<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/tpakd-3738014573.jpg" alt="Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktor Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan daerah secara umum dan khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini&nbsp;dilakukan&nbsp;dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 373 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, Ditjen Binda Keuda Kemendagri menggelar Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Darah (TPAKD) 2024 yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-49 bertajuk Optimalisasi Peran dan Fungsi TPKAD Dalam Rangka Akselerasi Pemanfaatan Produk Serta Layanan Pasar Modal, pekan lalu.&nbsp;Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menyampaikan acara ini penting dan strategis guna menyamakan dan mempersatukan persepsi, dalam mempercepat target inklusi keuangan 90 persen pada 2024. "(Acara ini) sebagai wujud dari kebersamaan kita dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Melalui capacity building TPAKD, diharapkan Pemerintah Daerah lebih termotivasi dan siap untuk implementasi program TPAKD lebih optimal. Rakor TPAKD merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan target nasional dan target-target daerah," jelas Maurits dalam keterangannya, Selasa (11/6). Menurutnya, Kemendagri sangat mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan TPAKD ini antara lain melalui Radiogram Nomor T-900/634/Keuda tanggal 18 Februari 2016 ke seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota untuk dibentuk TPAKD. Selanjutnya, dalam rangka penguatan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi TPAKD, pada tanggal 15 Desember 2021 telah diterbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). "Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahunnya, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja TPAKD dalam APBD, guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90 persen pada akhir tahun 2024," kata Maurits. Maurits melanjutkan, pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD. Untuk itu, diimbau kepada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) dan para pemangku kepentingan untuk segera membentuk TPAKD bagi daerah yang belum, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. "Kemudian, meningkatkan komitmen dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk, dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan dengan fokus yang ditetapkan pada Roadmap TPAKD 2021-2025," kata Maurits. Maurits juga mengingatkan Pemda segera mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program perluasan akses keuangan di daerah. Selain itu, mendukung implementasi berbagai program perluasan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk. "Langkah yang dapat segera dilakukan dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah, serta memperhatikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus tematik untuk tahun 2025 yang telah ditetapkan pada Roadmap TPAKD 2021-2025, yaitu Akselerasi pemanfaatan produk dan layanan Pasar Modal," ujar Maurits.

Pembentukan TPAKD ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Kejar Target Inklusi Keuangan 90 Persen, Ditjen Bina Keuda Kemendagri Imbau Pemda segera Bentuk TPAKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/kemendagri-3831647537.jpg" alt="Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melakukan langkah strategis percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah. Upaya ini diwujudkan dengan diselenggarakannya Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Darah (TPAKD) 2024 dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-49 bertajuk Optimalisasi Peran dan Fungsi TPKAD Dalam Rangka Akselerasi Pemanfaatan Produk Serta Layanan Pasar Modal, diselenggarakan pekan lalu. Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina&nbsp;Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menyampaikan, keuangan merupakan salah satu kunci mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di daerah. Hal ini sebagaimana Nawacita Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Karenanya, guna mendukung nawacita Presiden Joko Widodo TPAKD lahir sebagai tim koordinasi yang sangat penting bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda) dan para stakeholders dalam percepatan akses keuangan di daerah. Tujuannya yaitu mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah dalam upaya pencapaian tingkat inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024. "TPAKD secara aktif telah terlibat dalam pemulihan ekonomi nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menjaga dan mempercepat pergerakan roda perekonomian melalui skema-skema pembiayaan aplikatif yang telah diluncurkan dan diadopsi oleh berbagai daerah di Indonesia peranan TPAKD terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi ini sangat lah penting," tutur Maurits, dalam keterangan, Selasa (11/6). Maurits mengatakan, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, maka TPKAD berperan penting menjadi penghubung dalam menjaga sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah maupun lembaga jasa keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini penting diimplementasikan sebab akan menjadi kekuatan yang besar untuk membantu masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM adalah sebanyak 64.334 juta unit. Pemerintah juga mendorong percepatan perekonomian melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan dorongan tersebut, tugas dan peluang TPAKD menjadi sangat besar dan tentunya ini menjadi kewajiban kita bersama. TPAKD ini menjadi perlu dan strategis dalam mendorong perekonomian," ujar Maurits. Dalam kesempatan itu, Maurits juga meminta Pemda untuk mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pemulihan ekonomi serta pelayanan masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan dengan segera melakukan percepatan dan efektifitas program, kolaborasi, dan sinergitas program pemerintah melalui TPAKD. Itu bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait termasuk berbagai tim yang ada di daerah seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjadi strategis. "Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahunnya, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja TPAKD dalam APBD, guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90 persen pada akhir tahun 2024," jelas Maurits. Lebih lanjut Maurits mengatakan, dari adanya pelaksanaan Capacity Building tahun 2023 lalu, terdapat peningkatan jumlah TPAKD yang mengimplementasikan program kerja yang berkaitan dengan Industri Keuangan Nonbank (IKNB), dengan perkembangan Program Kerja berkaitan dengan IKNB tahun 2023 sebanyak 84 TPAKD dan 137 program kerja. Untuk Program Kerja berkaitan dengan IKNB tahun 2024 berjumlah 110 TPAKD dan 171 program kerja. "Diharapkan melalui kegiatan ini mampu memacu terhadap peningkatan jumlah TPAKD yang mengimplementasikan program kerja berkaitan dengan Lembaga Keuangan Pasar Modal. Karena kami yakin, ada banyak peluang bagi kita untuk mengangkat potensi di daerah masing-masing, namun mungkin saat ini kita masih belum banyak yang memahami," tutur Maurits.

Maurits juga meminta Pemda untuk mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Percepat Akses Keuangan di Daerah, Kemendagri Gandeng OJK dan TPAKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ilustrasi-Pinjol-pinjaman-online-1.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau M. Lutfi mengatakan, aksi rentenir di Riau sulit diberantas kendati Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau sudah menggalakkan aksi melawan rentenir sejak beberapa tahun lalu.  ”Salah satu upaya untuk melawan rentenir sudah diinisiasi perbankan di daerah. Namun faktanya tawaran pinjaman yang diberikan rentenir justru dengan mekanisme jauh lebih mudah,” kata Kepala OJK Provinsi Riau M. Lutfi seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru.  Dia mengistilahkan pinjaman dikelola rentenir untuk masyarakat dengan sebutan Bank 46 yakni pagi pinjam 4 dikembalikan sore 6. Artinya 50 persen bunga yang mereka bebankan kepada masyarakat.  ”Aksi rentenir itu susah dilawan karena mereka menawarkan kemudahan kepada peminjam, cepat dan uang cepat diperoleh. Para pedagang yang membutuhkan dana cepat sangat diakomodir bank 46 alias rentenir itu. Masyarakat yang memerlukan perolehan dana cepat justru tidak memikirkan berapa pun beban bunga yang harus mereka tanggung,” ujar Lutfi.  Dia menegaskan, aksi melawan rentenir merupakan pekerjaan rumah yang hingga kini belum terselesaikan dengan tuntas oleh TPAKD maupun OJK dan BI selaku pembina dari TPAKD. Dalam pertemuan khusus di Kota Dumai beberapa waktu lalu, kredit melawan rentenir juga menjadi pembahasan serius.  "Salah satunya adalah bagaimana industri keuangan bank dan nonbank semakin mengambil peran yang lebih masif untuk memberikan kemudahan pinjaman kepada masyarakat dan pedagang khususnya di Riau," tutur Lutfi.  Dia menambahkan, salah satu kunci upaya mencegah rentenir ada di pelaksanaan TPAKD di masing-masing pemda, kabupaten dan kota di Riau. Sebab, TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat di daerah.  "Ini yang bisa mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Sehingga masyarakat tak perlu lagi berhubungan dengan rentenir,” papar Lutfi.

OJK Sebut Aksi Rentenir di Riau Sulit Diberantas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Pengukuhan-TPAKD-4.jpg" alt="Anggota TPAKD dilantik di Balai Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Anggota TPAKD dilantik di Balai Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upaya mencegah praktik pinjaman online (pinjol) dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan menghadirkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tugas dari TPAKD untuk membantu percepatan pergerakan perekonomian di Kota Surabaya. Utamanya, membantu warga mendapatkan akses permodalan.  Pengukuhan itu dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Provinsi Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (1/11). TPAKD akan diarahkan untuk memberikan bantuan melalui kemudahan akses bantuan permodalan, hingga pendampingan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).  ”Sehingga UMKM kita yang butuh modal, startup kita yang baru itu bisa kita support. Jangan sampai ketika mereka ini butuh modal, pinjam di tempat yang salah seperti pinjol (pinjaman online) yang tidak berlisensi (ilegal), akhirnya utangnya semakin banyak,” tutur Eri.  Ditanya apakah ada pelaku UMKM yang terjerat pinjol, Eri mengaku tidak tahu. ”Kalau yang perseorangan mungkin ada. Makanya kita cegah supaya nggak ada lagi,” jelas Eri.  Oleh sebab itu, dia menyatakan, kehadiran TPAKD itu sangat tepat untuk mendukung pemulihan pergerakan ekonomi di Kota Surabaya. Apalagi dalam tim tersebut juga lengkap mulai OJK, Bank Indonesia, lembaga perbankan, hingga lembaga jasa keuangan.  ”Kehadiran TPAKD ini sangat tepat, karena di waktu pergerakan ekonomi kita mulai menggeliat, tim ini hadir. Sehingga nanti pinjaman yang kita lakukan juga jadi satu,” ungkap Eri.  Dalam acara pengukuhan TPAKD itu, Eri sekaligus melaunching program Puspita atau Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Puspita merupakan program dari PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya.  Wali Kota Eri menyebut, melalui PT BPR Artha Surya Utama, pelaku UMKM dapat mengajukan kredit atau pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sampai 3 persen. Itu karena BUMD di bidang perbankan itu fokus menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru di Surabaya.  ”Kalau di PT BPR Artha Surya Utama itu bunganya sampai dengan 3 persen. Sama seperti pinjam di bank, per UMKM. Karena UMKM pasti kelompok dan bukan sendiri-sendiri. Karena tujuan kita adalah menciptakan pahlawan-pahlawan ekonomi baru,” terang Eri.  Bagi mantan Kepala DKRTH itu, pahlawan ekonomi adalah kelompok yang ketika usahanya menjadi besar, dapat mengajak teman, saudara, atau kerabat untuk bergabung terlibat di dalamnya. ”Ini baru namanya pahlawan ekonomi. Nah, ini yang mau kita gerakkan dengan pemerintah melalui TPAKD yang mensupport penuh sehingga menjadi besar,” jelas Eri.  Sementara itu, Kepala OJK Regional IV Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi menambahkan, melalui TPAKD pihaknya bersama Bank Indonesia maupun lembaga jasa keuangan lain, siap mendukung pemkot  dalam meningkatkan roda perekonomian pasca pandemi.  ”Ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara OJK, BI (Bank Indonesia), lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder,” kata Bambang Mukti.  Melalui TPAKD, Bambang Mukti mengaku optimistis, ke depan inklusi keuangan di Kota Surabaya akan lebih meningkat. Sebab, di dalam TPAKD itu setiap lembaga maupun instansi terkait dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sehingga menghasilkan output yang lebih efektif.  ”Sehingga bisa menghadapi tantangan yang lebih tegar dan menghasilkan secara lebih efektif. Itu salah satu filosofi yang mendasari pembentukan TPAKD,” ujar Bambang.  Bambang Mukti menjelaskan, TPAKD tak hanya bertugas melakukan percepatan dalam akses keuangan daerah. TPAKD juga bergerak di bidang edukasi dan literasi kepada masyarakat.  ”Di Jatim saat ini, indeks inklusi keuangan sudah mencapai 87,96 persen, sedangkan indeks literasi atau tingkat pahamnya masyarakat baru sekitar 48,9 persen. Mungkin bukan masalah, tetapi bisa menjadi potensi masalah. Ketika orang memanfaatkan sesuatu tidak paham, termasuk di produk keuangan. Nah, ini merupakan salah satu garapan (tugas) dari TPAKD,” papar Bambang.

Cegah Pinjol, Pemkot Surabaya Buat Tim Percepatan Ekonomi TPAKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ojk-siapkan-aturan-baru-ganti-rugi-dana-investor_m_.jpg" alt="Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Untuk memperluas akses keuangan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia dan mencapai target inklusi keuangan nasional yang ditetapkan sebesar 90 persen pada 2024, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) secara aktif telah mengimplementasikan berbagai program kerja inklusi keuangan baik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Dalam rangka memberikan pedoman bagi TPAKD dalam merencanakan dan mengimplementasikan program kerja, OJK telah menerbitkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Kerja TPAKD.“Ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan TPAKD,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.  Dalam Juknis TPAKD yang disusun oleh OJK tersebut mengimplementasikan penyusunan program kerja, target, hingga penyusunan laporan rencana kerja. Membuat ekosistem berdasarkan sasaran prioritas, dan berbagai program kerja TPAKD.“Keberhasilan TPAKD dapat ditujukan melalui implementasi program kerja yang berjalan baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Wimboh.  Dalam penyusunan program kerja TPAKD, OJK membagi menjadi empat tahapan. Pertama, dalam menentukan tema program kerja harus memuat satu atau lebih program kerja yang memiliki kesamaan tujuan. Hal tersebut untuk meningkatkan inklusi keuangan daerah.  Langkah kedua menentukan program kerja sesuai kategori dan sasaran. Dalam hal ini program kerja yang selaras antara pusat dan daerah, dan yang mendukung penguatan infrastruktur. Sasaran sektor prioritas mencakup pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, industri kreatif, pariwisata, perdagangan, pendidikan dan industri pengolahan.  Langkah ketiga, menentukan klarifikasi program kerja TPAKD yang dibagi menjadi empat, yakni, penguatan infrastruktur akses keuangan, peningkatan literasi keuangan, asistensi dan pendampingan, dan optimalisasi produk dan layanan keuangan. Dan langkah keempat, menentukan target kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, dan masyarakat lintas kelompok.  TPAKD diharapkan berperan mendorong literasi dan inklusi keuangan di daerah. Hingga saat ini, OJK mencatat sudah ada 244 TPAKD yakni TPAKD di 32 provinsi dan TPAKD tingkat kabupaten/kota yang mencapai 192.

OJK Luncurkan Juknis Penyusunan Program Kerja TPAKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/jokowi-raka-deny-jawa-pos.jpg" alt="Presiden Saksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi Senin, 9 Desember 2019 Presiden Joko Widodo menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi yang digelar di SMK 57, Jati Padang, Jakarta Selatan pada Senin, 9 Desember 2019. Drama tersebut diperankan oleh tiga mente" width="100%">
<figcaption>Presiden Saksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi Senin, 9 Desember 2019 Presiden Joko Widodo menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi yang digelar di SMK 57, Jati Padang, Jakarta Selatan pada Senin, 9 Desember 2019. Drama tersebut diperankan oleh tiga mente</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat mulai menyadari kemudahan dan manfaat akses lembaga keuangan.  “OJK mendorong lewat pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah, agar daerah juga ikut bersama-sama memberikan dorongan pada masyarkat untuk gemar menabung dan juga mendorong agar mereka bisa, mudah mencari kredit di lembaga keuangan,” ujarnya saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12).  Presiden meminta, berbagai pihak mendukung tugas-tugas TPAKD termasuk kepala daerah dan kepala dinas di daerah untuk membangun kelompok-kelompok usaha kecil di masyarakat yang kemudian dicarikan akses pembiayaannya ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya.  “Kita sangat penting sekali untuk menaikan literasi keuangan kita menaikan inklusi keuangan kita agar bisa akses ke keuangan, baik itu yang menampung maupun mendapatkan kredit dari lembaga perbankan dan keuangan,” tuturnya.  Menurutnya, pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan literasi keuangan. Sebab, dengan melek literasi keuangan, bukan hanya dapat meningkatkan perekonoman keluarga, namun pelaku usaha mikro dan menengah dapat dengan mudah mendapatkan akses kredit untuk meningkatkan bisnis atau usahanya.  “Ini penting sekali, karena dari situ lah ekonomi keluarga, ekonomi mikro kita, ekonomi usaha kecil kita akan bisa naik kelas,” katanya.  Sebagai informasi, hingga November 2019 telah terbentuk 164 TPAKD dengan rincian 32 ditingkat provinsi dan 132 di tingkat kabupaten/kota yang telah menjalankan berbagai program kerja seperti perluasan akses keuangan melalui business matching kepada berbagai produk keuangan.  Melalui sinergi dengan berbagai pihak, beberapa program peningkatan akses keuangan sampai Oktober 2019 telah dilakukan antara lain kedit UMKM telah mencapai 20 persen dengan nilai sebesar Rp 1.102 triliun, KUR yang disalurkan mencapai Rp127,3 triliun atau mencapai 90,9 persen dari target 2019 sebesar Rp 140 triliun.

Jokowi Berharap TPAKD Mudahkan Akses Kredit Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pakde-karwo-raih-penghargaan-tpakd-teladan-2016_m_102244.jpeg" alt="BERI SELAMAT: Jokowi menyalami Gubernur Jatim Soekarwo di Istana Negara, Jumat (13/1). Presiden Jokowi memberikan apresiasi bagi para pelaku penggerak perekonomian masyarakat. Soekarwo dianggap mampu menggerakkan akses keuangan." width="100%">
<figcaption>BERI SELAMAT: Jokowi menyalami Gubernur Jatim Soekarwo di Istana Negara, Jumat (13/1). Presiden Jokowi memberikan apresiasi bagi para pelaku penggerak perekonomian masyarakat. Soekarwo dianggap mampu menggerakkan akses keuangan.</figcaption>
</figure>GUBERNUR Jawa Timur Dr H. Soekarwo menerima penghargaan sebagai Penggerak  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Teladan 2016 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (13/1).  Penghargaan itu dinilai berhasil dalam mendorong percepatan akses keuangan daerah di Jatim sehingga mendorong terwujudnya perkonomian. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Drs Benny Sampirwanto MSi.  Percepatan akses keuangan daerah Jatim antara lain pendirian 8.565 koperasi perempuan. Juga, koperasi pondok pesantren, koperasi karyawan, dan koperasi berbasis fungsional seperti koperasi gereja serta koperasi muslimat NU.  ’’Pakde Karwo juga dinilai berhasil dalam optimalisasi akes per bank untuk pembiayaan  UMKM seperti kredit dana bergulir dengan bunga enam persen dan kredit loan agreement dengan suku bunga 7-9 bagi UMKM pelaku industri primer dan sekunder,’’ jelasnya.  Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi tinggi pada Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo terutama keberpihakannya terhadap masyarakat, seperti pemberian kredit bunga rendah bagi petani.  ’’Saya berharap gubernur lain meng-copy keberhasilan Jatim dan langsung menerapkannya,” ujarnya. Dalam kesempatan sama, presiden meminta kepada para pimpinan untuk menatap perekonomian dengan optimis, karena hal itu akan mempengaruhi psikologis rakyat.  Walau ekonomi global masih belum menunjukkan kepastian karena berbagai kondisi eksternal, ekonomi Indonesia tercatat baik. Hal itu sebagai bukti fundamental yang kukuh.  Presiden membandingkan dengan negara-negara G20, di mana posisi Indonesia masih menduduki peringkat ketiga dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III sebesar 5,18 persen. Demikian pula inflasinya rendah, hanya 3,02 persen. (*/xav)

Pakde Karwo Raih Penghargaan TPAKD Teladan 2016

tpakd

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpakd

Berita Terkini