<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/direktur-tpg-3196777455.jpg" alt="Ketua Panitia Nasional PPG dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar. (Humas Kemenag)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Nasional PPG dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar. (Humas Kemenag)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di antara penghasilan tambahan yang dikejar guru saat ini adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG). Syarat utama mendapatkannya, guru wajib lulus pendidikan profesi guru (PPG). Kabar baik disampaikan Kementerian Agama (Kemenag), bahwa ada 69.757 guru dinyatakan lulus PPG angkatan 1 Tahun 2025. Data Kemenag menyebutkan jumlah peserta yang mengikuti proses PPG itu tercatat 70.215 orang. Mereka sebelumnya sudah mengikuti Uji Pengetahuan (UP) dan Uji Kinerja (UKIN) UKMPPG pada 16&ndash;19 Mei. Hasilnya ada 69.757 guru atau 99,35 persen dinyatakan lulus.&nbsp; Peserta yang mengikuti ujian itu terbagi dua kelompok. Yaitu kelompok First taker atau peserta yang mengikuti ujian untuk pertama kalinya setelah menyelesaikan rangkaian program PPG. Kemudian kelompok retaker, yaitu peserta yang sebelumnya belum lulus dalam salah satu atau kedua jenis ujian lalu kembali mengikuti pada periode sekarang. Tingginya tingkat kelulusan kedua kelompok itu, jadi indikator PPG Kemenag berhasil meningkatkan kualitas guru binaannya di seluruh Indonesia. &ldquo;Kelulusan PPG ini merupakan hasil dari proses panjang dan ketat," kata Ketua Nasional PPG Subanji (16/7). Dia mengatakan para guru tidak hanya diuji secara pengetahuan. Tetapi juga kinerjanya di kelas.&nbsp; Sementara itu, Ketua Panitia Nasional PPG Kemenag sekaligus Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar menyampaikan capaian kelulusan yang sangat tinggi itu adalah buah dari sinergi antara panitia, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mitra, dan para guru peserta. Dia menegaskan capaian itu bukan sekadar angka. Tetapi adalah cermin semangat para guru untuk terus tumbuh dan menguatkan profesionalisme.&nbsp; "Kami ingin PPG menjadi ruang reflektif dan proses transformasi pedagogis. Bukan sekadar memenuhi syarat administratif untuk sertifikasi,&rdquo; ujarnya. Thobib menambahkan peserta yang mengalami kendala kemanusiaan sedang didata secara saksama untuk menjadi pertimbangan dalam kebijakan afirmatif berupa ujian susulan yang adil dan manusiawi. Dia mengungkapkan Kemenag akan terus mendorong pelaksanaan PPG yang berbasis mutu, inklusif, dan berkeadilan. Program ini tidak hanya dimaksudkan untuk mencetak guru bersertifikat. Tetapi membentuk pendidik yang mampu memanusiakan pembelajaran, membina karakter, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. (wan)&nbsp;

Kemenag berhasil meningkatkan kualitas guru dengan 69.757 lulus PPG, membuka akses Tunjangan Profesi Guru.

Lulus Pendidikan Profesi, 69 Ribu Bersiap Menunggu Kucuran Tunjangan Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/JKT_Raker-Menag-dengan-Komite-iii-DPD-Bahas-Persiapan-Haji_Salman-Toyibi-4JPG-3431414361.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan para pendidik dengan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG). Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Kemenag baru saja mengumumkan kegiatan sertifikasi yang menyasar 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI). Kegiatan sertifikasi guru PAI itu sudah digelar dalam dua gelombang. Pertama berkapasitas 13.409 guru. Kemudian, disusul tahap kedua sebanyak 15.127 guru. Mereka adalah guru PAI yang diangkat pemda, Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen), yayasan, maupun Kemenag sendiri. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan, kegiatan PPG merupakan program utama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sehingga guru layak disebut profesional. Selain itu, melalui PPG, kesejahteraan guru akan meningkat. Dia mengatakan, guru yang lulus PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik dan kemudian menerima TPG setiap bulan. Nasaruddin menyampaikan, anggaran PPG pada 2024 mencapai Rp 142,68 miliar. Dana tersebut bersumber dari anggaran pemda serta lembaga pemerintah nonstruktural seperti Baznas, BWI, dan Baitul Mal. Sedangkan tugas Kemenag adalah mengoordinasikan beberapa lembaga donatur. &rdquo;Melalui PPG, kita ingin memastikan bahwa guru PAI memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada generasi muda,&rdquo; katanya kemarin (22/12). Tahun ini Kemenag melaksanakan PPG dengan model tatap muka dan daring. Program itu dilaksanakan dalam enam tahap. Di antaranya, pendalaman materi, pembuatan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, praktik pengalaman lapangan, dan uji kompetensi (uji kinerja dan uji pengetahuan). Setiap angkatan PPG digelar dalam durasi 128 hari atau setara dengan 36&ndash;40 SKS. Pada bagian lain, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad menambahkan, PPG sangat penting bagi pengembangan kualitas pendidikan agama Islam. Pendidikan profesi diharapkan mampu melahirkan guru-guru PAI yang tidak hanya kompeten dalam materi. &rdquo;Tetapi, juga mampu menyampaikan ajaran agama dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan tantangan zaman,&rdquo; kata Abu. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan strategi meningkatkan kesejahteraan guru. Di antaranya, menaikkan besaran TPG untuk guru non-ASN. Selama ini guru non-ASN yang sudah bersertifikat profesi guru mendapatkan TPG Rp 1,5 juta/bulan. Dengan kebijakan baru Prabowo itu, mereka akan mendapatkan TPG Rp 2 juta/bulan. Sedangkan TPG untuk guru PNS sesuai dengan besaran gaji pokoknya. (wan/c6/oni)

Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI) terima sertifikat.

Sudah Ikut PPG, 28 Ribuan Guru PAI yang Segera Terima Tunjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/JKT-1-PRABOWO-NANGIS-HGN-2024-FED-3JPG-1819543636.jpg" alt="Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pidato Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Guru Nasional ramai menjadi perbincangan. Khususnya soal kenaikan gaji guru PNS dan PPPK. Sebab, kenaikan tersebut sudah lama berjalan lewat skema tunjangan profesi guru (TPG). Direktur Advokasi Kebijakan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Agung Pardini mengatakan, kebijakan yang disampaikan Prabowo itu tidak membuat gaji guru PNS meningkat. Sebab, guru PNS yang sudah bersertifikat profesi guru sudah mendapatkan TPG sebesar satu kali gaji. Sementara itu, guru PPPK dan non-ASN yang sudah bersertifikat profesi selama ini mendapat TPG Rp 1,5 juta per bulan. Tunjangan itulah yang oleh Prabowo dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Jadi, yang naik Rp 500 ribu hanya TPG non-ASN, sedangkan TPG ASN-PPPK setara gaji pokok PNS III-a. "Positifnya (kebijakan Prabowo), pendapatan ASN-PNS dengan ASN-PPPK tidak akan terlalu timpang lagi," kata Agung kemarin (30/11). Menurut dia, pidato Prabowo itu masih terlalu umum. Nantinya pasti diikuti penjelasan atau aturan skema yang lebih teknis. Menurut Agung, kebijakan Prabowo soal penambahan penghasilan guru tersebut baru dirasakan guru yang sudah bersertifikat profesi guru. Untuk mendapatkan sertifikat itu, guru wajib ikut pendidikan profesi guru (PPG). Yang jadi persoalan adalah kuota PPG setiap tahun terbatas. Jauh lebih sedikit dibandingkan guru yang belum bersertifikat. Akibatnya, ada antrean untuk ikut PPG. Dia bersyukur kuota PPG ditambah. Yaitu, ada peningkatan kuota menjadi 806.486 peserta. Syarat untuk ikut PPG, harus berijazah S-1 atau D-4. Pemerintah juga menyatakan memberikan bantuan pendidikan untuk 249.623 guru yang belum memiliki gelar D-4 atau S-1. "Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah langkah baik," katanya. Tetapi, harus disertai kebijakan strategis yang menyelesaikan masalah mendasar. Khususnya soal data, kesenjangan kesejahteraan, dan khususnya pendapatan guru. Terkait dengan data guru, kondisinya sekarang masih banyak masalah. Dia mengatakan, data mengenai jumlah guru saat ini masih tumpang tindih. Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen) dan Kemenag punya data jumlah guru yang berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Angkanya juga tidak pernah pasti. Hanya disebutkan ada di kisaran 3,56 juta hingga 3,86 juta orang. Mereka mendukung rencana pemerintah melalui BPS untuk mendata guru non-ASN yang belum tersertifikasi. Pendataan itu penting untuk memastikan guru honorer mendapatkan peningkatan kesejahteraan. "Dari data kami, terdapat 2,06 juta guru honorer, yang setara 56 persen dari total guru di Indonesia. Jumlah ini meliputi 838,6 ribu guru SD; 275,2 ribu guru SMP; dan 278,2 ribu guru MI," tambahnya. Dia berharap kegiatan TPG di era pemerintahan Prabowo bisa digalakkan. Dengan begitu, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru benar-benar bisa dirasakan di lapangan. Sebelumnya, peningkatan kesejahteraan guru lewat sertifikasi juga disinggung Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi&rsquo;i. Dia mengatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi yang jelas. Yaitu, tanggungan sertifikasi guru harus sudah selesai dalam waktu dua tahun ke depan. "Untuk itu, saya minta kepada direktur GTK (guru dan tenaga kependidikan madrasah) agar sertifikasi guru non-ASN yang jumlahnya lebih dari 500 ribu orang, tidak lagi dicicil per tahun 50 ribu orang," katanya. Jika memungkinkan, sertifikasi seluruh guru madrasah dan pesantren harus selesai dalam waktu dua tahun. Banyaknya guru madrasah yang belum sertifikasi menjadi sorotan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, hingga kini jumlah guru madrasah yang sudah tersertifikasi hanya 39,2 persen. Padahal, berdasar amanah UU Guru dan Dosen (pasal 82 ayat 2), ditegaskan bahwa 10 tahun sejak berlakunya UU Guru dan Dosen, seluruh guru harus sudah tersertifikasi. "Kini, sudah 19 tahun berlalu, nyatanya masih ditemukan 484.737 atau 60,8 persen guru madrasah yang belum mengantongi sertifikat pendidik," katanya. Ubaid menambahkan, jika tidak ada perubahan kebijakan pemerintah, diperkirakan daftar antrean pendidikan profesi guru untuk guru madrasah mencapai 53 tahun. Panjangnya antrean PPG disebabkan pemerintah hanya menyediakan kuota PPG untuk guru madrasah rata-rata 9.000 per tahun. "Dari data ini, kita bisa tahu bahwa antrean guru madrasah untuk mengikuti PPG itu lebih panjang daripada antrean haji," kata Ubaid. (wan/c7/oni)

Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan profesi guru (TPG) untuk guru non-ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.

Yang Naik Rp 500 Ribu Hanya TPG untuk Guru Non-ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/YUSUF-MASRUH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pencairan tunjangan profesi guru (TPG) terancam molor. Itu bagi guru yang sampai hari ini belum melengkapi berkas persyaratan. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memberikan tenggat hingga 8 Desember bagi tenaga pendidik untuk segera melengkapi dokumen tersebut.  Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, ada 214 guru yang berkasnya belum lengkap. Mereka diminta segera mengirim dokumen yang belum dilampirkan. ”Nama-nama guru yang berkasnya belum lengkap sudah kami umumkan,” ucapnya kemarin (29/11).  Untuk mendapatkan TPG, guru harus melengkapi beberapa berkas. Di antaranya penilaian kinerja guru (PKG). PKG sekurang-kurangnya bernilai baik. Guru juga harus melampirkan pemutakhiran data pokok pendidikan/dapodik (selengkapnya baca grafis).  Paling lambat berkas itu harus dilengkapi sebelum 8 Desember. Menurut Yusuf, semakin cepat guru melengkapi berkas, semakin cepat pula proses penerbitan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP). ”Saya imbau agar berkas segera dituntaskan dan diinput melalui masing-masing operator sekolah,” ucap mantan sekretaris BPD dan Linmas Surabaya itu.  Guru yang berkasnya belum lengkap namun tidak segera melengkapinya harus bersiap menanggung risikonya. Pencairan TPG bisa molor. Bahkan, mereka tidak mendapatkan TPG. ”Karena untuk mendapatkan TPG ya berkasnya harus lengkap,” tutur Yusuf.  Besaran TPG setara dengan satu kali gaji guru per bulannya. Tunjangan itu diharapkan mampu menambah kesejahteraan para tenaga pendidik, baik itu guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN.  Sementara itu, Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati mengatakan, setiap tahun dispendik mencairkan dana TPG. Prosesnya pun berjalan lancar tanpa ada protes. ”Bagi guru yang bermasalah dengan kesejahteraan, kami persilakan mengadu ke PGRI,” ucapnya.  Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati meminta pemkot memperhatikan kesejahteraan guru. Seluruh tenaga pendidik harus mendapatkan upah yang layak agar lebih optimal saat mengajar. ”Harapan saya pencairan TPG tidak terlambat. Namun, guru juga harus melengkapi berkas persyaratan,” tutur politikus Gerindra itu.  Selain TPG, Ajeng meminta pemkot mencukupi kebutuhan guru. Sebab, lanjut dia, ada beberapa sekolah di metropolis yang masih kekurangan tenaga pendidik. Alhasil, proses belajar-mengajar pun terganggu. ”Dispendik harus memetakan sekolah mana yang kekurangan guru. Setelah adakan rekrutmen guru. Syarat menjadi guru juga jangan dipersulit,” tegasnya.

Tunjangan Profesi Ratusan Guru di Surabaya Terancam Molor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/guru-PPKK.jpg" alt="Ratusan guru menerima Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan PPPK tahap 1 di Gedung Wanita Kota Surabaya, beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara " width="100%">
<figcaption>Ratusan guru menerima Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan PPPK tahap 1 di Gedung Wanita Kota Surabaya, beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal kembali menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG). Nominalnya satu kali gaji pokok. Dengan bantuan itu, pemerintah berharap tenaga pendidikan semakin bersemangat dalam mengajar.  Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, penerima TPG harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, kepala sekolah atau guru aktif yang memiliki sertifikat pendidik.  Selain itu, telah memiliki nomor registrasi guru (NRG), mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas, jam wajib mengajar minimal 24 jam setiap minggu. Selain itu, usia maksimal 60 tahun per 1 Juli lalu serta terakhir berstatus PNS dan PPPK atau guru tetap yayasan (GTY).  Yusuf mengimbau setiap kepala sekolah segera meng-upgrade aplikasi dapodik ke versi terbaru, yakni versi 2023. Selain itu, penerima TPG di semester II yang terdata dalam dapodik semester I tahun ajaran 2022–2023 harus diverifikasi ulang. ”Paling lambat 17 September,” ujarnya.  TPG disalurkan setiap tiga bulan. Yusuf menyebutkan, sebelumnya, ada 4.758 guru PNS dan 5.472 guru tetap yayasan (GTY) yang mendapatkan bantuan itu. Anggaran TPG berasal dari Kemendikbudristek.  Yusuf berharap, para guru yang mendapatkan TPG lebih maksimal saat mengajar. ”Kami berupaya memfasilitasi para guru untuk optimal mendidik. Guru senang, anak didik bisa ikut senang ketika belajar,” ucapnya.  Menurut Yusuf, ke depan tantangan para guru lebih berat. Apalagi setelah migrasi pengajaran online kembali ke pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di sekolah. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) membuat anak-anak lepas dari pengawasan.  ”Sementara, PTM membuat anak-anak kembali mendapatkan sosok figur guru,” tambahnya.

Dispendik Surabaya Verifikasi Ulang Penerima Tunjangan Profesi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-baik-2019-gaji-guru-honorer-setara-ump_m_.jpg" alt="Ilustrasi Aksi Gur Honorer. Persoalan kesejahteraan kaum honorer masih terus terjadi dari periode ke periode pemerintahan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Aksi Gur Honorer. Persoalan kesejahteraan kaum honorer masih terus terjadi dari periode ke periode pemerintahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dinilai perlu mencantumkan standar minimal upah bagi guru non ASN di dalam Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini dikatakan pemerintah Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.  “Kami meminta agar di dalam RUU Sisdiknas ditetapkan standar minimal bagi upah guru, terutama bagi guru non ASN, sehingga berlaku secara nasional. Kenyataannya, guru honorer ada yang gajinya Rp200.000, Rp300.000 per bulan. Mayoritas banyak yang penghasilannya menengah ke bawah,” kata Satriwan di Jakarta, Senin (29/8) dikutip dari Antara.  Dia menyayangkan hilangnya pasal terkait tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas. Padahal TPG tersebut erat kaitannya dengan kesejahteraan guru baik ASN maupun non ASN.  Dengan dihilangkannya pasal terkait TPG tersebut, lanjut Satriwan, maka tidak ada jaminan guru mendapatkan TPG. Bahkan bagi guru ASN, dalam UU ASN tidak tercantum klausul terkait TPG.  “UU ASN itu sudah ada sejak 2014, tapi pendapatan guru ASN gitu-gitu aja. Tidak ada kenaikan bagi kesejahteraan guru,” terang dia.  Sementara bagi guru honorer maupun swasta yang menurut pemerintah akan merujuk pada UU Ketenagakerjaan, lanjut dia, tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Pasalnya hubungan antara guru dan yayasan berbeda dengan hubungan buruh dan perusahaan.  Selain itu, yayasan pendidikan juga biasanya menggunakan UU Guru dan Dosen dalam kaitannya dengan para guru.  “Oleh karenanya, kami meminta agar guru dalam RUU Sisdiknas ini dicantumkan standar upah yang jelas terutama guru non ASN. Sehingga dapat berlaku secara nasional,” kata dia.  Sebelumnya, Pemerintah melalui Kemendikbudristek menyatakan bahwa RUU Sisdiknas bertujuan untuk mensejahterakan guru. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril mengatakan RUU itu juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar, namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi.  Guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang ASN.  Sementara guru non ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan, untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

RUU Sisdiknas Didesak Cantumkan Standar Upah Guru Non ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aturan mengenai tunjangan profesi guru (TPG) didesak untuk dimasukan ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal ini diminta Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.  "TPG ini merupakan cara negara atau pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, yang tercantum pada pasal 16 UU Guru dan Dosen. Meskipun sudah dicantumkan secara eksplisit, tetapi sejauh ini masih banyak guru-guru yang tingkat kesejahteraannya masih rendah," katanya di Jakarta, Senin (29/8) dikutip dari Antara.  "Oleh karena itu, kami ingin agar pasal tentang TPG ini tetap dimasukkan dalam draf RUU Sisdiknas, sebagaimana tercantum dalam UU Guru dan Dosen," katanya.  Satriwan mempertanyakan perubahan yang berkenaan dengan ketentuan TPG dalam draf RUU Sisdiknas.  Menurut dia, pasal mengenai TPG masih ada dalam draf RUU pada Februari dan Mei, tetapi tidak ada lagi dalam draf RUU pada Agustus 2022.  Dia menekankan pentingnya pencantuman ketentuan mengenai TPG dalam RUU Sisdiknas.  "Bagaimana guru akan mampu akan mampu bersaing, untuk hidup sejahtera saja masih jauh, apalagi jika tidak tercantum pasal tentang TPG ini di RUU Sisdiknas," katanya.  Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Iwan Syahril, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah tetap akan memberikan tunjangan kepada para guru, meski tidak ada pasal khusus mengenai TPG dalam RUU Sisdiknas.  Menurut dia, tunjangan guru akan diberikan mengacu pada ketentuan dalam undang-undang tentang aparatur sipil negara (ASN) bagi guru ASN dan undang-undang tentang ketenagakerjaan bagi guru non-ASN.  Namun, Satriwan mengemukakan bahwa undang-undang tentang ASN tidak memuat aturan spesifik mengenai tunjangan profesi guru, hanya mengatur tentang tunjangan daerah.  "Bagi guru swasta juga sulit, karena tidak semua sekolah sanggup memberikan gaji yang layak, karena banyak (sekolah) swasta yang kelasnya menengah ke bawah," katanya.  Oleh karena itu, P2G mendesak pemerintah memasukkan kembali aturan mengenai TPG ke dalam draf RUU Sisdiknas.

Aturan Tunjangan Profesi Guru Didesak Dimasukan dalam RUU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Polpem-ilsutrasi-waspada-anak-rentan-tepapar-covid-alfian-rizal_4.jpg" alt="Ilustrasi guru mengajar di kelas. Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru mengajar di kelas. Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi kaget melihat draft terbaru RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal-pasal tunjangan profesi guru (TPG) dihapus dalam bagian inti RUU Sisdiknas.  Menurutnya, dengan penghapusan ini, dia khawatir guru dan dosen tidak akan mendapatkan TPG seperti selama ini. Karena itu, PGRI meminta pasal TPG dikembalikan seperti di UU Sisdiknas yang berlaku selama ini.  Unifah menceritakan pada Sabtu (27/8) malam sekitar pukul 22.00 WIB, menerima laporan dari jajarannya soal draft terbaru naskah RUU Sisdiknas. "Draft terbaru itu tertanggal per 22 Agustus," katanya di kantor PGRI, Jakarta Pusat pada Minggu (28/8).  Unifah mengaku kaget karena di dalam naskah rancangan itu tidak lagi tertuang ketentuan soal TPG. Menurut dia draft terbaru tersebut melawan logika publik. Hilangnya pasal TPG di dalam RUU Sisdiknas menurut Unifah sama seperti menafikkan dan tidak menghargai profesi guru.  "Kami menolak tegas penghapusan pasal tentang tunjangan profesi guru, tunjangan daerah terpencil, tunjangan dosen," katanya.  Unifah juga menjelaskan, penghapusan itu dia khawatirkan menjadi titik awal matinya profesi guru dan dosen. Karena selama ini penyaluran TPG selalu dikaitkan dengan mutu pendidikan. Padahal menurut dia anggaran TPG senilai Rp 73 triliun, masih jauh lebih kecil dibandingkan tugas guru mendidik jutaan anak didik di penjuru tanah air.  Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu mengatakan, guru-guru di pelosok negeri diharapkan tetap berfokus untuk mengajar. Dia menegaskan jangan sampai guru mogok mengajar. Terkait persoalan hilangnya pasal TPG di bagian utama RUU Sisdiknas akan menjadi perjuangan pengurus PGRI.  "TPG bagi kami adalah prinsip. Akan kami perjuangkan," tuturnya.  Menyikapi kondisi tersebut, Unifah menyampaikan tuntutan PGRI kepada pemerintah. Di antaranya adalah mengembalikan kembali bunyi pasal 127 ayat 1-10 seperti pada naskah RUU Sisdiknas versi April 2022. Pasal tersebut mengatur tentang tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan lainnya.  PGRI juga menyampaikan pemberian TPG adalah keharusan bagi pemerintah. Sebab guru dan dosen adalah sebuah profesi yang dalam menjalankan tugasnya berhak mendapatkan kesejahteraan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial.  "PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan dosen," pungkasnya.  Seperti diketahui besaran TPG yang diterima guru berbeda-beda nominalnya. Untuk guru PNS, besaran TPG menyesuaikan gaji pokoknya masing-masing. Sedangkan untuk guru non PNS, besaran TPG mulai dari Rp 1,5 juta/bulan. Syarat utama mendapatkan TPG, seorang guru harus memiliki sertifikat profesi guru.  Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjawab keresahan publik soal TPG tersebut. "Kemendikbudristek memperjuangkan agar semua guru mendapat penghasilan yang layak," katanya.  Dia mengatakan dengan pengaturan yang baru, guru-guru yang belum mendapat tunjangan profesi, akan bisa segera mendapatkan kenaikan penghasilan.

Jangan Sampai Guru Mogok Mengajar Karena Penghapusan TPG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tunjangan-guru-belum-cair-muhadjir-sabar_m_212000.jpeg" alt="Ilustrasi: Para guru honorer sedang melaksanakan upacara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Para guru honorer sedang melaksanakan upacara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi sebagian guru yang belum mendapat Tunjangan Profesi Guru (TPG) sepertinya harus bersabar. Pasalnya, hal itu&nbsp; terjadi kendala teknis dari Kementerian Keuangan. Padahal, jika sesuai jadwal yang ditetapkan, seharusnya tunjangan tersebut sudah cair pada April lalu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, uang tunjangan tersebut dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dananya sudah di transfer ke daerah. "Untuk SMA/SMK, di Provinsi, untuk SD/SMP, berada di Kabupaten/Kota," ujarnya ketika berkunjung ke Malang, Sabtu (12/5). "Jadi kalau memang belum terima, barangkali dari Kementerian Keuangan uangnya belum di transfer," lanjutnya. Dia pun menghimbau agar para guru yang belum menerima tunjangan bisa bersabar. "Jadi ya nunggu dulu, sabar, bersyukur karena sudah dapat TPG. Karena masih ada ratusan ribu guru yang belum dapat kesempatan menikmati tunjangan TPG," kata dia. Muhadjir menyampaikan, Pemerintah sekarang ini memang sedang memprioritaskan untuk guru-guru yang belum mendapat tunjangan. "Jadi untuk inpassing, sementara tidak menjadi prioritas," terangnya.

Tunjangan Guru Belum Cair, Muhadjir: Sabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/5619_22824_uang-bni.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) bersedia membayar tepat waktu tunjangan profesi guru (TPG) non PNS pada 9 Oktober . Usai penandatanganan nota kesepahaman, PT BNI &nbsp;memastikan tak akan meleset dari &nbsp;tanggal yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) &quot;Kami perbankan akan mempercepat penyaluran TPG dengan dukungan sistem yang ada,&quot; ujar Direktur Bidang Jaringan dan Layanan BNI, Atik Sulistyawati di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (1/10) Kata Atik, TPG sangat &nbsp;penting untuk guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. &ldquo;Kami janji semua daerah terjangkau,&rdquo; katanya. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendibud Sumarna Supranata mengingatkan tiga bank plat merat, BRI, BNI dan Bank Mandiri membantu&nbsp; perlancar penyaluran anggaran TPG tirwulan III 2015 sebesar &nbsp;Rp 2 Triliun.&nbsp; &quot;Pemilihan ketiga bank nasional &nbsp;dikarenakan memiliki akses atau jaringan ke seluruh wilayah di Indonesia. TPG harus disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,&quot;. ucap Pranata di Kemendikbud, Jakarta, Kamis (1/10).(had/jpg)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpg

Berita Terkini