<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/D653CC3D-32EA-4CFF-B0F3-35F5858B2FEB-2305126149.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna (kiri) bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi meninjau TPS organik di Lapang Tegallega Bandung, Rabu (1/11)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna (kiri) bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi meninjau TPS organik di Lapang Tegallega Bandung, Rabu (1/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota&nbsp;Bandung menyatakan memperpanjang masa darurat sampah hingga 26 Desember. Sebab, kota itu masih memenuhi kriteria untuk masa kedaruratan. &rdquo;Kami&nbsp;menetapkan bahwa Kota Bandung masih dalam kondisi situasi darurat sampah. SKL-nya sudah ada dari 26 Oktober hingga 26 Desember,&rdquo; kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (1/11). Penetapan perpanjangan masa darurat sampah itu berdasar Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.2523-DLH/2023 tentang Penetapan Situasi Darurat Pengelolaan Sampah. Dudy mengatakan, alasan perpanjangan darurat sampah karena masih terdapat puluhan tempat penampungan sampah (TPS) di Kota Bandung yang belum tertangani secara maksimal. Sebab, tempat pengolahan akhir (TPA) Sarimukti belum beroperasi normal. &rdquo;Kota Bandung hanya diperbolehkan mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti berkisar 628 ton sampah per hari atau sekitar 150 ritase. Jadi ritase sampah sesuai dengan rapat yang waktu itu disepakati saat keadaan darurat, pengiriman sampah ke TPA Sarimukti hanya diperbolehkan 50 persen saja,&rdquo; terang Dudy Prayudi. Dia menambahkan, pihaknya berencana untuk membuat TPS Gedebage sebagai pusat pengolahan sampah organik yang bertujuan untuk menekan angka ritase sampah ke TPA Sarimukti. &rdquo;Desember ini kita berharap rencana ini bisa dioperasionalkan, sehingga proses penormalannya bisa lebih cepat. Jadi nanti kami&nbsp;membuat pengolahan organik di situ, dengan menempatkan mesin gibrik yang sudah dibeli,&rdquo; tutur Dudy Prayudi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna berharap pada pelaksanaan status tanggap darurat sampah di Kota Bandung menjadi momentum masyarakat untuk sadar dan membiasakan diri memilah sampah. Hal itu agar persoalan sampah di Kota Bandung bisa segera teratasi. &rdquo;Siapapun yang melakukan aktivitas harus bisa menjadi bagian dalam menyelesaikan sampah. Ini momentum kedaruratan kita untuk edukasi dan sosialisasi. Mari sama-sama menangani masalah sampah,&rdquo; tutur Ema Sumarna. Selain itu, Ema mengatakan, saat ini Pemkot Bandung telah menjajaki bantuan di wilayah Cijeruk, Kabupaten Sumedang, untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sementara (TPAS) sebagai alternatif tempat penampungan sampah selama TPA Sarimukti belum normal digunakan. &rdquo;Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Pj Bupati Sumedang mudah-mudahan ini ada progres yang baik ya,&rdquo; ucap Ema Sumarna.

Pemkot Bandung memperpanjang masa darurat sampah hingga 26 Desember karena masih memenuhi kriteria untuk masa kedaruratan

Status Darurat Sampah Kota Bandung Diperpanjang hingga Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/IMG-20231016-WA0000_3-2574160880.jpg" alt="TPS Pasar Kosambi Bandung." width="100%">
<figcaption>TPS Pasar Kosambi Bandung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat mengungkapkan, tidak ada jaminan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa normal kembali pascakebakaran panjang sejak 19 Agustus yang melanda fasilitas tersebut. &rdquo;Kita tidak bisa bilang kapan normal. Tetapi normalnya itu, dengan implementasi Instruksi Gubernur (tentang pengurangan sampah sebesar 50 persen dari wilayah Bandung Raya),&rdquo; kata Kepala DLH Jawa Barat Prima Mayaningtias seperti dilansir dari Antara. Saat ini, kata Prima, pihaknya tengah mengevaluasi tentang implementasi Instruksi Gubernur tentang pengurangan produksi sampah sebesar 50 persen, sebagai upaya pengurangan pengiriman sampah ke TPA Sarimukti. &rdquo;Jadi itu (Instruksi Gubernur) akan kita lakukan dulu sambil kita evaluasi lagi untuk melihat apakah nanti yang perluasan kami di 6,3 hektare (lahan sementara) itu pelan-pelan akan kita tata. Tapi yang pasti, itu (6,3 hektare) berfungsinya di pertengahan 2024 sambil menunggu (TPPAS) Legok Nangka,&rdquo; ujar Prima Mayaningtias. Prima menuturkan, terus memantau kondisi pengolahan sampah di Bandung Raya. Mengingat, pengurangan sampah sebesar 50 persen mulai diterapkan setelah status darurat sampah Bandung Raya berakhir pada 25 Oktober. &rdquo;Jadi kita akan lihat lagi kalau memang nanti masih dianggap darurat atau belum seimbang antara input dan output untuk mengurangi sampah, itu kita akan lihat. Jika masih dalam kondisi darurat, itu bisa saja kemungkinan akan kita perpanjang (masa darurat sampah),&rdquo; terang Prima Mayaningtias. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menambah lagi kuota buangan sampah terpilah ke zona 1 TPA Sarimukti untuk empat wilayah di Bandung Raya, setelah sebelumnya sempat ditambah. Prima mengatakan, empat wilayah Bandung Raya yang mendapatkan kuota tambahan itu adalah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung yang pada posisi terakhir kuotanya sudah habis atau melebihi dari yang disepakati. Prima mengatakan, penambahan kuota berdasar rapat koordinasi penanganan&nbsp;darurat sampah Bandung Raya yang dihadiri seluruh anggota Satuan Tugas Penanganan Darurat Sampah Bandung Raya pada Jumat (13/10). Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Bandung menjajaki bantuan di wilayah Cijeruk, Kabupaten Sumedang, untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sementara (TPAS) sebagai alternatif tempat penampungan sampah selama TPA Sarimukti belum normal digunakan. &rdquo;Bupati Sumedang sudah bicara, memang belum ada yang mengelola lahan tersebut. Akan dibentuk TPA tapi belum dianggarkan, juga mengharapkan bantuan keuangan. Ini tetap diproses walau tidak jadi solusi utama karena kita terbatas kuota Sarimukti,&rdquo; tutur Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna di Bandung. Untuk pembangunan akses jalan menuju TPAS Cijeruk, Ema meminta bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang terkait hal tersebut. &rdquo;Makanya tidak bisa kalau langsung ditangani Kota Bandung. Tentunya otoritasnya&nbsp;Pj Gubernur Jawa Barat,&rdquo; papar Ema. Dia berharap pembangunan TPAS Cijeruk bisa segera dilaksanakan sebagai upaya menormalkan kembali ritase pengiriman sampah ke TPA. &rdquo;Mudah-mudahan Pj gubernur bisa merespons cepat dan kita siap dengan segala konsekuensinya,&rdquo; kata Ema. Hingga saat ini pembatasan jumlah pengangkutan sampah harian menuju zona darurat TPA Sarimukti masih dibatasi dengan 165 ritase atau sekitar 660 ton pengiriman sampah setiap hari.

DLH Jabar mengungkapkan, tak ada jaminan TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat bisa normal kembali pascakebakaran panjang sejak 19 Agustus

DLH Jabar Sebut Tak Ada Jaminan TPA Sarimukti Bisa Normal Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/IMG-20230912-WA0001_1-2136269214.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/9)." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyampaikan, pembukaan zona darurat pembuangan sampah baru dengan daya tampung 23 ribu ton sampah di kawasan TPA Sarimukti&nbsp;dilakukan secara hati-hati. &rdquo;Betul ada kekhawatiran akan terjadi kebakaran di (hutan) sebelahnya. Karena itu, kita asesmen dulu sebelum memutuskan akan dibuka. Insya Allah kita lebih berhati-hati dalam memilih lahan-lahan baru ini,&rdquo; kata Bey seperti dilansir dari Antara di TPA Sarimukti, Kecamatan&nbsp;Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (12/9). Bey mengatakan, pembukaan zona darurat pembuangan sampah dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di Bandung Raya. Sebab, pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti&nbsp;menjadi terbatas akibat kebakaran. Dia menjelaskan, zona darurat pembuangan sampah kapasitasnya hanya 23 ribu ton. Sehingga, pemanfaatannya&nbsp;bagi empat wilayah di Bandung Raya mesti diatur. &rdquo;Mohon masyarakat bersama-sama mengurangi sampah dari rumah, mulai memilah-milah sampah dari rumah. Kita biasakan, untuk yang organik juga dipisahkan,&rdquo; ujar Bey Triadi Machmudin. Kkebakaran di TPA Sarimukti&nbsp;belum juga padam.&nbsp;Pemprov Jabar berlakukan status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Sarimukti dan mengambil alih penanganan kebakaran di fasilitas tersebut dari 12 sampai 25 September. &rdquo;Bukan berarti dengan dua minggu nanti tinggal perpanjang, tidak. Yang pasti kita ingin (kebakaran) padam dalam dua minggu ini, tentunya dengan upaya kita bersama,&rdquo; terang Bey Triadi Machmudin. Menurut Bey, tidak mudah memadamkan kebakaran sampah di&nbsp;TPA Sarimukti.&nbsp;Sebab, tumpukan sampah di fasilitas tersebut sudah sangat tinggi.&nbsp; &rdquo;Ketika dipadamkan di atasnya terlihat sudah padam, tapi ternyata belum tentu, karena kan tinggi sekali tumpukan sampahnya, sehingga harus dipastikan betul sudah padam,&rdquo; terang Bey Triadi Machmudin. Pemprov Jabar akan menggandeng instansi pemerintah terkait untuk menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Hal itu guna mempercepat pemadaman kebakaran di TPA&nbsp;Sarimukti. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan&nbsp;TNI, Polri, dan instansi pemerintah lain, membuat jalur jalan menuju ke titik api serta melakukan pengeboman air ke lokasi kebakaran jika memungkinkan. &rdquo;Saya optimistis kebakaran akan teratasi. Ada strategi pemadaman yang kami siapkan, akan dibuat klaster jalan untuk memudahkan lagi menuju titik apinya, rekayasa cuaca, dan lainnya,&rdquo; papar Bey Triadi Machmudin. Pemerintah juga berupaya mengatasi dampak kebakaran di TPA&nbsp;Sarimukti&nbsp;terhadap kondisi kesehatan dan perekonomian warga sekitar. &rdquo;Kesehatan sejauh ini sudah ditangani dengan bantuan. Untuk yang terdampak ekonomi, ini kan sementara, karena posisi darurat tentunya keselamatan lebih kita utamakan,&rdquo; ucap Bey Triadi Machmudin. Sebelum penanganannya diambil alih Pemprov Jabar, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan berbagai upaya dan mengeluarkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk mengatasi kebakaran di TPA&nbsp;Sarimukti. Kebakaran itu menimbulkan masalah penanganan sampah di wilayah Bandung Raya, yang mencakup&nbsp;Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang​​​​​​​. Dengan kewenangan di Pemprov Jabar, Bey mengungkapkan, pihaknya akan mengucurkan dana kedaruratan sampai Rp 5,8 miliar. &rdquo;Untuk dana sebesar Rp 5,8 miliar sebagai usaha pemadaman,&rdquo; tutur dia. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat Prima Mayaningtias menjelaskan, zona darurat yang baru itu berada satu kawasan dengan TPA Sarimukti eksisting. &rdquo;Zona darurat pertama itu kan (kapasitas) 8.000 ton, ditambah lagi sama kami sebanyak 23.000 ton di atas lahan yang totalnya 0,9 hektare,&rdquo; kata Prima di TPA Sarimukti.

Penjabat Gubernur Jabar sampaikan, pembukaan zona darurat pembuangan sampah dengan daya tampung 23 ribu ton sampah di kawasan TPA Sarimukti

Jabar Tambah Zona Darurat Sampah TPA Sarimukti Kapasitas 23.000 Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pemkab-sleman-bakal-bangun-tpa-berkonsep-waste-refinery_m_165329.jpeg" alt="Ilustrasi: TPA Sampah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: TPA Sampah</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Kodam III Siliwangi mencari lahan alternatif untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sementara. Itu dilakukan sambil menunggu normalnya TPA Sarimukti. Hal tersebut dilakukan Pemkot Bandung, karena lahan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang sebelumnya dijajaki, tidak bisa dimanfaatkan. &rdquo;Sudah mendapatkan penjelasan dari Komandan Pussenkav Mayor Jenderal TNI Muhammad Zamroni, jadi lahan itu tidak bisa termanfaatkan. Kita juga tidak bisa memaksakan, langkah berikutnya saya akan coba ke Pangdam Siliwangi untuk alternatif,&rdquo; kata Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna seperti dilansir dari Antara. Ema mengaku dia telah berkoordinasi dengan Dandim Kota Bandung Kolonel Donny Ismuali Bainuri untuk menjadwalkan pertemuan tim Pemkot Bandung dengan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko terkait kedaruratan sampah. Jika nanti Kodam III Siliwangi memberikan lampu hijau, Ema mengatakan, sampah dari Kota Bandung akan dikirimkan sebagian ke lokasi yang disepakati. &rdquo;Itu juga kalau diizinkan, pokoknya kita ikhtiar saja,&rdquo; ucap Ema Sumarna. Untuk menangani persoalan sampah, terkait ditutupnya TPA Sarimukti karena kebakaran, Ema mengatakan, pihaknya melakukan pola distribusi sampah untuk mengantisipasi penumpukan sampah di Kota Bandung. Yakni dengan melakukan substitusi dari lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) yang berlebihan akan digeser ke TPS yang masih cukup mengakomodasi penampungan sampah. Seperti di Tegallega, Babakan Siliwangi, Ciwastra, Sekelimus, Ujungberung, dan Ence Azis. Upaya lain yang ditempuh Pemkot Bandung yakni mengimbau setiap warga untuk melakukan pengelolaan sampah melalui kegiatan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah) yaitu memisahkan sampah organik-anorganik-residu. &rdquo;Sampah organik terpisah selanjutnya diolah menjadi kompos, magotisasi, biodigester, atau lainnya. Untuk sampah anorganik terpisah dapat disetorkan ke bank sampah atau sedekah sampah,&rdquo; ucap Ema. Untuk skala kawasan rukun warga (RW) diharapkan mulai mengimplementasikan Kawasan Bebas Sampah (KBS). Sedangkan bagi Kawasan Berpengelola seperti kegiatan komersial dan perkantoran, baik kantor pemerintah maupun non pemerintah, wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Sehingga, hanya sampah residu saja yang perlu dibuang ke TPS. &rdquo;Akan dilakukan pengaturan pelayanan pengangkutan sampah di kawasan berpengelola/kegiatan komersial dan perkantoran. Satpol PP juga akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelanggar aturan membuang sampah sembarangan,&rdquo; tutur Ema Sumarna.

Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Kodam III Siliwangi cari lahan alternatif untuk TPA sampah sementara menunggu TPA Sarimukti Normal

Darurat Sampah, Pemkot Bandung-Kodam Siliwangi Cari Alternatif TPA Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/IMG-20230826-WA0000_1-4092140663.jpg" alt="Situasi pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti." width="100%">
<figcaption>Situasi pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan sampai saat ini ada sekitar 8.000 ton lebih sampah yang belum bisa diangkut dari Kota Bandung. Itu karena belum normalnya TPA Sarimukti, akibat kebakaran. &rdquo;Dari 241 ritasi, Bandung baru 100 ritasi yang diangkut. Kalau tidak ada alternatif ini tentu akan kewalahan. Hitungannya 1.300 ton setiap hari, sekarang sudah 8.000 ton sampah yang tidak bisa kita geser ke TPA," kata Ema seperti dilansir dari Antara di Bandung. Karena itu, kata Ema, Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan status darurat sampah pada Senin (28/8), sebagai landasan untuk melakukan berbagai langkah secepatnya terkait sampah di Kota Bandung. Itu juga sekaligus merespons keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menetapkan Bandung Raya darurat sampah sejak 24 Agustus. Ema menyebut, keputusan Plh Wali Kota Bandung terkait status kedaruratan sampah yang ditandatangani kemarin, untuk mengakselerasi penanganan sampah. Termasuk membentuk Satuan Tugas Kedaruratan Sampah. &rdquo;Kita juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda menyatakan Kota Bandung sedang darurat sampah sehingga di dalamnya, kita bentuk satgas. Saya tanda tangani dan itu melibatkan semua unsur mulai dari kepolisian, TNI, dan sebagainya,&rdquo; ucap Ema. Dengan situasi terkini TPA Sarimukti yang belum normal, Ema menyebutkan, Pemkot Bandung tengah menjajaki kerja sama dengan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD. Yakni untuk memanfaatkan lahan di kawasan Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, untuk keperluan penanganan sampah Kota Bandung. Lahan sekitar tiga hektare di Pussenkav, Padalarang tersebut, diperkirakan mampu membantu penanganan sampah di Kota Bandung. &rdquo;Kami akan bertemu Komandan Pusenkav yang punya lahan di Cirata. Kalau diizinkan kita akan bisa manfaatkan,&rdquo; terang Ema. Dia menjelaskan, dengan adanya status kedaruratan tersebut, Pemkot Bandung telah siap untuk memanfaatkan anggaran biaya tak terduga (BTT) untuk mengatasi masalah sampah di Kota Bandung. Sehingga kalau perlu anggaran karena sudah berlakukan kedaruratan, dana BTT bisa dimanfaatkan. &rdquo;Tapi untuk penanganan sampah tergantung izin pusenkav, kalau tidak diizinkan kita tetap mendorong TPA Sarimukti tapi di sana belum normal,&rdquo; papar Ema. Dengan sudah 8.000 ton lebih sampah yang belum terangkut di Kota Bandung dan berpotensi akan meningkat, Ema menambahkan, kerja sama dengan TNI AD yang tengah dijajaki diharapkan bisa terealisasi sebagai satu solusi. &rdquo;Makanya kita benar-benar ingin mendapatkan data dukung untuk memanfaatkan lahan milik Pusenkav. Saya punya keyakinan itu bisa kita manfaatkan,&rdquo; tutur Ema. Terkait dengan kondisi TPA Sarimukti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, saat ini titik api di fasilitas tersebut 90 persen sudah mampu dikendalikan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasar pengamatan di lokasi terdampak, asap mulai berkurang dan jarak pandang sudah jauh lebih membaik daripada saat pertama kali operasi bom air (water bombing) dilakukan, pada Jumat (25/8). &rdquo;Kini titik api di permukaan sekitar 90 persen sudah berhasil dipadamkan. Namun titik api di dalam tumpukan sampah diperkirakan masih 40 persen yang menyebabkan masih munculnya kepulan asap ke permukaan,&rdquo; kata Muhari dalam keterangan tertulis. Dia menyatakan, operasi pemadaman dengan helikopter water bombing BNPB di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, tetap dilanjutkan.

Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengungkapkan sekitar 8.000 ton lebih sampah belum bisa diangkut dari Kota Bandung

Darurat Sampah, 8.000 Ton Lebih Sampah Belum Terangkut dari Kota Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/IMG-20230825-WA0002-1400604127.jpg" alt="Situasi kebakaran TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, yang sudah terjadi beberapa hari terakhir." width="100%">
<figcaption>Situasi kebakaran TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, yang sudah terjadi beberapa hari terakhir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Bandung segera mengeluarkan biaya tak terduga (BTT) untuk penanganan sampah termasuk membentuk Satgas Kedaruratan Sampah. Itu menyikapi kebakaran di TPA Sarimukti yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, hal itu juga sebagai respons atas ketetapan Gubernur Jawa Barat yang menyatakan Bandung Raya dalam kondisi darurat sampah sejak 24 Agustus. &rdquo;Kami akan mengeluarkan Keputusan Plh Wali Kota yang berkaitan dengan penggunaan BTT karena beririsan dengan penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Selain itu, kami akan merancang Satgas Kedaruratan Sampah, yang Insya&nbsp;Allah Senin (28/8) sudah selesai,&rdquo; kata Ema seperti dilansir dari Antara dalam keterangan di Bandung. Ema menjelaskan, anggaran BTT itu dikeluarkan dengan keharusan dilakukan dalam kondisi kedaruratan. &rdquo;Seperti saat ini, kita sama-sama tidak menduga bahwa akan terjadi bencana di TPA Sarimukti,&rdquo; ucap Ema. Terkait pembentukan Satgas Penanganan Kedaruratan Sampah, Ema menerangkan, Pemkot Bandung berkaca pada kesuksesan penanganan pandemi Covid-19, di mana pada saat itu juga dibentuk Satgas. "Satgas Penanganan Kedaruratan Sampah akan berisi jajaran dari Pemkot Bandung dan juga Forkopimda Kota Bandung,&rdquo; tutur Ema. Langkah-langkah itu, kata Ema, karena saat ini 95 persen Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Bandung dalam kondisi overload. Pemkot menyikapinya dengan penanganan melalui pola substitusi. Kebakaran TPA Sarimukti dikabarkan masih berlangsung. Upaya penanganan dilakukan dengan rekayasa cuaca dan bom air yang mengakibatkan masih ditutupnya fasilitas itu. Ema mengaku mendapat informasi pengiriman sampah ke TPA Sarimukti bisa dilakukan mulai Senin (28/8) meski belum maksimal. &rdquo;Memang belum bisa digunakan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Namun, berdasar catatan yang semoga ini akurat, mulai Senin, 98 dari 241 ritase truk sampah dari Kota Bandung bisa mengakses TPA Sarimukti. Nah, tetapi masih ada lebih dari seratus truk yang belum bisa mengangkut sampah ke sana,&rdquo; ujar Ema. Sebanyak 98 ritase truk sampah itu merupakan kuota untuk Pemkot Bandung dapat mengakses pembuangan sampah ke TPA Sarimukti pasca kebakaran. Karena belum maksimal, Ema meminta masyarakat Kota Bandung berkolaborasi menangani masalah sampah bersama-sama. Salah satunya dengan menerapkan program Kang Pisman di rumah masing-masing. &rdquo;Kami mohon kepada masyarakat untuk sama-sama bijak. Kita tahan dulu sampah. Semoga ini bisa perlahan normal kembali,&rdquo; kata Ema. Dengan berbagai upaya optimalisasi, Ema memastikan sampah-sampah yang menumpuk di TPS tidak sampai berserakan di jalan raya yang menjadi pemandangan tidak mengenakan.

Pemkot Bandung segera mengeluarkan biaya tak terduga (BTT) untuk penanganan sampah dan membentuk Satgas Kedaruratan Sampah

TPA Sarimukti Kebakaran, Bandung Raya Darurat Sampah, Pemkot Bandung Keluarkan BTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/IMG-20230825-WA0002_3-2391123534.jpg" alt="Kebakaran TPA Sarimukti dengan antrean truk sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat." width="100%">
<figcaption>Kebakaran TPA Sarimukti dengan antrean truk sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung minta dan mendorong semua pemangku kepentingan atau stakeholder berperan aktif dalam menyikapi kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Kebakaran yang terjadi sejak 19 Agustus itu sampai hari ini (25/8) belum padam. &rdquo;Saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi situasi darurat ini demi menjaga lingkungan dan kebersihan terkait situasi di TPA Sarimukti saat ini,&rdquo; kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusumah seperti dilansir dari Antara di Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (25/8). Keterlibatan seluruh pihak, kata Asep, dibutuhkan karena kebakaran TPA Sarimukti yang masih terus berkembang dan semakin meluas ke berbagai zona pembuangan TPA. Sedikit banyak kondisi itu memberi dampak pada pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. &rdquo;Atas perkembangan yang ada, kita harus segera merespons dengan cepat dan tepat melalui langkah-langkah yang baik dan implementatif,&rdquo; ujar Asep Kusumah. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, lanjut dia, menjadi hal yang krusial dalam mengatasi situasi darurat terganggunya operasional TPA Sarimukti. Juga ketidakpastian waktu penanganan kebakaran secara menyeluruh. Asep mengharapkan semua pihak bisa melakukan langkah-langkah penanggulangan kondisi darurat sampah itu. Di antaranya, aparat kewilayahan para camat, kepala desa, dan lurah diharapkan memainkan peran dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan kondisi TPA Sarimukti. Juga sosialisasi penanganan sampah secara berjenjang kepada masyarakat melalui ketua RW, RT, dan lembaga desa lainnya. &rdquo;Para camat, kepala desa, dan lurah diinstruksikan untuk melakukan monitoring, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang intensif terhadap fasilitas pengolahan sampah di wilayah masing-masing,&rdquo; papar Asep Kusumah. Selanjutnya, menurut dia, pimpinan instansi, lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD, ormas, dan lembaga kemasyarakatan diminta untuk berperan aktif dalam mengajak masyarakat mengelola sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle). Pihaknya akan menjalankan langkah-langkah darurat termasuk penyediaan wadah sampah tambahan atau menggunakan wadah sampah yang lebih besar untuk mengumpulkan sampah dalam jumlah lebih banyak. &rdquo;Serta pemanfaatan lubang cerdas organik (LCO) atau lubang resapan biopori (LRB) juga akan dilakukan untuk penanganan sampah organik rumah tangga,&rdquo; tutur Asep.

DLH Kabupaten Bandung minta stakeholder terkait berperan aktif dalam menyikapi kebakaran TPA Sarimukti yang masih belum padam

DLH Minta Stakeholder di Bandung Aktif Sikapi Kebakaran TPA Sarimukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/damkar-2857386079.jpg" alt="Mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Cianjur bantu penanganan kebakaran di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat." width="100%">
<figcaption>Mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Cianjur bantu penanganan kebakaran di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkab Bandung Barat lakukan langkah awal dengan menghentikan segala aktivitas dan merelokasi warga di sekitar lokasi TPA&nbsp;Sarimukti.&nbsp;Pemkab keluarkan status tanggap darurat bencana.&nbsp; Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan meminta para pemulung yang tinggal dan menggantungkan kehidupan dari keberadaan TPA Sarimukti tersebut sementara direlokasi. &rdquo;Kami juga telah mendirikan posko kesehatan, BPBD, Damkar dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para petugas yang sedang bertugas di TPA Sarimukti,&rdquo; kata Hengky seperti dilansir dari Antara selepas Rakor penanggulangan kebakaran TPA Sarimukti di Mapolres Cimahi, Kamis (24/8). Hengky mengharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat segera turun tangan membantu menanggulangi kebakaran di TPA Sarimukti. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran baik dari Kabupaten Bandung Barat maupun kota dan kabupaten tetangga masih belum berhasil memadamkan api yang semakin meluas akibat faktor cuaca yang ekstrem (kemarau). Hengky juga berharap ada bantuan dari pihak-pihak lain agar dapat segera memadamkan kebakaran. Seperti Depo Pertamina yang memiliki alat pemadam api khusus. &rdquo;Kami berharap Depo Pertamina Padalarang dan pihak-pihak lain dapat turut membantu pemerintah daerah agar dapat segera memadamkan kebakaran ini. Kami akan segera mengirimkan surat permohonan bantuan,&rdquo; tutur Hengky. Karena tidak kunjung padam, Hengky mengaku khawatir kebakaran dapat menyebabkan TPA Sarimukti meledak seperti yang terjadi di TPA Leuwigajah belasan tahun lalu. &rdquo;Sehingga perlu juga kajian dari tim akademisi agar dapat diperoleh solusi terbaik, karena sepertinya membutuhkan cairan kimia khusus untuk menyelesaikan persoalan kebakaran ini,&rdquo; ucap Hengky. Untuk saat ini, Hengky menyatakan, prioritas Pemerintah KBB adalah penanganan kesehatan masyarakat sekitar, mengingat asap yang dihasilkan dari kebakaran tersebut sangat membahayakan kesehatan. &rdquo;Pemda juga akan menambah armada ambulans yang akan stand by di sekitar lokasi, sehingga akan dapat segera memobilisasi masyarakat ke rumah sakit terdekat jika berdampak lebih pada kesehatan masyarakat,&rdquo; tutur Hengky.

Pemkab Bandung Barat menghentikan segala aktivitas dan merelokasi warga di sekitar TPA Sarimukti setelah keluarkan status tanggap darurat

Pemkab Bandung Barat Hentikan Aktivitas dan Relokasi Warga di Sekitar TPA Sarimukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Screenshot_20230823_201627_Gallery-2417486101.jpg" alt="Pemadam kebakaran berusaha memadamkan kebakaran timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/8)." width="100%">
<figcaption>Pemadam kebakaran berusaha memadamkan kebakaran timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/8).</figcaption>
</figure> <h3>188 Truk Sampah Kembali ke kota Bandung</h3> JawaPos.com&ndash;Pemkab Bandung Barat menetapkan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, sebagai darurat bencana. Kebakaran yang belum berhasil dipadamkan itu perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengatakan, hingga saat ini petugas pemadam kebakaran Bandung Barat, kota, dan kabupaten di Bandung Raya, bahkan dari Kabupaten Cianjur masih terus berupaya melakukan pemadaman di sekitar lokasi TPA Sarimukti. &rdquo;Kami telah mengeluarkan SK dan menetapkan kejadian tersebut sebagai darurat bencana. Saya juga sudah hubungi Gubernur menyampaikan permasalahan ini secara langsung,&rdquo; kata Hengky seperti dilansir dari Antara di Bandung Barat, Rabu (23/8). Hengky mengatakan, Bandung Barat akan meminta bantuan pemerintah pusat dengan harapan memberi bantuan. Sehingga, titik-titik api dapat segera dipadamkan. &rdquo;Kami juga akan meminta bantuan pemerintah pusat agar melakukan bom air dari atas menggunakan helikopter. Kami harap pemerintah pusat menanggapi serius, karena para petugas damkar hingga hari ini belum berhasil memadamkan api,&rdquo; tutur Hengky Kurniawan. Hengky mengatakan, kebakaran tersebut, kemungkinan dipengaruhi kemarau berkepanjangan yang juga dirasakan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung menerjunkan tiga unit mobil pemadam kebakaran, guna membantu upaya pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti. Tiga unit tersebut merupakan dua unit pancar dan satu unit armada quick respons. Saat ini disiapkan tambahan armada dan personel, disesuaikan dengan kondisi TPA Sarimukti. Api melahap gunungan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sejak Sabtu (19/8) dan masih belum bisa dipadamkan hingga saat ini. Luas yang terbakar yakni 10 hektare di zona 4, zona 3, dan zona 2. Pengelola berupaya memutus rambatan api ke zona 1 dengan membuat parit agar api tidak mendekati area kantor. Untuk sementara, operasional TPA Sarimukti diberhentikan dengan alasan keamanan. Sebanyak 188 truk bermuatan sampah yang telah mengantre di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, akhirnya diperintahkan kembali ke Kota Bandung. Ke-188 unit truk sampah tersebut diinstruksikan kembali dengan membawa kembali muatan sampah karena TPA ditutup demi menjaga keselamatan pengemudi. &rdquo;Benar, itu Selasa kemarin, 188 truk kembali dengan kondisi masih terisi sampah. Karena TPA Sarimukti ditutup karena kebakaran,&rdquo; ucap Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung Sofyan Hernadi di Bandung. Sampah-sampah yang dibawa kembali ke Kota Bandung itu, lanjut Sofyan, dikembalikan ke seluruh Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Bandung. &rdquo;Kita optimalkan daya tampung di seluruh TPS, dan mengimbau warga untuk menahan sampah tidak dibuang ke TPS,&rdquo; ucap Sofyan Hernadi. Warga juga diimbau tidak melakukan pembakaran untuk mengelola sampah sendiri karena berbahaya bagi lingkungan. &rdquo;Jangan sampai dibakar, tapi melaksanakan Kurangi Pisahkan dan Manfaatkan (Kang Pisman) bagi sampah kita,&rdquo; ucap Sofyan Hernadi.

Pemkab Bandung Barat tetapkan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, sebagai darurat bencana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tpa sarimukti

Berita Terkini