<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/suciwati-temui.jpg" alt="Suciwati. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suciwati. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mencuatnya fakta-fakta kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib menjadi tantangan baru bagi pihak terkait yang pernah menangani kasus tersebut. Apalagi, itu sejalan dengan tim ad hoc penyelidikan pembunuhan Munir yang baru saja dibentuk Komisi Nasional (Komnas) HAM.  Istri Munir, Suciwati, mengatakan bahwa fakta-fakta pembunuhan Munir yang mencuat di media sosial belakangan ini bukan hal baru. Terutama yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwoprandjono dalam pembunuhan tersebut.  ”Fakta itu (keterlibatan Muchdi, Red) sudah ada di materi putusan pengadilan,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (13/9). Suci berharap masyarakat, terutama peretas dengan akun anonim Bjorka yang sedang ramai dibahas di jagat maya, bisa membongkar lebih banyak fakta yang berkaitan dengan pembunuhan Munir. Misalnya fakta berupa rekaman percakapan antara Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi yang belum pernah muncul di persidangan.  Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti menambahkan, fakta yang diungkap Bjorka sejalan dengan temuan tim pencari fakta (TPF) dan proses hukum lanjutan kasus Munir. Temuan TPF itu memang sampai saat ini belum diumumkan pemerintah. ”Pemerintah bilang kalau tidak menyimpan dokumen itu (TPF, Red),” katanya.  Pun, munculnya nama Muchdi dalam kasus Munir bukan hal baru. Dokumen tersebut juga bisa ditelusuri dari berbagai dokumen yang dimiliki Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM). Dalam dokumen itu ada percakapan antara Muchdi dan Pollycarpus yang berlangsung sebelum dan sesudah Munir tewas pada awal September 2004.  ”Terlacak ada 35 kali sambungan telepon antara keduanya (Muchdi dan Pollycarpus, Red),” ungkap Fatia. Bahkan, temuan TPF itu telah dikuatkan oleh amar pertimbangan majelis hakim berdasar fakta persidangan dalam putusan perkara pidana nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus.  Untuk diketahui, Muchdi pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir. Mantan perwira tinggi TNI yang kini menjadi ketua umum Partai Berkarya tersebut juga pernah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. ”Namun, pengadilan membebaskan Muchdi pada waktu itu,” ujar perempuan berkacamata tersebut.  Saat itu KASUM menilai putusan pengadilan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang muncul di persidangan. Baik persidangan Pollycarpus, Muchdi, maupun Indra Setiawan. KASUM juga menilai hakim kurang objektif, independen, imparsial, kompeten, jujur, adil, dan benar. ”Sehingga salah menerapkan hukum pembuktian,” ucapnya.  Fatia menambahkan, selain menyebut Muchdi, TPF Munir sebenarnya juga menyebut nama mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono. Bahkan, TPF juga beberapa kali memanggil Hendro. ”Namun, yang bersangkutan tidak pernah memenuhi undangan dan bersikap tidak kooperatif atas semua panggilan yang dilayangkan TPF,” imbuhnya.  Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menambahkan, tim ad hoc penyelidikan pembunuhan Munir oleh Komnas HAM akan menjadi babak baru kasus itu. Apalagi, penyelidikan tersebut dalam kerangka mengusut dugaan pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan kemanusiaan. ”Pemerintah dan DPR wajib memastikan tim ini dapat bekerja secara aman,” tegas anggota KASUM itu.

Istri Munir Berharap Bjorka Bongkar Rekaman Percakapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/herlambang-wiratraman.jpg" alt="herlambang wiratraman" width="100%">
<figcaption>herlambang wiratraman</figcaption>
</figure>KASUS Munir memasuki babak baru. Hilangnya dokumen tim pencari fakta (TPF) menjadi narasi politik kenegaraan untuk mengatakan tidak ada kesediaan politik hukum pemerintah Jokowi-Ma’ruf menuntaskan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia tersebut.  Sejak Munir meninggal karena racun arsenik di atas pesawat Garuda Indonesia yang ditumpanginya menuju Amsterdam, publik mendesak pengungkapan kasusnya dengan pembentukan tim independen. Persis, 23 November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu mengeluarkan Perpres Nomor 111 Tahun 2004 tentang Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. TPF telah menyelesaikan laporan investigasi mereka. Dokumen hasil investigasi diserahkan secara langsung kepada Presiden SBY pada 24 Juni 2005 di Istana Negara.  Dua windu berselang hingga hari ini, dokumen TPF tak pernah dibuka ke publik. Pihak istana menyatakan tidak memilikinya. Surat Kemensetneg No.B-028/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.00/03/2016 menyatakan bahwa kesekretariatan negara tidak memiliki dan menguasai informasi tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Sudi Silalahi, Rabu 26 Oktober 2016, bahwa SBY melalui mantan Mensesneg mengaku telah menyerahkan salinan dokumen kepada pemerintahan Jokowi.  Sejumlah organ pendukung ketatanegaraan (state auxiliary bodies) yang berfungsi sebagai ’’watchdog institutions’’ seperti Ombudsman dan Komisi Informasi pun menegaskan adanya dua hal penting. Pertama, hilangnya dokumen negara tersebut sebagai maladministrasi. Kedua, dokumen TPF merupakan dokumen yang bisa diakses publik.  Mengapa suatu dokumen publik atas kasus yang demikian penting, menjadi perhatian internasional, dan bahkan lahir dari perintah kepresidenan bisa hilang? Mengapa seakan tak ada upaya untuk menuntaskannya? Bukankah pengungkapan itu kewajiban negara, menyelesaikan kasus kejahatan hak asasi manusia?  Kasus Mudah!  Sekalipun telah digelar persidangan untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir, aktor utama atau dalang tak pernah diungkap. Karena itulah, dokumen TPF sesungguhnya menjadi kunci untuk menggerakkan lebih jauh upaya penyelesaian kasus hukum tersebut.  Sesungguhnya, dokumen hasil penyelidikan TPF yang dinyatakan hilang itu mudah dicari. Pertama, salinan dokumen TPF masih tersimpan di sejumlah anggota tim itu sendiri. Kedua, untuk menguji kebenarannya, pemerintah dapat menghadirkan dan mengonfirmasi seluruh anggota tim terkait dokumen salinan tersebut. Bila perlu, pemerintah mengujinya dengan mengirim orang untuk mengonfirmasi kepada mantan Presiden SBY dan mantan Mensesneg Sudi Silalahi.  Ketiga, bukankah Menlu saat ini, Retno L.P. Marsudi, merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi? Artinya, dia bisa memanfaatkan otoritasnya melakukan pengecekan kebenaran salinan dokumen TPF.  Begitu juga sejumlah nama seperti Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Hendardi yang kini penasihat Kapolri, atau aktivis perempuan Kamala Chandrakirana bisa dipanggil kembali untuk konfirmasi dokumen. Artinya, sejumlah anggota TPF Munir yang telah menyerahkan secara resmi di istana bisa segera dipanggil kembali.  Kejahatan Impunitas  Penetapan kesembilan dari Keppres No 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir menyatakan bahwa pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat. Dari sudut hukum tata negara, pemerintah di sini merujuk pada seorang presiden, yang mana dia diserahi mandat oleh konstitusi, khususnya pasal 4 UUD 1945 (presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar).  Wewenang yang demikian besar, dengan kedudukan yang tinggi di suatu negara, menjelaskan apakah sebenarnya negara memiliki kapasitas membongkar suatu kejahatan ataukah tidak. Ataukah, pemerintah itu sendiri terlibat dalam kejahatan sehingga tak pernah serius atau membiarkan impunitas itu terjadi dan menguat.  Dalam buku State crime: governments, violence and corruption, Green dan Ward (2004) mengklasifikasikan kejahatan negara sebagai bentuk penyimpangan kelembagaan (organizational deviance). Penyimpangan yang melibatkan kasus pelanggaran HAM dan justru dilakukan atau difasilitasi oleh penguasa dalam rangka memenuhi tujuan kelembagaan negara itu sendiri.  Pembiaran atas tidak adanya pengungkapan kebenaran kasus pembunuhan Munir jelas bentuk kualifikasi pelanggaran HAM. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ”Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”  Norma terkait tiadanya ’’penyelesaian hukum yang adil dan benar” merupakan bentuk pelanggaran HAM. Persoalannya, bagaimana bila pelaku kini bukan sekadar mereka yang merencanakan pembunuhan Munir. Melainkan mereka yang menutupi dan bahkan menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan itu?  Bagaimanan juga bila penyimpangan kelembagaan itu bukan hanya satu institusi, melainkan melibatkan banyak kelembagaan negara, banyak aktor, dan dilakukan dengan terang-terangan memanfaatkan mekanisme hukum negara? Bukankah di balik rapinya jaringan yang menutupi kasus pembunuhan Munir ini merupakan kejahatan yang disponsori negara (state sponsored impunity)?  Racun arsenik yang membuat Munir meninggal di pesawat merupakan kejahatan pembunuhan yang terorganisasi. Sedangkan bekerjanya organ ketatanegaraan yang menghentikan, menutupi, dan bahkan menghalangi pengungkapan kasusnya, pula secara terorganisasi, merupakan bentuk kejahatan berikutnya, yakni kejahatan impunitas.  Semoga pemerintahan Jokowi mendayagunakan kekuasaannya untuk mengungkap kasus Munir. Pengungkapan itu bukan semata keadilan bagi korban atau keluarga korban, melainkan keadilan publik untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga demikian!  <hr />  *) Herlambang P. Wiratraman, Dosen hukum tata negara dan HAM, peneliti Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vo6CStrwCic

Munir dan Kejahatan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKt1-Ombudsman-Munir-deb-1.jpg" alt="Suciwati, istri mendiang Munir saat usai melapor ke Ombudsman. (Debora Danisa Sitanggang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suciwati, istri mendiang Munir saat usai melapor ke Ombudsman. (Debora Danisa Sitanggang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketidakjelasan dokumen pengungkapan kasus Munir berujung pada pelaporan ke Ombudsman RI. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menengarai bahwa ada kesengajaan pemerintah menutup-nutupi keberadaan dokumen tersebut.  Deputi Koordinator Kontras Putri Kanesia menjelaskan, dokumen yang dimaksud adalah hasil investigasi dan rekomendasi tim pencari fakta (TPF) kasus Munir. Dokumen itu dinyatakan tidak dikuasai pemerintah. ”Presiden Jokowi pernah memerintah Kapolri dan jaksa agung saat itu untuk mencari dokumen itu, tetapi sampai hari ini tidak ada follow-up,” ungkap Putri di kantor Ombudsman kemarin (5/11).  Dokumen itu sebenarnya pernah dikirim dalam bentuk salinan oleh Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui mantan Mensesneg Sudi Silalahi. Johan Budi selaku juru bicara kepresidenan juga mengonfirmasi bahwa istana telah menerimanya. Namun, salinan dokumen TPF Munir yang dikirim pada 26 Oktober 2016 ke Istana Negara itu tidak pernah diumumkan ke publik.  Putri menegaskan, dokumen itu harus ditemukan dan diumumkan kepada publik karena menyangkut kejelasan penyelesaian kasus Munir.  Laporan ke Ombudsman tersebut merupakan langkah lanjutan yang diambil Suciwati, istri mendiang Munir, bersama Kontras setelah mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) pada April 2016. KIP mengabulkan permohonan sengketa informasi dan meminta pemerintah mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan TPF. Namun, Sekretariat Negara (Setneg) mengajukan keberatan ke PTUN dan diterima.  Suciwati yang telah memperjuangkan kasus itu sejak 2004 menilai pemerintah sengaja membuat kasus Munir berbelit-belit. Padahal, sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) 111/2004 yang mewajibkan pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF dan tinggal dilaksanakan saja.  ”Mungkin kalau didorong selesai bisa sejak 2005, tapi kemudian ini menjadi begitu panjang,” cetusnya.  Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menekankan bahwa hilangnya dokumen seharusnya tidak menghentikan langkah pemerintah menuntaskan kasus Munir. ”Sampai dibentuk TPF, mestinya kita memberikan perhatian yang setimpal terhadap kasus ini,” tuturnya.

Kontras Laporkan Hilangnya Dokumen TPF Munir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pollycarpus-bebas-begini-permintaan-kolega-munir_m_.jpg" alt="Munir" width="100%">
<figcaption>Munir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pollycarpus Budihari Priyanto, mantan narapidana kasus pembunuhan Munir sudah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Usai bebas mantan pilot itu langsung terbang ke Papua. Bebasnya Polly-sapaan Pollycarpus, sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) berharap dia menjelaskan pernyataannya yang muncul di pengadilan bahwa dirinya merupakan korban. Jawa Pos kemarin mengunjungi rumah Polly di Pamulang Permai Nomor 1, Tangerang Selatan. Rumah yang cukup besar itu berpagar hitam. Terdengar suara anjing yang cukup banyak dari dalam rumah. Saat didekati, seorang penjaga rumah sedang memainkan handphone. Saat ditanya adakah Polly di rumahnya, penjaga rumah bernama Dian itu menuturkan bahwa Polly bersama istrinya pergi ke Papua Rabu malam (29/8). "Saya tidak tahu acara apa dan kembali (Polly) kapan," ujarnya. Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri menjelaskan, tidak ada masalah terkait dengan kepergian Polly ke Papua. Namun, mantan pilot itu memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan pernyataannya di berbagai kesempatan. "Pernyataannya adalah dia menjadi korban," terangnya kemarin. Bila Polly mengaku menjadi korban, lanjut Arif, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mengorbankan dia. Hal tersebut terhubung dengan dokumen dari Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. "Yang sebenarnya juga menjelaskan adanya temuan baru," ungkapnya. Meski pemerintah wajib membuka ke publik sesuai dengan Keppres Nomor 111 Tahun 2004, ternyata dokumen tersebut belum juga diungkap hingga hari ini. "Sehingga belum jelas terkait orang lain yang diduga terlibat seperti Muhdi Pr dan lain-lain," paparnya kemarin. Mantan anggota TPF Munir Usman Hamid mengatakan, permasalahan sebenarnya bukan siapa yang pertama diperiksa, melainkan bagaimana penyelesaian kasus pembunuhan Munir. "Apakah pemerintah akan membuat tim seperti TPF atau tim di bawah Bareskrim. Itu yang penting," ujarnya. Selain itu, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membuka dan mengumumkan salinan dokumen TPF Munir yang telah diserahkan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menduga penyebab terhambatnya penyelesaian kasus Munir adalah adanya orang dekat Jokowi yang memang tidak ingin kasus tersebut tuntas. Terkait dengan isi dokumen TPF Munir, dia mengatakan bahwa yang terpenting adalah adanya empat lapis pelaku. Pertama, orang di lokasi pembunuhan Munir. Kedua, tim di lapangan yang memproses administrasi. Ketiga, penggerak tim operasi. Keempat, pemilik ide pembunuhan.&nbsp;

Pollycarpus Bebas, Begini Permintaan Kolega Munir

tpf munir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpf munir

Berita Terkini

Istri Munir Berharap Bjorka Bongkar Rekaman Percakapan

Munir dan Kejahatan Negara

Kontras Laporkan Hilangnya Dokumen TPF Munir

Pollycarpus Bebas, Begini Permintaan Kolega Munir

Download Aplikasi JawaPos.com