bahan pokok jadi langka," ujarnya dalam rapat koordinasi penanganan inflasi di Kantor Kemendagri, Jakarta Selasa (30/8).  Jika itu terjadi, lanjut dia, maka masyarakat yang akan menjadi korban. Terkait potensi tindakan tersebut, Tito memastikan akan bertindak tegas, bahkan pidana.  "Jadi ini harus dilakukan tindakan tegas," imbuhnya. Kemendagri siap berkoordinasi dengan Satgas Pangan Mabes Polri.  Tito menambahkan, kondisi inflasi Indonesia saat ini relatif baik. Di mana data BPS mencatat inflasi ada di angka 4,94 persen. Angka tersebut, jauh lebih baik dibanding situasi negara-negara tetangga.  Oleh karenanya, dia meminta daerah ikut menjaganya. Sebab, penanganan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah pusat.  "Bukan hanya karena kinerja pemerintah pusat, tapi gabungan dengan kinerja provinsi, 548 kabupaten/kota. Kita minta semua kabupaten/kota bergerak," pungkasnya.

Jaga Inflasi, Mendagri Bakal Tindak Daerah yang Bermain Mafia Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20210118-WA0009_copy_1024x682-1.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar saling bekerja sama mengatasi laju inflasi. Kerja sama tersebut didorong melibatkan pemerintah pusat serta instansi vertikal lainnya. Menurut Tito, adanya sistem semi-desentralisasi yang diterapkan saat ini membutuhkan kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah dalam menghadapi persoalan mendasar, termasuk inflasi. Inflasi juga dinilai akan menimbulkan dampak serius kepada daerah. "Dampak inflasi tidak hanya akan ke pemerintah pusat, tetapi juga kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk (terhadap) kemampuan, reputasi, elektabilitas para kepala daerah. Daerah yang tidak mampu menjaga inflasi menunjukkan bahwa leadership lemah," kata Tito dalam keterangannya, Kamis (25/8). Saat ini pemerintah pusat tengah berupaya keras mengendalikan laju inflasi, salah satunya dengan tidak mencetak uang dalam skala banyak. Di samping itu, pemerintah juga terus menjaga laju suku bunga agar tetap terkendali, serta berupaya mencari sumber energi dan pangan yang murah. Upaya tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan energi dan pangan masyarakat. "Nah, untuk itulah kita perlu sama-sama (pemerintah) pusat maupun daerah bersama-sama untuk menahan agar inflasi tetap dalam posisi terkendali," ujarnya. Lebih lanjut, Tito meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat yang berpotensi membebani masyarakat serta menimbulkan gejolak sosial. Apalagi saat ini, situasi politik semakin dekat dengan masa pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang bakal dilaksanakan pada 2024. Apabila terjadi kenaikan harga yang pesat, kata Tito, pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat adalah pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemda beserta pihak-pihak lainnya harus saling bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemda dapat menjalankan upaya-upaya tersebut sesuai dengan urusan dan kewenangannya. "Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM, dan lain-lain, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Tim pengendali inflasi daerah melibatkan juga aparat pengawas, untuk memastikan agar energi itu betul-betul tepat sasaran di masyarakat yang memang membutuhkan," tandasnya.

Tito Sebut Pemda yang Tak Mampu Tekan Inflasi Kepemimpinannya Lemah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpip

Berita Terkini